Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan
Fokus Jurnal AL-MAIYYAH adalah mengintegrasikan isu-isu gender ke berbagai kalangan, khusususnya bagi pihak-pihak yang konsern dalam mengkaji, meneliti dan melakukan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan pada berbagai dimensi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Sub tema yang terkait dengan gender dalam isu agama, pendidikan, hukum, politik, psikologi, sosiologi, sejarah, budaya dan bahasa.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[KESIAPAN SKPD PADA IMPLEMENTASI PERDA ANTI TRAFFICKING KOTA PAREPARE NO. 6 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[Bakoko, Rahmah]]>;
<![CDATA[Hamdanah, Hamdanah]]>;
<![CDATA[Nurhamdah, Nurhamdah]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.511 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.671
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi Kebijakan Perdagangan Manusia (Peraturan Daerah No.6, 2011) di Parepare, Sulawesi Selatan Indonesia. Ada beberapa kasus perdagangan manusia di seluruh provinsi dengan modus operandi yang beragam. Kasus-kasus perdagangan pada umumnya berawal dari modus sebagai tenaga kerja migran ke Malaysia. Para korban adalah gadis-gadis muda yang berasal dari status sosial ekonomi rendah. Focus Group Discussion dilakukan untuk mengetahui kesiapan para pemangku kebijakan yang terkait dalam mengimplementasikan Kebijakan Perdagangan Manusia di Parepare. Pemerintah Daerah Parepare (SKPD) sadar akan Kebijakan Perdagangan Manusia dan mereka telah bekerja sama dengan departemen tenaga kerja, universitas setempat, sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadvokasi dan mendidik masyarakat lokal, terutama anak perempuan untuk mencegah lebih banyak korban perdagangan manusia di Parepare, Sulawesi Selatan.]]>
<![CDATA[AKOMODASI HAK PEREMPUAN PADA IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 7 TAHUN 2013 DI KOTA PAREPARE ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Abd. Rauf]]>;
<![CDATA[Hasnani, Hasnani]]>;
<![CDATA[Nanning, Nanning]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.26 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.672
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi hak perempuan pada implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No.7 Tahun 2013 di kota Parepare. Selain itu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi bakal calon perempuan dalam memperjuagkan diri untuk masuk dalam daftar calon legislatif. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan memakai sumber data wawancara mendalam dan data pendukung dari KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa, regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu dari nilai-nilai budaya masyarakat maupun kendala teknis di lapangan. Maka rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu (1) partai politik harus memiliki komitmen dalam mempersiapkan kader perempuannya bertarung dalam panggung politik legislative. (2) Sistem pemilu proporsional terbuka perlu peninjauan ulang karena berdampak pada ketidakberdayaan partai untuk mengusung kader berkualitasnya yang tidak memiliki modal dana yang mapan.]]>
<![CDATA[METODE MULTISENSORI SEBAGAI PENANGANAN KESULITAN MEMBACA SISWA RETARDASI MENTAL ]]>
<![CDATA[Syalviana, Evie]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.697 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.674
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah metode multisensori efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa retardasi mental yang mengalami kesulitan membaca. Subjek pada penelitian ini adalah siswa sekolah dasar yang di diagnosa mengalami kebutuhan khusus retardasi mental dan mengalami kesulitan membaca di kelas awal yaitu kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Desain penelitian menggunakan desain penelitian eksperimen classical experimental design, yang terdiri dari random, kelompok kontrol, kelompok eksperimen, pretest dan postest. Teknik pengumpulan data menggunakan tes baca pada saat pretest dan postest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode multisensori efektif dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa retardasi mental yang mengalami kesulitan membaca.]]>
<![CDATA[MARGINALIZATION OF WOMEN IN ISLAM: PROBLEM INTERPRETATION ]]>
<![CDATA[Faisal, Ahmad]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.973 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.677
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pandangan yang cenderung memarginalkan perempuan yang sudah pasti tidak bersumber dari ajaran agama an sich, tetapi lebih dipengaruhi oleh problem interpretasi. Varian tafsir tentang relasi jender dalam Islam begitu berkembang, meskipun bersumber dari referensi yang sama, yakni al-Quran dan hadis. Salah satu faktor penting yang mendorong keragaman tersebut adalah perbedaan perspektif tentang penyertaan pertimbangan historis dan sosiologis dalam penafsiran. Bagi mufassir yang pro, elemen historis dan sosiologis harus dijadikan pertimbangan dalam melakukan penafsiran ayat. Jika diabaikan, maka tafsir yang muncul akan mengandung bias. Faktor itulah yang menyebabkan paradigma tafsir tentang mitologi penciptaan, keterlibatan wanita dalam ranah publik serta beberapa isu yang terkait tentang fikih tampak kontradiktif dengan misi pokok ajaran Islam yang mengedepankan semangat keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penafsiran kembali bahkan rekonstruksi tafsir adalah suatu keharusan. Dengan demikian secara mudah dapat menyingkap seberapa jauh suatu tafsir berkorelasi dengan tatanan sosio-kultural masyarakat saat tafsir itu hadir. Dengan paradigma semacam ini, wacana distortif dari bangunan pemahaman keagamaan yang selama ini didominasi tafsir maskulin, dapat dihindarkan.]]>
<![CDATA[FLEKSIBILITAS HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE ]]>
<![CDATA[Fikri, Fikri]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.849 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.678
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji fleksibelitas hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare dan bagaimana hakim mengabulkan perkara cerai gugat. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan pendekatan yuridis, sosio-antropologis, filosofis dan psikologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Putusan hakim dalam Perkara No.171/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah flesibilitas dalam memutus perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat adalah refleksi dari kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan kaitannya menegakkan hukum di Pengadilan Agama. Cerai gugat sekaligus menghapus budaya patriarki dengan menempatkan perempuan sebagai second class. 2) Hakim di Pengadilan Agama Parepare mengabulkan perkara cerai gugat dengan beberapa alasan sebagai berikut; perselisihan dan pertengkaran terjadi antara suami dan istri, suami menganiaya dan melukai badan istrinya, dan suami berselingkuh dengan perempuan lain.]]>
<![CDATA[KEMISKINAN DAN PEREMPUAN PEDESAAN: SEBUAH PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Niko, Nikodemus]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.126 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.679
<![CDATA[Tujuan penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan hukum dan HAM terhadap isu kemiskinan yang terjadi pada perempuan di daerah pedesaan. Negara bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya, dengan demikian kemiskinan yang terjadi pada perempuan di wilayah pedesaan merupakan sebuah tragedi dimana negara gagal melindungi hak-hak rakyatnya. Hasil review literatur menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak pada penegakan hak-hak perempuan terbukti masih banyaknya kemiskinan yang merajai perempuan di wilayah-wilayah pedesaan. Diperlukan dukungan dan jaringan yang luas dari berbagai kelompok lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan HAM khususnya bagi perempuan untuk mengkiritisi kebijakan-kebijakan yang dengan sengaja mensubordinasi perempuan.]]>
<![CDATA[HARAKAH DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Mukhtar, Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.854 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.684
<![CDATA[Perempuan memiliki akses yang sama terhadap laki-laki dalam peran mereka dalam masyarakat. Konteks makro, yang sama sekali berbeda, berdampak pada masalah penafsiran Alquran secara keseluruhan dan khususnya mengenai harakah dan kemandirian perempuan. Alquran tidak mengatakan bahwa semua laki-laki memiliki kelebihan dari semua perempuan. Tapi Alquran mengatakan "sebagian dari Anda lebih baik dari yang lain". Beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan dan sebaliknya. Pandangan yang mengekspresikan superioritas laki-laki terhadap perempuan dan membatasi kebutuhan perempuan hanya pada aspek domestik harus mempertimbangkan konteks makro di masa lalu dengan konteks makro mereka saat ini. Untuk mewujudkan martabat dan kemandirian perempuan dan untuk melestarikan hak-hak mereka, sifat, dan identitas, perempuan dituntut untuk menyadari potensi mereka dan membuktikan kemampuan mereka di dunia nyata.]]>
<![CDATA[GENDER DALAM PERSPEKTIF HADIS MAUDHU’I ]]>
<![CDATA[Basri, Rusdaya]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.216 KB)
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.685
<![CDATA[Artikel ini mengkaji seputar kontroversi kesaksian dan kepemimpinan perempuan antara makna normatif dan substantif dengan pendekatan hukum Islam. Hadis tentang kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dari segi matan harus dipahami secara kontekstual melalui pendekatan sosio-historis. Dalam perspektif hermeniotik, ayat tentang kesaksian harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat ayat itu turun. Ketika fakta sejarah telah berubah, memungkinkan untuk dilakukan reinterpretasi ayat dan hadis. Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad sahih akan tetapi pemahaman harus didekati secara sosio historis karena matannya tidak selalu faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia manpu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.]]>
<![CDATA[Kesiapan SKPD pada Implementasi Perda Anti Trafficking Kota Parepare No. 6 Tahun 2011 ]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.671
<![CDATA[This research analyzed the implementation of Human Trafficking Policy (Peraturan Daerah No.6, 2011) in Parepare, South Sulawesi Indonesia. There have been several human trafficking cases across the province and the motives were varied. The common trafficking cases were initially offered as labor migration to Malaysia. The victims were often young girls who came from low social economic status. In Depth Interview and Focus Group Discussion were conducted to find out the readiness of the related stake holders in implementing the Human Trafficking Policy in Parepare. The local government of Parepare (SKPD) is aware of the Human Trafficking Policy and they have been working closely with the labor department, local universities, schools, Non-Governmental Organizations (NGOs) to advocate and to educate the local communities, especially girls to prevent more human trafficking in Parepare, South Sulawesi.]]>
<![CDATA[AKOMODASI HAK PEREMPUAN PADA IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) NO. 7 TAHUN 2013 DI KOTA PAREPARE ]]>
<![CDATA[ Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Vol 12 No 1 (2019): AL-MAIYYAH ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35905/almaiyyah.v12i1.672
<![CDATA[This research studied about reviewing women's rights to the implementation of general election regulations (PKPU) No. 7 2013 in Parepare. It also studied about female candidates in fighting to be the list of legislative candidates. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, using in-depth interview data and supporting data from KPU. The result of the study shows the regulations guarantee women's political rights, but still have hampering on implementations because of both cultural values of society and technical constrains. Thus, the recommendations from the results of this study are (1) political parties must have a commitment in preparing their female cadres to fight on the legislative political stage. (2) An open proportional election system needs to be revised because it has an impact on the powerlessness of the party to carry out its qualified cadres who have no an established fund.]]>
