cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 16   17   18   19   20 
Penerapan Prinsip “First To File System” Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dan Terdaftar Dikaitkan Dengan Asas Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Hak Atas Merek di Indonesia Hura, Yustinus
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55446

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip First to File System dalam sistem hukum merek di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan terdaftar yang berhadapan dengan asas itikad tidak baik. Studi kasus berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang melibatkan sengketa merek “LEGEND” antara Wahl Clipper Corporation dan Sandi Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip first to file bukanlah absolut. Pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan itikad tidak baik meskipun memenuhi syarat administratif. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan.
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Digital Daniel, Gleen; Syafrida
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55447

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan perkembangan hukum perjanjian yaitu munculnya perjanjian digital/kontrak digital banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Kelebihan perjanjian digital dibanding perjanjian konvensional lebih cepat, efisien, dan melintas batas suatu negara. Digitalisasi kontrak meliputi berbagai jenis transaksi bisnis, seperti perjanjian e-commerce, penggunaan perangkat lunak dan kesepakatan layanan berbasis aplikasi. Permasalahan dalam praktek, ditemukan pelaku usaha beritikad tidak baik pengunaan kontrak digital sehingga merugikan kepada konsumen. Permasalah, bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian digital dan apa hambatan pembuktian asas itikad tidak baik dalam kontrak digital. Penelitian mengunakan penelitian kepustakaan berupa buku buku, peraturan perundangan-undangan dan jurnal. Penerlitian bersifat yurids normatif. Hasil penelitian, penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak harus memenuhi syarat sah perjanjian 1320 KUHPerdata, pelaku usaha harus jujur menginformasikan produk. Pembuktian prinsip itikad tidak baik pada perjanjian digital di Indonesia menghadapi hambatan. karena masih membutuhkan autentikasi dan validasi hukum sesuai dengan UU ITE, minim interaksi fisik, kompleksitas teknologi dan hukum, belum memadainya regulasi teknis di Indonesia, serta persoalan lintas yurisdiksi dan ketidak seimbangan posisi tawar dalam perjanjian digital.
Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Feda Rifandhana, Raditya; Prihatin, Lilik; Puji Mulyono, Galih; Fransisca Workala, Estella; Yahwa, Syahdina; Huwaidah, Rafa; Nur Kumala Sari, Lailatun; Nurkhasanah, Siska
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55450

Abstract

Indonesia dan imigrasi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, Indonesia adalah bagian dari politik dan hukum, imigrasi bagian dari hukum itu sendiri yang dibuat oleh negara, Negara di representativekan oleh pemerintah, sedangkan imigrasi di representativekan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Imigrasi bagian perpindahan warga negara (penduduk) dari satu negara ke negara lain, memperbaiki kehidupannya, bahkan warga negara yang berpindah mencari kehidupan yang layak, diartikan sebagai pahlawan negara dalam kemajuan perekonomian negara, seringkali melihat perlindungan hukum pada sosok pahlawan perekonomian ini menjadi kurang diperhatikan oleh pemerintah, dari menjadi korban perdagangan orang, sampai dengan kesejahteraan kurang terjamin, maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah, perhatian dari segi perlindungan hukum , pemberantasan perusahaan penyalur tenaga kerja illegal, sampai dengan kewenangan pemerintah pusat serta daerah, maka, dalam penelitian ini gagasan dari penulis adalah Efektifitas Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, hambatan dalam efektifitas pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja migran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis peneliitian normatif dengan pendekatan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.
Distorsi Kebijakan Fiskal Terhadap Iklim Usaha: Kritik Hukum Bisnis Atas Dominasi Pajak di Tengah Lemahnya Dukungan Terhadap UMKM Indriani, Iin; susanto; Iqbal, Muhamad
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55453

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji distorsi kebijakan fiskal Indonesia yang semakin bergeser ke arah dominasi penerimaan pajak, namun tidak diimbangi oleh penguatan dukungan yang memadai bagi UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam perspektif hukum bisnis, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural antara beban kepatuhan pajak dan fasilitas pengembangan usaha, sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi riil, melemahnya struktur daya saing, serta meningkatnya risiko stagnasi usaha kecil. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala over-tax orientation yang tidak sejalan dengan prinsip ease of doing business dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dominasi pajak dalam struktur fiskal tanpa penguatan perlindungan, pembiayaan, dan insentif bagi UMKM menyebabkan distorsi iklim usaha secara makro. Hasil jurnal ini menyimpulkan bahwa pembenahan kerangka hukum fiskal harus dilakukan dengan menyeimbangkan regulasi perpajakan dan fasilitas penguatan UMKM melalui rekonstruksi kebijakan, harmonisasi regulasi, serta reposisi pajak sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar alat penerimaan.
Tantangan Etis dan Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Siber di Indonesia: Antara Efisiensi Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Rasnoto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55454

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) membawa transformasi besar dalam sistem penegakan hukum siber di Indonesia, terutama melalui peningkatan efisiensi deteksi, pemrosesan, dan analisis kejahatan digital secara real time. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etis dan yuridis yang signifikan, terutama terkait potensi pelanggaran privasi, bias algoritmik, akuntabilitas, serta ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. AI yang digunakan dalam pemantauan ruang digital dapat mempercepat investigasi, tetapi sekaligus berpotensi memperluas praktik pengawasan berlebihan yang mengancam hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ketergantungan pada algoritma dalam proses profiling, penyaringan data, atau identifikasi tersangka menimbulkan pertanyaan krusial tentang validitas, transparansi, dan keadilan prosedural bagi warga negara yang terdampak. Penelitian ini menganalisis tantangan tersebut dengan meninjau regulasi nasional di bidang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan hak asasi manusia, serta mengkaji praktik internasional sebagai pembanding untuk melihat model penerapan AI yang lebih etis dan akuntabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan instrumen hukum, standar etika, dan mekanisme pengawasan yang ketat guna menjamin bahwa penggunaan AI dalam penegakan hukum siber tidak hanya berorientasi pada efisiensi digital, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak fundamental. Penelitian ini menawarkan rekomendasi konseptual bagi integrasi AI yang bertanggung jawab dan berbasis HAM dalam sistem penegakan hukum nasional.
Kebebasan Pers di Indonesia: Analisis Terhadap Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Era Digital Turnya
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55457

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan praktik dan ekosistem pers di Indonesia. Kebebasan pers yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menghadapi tantangan baru ketika media digital, platform daring, dan media sosial menjadi arus utama penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UU Pers dalam konteks digital, mengidentifikasi tantangan regulatif dan etis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjawab dinamika media modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers telah mendapat landasan hukum yang kuat, ruang digital memunculkan persoalan berupa disinformasi, tumpang tindih pengaturan dengan UU ITE, melemahnya verifikasi informasi, serta berkurangnya efektivitas pengawasan etika jurnalistik. Analisis juga menemukan bahwa batas antara produk jurnalistik profesional dan konten digital masyarakat semakin kabur, sehingga menuntut pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Kesimpulannya, UU Pers 1999 masih relevan sebagai fondasi kebebasan pers, namun diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran Dewan Pers, serta mekanisme pengawasan berbasis digital agar mampu menjawab kompleksitas ekosistem pers di era teknologi informasi.

Page 20 of 20 | Total Record : 196

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue