Articles
196 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Personal Guarantee (Study Penelitian Pada Pt Bank Kb Bukopin Tbk) ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Muhammad Kaisar Irsandy Arfa]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32253
<![CDATA[Perjanjian kredit bank seringkali membutuhkan dua jaminan pribadi tambahan. Ini adalah jaminan yang dibuat pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan debitur. Ini juga dikenal sebagai borgtochten atau jaminan pribadi. Mereka digunakan ketika satu pihak membutuhkan modal lebih dari sekedar pinjaman bank biasanya untuk nilai nominal yang lebih besar. Berdasarkan kajian, ditetapkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan akad kredit dengan opsi jaminan pribadi setelah meninjau pemeriksaan lapangan oleh staf pemasaran yang meneliti bisnis yang dijalankan. Ini biasanya diikuti dengan penyerahan memorandum dari unit bisnis yang menjelaskan prospek bisnis dan metode operasi. Setelah itu, bank meninjau foto KTP dan kartu keluarga untuk melihat apakah pemohon memiliki prospek bisnis yang dapat dipercaya. Jika ternyata benar, maka bank garansi dikeluarkan. Jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk nilainya sama dengan jaminan yang diterbitkan oleh pemohon. Berbagai status hukum melindungi penjamin jika debitur gagal membayar jaminan pribadi. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menguraikan masing-masing status ini dalam pasal 1831 dan 1832. Pasal 1831 menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu, harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perlindungan hukum ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.]]>
<![CDATA[Dukungan Civitas Akademika Terhadap Perlindungan Hukum Dan Komersialisasi Produk Dari Hulu Ke Hilir Pada Umkm Bantarsari Desa Binaan Universitas Yarsi ]]>
<![CDATA[Endang Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32269
<![CDATA[Tri Dharma Perguruan Tinggi mengkreasikan intensitas interaksi akademisi, baik mahasiswa maupun dosen, sekaligus sebagai peneliti dan pengabdi disandingkan dengan stakeholder Kampus Merdeka termasuk pelaku UMKM Desa Binaan. Penelitian ini mengkaji model yang tepat guna memfasilitasi peran civitas akademika terhadap komersialisasi produk UMKM dari hulu ke hilir dan faktor kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris dan kolaboratif partisipatif antara kampus, pelaku UMKM dan pemerintah desa serta masyarakat. Data diperoleh dari data sekunder didukung data hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Model yang tepat guna memfasilitasi peran civitas akademika terhadap komersialisasi produk UMKM dari hulu ke hilir adalah dengan mendorong dan membantu meningkatkan komersialisasi produk UMKM binaan dari hulu ke hilir melalui proses pendampingan UMKM, kerja sama lintas disiplin dibutuhkan dalam pendampingan tersebut, dan dosen serta mahasiswa dari berbagai Prodi mendesain model pendampingan yang tepat sesuai kebutuhan Mitra UMKM. Pemberdayaan dan fasilitasi menjadi kata kunci bagi keberhasilan hilirisasi. Kendala utamanya dari pihak UMKM sendiri yang belum siap untuk hilirisasi, dan pendorong pelaksanaannya adalah motivasi serta inovasi civitas akademika untuk hilirisasi riset dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berimpak pada hilirisasi dan komersialisasi produk desa binaan.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Henlia Peristiwi Rejeki]]>;
<![CDATA[Iriyanti Iriyanti]]>;
<![CDATA[Dadang Dadang]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32254
<![CDATA[Menjual buku yang diproduksi secara ilegal merupakan kegiatan ilegal dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Undang-undang memberikan sanksi yang jelas bagi mereka yang melanggar hukum. Permasalahan dari karya ini adalah bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pengusaha yang berjualan secara illegal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta 2014 28 dan bagaimana pengawasan pemerintah dan aparaturnya dalam penertiban peredaran penjualan barang bajakan. Buku. Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan empiris kanan dengan keterlibatan peneliti dalam kegiatan lapangan untuk memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris kanan, yang melibatkan peneliti secara langsung di lapangan untuk mengamati implementasi UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan berdasarkan situasi nyata di masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.. Tujuannya untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian mengumpulkan informasi yang diperlukan yang mengarah pada identifikasi masalah dan akhirnya penyelesaian masalah. Penelitian ini didukung oleh berbagai sumber data primer dan sekunder berupa wawancara, angket, observasi dan penelitian kepustakaan mengenai hal tersebut, antara lain UU Hak Cipta No. Setelah informasi diolah dan dirasa cukup, maka akan disajikan dalam bentuk naratif. Ketika data telah dikumpulkan dan diproses sepenuhnya melalui laporan atau tabel, analisis kualitatif dilakukan. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menerangkan dan memaknai data yang terhimpun guna memperoleh pemahaman mengenai realitas yang ada.]]>
<![CDATA[Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Tersangka/ Terdakwa Meninggal Pada Saat Proses Praperadilan ]]>
<![CDATA[Syafrida Syafrida]]>;
<![CDATA[Esther Tarigan]]>;
<![CDATA[M.T Marbun]]>;
<![CDATA[Hasudungan Sinaga]]>;
<![CDATA[Erna Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v10i1.y2023.32258
<![CDATA[Prapradilan bagian proses pemeriksaan perkara pidana yang kasusnya belum diperiksa di pengadilan. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus sah atau tidak penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan pada proses penyidikan yang dilakukan penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutanya penuntut umum dan dan terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan yang diajtuhkan Hakim di pengadilan. Rumusan masalah, bagaimana proses mengajukan prapradilan dan apakah prapradilan dapat diajukan jika tersangka/ terdakwa menunggal dunia. Metode penelitian mengunakan penelitian kepustakaan berupa dokumen dokumen yang disebut dengan data sekunder. Penelitian mengunakan data hasil penelitian kepustakaan, penelitiannya bersifat normatif kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian, alasan mengajukan prapradilan apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan tida sesuai aturan hukum. Hakim mengabulkan permohonan prapradilan apabila tersangka /terdakwa atau keluarga atau ahli warisnya dapat membuktikannya penyidik atau penuntut umum tidak prosedur melaksakan tugasnya. Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Sebaliknya permohonan prapradilan ditolak jika permohonan prapradilan tidak dapat dibuktikan. Tersangka/ terdakwa meninggal dunia pada saat proses prapradilan dilanjutkan oleh keluarga atau ahli warisnya]]>
<![CDATA[Role Model Administrasi Bank Sampah Berbasis Digital Di Kota Tangerang Selatan ]]>
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Gunartin Gunartin]]>;
<![CDATA[Suciati Muanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26202
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Penelitian No.134/D5/SK/LPPM/UNPAM/VIII/2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program Bank Sampah yang menjadi alternatif mengatasi permasalahan sampah yang menjadi masalah nasional. Bank sampah merupakan salah satu solusi untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang efisien merupakan prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan karena setiap dihasilkan sampah dan sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus. Dengan demikian, intervensi pemerintah dan masyarakat sudah perlu menawarkan bantuan yang menjanjikan untuk mengurangi limbah/sampah individu/keluarga dan mendukung peran bank sampah sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah. Bank sampah yang sudah beroperasi di Kota Tangerang Selatan sejauh ini masih menggunakan sistem manual dalam pengadministrasian sehingga layanan terhadap nasabah bank sampah kurang efektif dan efisien. Sistem administrasi pengelolaan sampah berbasis digital sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan layanan nasabah bank sampah diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan pengelola sampah dan layanan nasabah bank sampah. Metode penelitian ini adalah sosio legal yang juga merupakan gabuangan dari metode yuridis normatif dan empiris, yang mana penelitian ini membutuhkan bantuan ilmu sosial lainnya. Dalam pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana mengkaji regulasi di Kota Tangerang Selatan terkait digitalisasi pengelolaan di Bank Sampah. Sementara untuk pendekatan empiris digunakan metode sosiologi hukum dimana data primer dari 13 bank sampah yang diobservasi dan diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah guna memngimplementasikan tujuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah diperlukan digitalisasi dalam administrasinya dan aplikasi BASO terbukti membantu pengadministrasian secara digital dan bisa dijadikan role model pengelolaan administrasi bank sampah di Kota Tangerang Selatan.]]>
<![CDATA[Penentuan Upah Minimum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ]]>
<![CDATA[Abdul Hadi]]>;
<![CDATA[Dadan Herdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11682
<![CDATA[AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan salah satu poin peket kebijakan perekonomian pemerintah, agar iklim investasi negara menjadi lebih kompetitif. Kebijakan ini kemudian menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan pekerja, karena dipandang sebagai keputusan sepihak oleh pemerintah demi investasi hanya dengan mengorbankan pekerja / buruh sebagai akibatnya. Penelitian ini membahas dua permasalahan terkait pengupahan, yaitu bagaimana penetapan upah minimum sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan bagaimana penetapan upah minimum setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penetapan upah minimum sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sehingga dapat ditemukan model pengupahan yang lebih baik dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan kepustakaan terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik perbandingan konstan yaitu peneliti mencoba menghubungkan data yang diperoleh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sehingga penulis dapat menentukan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penentuan upah minimum, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimum Kabupaten / Kota. Perbedaan ini terutama pada peran dewan pengupahan, yang sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan sangat besar dan penting dalam melakukan survei komponen hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum. Namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, peran dewan pengupahan berkurang bahkan tidak ada karena penetapan upah minimum setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak lagi berdasarkan KHL tetapi berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan KHL hanya dievaluasi sekali dalam lima tahun]]>
<![CDATA[Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19) ]]>
<![CDATA[Alief Anggriawan Poernomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11683
<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman pengaturan norma pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 ditinjau dalam perspektif hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan dan implikasinya. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan "yuridis normatif". Berdasarkan objek penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ialah bahwa pengaturan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 merupakan hak asasi manusia terhadap narapidana. Namun dengan tidak diberikan hak secara menyeluruh terutama bagi narapidana tindak pidana kasus narkotika yang memiliki masa pidana minimal 5 (lima) tahun, maka hal ini menunjukan adanya disparitas norma pengaturan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pada tata cara pembentukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 secara vertikal dan horizontal jika ditinjau dalam perspektif hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan dan implikasinya dalam masa pandemi Covid-19 adalah adanya diskriminasi pelayanan dan perlakuan terhadap pemberian hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika. Selain itu, implikasi lain yang ditemukan adalah menurunnya jumlah penghuni lapas, penghematan anggaran belanja negara untuk kebutuhan narapidana dan ditemukannya pengulangan tindak pidana (residivisme) oleh narapidana saat menjalani program asimilasi di rumah.]]>
<![CDATA[Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Sebagai Penyelamat Di Era Pandemi ]]>
<![CDATA[Aliya Sandra Dewi]]>;
<![CDATA[Dian Fitriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11685
<![CDATA[Abstrak Himbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing, kampanye “#dirumahaja†serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, physical distancing dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat umum, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari para pelaku usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen yang mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar. Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020]]>
<![CDATA[Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) ]]>
<![CDATA[Isnu Harjo Prayitno]]>;
<![CDATA[Dian Ekawati]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686
<![CDATA[Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.]]>
<![CDATA[Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistim Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Sulis Setyowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11687
<![CDATA[AbstrakKetentuan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Karena itu sistim peradilan pidana anak bersifat wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Sehingga setiap tahapan proses hukum didalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan kebijakan diversi. Kebijakan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, agar keadilan restoratif tercapai.]]>
