cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIABERDASARKAN KONSEP NEGARA KEPULAUAN Yeheschiel Bartin Marewa; Edgar Michael Parinussa
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dengan jumlah pulauterbesar di dunia dan memiliki kekayaan yang berlimpah, tak terkecuali yang terkandung dalampulau-pulau terluarnya. Meskipun demikian, ternyata Pemerintah Indonesia belum sepenuhnyamemberdayakan dan mengelola pulau-pulau terluar secara optimal. Penelitian ini bertujuanmenganalisis perlindungan pulau-pulau terluar Indonesia berdasarkan konsep negara kepulauan.Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keberadaan pulau-pulau terluar di Indonesia telah mendapatkan pengakuansecara internasional berdasarkan United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 melaluipenggunaan garis pangkal lurus kepulauan. Perlindungan terhadap pulau-pulau terluar tersebutdilakukan dalam bentuk kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan dan berbagaitindakan pengelolaan.
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADAPERADILAN TATA USAHA NEGARA Agus Salim; Elfran Bima Muttaqin
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas danwewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, praktik peradilan dalam lingkup MahkamahAgung RI mengimplementasikan penggunaan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan mengenai pelaksanaan E-Litigasi pada PeradilanTata Usaha Negara, sekaligus menemukan kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakanmetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan-perubahannya dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Litigasi pada PTUNdilaksanakan secara menyeluruh, yaitu sejak tahap pendaftaran sampai pada saat pembacaan putusanhakim. Kendala yang masih dihadapi adalah terkait dengan tahapan pembuktian yang padapelaksanaanya masih membutuhkan sidang konvensional, dan terbatasnya akses jaringan internet dibeberapa daerah di Indonesia.
KONSEP PERADILAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALADAERAH Andi Arfan Sahabuddin
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakanbahwa penanganan sengketa Pemilihan Kepada Daerah tidak lagi menjadi kewenangan MahkamahKonstitusi. Hal ini membawa konskuensi, di mana sengketa Pemilihan Kepala Daerah akan ditanganimelalui Badan Peradilan Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep peradilansengketa Pemilihan Kepada Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukanBadan Peradilan Khusus untuk menangani sengekta Pilkada menjadi suatu keharusan karena haltersebut merupakan amanat Undang-Undang. Agar penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerahdapat dilakukan dengan efektif, maka Badan Peradilan Khusus tersebut sebaiknya berada di bawahPeradilan Tata Usaha Negara.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDITDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Kattya Nusantari Putri
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur yang dilakukan dengan jaminan haktanggungan kadangkala menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi, di mana pihakkreditur kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan sebagai bentuk perlindunganhukum bagi kreditur dan hambatan-hambatan dalam melalukan eksekusi Hak Tanggungan. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatanperaturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi HakTanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penjualan di bawah tangan, penjualan melaluipelelangan umum, dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Adapun hambatan yang dihadapi dapatberupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.
EKSISTENSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWANPASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH Wahyu
Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memilikitujuan dalam penegakan kode etik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis sejauhmana eksistensi MKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 danUndang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa MKD adalah alat kelengkapan DPRbersifat tetap yang keangotaannya berasal dari internal DPR dan dalam pelanggaran kode etik tertentumemungkinkan adanya unsur dari luar MKD. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa MKD tidakindependen dalam menangani anggota dewan yang diduga melanggar kode etik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 More Issue