Garuda - Garba Rujukan Digital

MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN STUDI KASUS DI KOPI MADE DENPASAR I Wayan Partama Putra; Agus Surya Manika; A.A.Ayu Rati Diah Utami Santosa
Kerta Dyatmika Vol 19 No 2 (2022): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.19.2.1287.16-24

Tunjangan Hari Raya Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Faktanya para pekerja di Kopi Made tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tunjangan hari raya keagamaan, berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakan mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan Kopi Made Denpasar dan apakah akibat hukum apabila dalam pemberian tunjangan hari raya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made dan apakah akibat hukum apabila dalam pemberian tunjangan hari raya keagamaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mekanisme pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made sudah terlaksana dengan pemberian 2 (dua) kali dalam setahun yaitu menjelang haru raya Galungan, namun jika melihat peraturan yang berlaku maka dengan pemberian tunjangan hari raya keagamaan di Kopi Made belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Akibat hukum jika dalam pemberiannya tidak sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan adalah adanya sanksi dan denda administratif sebesar 5% dari total jumlah tunjangan hari raya yang harus di bayarkan oleh pengusaha kepada . jika terjadi permasalahan yang tidak bisa terselesaikan oleh para pihak yang bermasalah maka dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri masing-masing wilayah hukum. The religious feast of the allowance provided for in the regulation of the Minister of Employment number 6 of 2016 On a religious feast day Allowance for workers/Workers in the company. In fact workers in Kopi Made is not aware of any rules that govern about a religious feast day allowances, based on the outline of the issues raised was how the mechanism the granting of allowances for the workers of the religious holy days/labor in Kopi Made Denpasar companies Are legal consequences if the granting of alimony the feasts are not in accordance with the regulations of the Minister of Employment. The purpose of this research is to know how the mechanism of granting allowances religious feast day in Kopi Made and whether the legal consequences when in granting religious feast day allowance is not in accordance with the regulations. This type of research using empirical research. Conclusions in this study is the mechanism of granting allowances religious feast day in Kopi Made already concluded with the grant of 2 (two) times a year, namely towards the Galungan day fair, but if you look at the regulations thus the grant of the allowance in the religious feast of Kopi Made is not fully in accordance with the Regulations of the Minister of Employment. Legal consequences if in his deed incompatible with the regulation of the Minister of employment is the existence of administrative fines and sanctions amounting to 5% of the total amount of alimony the feasts that must be paid by the employers to the. If there is a problem that cannot be resolved by the parties then can complete the troubled industrial relations disputes through the alternative dispute resolution outside of court or by the Court of industrial relations in the District Court of each jurisdiction

PELANGGARAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU HASIL TERJEMAHAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK : PERSPEKTIF UU HAK CIPTA Bagus Gede Ari Rama; Kadek Julia Mahadewi
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1411.1-8

Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital sekarang ini serta adanya pergeseran minat baca masyarakat dewasa ini juga berpengaruh pada adanya potensi pelanggaran hukum terkait akses e-book secara bebas di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari kemungkinan adanya pelanggaran hukum terhadap karya cipta buku hasil terjemahan dalam bentuk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap suatu karya cipta dapat digugat melalui APS atau arbitrase serta pengadilan niaga serta dapat di pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUHC, terjemahan karya cipta buku dalam bentuk elektronik bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak cipta jika penerjemah telah mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta serta telah mendaftarkan perjanjiannya secara tertulis kepada Menkumham, The rapid development of technology in today's digital era and the shift in reading interest in today's society also have an impact on the potential for law violations related to free access to e-books in cyberspace. This study aims to analyze the legal consequences and matters that need to be considered to avoid the possibility of legal violations against copyrighted works of books translated in electronic form. This study uses normative research methods and uses a statutory approach. Based on the research that has been done, it can be seen that infringement of a copyrighted work can be sued through APS or arbitration as well as a commercial court and can be punished according to the provisions in Article 113 paragraph (1) to paragraph (4) UUHC, translation of copyrighted books in electronic form is not an infringement of copyright if the translator has obtained a license from the copyright holder and has registered the agreement in writing to the Minister of Law and Human Rights

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BANGLI MELALUI PELAKSANAAN RESTITUSI Made Prawira Adhitya
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1417.9-23

Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil di era globalisasi seperti sekarang ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, selain memberikan dampak yang positif, juga memberikan dampak negatif yaitu kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kerugian materil, korban luka sampai meninggal dunia. Penanganan Kasus kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada fungsi lalu lintas dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian dan kesengajaan, dimana pada tindakan ini memiliki saksi berupa pidana penjara. Sanksi lain adalah pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku kepada korban, seiring perkembangannya, restitusi dapat menghentikan pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas, namun sejauhmana tindakan ini dapat menghentikan proses pemeriksaan. Kabupaten Bangli yang memiliki daerah yang luas namun minim penerangan jalan dan rambu lalulintas, kecelakaan lalu lintas berpotensi besar terjadi. Masalah hukum yang dikaji: Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli Secara Restitusi ? dan Bagaimanakah status tersangka setelah adanya pemberian restitusi kepada korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli? Penelitian ini dilahkukan dengan metode penelitian hukum empiris, sumber data didapat melalu metode wawancara dan buku buku, jurnal-jurnal, serta kamus hukum, Landasan teoritis dalam penelitian ini menggunakan asas diskresi kepolisian, asas pertanggungjawaban pidana dan asas kepastian hukum.Hasil penelitian ini menunjukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli melalu pemberian restitusi dari tersangka kepada korban dilaksanakan melalui ditandatangani surat perjanjian damani yang mengakibatkan kasus tersebut dinyatakan selesai, hal ini dilaksanakan pada kasus kecelakan yang dilahkukan oleh anak menyebabkan luka ringan dan kerugian materi serta kasus kecelakaan lalu lintas yang dilahkukan orang dewasa dengan kerugian materiil dan luka ringan. kasus kecelakaan ini tergolong di dalam kasus kecelakaan ringan dan sedang. Status tersangka setelah adanya pemberian restitusi kepada korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Bangli pada kasus kecelakaan ringan dan sedang dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur pengadilan (litigasi). Bagi kasus kecelakaan berat tetap harus dilaksanakan jalur pengadilan. Motorized vehicles such as motorcycles and cars in the current era of globalization have provided convenience for the community, in addition to having a positive impact, they also have a negative impact, namely traffic accidents that can cause material losses, injured victims and even death. The handling of traffic accident cases is carried out by the Indonesian National Police for a special function, namely the traffic function by referring to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Traffic accidents can occur due to negligence and intentional, which in this action has a witness in the form of imprisonment. Another sanction is the provision of compensation (restitution) from the perpetrator to the victim, as it develops, restitution can stop the investigation of traffic accident cases, but to what extent this action can stop the examination process. Bangli Regency which has a large area but lacks street lighting and traffic signs, traffic accidents have the potential to occur. Legal issues studied: How are traffic accident cases resolved at the Bangli Resort Police with Restitution? and What is the status of the suspect after the provision of restitution to the victim in the case of a traffic accident at the Bangli Resort Police? This research was conducted using empirical legal research methods, data sources were obtained through interviews and books, journals, and legal dictionaries. The theoretical basis in this study used the principle of police discretion, the principle of criminal responsibility and the principle of legal certainty. The results of this study indicate that the settlement of traffic accident cases at the Bangli Resort Police through the provision of restitution from the suspect to the victim is carried out by signing a peace agreement which results in the case being declared completed, this is carried out in cases of accidents committed by children causing minor injuries and material losses and cases of traffic accidents committed by adults with material losses and minor injuries. This accident case is classified in the case of minor and moderate accidents. The status of the suspect after the provision of restitution to the victim in the case of traffic accidents at the Bangli Resort Police in cases of minor and moderate accidents can be resolved without taking court (litigation). For cases of serious accidents, the court process must still be carried out.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA KEDEWATAN KABUPATEN GIANYAR I Gede Andre Sutarsana
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1420.24-35

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Salah satu daerah di Kabupaten Gianyar yang mendapatkan target dari PTSL yaitu Desa Kedewatan, jumlah wilayah desa Kedewatan yang sudah bersertifikat tidak sampai 65% ini dengan luas 435 Ha dengan jumlah banjar sebanyak 6 banjar menyebabkan desa Kedewatan menjadi daerah yang di pilih untuk melaksanakan PTSL. Pelaksanaan PTSL di Desa Kedewatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan hambatan dalam PTSL di Desa Kedewatan Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode hukum empiris. Dilihat dari segi sifatnya jenis penelitian ini yaitu deskriptif untuk menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kedewatan berjalan baik sesuai dengan tahapan karena adanya pembaruhan terus-menerus mengenai data tanah sampai jangka waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan PTSL. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Desa Kedewatan Kabupaten Gianyar terbagi dalam beberapa hambatan yaitu hambatan secara teknis, hambatan secara yuridis. Adapun upaya BPN Kabupaten Gianyar dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan PTSL dengan cara mengaktifkan masyarakat dan aparatur Desa/Kelurahan untuk berperan aktif mendukung program PTSL, mengadakan penyuluhan tentang pentingnya PTSL kepada masyarakat. Serta meningkatkan kordinasi antara BPN Kabupaten Gianyar dengan Pemerintah Daerah. Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a land registration activity for the first time that is carried out simultaneously for all land registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village area. One of the areas in Gianyar Regency that has received a target from PTSL is Kedewatan Village, the number of Kedewatan village areas that have been certified is less than 65% with an area of 435 hectare with a total of 6 neightborhood organizations causing Kedewatan village to be the area chosen to implement PTSL. The implementation of PTSL in Kedewatan Village is an activity that aims to provide legal certainty and protection to the community, based on the background above, the problem in this research can be formulated, namely how to implement a complete systematic land registration (PTSL) and obstacles in PTSL in Kedewatan Village, Gianyar Regency.The research method used in this researchwas using the empirical legal method. In terms of its nature, this type of research was descriptive to describe and interpret objects as they are.The conclusion of this researchwas that the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Kedewatan Village is going well according to the stages due to continuous updating of land data until the time period specified in the implementation of PTSL. The obstacles in implementing PTSL in the Kedewatan Village, Gianyar Regency were divided into several obstacles, namely technical barriers, legal obstacles. As for the efforts of National Land Agency ofGianyar Regency in overcoming obstacles in the implementation of PTSL by activating the community and village apparatus to play an active role in supporting the PTSL program, holding outreach about the importance of PTSL to the community. As well as improving coordination between National Land Agency ofGianyar Regency and the Regional Government.

PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG Ni Made Trisna Dewi; Agus Surya Manika
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1427.36-47

Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang di Indonesia diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan hambatan-hambatan apa dan bagaimana upaya penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatanyang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (the statue approach) pendekatan fakta (fact approach), dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical conceptual approach). Hasil penelitian ini sebagai berikut: Penyedia jasa keuangan (Bank) dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang memiliki tugas pokok membantu penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan cara memberikan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Hambatan-hambatan penyedia jasa keuangan dalam upaya membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencegah terjadinya pencucian uang antara lain : adanya loopholes di dalam peraturan industri jasa keuangan, hambatan dari peraturan perundang-undangan lain, hambatan di dalam dalam kerja sama internasional baik oleh ekskutif maupun yudikatif dan tidak memadainya sumber daya untuk mencegah dan mengetahui kegiatan money laundering, misalnya tidak adanya financial intelligent unit. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menetapkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Ketentuan Bank Indonesia. The establishment of a special institution that handles money laundering in Indonesia in Article 18 of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradicating Money Laundering. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is also an independent institution that has the duty and authority to prevent and eradicate money laundering, and the task of assisting law enforcement related to money laundering that is directly responsible to the President. The formulation of the problem in this research is: how is the financial service provider (Bank) in an effort to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent the occurrence of money laundering crimes and what obstacles and how the efforts of financial service providers in an effort to assist the Reporting and Analysis Center Financial Transactions (PPATK) prevent money laundering. The research method used in this study is normative legal research, namely by describing existing problems which are subsequently discussed and studied based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. So the problems that occur and emerge are assessed based on the applicable legal rules. The types of approaches used in normative legal research are the statutory approach (the statue approach) fact approach, and the analytical conceptual approach. The conclusions in this study are as follows: Financial service providers (Banks) in an effort to assist the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent the occurrence of money laundering crimes has the main task of helping law enforcement agencies in preventing and overcoming money laundering crimes by providing intelligence information resulting from the analysis of reports submitted to the PPATK. Barriers to financial service providers in efforts to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent money laundering include: the presence of loopholes in financial service industry regulations, barriers from other laws and regulations, barriers in good international cooperation by executives or the judiciary and inadequate resources to prevent and find out about money laundering activities, for example the absence of a financial intelligent unit. The efforts carried out include setting Narcotics, Act Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, Act Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the Exchange Rate System and Bank Indonesia Regulations.

PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN Ida Bagus Bayu Brahmantya
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1441.48-57

Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksanaan pengelolaan yayasan yang telah berlaku khususnya pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyebutkan bahwa “yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.” Pada pasal tersebut di atas memiliki multi tafsir khususnya pada istilah “biaya dan ongkos”. Perihal pengaturan mengenai tugas organ yayasan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Yayasan, sehingga yang perlu diketahui adalah pembayaran biaya dan ongkos seperti apa yang menjadi kewajiban yayasan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: bagaimanakah pengaturan kekayaan yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan dan bagaimanakah kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum nomratif yakni kekaburan norma pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang dapat mengakibatkan pengelolaan kekayan yayasan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan kekayaan yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana sumber kekayaan yayasan berasal dari pendiri yang dipisahkan, sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat, dan perolehan lain yang dikelola sesuai dengan kewajiban para pengelola yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas didasari atas kewenangannya dan kewajiban yayasan membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci, biaya atau ongkos apakah yang wajib dikeluarkan oleh yayasan kepada organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum, mengandung multi tafsir. The existence of the Law on Foundations has led to criticism from various groups, because there are several articles that are considered different from the practice/implementation of foundation management that has been in force, especially in the provisions of Article 6 of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, which states that " the foundation is obliged to pay all fees or costs incurred by the organs of the foundation in order to carry out the duties of the foundation. The article above has multiple interpretations, especially in the term "costs and expenses". Regarding the arrangements regarding the duties of foundation organs, it has been regulated in the Law on Foundations, so what needs to be known is the payment of fees and what fees are the foundation's obligations. Based on this background, the formulation of the problem in this research is: how is the regulation of foundation assets based on the Law on Foundations and what is the obligation of the foundation to pay all fees or expenses incurred by the organs of the foundation in order to carry out the duties of the foundation? This type of research is normative legal research, namely the blurring of the norms in Article 6 of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations which can result in the management of the foundation's assets not in accordance with the aims and objectives of the foundation. This study uses 2 (two) approaches, namely: the statutory approach (statute approach) and the concept approach (conceptual approach). The conclusion of this study is that the arrangement of foundation wealth is regulated in Law Number 16 of 2001 concerning Foundations and its amendments to Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, where the foundation's source of wealth comes from the founder separated, donations, grants, endowments, testamentary grants, and other acquisitions that are managed in accordance with the obligations of the foundation managers, namely the builders, administrators, and supervisors based on their authority and the foundation's obligation to pay all fees or costs incurred by the organs of the foundation in order to carry out their duties Foundations are regulated in Article 6 of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations, however, it is not explained in detail what fees or costs are required to be incurred by foundations to foundation organs in order to carry out their duties causing a blurring of norms (vague norms) which results in the emergence of legal uncertainty, contains multiple interpretations.

PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG Bayu Anggara; Yudi Gabriel Tololiu
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1444.58-71

Tindak pidana persetubuhan merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satu penyebab karena adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan seksual yang beberapa aturannya mengatur mengenai kejahatan kesusilaan terhadap perempuan dan anak. Sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya peraturan perundang-undangan tersebut demi memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun, masalah yang menimpa anak semakin meningkat. Anak yang seharusnya dilindungi dari tindak kejahatan-kejahatan saat ini malah menjadi korban tindak kejahatan, terutama dalam kasus seksual atau persetubuhan. The crime of copulation is a human problem, which occurs in a person who does not use reason and is coupled with the impulse of lust in acting. There are several factors why sexual acts against children are increasingly common in Indonesia, one of the causes is due to technological advances that have positive and negative impacts. Forms of child sexual abuse include soliciting or pressuring a child to engage in sexual activity (regardless of the outcome), providing indecent exposure of the genitals to a child, displaying pornography for a child, having sexual intercourse with children, physical contact with a child's genitals (except in certain non-sexual contexts such as medical examinations), viewing a child's genitals without physical contact (except in non-sexual contexts such as medical examinations), or using a child to produce child pornography. Sanctions for perpetrators of sexual intercourse against children are regulated in Article 287 of the Criminal Code (KUHP) regarding sexual crimes which several rules regulate crimes of decency against women and children. Sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual intercourse against children are specifically regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The importance of these laws and regulations in order to provide protection for children, this is because from year to year, the problems that befall children are increasing. Children who should be protected from crimes today become victims of crime, especially in cases of sexual or sexual intercourse.

KEDUDUKAN HUKUM UNIT POLISI SATWA DALAM MELAKUKAN PELACAKAN BARANG ILEGAL DI BANDARA BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 Putu Yadnya Wintara
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi satwa memiliki fungsi yang sama di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun terdapat permasalahan terkait otoritas K-9 karena dari kedua aturan tersebut masing-masing aturan memiliki kepentingan yang sama namun bertolak belakang dengan otoritas yang dimiliki oleh K-9 dari kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditemukan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah kedudukan hukum Unit Polisi Satwa dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, dan, Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Polisi Satwa menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini, Unit Polisi Satwa memiliki peran penting dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara, penggunaan polisi satwa Polri tidak digunakan di lingkungan Bea Cukai, hal ini disebabkan oleh perbedaan tugas dan fungsi dari kedua instansi tersebut. Kemudian pengaturan hukum terhadap Polisi Satwa terdapat konflik karena kedua peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan anjing pelacak atau K-9, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait penempatan dan otoritas penggunaannya. There are problems related to the K-9 authority, from the Regulation of the Head of the Indonesian National Police and the regulations of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Director General of Customs and Excise, the two rules are contrary to the authority possessed by K-9. Based on this background, the authors raise the formulation of the problem What is the legal position of the Animal Police Unit in tracking illegal goods at the airport according to the Regulations of the Head of the Indonesian National Police, and How are the legal arrangements for Animal Police according to the Regulations of the Head of the Indonesian National Police. The type of research used is a type of normative legal research with a type of statutory approach and a sociological juridical approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. This study uses a qualitative descriptive legal material processing technique. The conclusion of this study, the Animal Police Unit has an important role in tracking illegal goods at the airport, the use of Polri animal police is not used in the Customs environment, this is due to the differences in duties and functions of the two agencies. Then the legal arrangements for the Animal Police are in conflict because the two regulations regulate the management of bloodhounds or K-9, but have different arrangements regarding the placement and authority to use them.

KEABSAHAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG IZINNYA DITETAPKAN PENGADILAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp.) I Wayan Reynaldi
Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.21.2.1447.85-95

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan peraturan bersifat umum bagi masyarakat. Bab I Pasal 1 mengenai perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Penulis menemukan adanya fakta hukum yang terjadi dalam penelitian ini terkait dengan keabsahan perkawinan poligami yang izinnya ditetapkan pengadilan setelah perkawinan. Adapun rumusan masalahnya bagaimanakah pengajuan permohonan pemberian izin beristri lebih dari satu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimanakah keabsahan perkawinan poligami yang telah terjadi namun baru dimohonkan penetapan pengadilan izin perkawinanya dari permohonan Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni adanya norma konflik terdapat di dalam ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bertentangan dengan Putusan Penetapan Pengadilan No.77/Pdt.P/2022/PN.Amp yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengajuan permohonan izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan permohonanya ke Pengadilan Negeri di mana tempat tinggal Pemohon berada, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan perkawinan poligami yang telah terjadi namun baru di mohonkan penetapan izin perkawinannya yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No.77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022 yaitu perkawinan yang dinyatakan sah, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual suami maupun istri, melainkan tujuan utama suatu perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan suami istri dan dan anak-anaknya. The provisions of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 are general regulations for the community. Chapter I, Article 1: Marriage is a physical bond between a man and a woman as husband and wife. The author found that there were legal facts that occurred in this study related to the validity of polygamous marriages whose permission was determined by the court after the marriage. The formulation of the problem is how to submit an application for granting permission to have more than one wife according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and how to determine the validity of polygamous marriages that have occurred but have only just been requested by the court for a marriage permit in the application for Determination of Number 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. This type of research is normative legal research, namely the existence of conflicting norms found in the provisions of Article 4 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974, which are contrary to Court Decision No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp, namely that in the event that a husband will have more than one wife, he is obliged to submit an application to the Court in the area where he lives. This study uses a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The conclusion of this study is that the submission of an application for a polygamy permit according to the Marriage Law in Indonesia in the event that a husband wants to have more than one wife must submit his application to the District Court where the applicant's residence is located, as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. The validity of polygamous marriages that have occurred but have only recently been requested for the determination of a marriage permit is contained in the Amlapura District Court Decree No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp dated October 21, 2022, namely marriages that are declared legal, not just to meet the sexual needs of husband and wife, but the main purpose of a marriage is to achieve the happiness of husband and wife and their children.

PENERAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI I Putu Suda Mertha
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1470.1-13

Penerapan E-tilang merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks penerapan e-tilang di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan e-tilang di wilayah hukum Polda Bali dan apa hambatan penerapan e-tilang diwilayah hukum Polda Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Hasil penelitian yaitu ETLE sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait pelanggaran lalau lintas, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Hambatan atau kendala penerapan e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, terkait e-tilang yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi. Upaya mengatasinya pemilik sebelumnya wajib harus konfirmasi / koordinasi ke petugas ETLE Polda Bali, bahwa bukan dirinya yang melanggar dan mengkonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah dijual dengan menyertakan bukti-bukti jual beli, bahwa adanya hambatan kurangnya fasilitas ETLE di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau. Upaya mengatasinya yaitu dengan cara ETLE Mobile. Bahwa ETLE Mobile merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (handphone). The application of E-tickets is a step taken by the police in realizing public services to be more effective, efficient, transparent and accountable. In the context of the implementation of e-tickets in the jurisdiction of the Bali Police it is applied to traffic and road transport violators, in this case it is carried out by the Bali Police Law Enforcement Sub Directorate (Subdit Gakkum), referring to the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations. The purpose of this study is to find out how the implementation of e-tickets is in the jurisdiction of the Bali Police and what are the obstacles to the implementation of e-tickets in the jurisdiction of the Bali Police. The research method used is the empirical research method. The results of the research are ETLE as a record of electronic equipment to be used as a prosecution of traffic violations and road transportation. Regarding traffic violations, the officer will send a notification letter to the vehicle owner containing a request for the vehicle owner to confirm the violation. Obstacles or obstacles to the implementation of e-tickets for traffic violators in the jurisdiction of the Bali Police, related to e-tickets sent to the previous owner of the vehicle because the data on the vehicle documents are still recorded on the previous owner while those who violated were not the previous owner which became an obstacle, can be occur. As an effort to overcome this, the previous owner must confirm / coordinate with the Bali Police ETLE officer, that he was not the one who violated it and confirmed that the vehicle had been sold by including proof of sale and purchase, that there were obstacles to the lack of ETLE facilities at several points on the highway that could not be reached. An effort to overcome this is by means of ETLE Mobile. Whereas ETLE Mobile is a violation enforcement system installed in police vehicles or using mobile devices.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone +628983150003

Journal Mail Official jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA