Garuda - Garba Rujukan Digital

Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada Permana, Bayu Indra; Septiandani, Dian; Sukarna, Kadi; Sukimin, Sukimin
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4800

The purpose of this study is to analyze the neutrality regulation of State Civil Servant (ASN) neutrality in the current regional elections is in effect and how the ideal form of ASN neutrality regulation in the regional elections is viewed from the study of the regional elections Law and other derivative rules as well as the theory of legal objectives. Several regulations, ranging from laws and government law to joint decrees involving several ministries and institutions, were issued in order to limit the space for movement and ensure the neutrality of ASN is maintained in the implementation of regional elections. This research is expected to be able to find the ideal setting regarding ASN Neutrality in regional elections by analyzing several applicable regulations. This study uses a normative juridical approach by using secondary data through the study of legislation and literature searches. This research has a novel perspective, namely trying to find the ideal form of regulation of ASN neutrality in the regional elections in terms of several applicable laws and theories of legal objectives. The results of this study conclude that the neutrality of ASN in the regional elections is regulated by the ASN Law, Regional Elections Law, Government Law Discipline of Civil Servants, Government Law for the Development of Corps Spirit, and Code of Ethics for Civil Servants, Circular Letter of KASN, Circular Letter of Menpan-RB, and Joint Decrees of 5 Ministers/Heads of Institutions. In addition, it is necessary to reposition the ASN neutrality rules under one legal umbrella, namely the KASN Regulations. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bagaimana bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari kajian pada UU Pilkada dan aturan turunan lainnya serta teori tujuan hukum. Beberapa regulasi mulai dari UU, PP, sampai dengan Keputusan Bersama yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga diterbitkan dalam rangka membatasi ruang gerak dan menjamin netralitas ASN tetap terjaga dalam penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaturan ideal terkait Netralitas ASN dalam Pilkada dengan menganalisa beberapa regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaruan perspektif yaitu berusaha menemukan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada ditinjau dari beberapa perundang-undangan yang berlaku dan teori tujuan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, netralitas ASN dalam Pilkada diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, PP Disiplin PNS, PP Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS , SE KASN, SE Menpan-RB, dan Keputusan Bersama 5 Menteri/Kepala Lembaga. Selain itu perlu mendudukan ulang aturan Netralitas ASN dalam satu payung hukum yaitu dalam Peraturan KASN.

Kedudukan Pengungsi Taliban di Indonesia Ditinjau dari Asas Non-Refoulement Brilianto, M. Andhika Fikri; Fikri, Anwar Hanifuddin; Hardianty, Ika Kurnia
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4142

The purpose of this study is to describe the principle of Non-Refoulement, whether the application of the principle of Non-Refoulement is absolute or not, how urgent it is for Indonesia to apply the principle of Non-Refoulement, and how the position of Afghan refugees in Indonesia when viewed from the principle of Non-Refoulement and whether there are any sanctions obtained by Indonesia if it expels Afghan refugees from its territory. What is interesting to study is how the position of the Taliban refugees in Indonesia is viewed from the principle of Non-Refoulement, because the existence of these refugees is part of the law and the international community which indirectly involves Indonesia. The novelty of this research lies in the object studied, namely Afghan refugees and the principle of Non-Refoulement without involving other interdisciplinary legal aspects. The research method used is deductive qualitative. The results showed that the Non-Refoulement principle is a prohibition principle for expulsion of refugees, the application of the Non-Refoulement principle is not absolute based on article 33 paragraph 2 of the 1951 Convention, and Indonesia has no urgency to apply the Non-Refoulement principle. Furthermore, the position of Afghan refugees in Indonesia is as a transiting refugee and has rights in accordance with the 10 points of refugee position listed in the 1951 Convention, and no sanctions are applied if Indonesia does not accept the arrival of refugees to its country.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan prinsip Non-Refoulement, apakah penerapan prinsip Non-Refoulement itu mutlak atau tidak, bagaimana urgensi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip Non-Refoulement, dan bagaimana kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia bila ditinjau dari prinsip Non-Refoulement serta apakah ada sanksi yang didapat oleh Indonesia jika mengusir pengungsi Afghanistan dari wilayahnya. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kedudukan pengungsi Taliban di Indonesia ditinjau dari asas Non-Refoulement, karena keberadaan pengungsi ini menjadi bagian dari hukum dan masyarakat internasional yang secara tidak langsung melibatkan Indonesia. Kebaharuan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu pengungsi Afghanistan dan asas Non-Refoulement tanpa melibatkan aspek hukum interdisipliner lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Non-Refoulement merupakan prinsip pelarangan untuk pengusiran pengungsi, penerapan asas Non-Refoulement tidak mutlak berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, dan Indonesia tidak memiliki urgensi untuk menerapkan prinsip Non-Refoulement. Lebih lanjut, kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia adalah sebagai pengungsi yang singgah dan memiliki hak-hak sesuai dengan 10 poin kedudukan pengungsi yang tercantum pada Konvensi 1951, serta tidak ada sanksi yang diterapkan apabila Indonesia tidak menerima kedatangan pengungsi ke negaranya.

Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik Savira, Kamilia; Fitriani Ahlan, Sjarif
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4630

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas pemasangan sistem barcode dalam pengamanan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Perkembangan ini mempengaruhi Notaris untuk memasang keamanan akta autentik tersebut dengan sistem barcode. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta autentik terhadap pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan barcode dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan barcode dalam akta autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena barcode berisikan data akta yang disimpan ke penyimpanan berbentuk awan. Barcode yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan barcode pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan asalkan harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. This study further examines the effectiveness of the barcode system installation in securing the authenticity of the authentic deed made by a notary. This development affects notaries to install the security of the authentic deed with a barcode system. This research is expected to provide a solution related to legal protection and certainty for interested parties in authentic deeds against deed forgery. This study uses a normative juridical method, the approach used is a statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of installing barcodes in authentic deeds and the legal consequences of installing barcodes in authentic deeds that have perfect proof. The results of this study can be concluded that the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does not reduce the elements contained in the provisions of the laws and regulations that must meet all the requirements of the laws and regulations.

Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi Widiastuti, Arum
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4802

This study aims to examine the implementation of the Non-Intervention Principle for ASEAN member countries. This study uses a normative juridical research method. ASEAN was founded under the Bangkok Declaration on August 8, 1967, with ten members from Southeast Asia still adhering to the principle of Non-Intervention enshrined in the 1976 Treaty of Friendship and Cooperation in Southeast Asia (TAC) and the ASEAN Charter. ASEAN has grown into a large international organization and is starting to be respected by the international community, the principle of Non-Intervention is still a persistent problem in ASEAN, and ASEAN leaders must think about flexibility. This principle is intended to assist a Member State in dealing with problems, particularly those concerning humanity. The results of this study explain that the principle of Non-Intervention that has been maintained so far has greatly contributed to the existence of ASEAN. The application of the principle of Non-Intervention should not be done rigidly so that law enforcement agencies in the field of human rights have a margin of maneuver to formulate recommendations or contributions about what should be a member state.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip Non-Intervensi bagi negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, dengan sepuluh anggota dari Asia Tenggara masih menganut prinsip Non-Intervensi yang diabadikan dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC) 1976 dan Piagam ASEAN. ASEAN telah tumbuh menjadi organisasi internasional yang besar dan mulai dihormati oleh masyarakat internasional, prinsip Non-Intervensi masih menjadi masalah yang terus-menerus di ASEAN, dan para pemimpin ASEAN harus memikirkan fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan untuk membantu suatu negara anggota menghadapi masalah, khususnya yang menyangkut kemanusiaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip Non-Intervensi yang dipertahankan hingga saat ini sangat berkontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Penerapan prinsip Non-Intervensi tidak boleh dilakukan secara kaku agar lembaga penegak hukum di bidang hak asasi manusia memiliki margin of manuver untuk merumuskan rekomendasi atau kontribusi tentang apa yang seharusnya menjadi negara anggota.

Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan Julianty, Vivy; Mekka Putra, Mohamad Fajri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4871

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.

Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nababan, Agung Kristyanto; Junaidi, Muhammad; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4808

This research aims to determine the validity of the material related to severance pay in the legislation. Government Regulations are statutory regulations stipulated by the President to carry out the Act properly. The content of the Government Regulation is material for implementing the Law. The problem of this research is how the validity of the content in government regulations is related to severance pay. The research method used is the normative juridical approach. The conclusion of this study government regulation cannot change the material contained in the law it implements, cannot add, does not reduce, does not insert a provision, and does not modify the material and understanding that already exists in the law that is its parent. Provisions related to severance pay in Government Regulation Number 35 of 2021 which regulates severance pay are lower than the provisions stipulated in the parent regulation, namely Law Number 11 of 2020 cannot be justified by law.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan materi muatan terkait uang pesangon dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Permasalahan penelitian ini tentang bagaimana keabsahan materi muatan dalam peraturan pemerintah terkait pesangon bagi tenaga kerja yang diatur kurang dari undang-undang induknya dan akibat hukum terhadap pemberlakuan ketentuan terkait pesangon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini peraturan pemerintah tidak dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang dijalankannya, tidak dapat menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi induknya. Ketentuan terkait pesangon dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 yang mengatur pesangon lebih rendah dari ketentuan yang diatur dalam peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian Ghaniyyu, Faris Faza; Pujiwati, Yani; Rubiati, Betty
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4553

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum konversi bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi elektronik serta perlindungan hukumnya terhadap pemegang hak sebagai alat pembuktian. UUPA hingga PP 24/1997 dinyatakan bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu sertipikat berupa surat-surat sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis namun Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan terkait sertipikat elektronik yang mengubah dan menggantikan keberadaan sertipikat fisik sehingga penelitian ini merupakan penelitian baru mengingat selama ini sertipikat berbentuk fisik dan kebijakan sertipikat elektronik baru akan dilaksanakan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu konversi bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi elektronik hanya dilakukan pada bidang tanah yang sudah terdaftar melalui permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemegang hak sehingga jaminan kepastian hukum terdapat pada ada atau tidaknya permohonan pemeliharaan data yang diajukan. Adapun kaitannya dengan pembuktian, sertipikat elektronik dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak sebagai alat bukti elektronik yang dibuktikan dengan 2 cara yaitu memperlihatkan secara langsung dari sistem elektronik dan hasil cetakannya. The purpose of this study is to analyze the legal certainty of converting the form of land certificates from physical to electronic and the legal protection for rights holders as a means of proof. In the UUPA to PP 24/1997 it is stated that proof of ownership of land rights is a certificate in the form of letters so that it has the position as written evidence but the Ministry of ATR/BPN issued a policy related to electronic certificates that change and replace the existence of physical certificates so that this research is a research study. only considering that so far the certificates are in the form of physical certificates and the new electronic certificate policy will be implemented. The research method in this study is the normative juridical method with qualitative juridical data analysis methods and descriptive analytical research specifications. With the results of the study, namely the conversion of the form of land certificates from physical to electronic is only carried out on land parcels that have been registered through a land registration data maintenance application submitted by the right holder so that the guarantee of legal certainty is in the presence or absence of the submitted data maintenance application. With regard to evidence, electronic certificates can provide protection to rights holders as electronic evidence, which is proven in 2 ways, namely by showing directly from the electronic system and the printed results.

Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum Endira, Bramedika Kris; Junaidi, Muhammad; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Sihotang, Amri Panahatan
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4841

This study aims to determine the role of an advocate organization, in this case: The Indonesian Advocates Association (Peradi) in maintaining the dignity of its advocates who are addressing the law. Sociologically, the advocate profession is a free and independent profession and is responsible for law enforcement. However, juridically, because advocates are "law enforcers", as regulated in Article 5 paragraph 1 of the Advocate Act Number 18/2003, they are obliged to carry out their professional duties to defend cases that are their responsibility by adhering to the professional code of ethics. and laws and regulations. The approach used in this study is a normative juridical approach. This is clearly and evidently regulated in Article 15 of the Advocate Act Number 18/2003. The Indonesian Advocates Association Organization (Peradi) is expected to always be present in maintaining the advocate profession, especially in relation to the Immunity Rights of its advocates. The role of the Advocate organization of the Indonesian Advocates Association (Peradi) must be optimal in maintaining the dignity and prestige of Advocates who are in conflict with the law so that its Advocates are more competent in handling cases.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Organisasi Advokat dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum. Secara sosiologis, profesi Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun, secara yuridis, karena Advokat merupakan penegak hukum , sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka berkewajiban untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut secara terang dan jelas diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa organisasi profesi hadir dalam menjaga profesi Advokat khususnya terkait dengan hak imunitas Advokat. Peranan Organisasi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) harus optimal dalam menjaga marwah dan martabat Advokat yang berhadapan dengan hukum agar para anggotanya lebih berkompeten dalam penanganan perkara.

Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan Eriyanti, Devi; Ridwan, Fully Handayani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4873

The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation. This method of writing is qualitatively analytical and uses normative juridical research methods that are oriented to data sourced from literature and literature studies. The research method resulted in the conclusion that bankruptcy will end if you file a re-suit or other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already studies that discuss this research, however, each study has its own characteristics. This study emphasizes the role of a notary and the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and legal responsibility. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam terkait kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan untuk dapat mengetahui akibat hukum serta pertanggung jawaban hukum. Putusan pernyataan pailit debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh Aset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum. Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur maupun studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan kepailitan akan berakhir apabila mengajukan gugatan ulang atau lain ke pengadilan niaga atas objek benda tersebut dapat beralih bila dilakukan gugatan gugatan lain kepada pengadilan atas boedel pailit tersebut.hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini bahwa peran Notaris dalam proses kepailitan ialah membuat akta terhadap pengalihan aset, membuat pengikatan akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan harta pailit. Notaris dalam hal ini dapat dikenakan tidakan pidana apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukkannya menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Kebaharuan penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas penelitian ini namun, setiap penelitian memiliki karaketristik masing-masing. Penelitian ini lebih menekankan peran Notaris serta kepastian hukum akta kuasa menjual terhadap objek yang di pailitkan dan serta tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19 Hetiyasari, Hetiyasari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4807

This study aims to examine the company's liability from a legal point of view for the cancellation of a certain time work agreement during the covid-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters, the spread of Covid-19 is designated as a National Disaster. This is also guided by Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The cancellation of a certain time work agreement as a result of the CoviD-19 pandemic, namely termination of employment by employers during the Covid 19 pandemic. The Covid 19 pandemic is used as a Force Majeure reason for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan jika ditinjau dari segi hukum atas terjadinya pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid-19, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada masa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 dijadikan alasan force majeure bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA