Articles
44 Documents
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi ]]>
<![CDATA[Anas, Andi Muhammad Aswin]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.41
<![CDATA[Kebebasan berpendapat berpotensi menjadi kejahatan dan dikriminalisasi dalam penerapan aturan di Indonesia. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penulisan ini, dilakukan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh dan kemudian akan diuraikan secara deskriptif. Selain itu digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan kejahatan dalam perspektif kriminologi terbagi dua, yakni sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seperti penanaman nilai dan norma agar terinternalisasi dalam diri masyarakat dan memberikan edukasi agar tidak terjadi tindak pidana. Sedangkan sarana penal lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara represif yang dilakukan saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, pananggulangan kejahatan lebih dominan kepada sarana penal atau upaya represif berupa penindakan setelah terjadi tindak pidana. Sejatinya, diperlukan dominansi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berupa upaya non-penal. Hal ini dapat ditempuh melalui Pendidikan moral kebangsaan ataupun kebudayaan, yang penanaman nilainya dapat dimulai dalam keluarga, Pendidikan formal dan informal, dan sosial bermasyarakat. ]]>
<![CDATA[Telaah Hadis tentang Doa Buka Puasa dan Pendapat Ulama Fiqh ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>;
<![CDATA[Najamuddin Marahamid]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.47
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji hadis tentang doa buka puasa yang masyhur dibaca umat Islam setiap bulan puasa. Bunyi doa tersebut adalah “Allahumma laka sumt wa bika amant wa ‘ala rizqika aftart birah mataika ya arh}am al-rahimin”. Urgen mengkaji ulang hadis doa ini karena di satu sisi doa tersebut sangat populer di masyarakat, tapi di sisi lain dipermasalahkan oleh sebagian kalangan karena dianggap hadisnya lemah. Penelitian ini bersifat kritis analitis dengan menggunakan teori takhrij dan naqd al-hadis dan dengan pendekatan ilmu hadis dan pendekatan normatif yuridis. Dengan takhrij ditemukan ada lima riwayat hadis. Abu Daud. Al-Baihaqi, Al-Tabrani. Ibbn Abi Syaibah dan Al-Daraqutni. Berdasarkan hasil kritik sanad dan kritik matan terhadap kelima hadis tersebut disimpulkan bahwa hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi daif mursal, hadis Ibn Abi Syaibah hasan, hadis Al-Tabrani dan Al-Daraqutni daif matruk. Hadis Ibn Abi Syaibah mengangkat status hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi menjadi hasan ligairih. Ulama fiqh khususnya pengikut keempat mazhab tidak berselisih pendapat bahwa lafaz doa buka puasa adalah “Allahumma laka shumt wa ‘ala rizq aftart.” Namun sebagian ulama hanya mencukupkan doanya dengan lafaz tersebut, dan sebagian yang lain menambahkannya dengan lafaz-lafaz tertentu. Kedua pendapat tersebut benar, dan perbedaannya merupakan keragaman pendapat bukan kontradiksi yang bertentangan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar ]]>
<![CDATA[Aswar Aswar]]>;
<![CDATA[Muslimin H. Kara]]>;
<![CDATA[Nur Taufiq]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.59
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan aturan dalam tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi, hanya saja belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum dimaksimalkan seperti pemilihan mediator yang selalu dikembalikan kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara untuk menunjuk mediator, dan belum digunakannya waktu yang maksimal dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga hasil mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama Makassar belum ada satupun yang berhasil dimediasi.]]>
<![CDATA[Perkawinan Ditinjau dari Moderasi Hukum Yusuf Qardhawy ]]>
<![CDATA[Muhamad Hasan Sebyar]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i2.48
<![CDATA[Batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan selalu mendapat kritikan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, yang bersikap modernis dengan melihat aspek ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Di sisi lain sikap konservatif mewarnai pemikiran sebagian masyarakat yang dominan melihat dari aspek akhlak dan maqashid saja. Pemahaman hukum haruslah bersifat moderat untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemikiran Yusuf Al-Qarḍawy tentang moderasi hukum. Pemikiran tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap problematika batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis moderasi hukum dalam undang-undang perkawinan terkait usia perkawinan dilihat dari sudut pandang Yusuf Al-Qarḍawy. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencerminkan moderasi hukum dalam putusannya, dengan meletakan open legal policy secara seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan maqashid (tujuan) perkawinan dan nilai-nilai akhlak.]]>
<![CDATA[Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian ]]>
<![CDATA[Wahdaniah B]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>;
<![CDATA[Ratnawati Ratnawati]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.75
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan terhadap penurunan angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Dirjen Bimas Islam. Pelaksanaan kursus juga hanya dilaksanakan dalam durasi waktu 1 sampai 2 jam saja yang harusnya dilakukan dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Selain itu, muatan materi yang disampaikan sangat jauh berbeda dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Angka perceraian di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dengan rata-rata perceraian sebanyak 22,5 sebelum diadakan suscatin, menjadi 45,25 setelah diadakan suscatin. Hal ini karena masyarakat menganggap kursus calon pengantin atau nasihat perkawinan dapat dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah, sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA dan pada saat suscatin dilaksanakan dirumah waktu yang digunakanpun semakin sempit. ]]>
<![CDATA[Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Reinaldy Yudha Wiratama]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilham Arisaputra]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.64
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterbukaan pemilik manfaat dalam pendirian Korporasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Kantor Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran korporasi perlu dilakukan karena apabila tidak diungkapkan akan berpotensi merugikan negara dan kepentingan publik. Tanggung jawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Notaris memang diwajibkan menjaga kerahasiaan akta. Namun dalam pendaftaran Badan Hukum dan Badan Usaha, Notaris harus mencantumkan Pemilik Manfaat dalam sistem. Dalam konteks ini, Notaris tidak dalam posisi mempublikasikan isi aktanya, melainkan hanya memenuhi syarat yang administrasi yang ada dalam sistem administrasi Badan Usaha/Badan Hukum. Lagipula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemilik Manfaat Korporasi tidak dikategorikan sebagain infprmasi yang dikecualikan atau informasi yang dirahasiakan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Amrul Amrul]]>;
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>;
<![CDATA[Ahmad Baskam]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.65
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum Islam menurut system hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kompilasi hukum Islam menurut sistem hukum Indonesia dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama hingga saat ini masih lemah, karena landasan pemberlakuan kompilasi hukum Islam adalah instruksi presiden, yang mana instruksi presiden tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Walaupun demikian, kompilasi hukum Islam tetap digunakan sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim-hakim di pengadilan agama untuk memutus sebuah perkara yang diajukan. Selain itu, kehadiran kompilasi hukum Islam juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.]]>
<![CDATA[Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer ]]>
<![CDATA[Atang Suryana]]>;
<![CDATA[A. Suriyaman M. Pide]]>;
<![CDATA[Kahar Lahae]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i1.66
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait dengan penertiban sertifikat hak atas tanah oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat, dan jika lagi tidak dimanfaatkan atau di lepaskan oleh masyarakat di luar masyarakat adat, maka tanah tersebut kembali lagi menjadi milik masyarakat adat. Surat pelepasan tanah adat, secara formal memiliki kekuatan hukum sebagai dasar adanya peralihan hak atas tanah adat, termasuk dalam hal peralihan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi ]]>
<![CDATA[Asrullah Asrullah]]>;
<![CDATA[Syamsul Bachri]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.84
<![CDATA[Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) tidak sejalan dengan amanah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma presidential threshold yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Ketentuan UUD UUD NRI 1945 dan sistem presidensial di Indonesia. Metode penulisan menggunakan metode normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai polittik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath ]]>
<![CDATA[Nurfyana Narmia Sari]]>;
<![CDATA[abdul halim Talli]]>;
<![CDATA[kurniati Kurniati]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.98
<![CDATA[Qadzf ikhtilath jinayah an act that is set up in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah, Qadzf ikhtilath are accusing others of committing ikhtilath or two-pair, and making out. The type of research used is library research (library research) Accusing others of committing acts of ikhtilath, including intentional acts because they have intended and done those acts. Although berikhtilat is forbidden in religion but do not accuse others. Exxon ikhtilath in Aceh in accordance with canon law if it could not prove the act of the accused offender qadzf will be chargedcaning and a fine of 30 times the gold. The accuser is also obliged to bring 4 witnesses at the same time if the accuser is unable to bring witnesses then the accuser will also be under the law of ta'zir. Witnesses who must be present must not come alone because they will be declared as accusers so the witnesses who must be present must come together. And the perpetrator of qadzf ikhtilath will lose his sentence if the accused person admits his robbery, so the one who gets the punishment is the person who is accused because he has admitted his deeds. To avoid the act of qadzf ikhtilath has been regulated in Law No.6 of 2014 on Crimes as a warning to the perpetrators not to hurt others and protect the community who are the victims of the accusation.]]>
