Garuda - Garba Rujukan Digital

Ius Constituendum Terhadap Nama Artis Yang Dikomersialkan Didalam Buku Tanpa Seizin Tokoh Ananta, Lutfiya Arinda; Dirkareshza, Rianda
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5716

This study analyzes the void of copyright law of artist names as the main characters of fiction books to explain the protection and limitations on the use of names from related parties losses. Fiction has commercial value and creates legal problems if published without copyright permission of the artist's name. commercialized can affect moral rights, economic rights and normative regulations, especially in literary works. Method in this scientific work is type of normative juridical legal research, with analysis in regulations of the Ius Constituendum of Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyrights relating the use of famous artists who have been copyright in fanfiction novels. The novelty are based on the use of the artist's name, which can disseminated to the maximum of technology and information media and has a non-commercial nature, some parties it has been realized into a book without permission. The results, although the copyright law has not regulated more definitively regarding this matter, preventive protection can still be carried out in the form of a license agreement and the application of a lawsuit or compensation so that the owner of the name still gets his rights. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekosongan Undang-Undang Hak Cipta dalam penggunaan nama artis sebagai tokoh utama buku fiksi setra menjelaskan perlindungan dan Batasan penggunaan nama dari pihak terkait agar tidak mengalami kerugian. Karya fiksi memiliki nilai komersial dan menimbulkan masalah hukum jika diterbitkan terutama yang tidak memiliki izin atas penggunaan hak cipta nama artis terkait. Tinjauan ius constituendum terhadap nama artis yang dikomersialkan dapat mempengaruhi hak moral, hak ekonomi dan peraturan normatif khususnya dalam karya sastra. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan analisa dan kajian dalam peraturan hukum ius constituendum berupa kekosongan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pemakaian nama artis terkenal yang memiliki hak cipta dalam novel fanfiksi. Kebaharuan dalam penelitian ini berdasarkan pada penggunaan nama artis yang maksimalnya hanya dapat disebarluaskan di media teknologi dan informasi dan memiliki sifat non komersial namun oleh beberapa pihak telah direalisasikan menjadi novel atau buku tanpa adanya izin artis. Hasil penelitian yaitu walaupun Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur lebih pasti terkait hal ini namum masih dapat dilakukan perlindungan preventif berupa perjanjian lisensi serta penerapan gugatan atau ganti rugi agar pemilik nama tetap mendapatkan haknya.Buku; Fanfiksi; Ius Constituendum; Nama Artis; Artist Name; Book; Fanfiction; Ius Costituendum

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Agnetha, Bianca; Cahyaningtyas, Irma
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5723

The purpose of this study is to determine the government's efforts in providing legal protection for children born in prison through related laws and regulations and also how legal protection for children born in prison from human rights perceptions. The research method used is normative juridical research. The results showed that in the latest Correctional Law, there are changes and additional provisions regarding children born in prisons. The first provision is that there is a change in the age limit for children to live in prison with their mothers, who used to only reach the age of 2 (two) years to the age of 3 (three) years. Second, the children of female prisoners are placed in a separate room that is kept clean and suitable for the child's growth and development. Third, in the event that the child of a female prisoner is a child with special needs, the child may be placed in a disability services unit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara dari persepktif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, terdapat perubahan maupun ketentuan tambahan mengenai anak yang lahir di penjara. Ketentuan pertama adanya perubahan mengenai batas umur anak dapat tinggal dipenjara dengan ibunya, yang dahulu hanya mencapai usia 2 (dua) tahun menjadi usia 3 (tiga) tahun. Kedua, anak dari narapidana perempuan ditempatkan pada ruangan terpisah yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak. Ketiga, dalam hal anak dari narapidana perempuan merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Syafiuddin, Muhammad Hafidz; Arsin Lukman, Fransiscus Xaverius
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.4940

This study discusses the credit agreement of banking and non-banking financial institutions requiring the existence of a collateral that must be done first in order to be able to make credit. A loan agreement with a fiduciary guarantee is the procedure chosen to adapt to the growth of the business world and the needs of the community. This research explains about the transfer of fiduciary collateral objects without the collector's approval and also about the application of legal protection in the practice of fiduciary engagements to the collectors. The borrower must have good intentions to properly maintain the collateral. About Fiduciary collateral, borrowers are not allowed to exchange, loan or lease to other parties for goods that are used as objects of fiduciary collateral, if the collecting party does not agree. It is legally valid that the fiduciary giver has taken an action that diverts the object of the fiduciary collateral being carried out, if the party receiving the fiduciary does not give written consent. The practice of legal protection for creditors has not yet reached the maximum point, this is because there are still many factors that put emphasis on creditors when they want to execute collateral objects themselves.Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan mewajibkan dengan adanya suatu agunan yang harus dilakukan terlebih dahulu agar dapat melakukan kredit. Perikatan pinjaman dengan agunan fidusia adalah prosedur yang dipilih untuk beradaptasi dengan pertumbuhan dunia usaha serta keperluan masyarakat. Riset ini menjelaskan tentang pengalihan objek agunan fidusia tanpa persetujuan penagih dan juga mengenai penerapan proteksi hukum dalam praktik perikatan fidusia kepada pihak penagih. Peminjam harus memiliki tujuan yang baik untuk menjaga barang agunan dengan baik. Tentang jaminan fidusia peminjam tidak diperbolehkan menukar, mengagunkan maupun mengontrakkan kepada pihak lain terhadap barang yang dijadikan objek agunan fidusia, apabila pihak penagih tidak setuju. Hal tersebut secara sah bahwa pemberi fidusia telah melakukan tindakan yang mengalihkan objek agunan fidusia yang dikerjakan, apabila pihak yang menerima fidusia tidak memberikan persetujuan tertulis. Untuk praktik perlindungan hukum pada kreditur belum mencapai titik maksimal, hal tersebut dikarenakan masih banyak faktor yang menjadikan titik berat kepada kreditur saat ia ingin mengeksekusi sendiri benda jaminan.

Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19 Subagta Tolinggar, Vina Ayu; Latumenten, Pieter
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5171

The purpose of this study is to determine the validity of the use of electronic systems, especially Remote Notary in carrying out their work against applicable regulations and the importance of this system in the future. The role of notaries is very important in the implementation of the government system in Indonesia to improve the performance of notaries, so the use of electronics helps during the pandemic and post-Covid-19 period. Where people are used to keeping their distance, working from home, online and other online activities. This research is expected to provide solutions to problems related to the use of Remote Notary for Notaries in Indonesia. This study uses a normative juridical method. This research has a novel perspective because it analyzes the electronic system at a Notary whose entire series of processes is carried out via online called Remote Notary and the difference in terms with cyber notary/e-notary. The results of this study can be concluded that Electronic notary (E-notary) is a wise choice to deal with this, but this provision is doubtful because it is not explicitly stated in the body of the UUJN even though regulations in Indonesia have facilitated this system. and other countries are facing the pandemic with the E-Notary method called Remote Notary. Also, the use of Remote Notary is effective because Notaries can carry out all the processes of making deeds, certifications and so on only through one online application. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan penggunaan sistem elektronik khususnya Remote Notary dalam menjalankan pekerjaannya terhadap peraturan yang berlaku dan pentingnya sistem ini untuk kedepannya. Peran notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan performa kinerja notaris maka penggunaan elektronik membantu dimasa pandemi maupun pasca Covid-19. Dimana masyarakat telah terbiasa untuk menjaga jarak, work from home, daring dan kegiatan secara online lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah terkait penggunaan Remote Notary untuk Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaharuan perspektif karena menganalisis tentang sistem elektronik pada Notaris yang seluruh rangkaian proses dilakukan melalui online disebut Remote Notary dan perbedaan istilah dengan cyber notary/e-notary. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem ini menjadi pilihan yang bijak menghadapi hal tersebut, namun ketentuan ini diragukan karena tidak tercantum secara eksplisit pada batang tubuh UUJN meskipun peraturan di Indonesia sudah memfasilitasi sistem ini dan negara-negara lain menghadapi pandemi dengan metode E-Notary yang disebut dengan Remote Notary. Serta, penggunaan Remote Notary efektif karena Notaris dapat melakukan semua rangkaian proses pembuatan akta, sertifikasi dan sebagainya hanya melalui satu aplikasi secara online.

Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak Masriani, Yulies Tiena
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5777

This study aims to find out and analyze how the process of certifying state land into land rights and what obstacles are faced in certifying state land into land rights to land use using normative juridical research methods. The results of the study explained that certifying the land and reversing the name of the land in the name of the certificate owner is an important thing for the community to do to avoid legal problems or minimize risks in the future. With the issuance of a certificate of land rights, the owner is given legal certainty and legal protection to prevent legal disputes that occur in the future as a result of parties who feel aggrieved because of the issuance of a land certificate. One of the land problems that often arises in the community is land disputes or land struggles between parties. One way that can be used to minimize land disputes that occur both between communities and communities with the government is to enforce legal regulations, in the form of clear laws in order to provide legal certainty to the legal owners of land rights, and also laws that are coercive and regulate in order to create order in society. The existence of land registration as proof of rights is legal proof of land ownership. Apart from being proof of ownership, the legality aspect is also to provide certainty to the parties that there is a legal owner of the land.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pensertifikatan tanah negara menjadi tanah hak terhadap pemanfaatan tanah yang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa pensertifikatan tanah dan membalik nama tanahnya atas nama pemilik sertifikat adalah hal yang penting dilakukan masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum atau meminimalisir resiko dikemudian hari. Diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya sengketa gugatan hukum yang terjadi dikemudian hari akibat dari adanya pihak yang merasa dirugikan karena terbitnya suatu sertifikat tanah. Salah satu permasalahan tanah yang sering muncul dalam masyarakat yakni sengketa tanah atau perebutan tanah antar pihak. Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah hak atas tanah tersebut, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Pendaftaran tanah sebagai bukti hak merupakan bukti legal kepemilikan tanah. Selain sebagai bukti kepemilikan, aspek legalitas juga untuk memberikan kepastian kepada para pihak bahwa ada pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Prakarsa, Taruna; Shahrullah, Rina Syahriyani; Seroja, Triana Dewi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5717

One of the tasks and roles of the Tanjungpinang City National Amil Zakat Agency is to measure how much zakat potential there is and to realize this potential in the community to alleviate poverty and advance community welfare. In 2016 the potential for zakat in Tanjungpinang City was quite large, which is Rp. 10 billion, but the total zakat collected was around Rp. 700 Million, of course, this number is far compared to the existing potential. Based on these data, it can be concluded that the prospect of existing zakat has not been realized properly and has an impact on the lack of utilization of zakat in alleviating poverty and promoting community welfare.The purpose of this study is to find out how the effectiveness of zakat management at Baznas Tanjungpinang City, and then what the obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City, as well as solutions related to obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City. This research uses socio-legal as research methodology, namely research based on field facts. The novelty of this research lies in the object of the research, the theories used, and the contribution of the research. The results of this study state that the management of zakat at Baznas Tanjungpinang City has not been effective because of several obstacles, one of which is related to legal synchronization found after using the theory of Legal Effectiveness in the analysis, and a solution is given in the form of additional material for the additional regulations using the Maqashid Sharia theory. Salah satu tugas serta peranan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang ialah mengukur seberapa besar potensi zakat yang ada, serta merealisasikan potensi tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 potensi zakat di Kota Tanjungpinang terhitung cukup besar yakni senilai Rp. 10 milliar, namun total zakat yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp. 700 juta, tentunya angka tersebut terbilang jauh dibandingkan dengan potensi yang ada. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang ada belum terealisasikan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pemanfaatan zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memajukan kesejahteraan masyarakat masih belum terealisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian apa yang menjadi kendala terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan terkait kendala dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar pada fakta lapangan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, teori-teori yang digunakan, serta kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang kurang efektif, yang diakibatkan dengan beberapa hambatansalah satunya terkait sinkronisasi hukum yang ditemukan menggunakan teori Efektivitas Hukum, serta diberikan solusi atas berupa tambahan materi muatan terhadap peraturan tambahan tersebut menggunakan teori Maqashid Syariah.

Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak Fathia, Rizky Amelia; Septiandani, Dian
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5681

The purpose of this study was to find out the reasons for the judge's and the judge's considerations in refusing the application for itsbat marriage and to determine the impact of refusing itsbat marriage on the fulfillment of children's rights, especially in civil matters. This research is expected to be able to provide views and understanding to people who want to apply for itsbat marriage. Itsbat marriage as an effort to protect women who marry under the hands. This research method uses a normative juridical approach by using secondary data through sources of legislation and literature searches. This study uses a novelty perspective, namely an analysis of the judge's decision in rejecting the application for itsbat marriage and based on Islamic legal regulations, namely the Compilation of Islamic Law in opening up opportunities for them to apply for itsbat marriage to the Religious Courts which in the future will have legal force on their marriage. The conclusion of this study is the reason the judge rejects the application for itsbat marriage, one of which is because the applicant cannot prove that there has been a marriage that was not registered before. The impact of the rejection of the application for itsbat marriage on marriages that are not registered, then the marriage has no legal force so that if there is a dispute in the future, the husband and wife cannot take legal action. Then the impact on the fulfillment of children's rights, in this case civil rights, of course, the child is considered an illegitimate child or the child's status is a child out of wedlock, only has a civil relationship with the mother and mother's family, the legal status becomes unclear and the child is not entitled to heirs. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim maupun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah dan untuk mengetahui dampak penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak anak dalam urusan keperdataan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagai upaya proteksi terhadap perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui sumber peraturan perundang-undangan dan penelusuran literatur. Penelitian ini menggunakan kebaruan perspektif yaitu adanya analisis terhadap putusan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah dan berlandaskan pada peraturan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama yang mana kedepannya mempunyai kekuatan hukum pada perkawinannya. Kesimpulan dari penelitian ini yang menjadi alasan hakim menolak permohonan itsbat nikah salah satunya karena pemohon tidak bisa membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan sebelumnya. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Kemudian dampak terhadap pemenuhan hak anak dalam hal ini hak keperdataan tentunya anak tersebut dianggap anak tidak sah atau status anak tersebut menjadi anak di luar kawin, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, status hukum menjadi tidak jelas dan anak tidak berhak menjadi ahli waris.

Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Athina, Siti Thali'ah; Purnama, Eddy; Efendi, Efendi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.4989

This study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company. The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company. This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the establishment of a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society. This research is expected to provide an understanding of the establishment of a Limited Liability Company before and after the enactment of the Job Creation Act. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company because the Job Creation Act itself is an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendirian perseroan terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dibuat menggunakan konsep omnibus law.

Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja Nuriskia, Centia Sabrina; Nugroho, Andriyanto Adhi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5555

The purpose of this research study is to discuss the legal protection of workers in the form of work agreements, working hours, overtime mechanisms and wages, company facilities that are the rights of workers, and the safety and health of workers in implementing a remote working system based on labor law in Indonesia. The background of this research stems from technology that continues to develop, workers can do many of their activities only with internet channels that do not require them to be in the office, especially with flexible working hours. This is very important to discuss considering that the remote working system is one of the work systems used by several companies for their workers and is mostly used as a work system in carrying out their business activities after the Covid-19 Pandemic. The research method used is a normative juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach supported by primary, secondary and tertiary legal materials. With this research, there are research results that show that there is a need for special regulations that regulate and accommodate the rights of workers in the implementation of the remote woking system which can be formed by referring to the rules in other countries. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan hukum pekerja berupa perjanjian kerja, jam kerja, mekanisme dan upah lembur, fasilitas perusahaan yang menjadi hak pekerja, serta keselamatan dan kesehatan pekerja dalam penerapan sistem remote working berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berawal dari teknologi yang terus berkembang, pekerja dapat melakukan banyak kegiatan mereka hanya dengan saluran internet yang tidak mengharuskan mereka untuk berada di kantor, terlebih dengan waktu kerja yang fleksibel. Hal ini sangatlah penting untuk dibahas mengingat sistem remote working menjadi salah satu sistem kerja yang digunakan oleh beberapa perusahaan terhadap para pekerjanya dan lebih banyak digunakan sebagai sistem kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya setelah adanya Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adanya penelitian ini terdapat hasil penelitian yang menunjukan bahwa perlu adanya peraturan khusus yang mengatur dan mengakomodir terkait hak-hak bagi para pekerja dalam penerapan sistem remote woking yang dapat dibentuk dengan mengacu pada aturan di negara-negara lain.

Tenaga Kerja Bongkar Muat Pasca Pemberlakuan Asas Cabotage di Indonesia Gultom, Elfrida Ratnawati; Nurbaiti, Siti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5788

The purpose of this writing is to discuss TKBM work opportunities in ports after the implementation of the Cabotage principle in Indonesia, because of its important role in the sea transportation process and is needed by the port community as a tool for loading and unloading goods on ships, and/or offshore activities in Indonesian sea waters. as well as other activities. The process of loading and unloading of goods on board is carried out by the Loading and Cabotage Workforce is a principle that enforces a rule that foreign ships are prohibited from loading and unloading goods in Indonesian waters, the aim is to empower national shipping. The performance of TKBM after the application of the Cabotage principle is discussed in this study which uses a conceptual framework supported by secondary data as library material and is analyzed descriptively. The results of the study show that after the implementation of the cabotage principle, the number of Indonesian ships continues to increase until 2022 is recorded at 33,000, because this principle prohibits foreign ships from transporting goods and passengers in Indonesian waters, except for ships with red and white flags only, and with the enactment of the principle In fact, the performance of TKBM in Indonesian Ports is getting higher. Tujuan penulisan ini membahas tentang peluang kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan setelah diberlakukannya asas Cabotage di Indonesia, karena perannya yang penting dalam proses pengangkutan laut dan dibutuhkan oleh masyarakat Pelabuhan sebagai alat pembantu kegiatan bongkar muat barang di kapal, dan/atau kegiatan lepas pantai di perairan laut Indonesia serta kegiatan lain. Asas Proses bongkar dan muat barang di atas kapal dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat dan Cabotage merupakan asas yang memberlakukan suatu aturan bahwa kapal asing dilarang untuk bongkar muat barang di perairan Indonesia, tujuannya untuk memberdayakan pelayaran nasional. Bagaimana kinerja TKBM pasca diberlakukannya asas Cabotage adalah bahasan dalam penelitian ini yang menggunakan kerangka konsep didukung data sekunder sebagai bahan pustaka dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa setelah diberlakukannya asas Cabotage, jumlah kapal Indonesia terus bertambah hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 33.000 an, dikarenakan asas ini melarang kapal asing untuk mengangkut barang dan penumpang di perairan Indonesia, kecuali kapal yang berbendera merah putih saja, dan dengan diberlakukannya asas ini, justru kinerja TKBM di Pelabuhan Indonesia semakin tinggi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zaenal Arifin

Contact Email zaenal@usm.ac.id

Phone +6282242226898

Journal Mail Official usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zaenal Arifin

Contact Email
zaenal@usm.ac.id

Phone
+6282242226898

Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA