Paulus Law Journal
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 ]]>
<![CDATA[Kelik Endro Suryono]]>;
<![CDATA[Hartanto]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalah yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri track record calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : NO VIRAL NO JUSTICE ]]>
<![CDATA[Lu Sudirman]]>;
<![CDATA[Antony]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena “no viral no justice” yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (Civil Engagement). Namun, partisipasi masyarakat dalam media sosial justru berdampak negatif akibat dari tidak selarasnya antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Pengunaan terhadap perasaan hukum yang berlebih menciptakan budaya hukum baru yang tidak sehat serta dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Urgensi penelitian ini dilakukan karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang semakin memprihatikan sehingga munculnya partisipasi dari masyarakat (power people) yang mengarah pada mempengaruhi serta menghambat proses penegakan hukum. Munculnya tekanan-tekanan kepada aparat penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan oleh rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh serta hubungan dari partisipasi masyarakat demokratis melalui media sosial dalam mewujudkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk meminimalisir timbulnya budaya hukum baru (monitoring) yang tidak sehat dalam masyarakat, diperlukan penambahan bobot kesadaran hukum serta melakukan monitoring secara terarah yang berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN ]]>
<![CDATA[Joke Punuhsingon]]>;
<![CDATA[Herts Taunaumang]]>;
<![CDATA[Jocefina Adelleyda Tendean]]>;
<![CDATA[Nopesius Bawembang]]>;
<![CDATA[Rinny Ante]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Yayasan merupakan salah satu bentuk subyek hukum yang dibentuk bukan untuk tujuan mencari profit sebagaimana badan hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research. Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya.]]>
<![CDATA[PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBER CRIME ]]>
<![CDATA[Pramawi Nicolas Huliselan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Intelijen Kepolisian merupakan salah satu bidang dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai mata dan telinga bagi organisasi Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana cyber crime. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terjadinya tindak pidana cyber crime dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Intelijen Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana cyber crime. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intelkam dalam mencegah terjadinya tindak pidana Cyber Crime terdiri dari peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini intelkam berperan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana Cyber Crime. Sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Intelkam Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana cyber crime dengan berdasar pada fakta ancaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Intelkam dalam mencegah tindak pidana cyber crime yaitu faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana.Kata Kunci : Peran; Intelijen Kepolisian; Cyber]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENGADILAN HAM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM ]]>
<![CDATA[Gracesy Prisela Christy]]>;
<![CDATA[Edmondus Sadesto Tandungan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Yaitu lemahnya penegakan hukum. Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pengadilan HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM, termasuk penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERDAGANGAN ONLINE PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BPOM ]]>
<![CDATA[Jermias T U Rarsina]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu produk yang banyak diperdagangkan secara online adalah produk pangan impor. Perdagangan online memudahkan konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi, tetapi tidak semua produk pangan impor yang diperdagangkan online memiliki izin edar dari BPOM. Produk pangan impor tanpa izin edar dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen dan merugikan negara karena pelaku usaha yang menjualnya tidak membayar pajak. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar di Indonesia dan kendala yang dihadapi BPOM Makassar dalam melindungi konsumen terhadap pangan impor yang diperdagangkan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan staf BPOM Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pangan impor tanpa izin edar yang diperdagangkan online belum efektif, karena masih banyak produk pangan impor yang tidak memenuhi standar mutu BPOM. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi BPOM, seperti jumlah staf yang terbatas, sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan kerjasama dengan kepolisian, dan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMASUKAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DI PELABUHAN PAREPARE MENU ]]>
<![CDATA[Amiruddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Yunus Idy]]>;
<![CDATA[Nasrul]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The phenomenon of increasing public interest in preserving endangered animals has an impact on environmental sustainability. One of the illegal actions carried out was sending endangered species through ports, one of which was Parepare Harbor. Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine was created to control this situation. This research aims to determine the legal action for illegal importation of wild animals at Paree-Pare Harbor. This research is normative legal research by reviewing statutory regulations, literature materials which are applied as rules or norms that are used and become the basis for everyone's actions. The results of the research show that the legal action for illegal entry of wild animals at Parepare Harbor is in accordance with the provisions of Law Number 21 of 2019. The legal action taken is in the form of imprisonment, fines and also administrative technical sanctions in the form of detention, rejection and destruction.]]>
