cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jumadil
Contact Email
ahsanyunus@gmail.com
Phone
+628117571616
Journal Mail Official
ailrev.azhar@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Makassar 90235
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : https://doi.org/10.37146/ailrev
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. AILREV terbit dua kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Pandangan Hukum Islam tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan Aswar Arifin; Ahmad Nuh
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.94

Abstract

This study aims to determine the views of Islamic law on the inheritance of children in the womb. This research is a descriptive qualitative research with data collected from various literature sources with a juridical normative approach. The results show that the position of the child in the womb with respect to inheritance in Islamic law is largely determined by two conditions that must be met, namely that he must be proven alive when the person who gave the inheritance dies, by paying attention to the minimum and maximum limits of the content. The second condition is that the child in the womb should be born alive at least a few minutes after birth marked by screams and movements. While the distribution of inheritance for children in the womb based on Islamic law, can be done in two ways, namely waiting until the birth of the baby is real or distributing the inheritance without waiting for the birth of the baby, by suspending the most part for the fetus if he is included in one of the an heir.
Silariang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Saleh Saleh; Jumadil Jumadil; Agus Cahyadi; Amrul Amrul
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.115

Abstract

This study aims to determine silariang from the perspective of Islamic law and customary law in Bontocani District, Bone Regency. This research is a type of normative legal research using a juridical approach and a sociological approach. This study indicates that crossbreeding in Islamic law is invalid because the marriage is legally flawed and does not fulfill the legal requirements of marriage, namely without the consent of the guardian. In other words, a marriage that is held in a crossbreeding marriage is considered null and void. While silariang in Customary Law in the Bugis community in Bontocani District, Bone Regency is seen as an act that brings Siri’ (shame). Those who commit such violations may be subject to sanctions, either in the form of light sanctions such as expulsion and expulsion or severe sanctions, namely being killed
Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tuntutan Pengembalian Uang Belanja Pada Pengadilan Agama Nur Atika; Abdul Rahman Sakka; Fransiska Gobe
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.116

Abstract

One of the problems faced by a judge when deciding on a divorce case is the case of refunding spending money. Regarding spending money, it becomes a new problem and legal case when a wife files for divorce (khulu) to her husband in court (especially if the wife has not been interfered with), then her husband demands a refund of the spending money.This study uses a type of field research (field research), namely research in which data collection is carried out in the field, in this study is a legal sociology approach. The sociology of law approach is used to evaluate and examine the influence of law on social behavior, the beliefs held by people in the social world in relation to customary justice, social organizations, social developments and legal institutions, social conditions that give rise to law.The results of the study show that (1) the basis for the judge's consideration in deciding cases of demands for a refund of expenditures to settle cases of demands for a refund of expenditures there are 3 methods, namely: The method of juridical considerations bases its decision on the provisions of the legislation formally in the form of evidence. namely, documentary evidence (written), witness evidence, suspicion (allegations), confessions and oaths, the Sociological Method. And Philosophical Methods. (2) The judge in handling the demands for the refund of spending money is based on Islamic law, by conducting ijtihad or legal discovery by tying up or analogizing spending money with a dowry because of Qobla Dukhul. Because no legal basis is found in the Qur'an and al-Hadith.
Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian melalui Bimbingan Pranikah di KUA Aswar Aswar; Abdul Rahman Sakka; Safaruddin Safaruddin; Andi Magvirah
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samturu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan data yang dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Samaturu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari memeriksa kelengkapan berkas sampai dengan pemberian materi bimbingan pranikah, akan tetapi kurang efektif pengaruhnya bagi para peserta dikarenakan tidak adanya lembaga atau ahli dalam pemberian materi tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat yang menguasai langsung materi tersebut. Sedangkan keadaan kasus perceraian di Kecamatan Samaturu setelah mengikuti bimbingan pranikah meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana hasil data yang didapatkan dari tahun 2020 sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 6 orang (27%) dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus dengan Jumlah yang telah mengikuti bimbingan sebanyak 13 orang (54%).
Fenomena Tradisi Mabakkang Perspektif Masyarakat Hukum Adat Bunga Anggraini; Nur Awalia Rezkyanti asis; Rohit Purwadi; Birkah Latif
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.123

Abstract

Tradisi Mabbakang merupakan suatu bentuk tradisi adat yang berfungsi sebagai ajang untuk mentasbihkan pendewasaan yang dipadankan dalam proses aqiqah jika didalam Islam. Tradisi Mabbakang di Daerah Wanua Waru sangat disakralkan dan memiliki keunikan tersendiri yang mana para generasi penerus ditanamkan akan pentingnya kesehatan serta menjadi praktek turun temurun yang jika suatu pantangannya dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang menjalankan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini sebagian masyarakat menganggap bahwa hal tersebut tidak lagi menjadi suatu kewajiban, karena pelaksanaannya dapat digantikan dengan hal yang dianggap serupa maknanya (aqiqah). Hal itulah yang kemudian menimbulkan perspektif yang berbeda pada masyarakat dan berpengaruh terhadap penegakan hukum adat disana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap ritual tradisi Mabbakang dewasa ini dengan mengkaji melalui pendekatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu memberikan gambaran mengenai arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai proses pelaksanaan, perkembangan, dan dampak yang ditimbulkan dari ritual adat tersebut, serta bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi Mabbakang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Masyarakat Wanua Waru dalam percaya bahwa selain sebagai ajang mentasbihkan pendewasaan bagi seorang anak tradisi Mabakkang sebagai tolak bala agar terhindar dari segala bencana dan berbagai penyakit seperti penyakit bisu, buta, lumpuh dan musibah lainnya, sedangkan Masyarakat Wanua Waru luar perlahan-lahan mulai meninggalkan dan menganggap sudah tidak lagi menjadi suatu dengan alasan lebih memilih proses akikah sesuai ajaran agama. Berdasarkan dua perspektif tersebut, dewasa ini tradisi Mabbakang telah mengalami adanya perubahan, hal ini dikarenakan adanya pola pergeseran hukum adat.
MUI Dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput) Yusefri Yusefri
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.131

Abstract

 Fatwa is recognized as having a very urgent role, because it is an instrument in responding to various legal issues that are asked by parties that require legal clarity. Because of this, fatwas will always be needed from time to time. In the context of the implementation of the democratic party, the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa  on law forbidden (haram) for those who do not want to use their voting rights or are called the white group (Golput) during the general election (Election). This fatwa turned out to be pro and contra in the community. This article focuses on its study by raising the issue of how the construction of the socio-political dynamic conditions underlies the birth of the MUI fatwa. The analysis of the study of this article uses a qualitative descriptive method. Based on the data and analysis, the results of this study indicate that the emergence of the Haram Golput fatwa was motivated by the phenomenon of decreasing community participation (the people) giving their voting rights in elections and full of political interests of certain parties, so it can be seen that the socio-political dynamics at that time influenced the emergence of the MUI fatwa on law forbidden     
Tudang Madeceng: Transformasi Nilai Positif Sigajang Laleng Lipa' Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Mukaromah Mukaromah; Khulaifi Hamdani; Sarping Saputra; Amel Risky Prasilia Roi Abas; Imam Hidayat; Andi Suci Wahyuni
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.120

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial pernah lepas dari interaksi sesama manusia lainnya. Interaksi tersebut pun sering ditemukan pada timbulnya masalah hukum atau persengketaan. Penyelesaian sengketa litigasi belum mampu menyelesaikan perselisihan diantara pihak, disamping itu upaya mediasi di lembaga tersebut lebih banyak mengalami kegagalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya mediasi di pengadilan dan untuk mnetransformasi nilai-nilai filosofis dari penyelesaian sengketa sigajang laleng lipa.Penelitian ini adalah jenis penelitian non-empirik yang dielaborasi dengan penelitian hukum, dan menggunakan pendekatan konseptual dan sejarah berbasis pada sumber data dari tinjauan pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya sigajang laleng lipa'tidak saja menimbulkan perspektif negatif karena menggunakan kekerasan dan senjata tajam, tetapi di sisi lain memiliki kandungan nilai filosofis seperti siri', aggatengeng, awaraningeng, alempureng, dan musyawarah yang akhirnya dapat terjadi perselisihan tanpa ada lagi perlawanan dan aksi balas dendam. Kesepakatan para pihak juga menjadi utama karena masyarakat bugis-makassar memegang teguh janji yang telah disepakati. Transformasi nilai-nilai tersebut ke dalam forum penyelesaian sengketa non litigasi,
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu’-Manu’ Muhammad Saleh; Jumadil Jumadil; Ilham Ilham
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i1.144

Abstract

The results of the study show that the Mammanu'-manu' tradition is the initial stage in the preparation of a Bugis Makassar traditional wedding. Mammanu'-manu' is an activity carried out by a boy's family to investigate the status of the girl he wants to marry. This activity is to determine whether the girl already has a relationship with another man or not. In addition, it is also ensuring whether the girl is in an equivalent quality with the man. Usually mammanu'-manu' is represented by women from male families who are considered capable of doing this. In the process, mammanu’-manu’ certainly has two possibilities which are important aspects of whether or not a marriage is implemented. And it has become a mutual agreement depending on the result of the mammanu’-manu’ themselves. Mammanu’-manu’ in Islamic law includes in the need for tahsiniyah, the need for tahsiniyah means the human need for things that are considered commendable in the customs of their daily life and stay away from an unfavorable atmosphere
Poligami Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah Muhammad Saleh; Siti Risnawati Basri; Megawati Megawati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v4i2.153

Abstract

AbstractBasically, the principle of marriage is monogamy, which is done only once in a lifetime and only consists of one wife and one husband. However, in reality there are some people who are married more than once and have more than one wife which is known as polygamy. The reasons for people who practice polygamy themselves are different, as well as the response of the surrounding community in responding to the practice of polygamy. There are those who support the practice of polygamy, but there are also those who think that polygamy is a form of oppression of women. Seeing the background of the problem as well as the pros and cons of this polygamy polemic, the question arises, how is the law of polygamy in the perspective of Islamic fiqh and Muhammadiyah tarjih.The aim of this research is to know and understand the law of polygamy according to Islamic jurisprudence and Tarjih Muhammadiyah. This research itself is included in the type of library research, which is a type of research that emphasizes research on literatures related to the object being analyzed. Using descriptive analysis method, which is a method used for data that has been collected and then compiled, explained and analyzed. The presentation of the data that has been obtained from the field and from the library is then analyzed to a conclusion.Based on the research that has been done, that polygamy in Islamic jurisprudence is something that is allowed on the condition that the husband is able to treat his wives fairly. Whereas in Muhammadiyah tarjih, polygamy is something that can be done, but is not recommended. This polygamy is also permitted for social emergencies, not only for individual emergencies.Keywords: Polygamy, Islamic law, tarjih Muhammadiyah.
Analisis Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan Muhamad Hasan Sebyar
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v5i1.195

Abstract

Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 seluruh Indonesia mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin sebesar 39.332 permohonan (naik 158,19 %). Jika yang menjadi sasaran adalah berkurangnya jumlah perkawinan di bawah usia 19 tahun, maka efektifitas peraturan perkawinan masih jauh dari yang diharapkan. Karena faktanya jumlah permohonan dispensasi kawin terus bertambah setiap tahun. Bukan hanya perkawinan secara resmi yang mengalami peningkatan namun juga ‘perkawinan di bawah tangan’. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang melatarbelakangi perkawinan anak di masyarakat dan solusi dalam mengatasi dampak pasca pemberian dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terbesar yang harus diantisipasi adalah adanya pergaulan bebas pada anak-anak yang mengakibatkan ‘pacaran dini’. Pergaulan bebas yang meningkat menunjukkan tingkat kepedulian orang tua atau wali menurun. Penyebab utama pergaulan bebas adalah kepedulian orang tua atau wali yang menurun, kepedulian orang tua atau wali sangat dibutuhkan anak agar dapat terhindar dari berbagai masalah, seperti dalam meningkatkan prestasi anak dan juga masalah lainnya seperti pergaulan bebas. Kontrol orang tua kepada anak akan mempengaruhi kontrol masyarakat, begitu seterusnya hingga ke tingkat negara. Pengadilan Agama perlu melakukan kerjasama dengan institusi-institusi pemerintah untuk mengatasi dampak perkawinan pasca pemberian dispensasi anak seperti dampak putus sekolah dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dampak sosial dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial, dampak Ekonomi dapat bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, dampak ketahanan keluarga dapat bekerjasama dengan P2TP2A, dampak psikologi dan kesehatan anak dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019