Garuda - Garba Rujukan Digital

SANKSI ADAT TERHADAP PARA PELAKU PENCABUTAN PENJOR DI WILAYAH TARO TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR Gede Darma; Kadek Mery Herawati; Lya Meinar Laksmiwati
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1472.12-20

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku terkait pelanggaran adat pencabutan penjor di Desa Adat Taro, Tegallalang, dan mengetahui upaya Desa Adat Taro dalam hal pencegahan pelanggaran adat pencabutan penjor. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yang didukung dengan jenis penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang berfokus atau mengkaji mengenai penerapan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah dalam hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah Tujuh Prajuru Desa Adat Taro Kelod, Kecamatan Tegallalang, Gianyar yang menjadi terdakwa kasus pencabutan penjor Galungan tidak dikenakan sanksi adat dikarenakan korban sedang dalam masa dikenakan sanksi adat Kasepekang oleh Desa Adat Taro. Namun para tersangka tetap divonis 8 bulan penjara hukum nasional dikarenakan perbuatan pencabutan penjor merupakan tindak pidana penistaan agama. Dalam putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pencegahan tindak pelanggaran adat pencabutan penjor dilakukan upaya Preventif dengan cara memaksimalkan jajaran penegak hukum yang terdiri dari bendesa adat, prajuru desa, beserta wali desa untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi. Desa Adat berupaya untuk melengkapi awig-awig dengan pararem tertulis yang mengatur secara khusus mengenai pelanggaran adat pencabutan penjor maupun sarana Upacara Agama lainnya, dengan selalu mengupayakan korelasi antara hukum adat dan hukum nasional, serta kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan. Upaya Refresif dilakukan dengan Penajaman Sanksi, berupaya untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana serupa. Peningkatan atau penajaman sanksi ini berupa mengkaji kembali awig-awig Desa Adat Desa Taro melalui paruman adat. Segi Penindakan, prajuru Desa Adat Taro Kelod agar lebih berhati-hati kembali sebelum melakukan sebuah tindakan pelanggaran dengan menimbang banyak hal antara lain tentang hukum adat dan nasional, dan bila ada pelanggaran serupa dapat diadili secara adat melalui paruman The purpose of this study is to determine the application of customary sanctions towards perpetrators related to customary violations of the penjor handling over in Desa Adat Taro, Tegallalang, Gianyar, and to know the effort in terms of prevention of customary violations of Penjor Handling over. The method used in the preparation of this research is a juridical-normative approach supported by the type of empirical research, which is a research that focuses or examines the application of legal norms or rules in positive law. The results of this study are Seven of Prajuru Adat Desa Adat Taro who is a defendant in the case is not subject to customary sanctions because the victim is in the period of being subject to customary sanctions Kasepekang by Desa Adat Taro. However, the suspects were still sentenced to 8 months in prison under national law because the act of handling over of penjor is a criminal offense of blasphemy. In the ruling, the panel of judges stated that the defendants were legally and convincingly proven to have violated the article 156a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Prevention of customary violations of penjor revocation is carried out preventive efforts by maximizing the ranks of law enforcement consisting of bendesa adat, prajuru desa, anda wali desa to improve supervision and coordination. Desa Adat Strive to complement awig-awig with written pararems that specifically regulate violations of customary revocation of penjor and other means of religious ceremonies, by always striving for a correlation between customary law and national law, as well as legal awareness and public knowledge need to be improved. Repressive efforts are carried out with Sanctions Sharpening, seeking to sanction similar criminal acts. This increase or sharpening of sanctions is in the form of reviewing awig-awig Desa Taro by paruman Adat. In terms of enforcement, Taro Kelod Customary Village stewards should be more careful before committing an act of violation by considering many things, including customary and national law, and if there is a similar violation, it can be tried customarily through paruman.

KEBIJAKAN PEMBUKTIAN INSIDER TRADING PADA PASAR MODAL DI INDONESIA I GUSTI LANANG AGUNG ARYA WIBAWA
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1475.21-34

Insider Trading adalah suatu kejahatan di Pasar Modal yang sangat sulit untuk dibuktikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah yang pertama Bagaimana kebijakan dalam pembuktian insider trading pada pasar modal di Indonesia? Dan hambatan apa saja yang ada dalam pembuktian insider trading pada pasar modal di Indonesia? Di keluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, merupakan bukti nyata dukungan pemerintah untuk memajukan Pasar Modal di Indonesia, di samping untuk memberikan transparansi, perlindungan terhadap investor untuk memportofoliokan dananya di Pasar Modal. Larangan insider trading mulai diatur dengan hadirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah di ubah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995, yang kemudian diperkuat dengan berlakunya UUPM. Dalam UUPM mengkategorikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.Penegakan hukum insider trading mencakup tiga hal, yaitu penegakan secara administratif, perdata, dan pidana. Cara membuktikan adanya insider trading dalam pasar modal dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pertama, dengan cara mendeteksi ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek Perusahaan. Kedua, memeriksa para pihak yang dideteksi telah melakukan insider trading. Kesulitan dalam pembuktiaan Insider Trading disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Modus operandi dari white collar crime jauh lebih kompleks, Pelaku white collar crime jarang yang mempunyai Riwayat, Kerugian dari white collar crime di pengadilan umumnya. Insider Trading is an act committed by parties classified as "insiders" using company information that has not been published. Some types of insider trading are Prime r Insider, Secondary Insider, Tipper, and Tippee. Insider Trading is a crime in the Capital Market that is very difficult to prove. Based on the background of the problems discussed, the formulation of the problems in this study, are the first How is the policy in proving insider trading in the capital market in Indonesia? And what obstacles are there in proving insider trading in the capital market in Indonesia?The issuance of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market is clear evidence of government support to advance the Capital Market in Indonesia, in addition to providing transparency, protection for investors to invest their funds in the Capital Market. The prohibition of insider trading began to be regulated with the presence of the Decree of the Minister of Finance Number 1548/KMK/013/1990 concerning the Capital Market as amended by the Decree of the Minister of Finance Number 284/KMK.010/1995, which was then strengthened by the enactment of the UUPM. The UUPM categorizes criminal acts into two, namely crimes and violations.Law enforcement of insider trading includes three things, namely administrative, civil, and criminal enforcement. How to prove the existence of insider trading in the capital market can be done in 2 ways, namely first, by detecting whether or not there are insiders who make transactions on the Company's securities. Second, examining the parties who are detected to have committed insider trading. The difficulty in proving insider trading is caused by the following factors: The modus operandi of white collar crime is much more complex, The perpetrators of white collar crime rarely have a history, The disadvantages of white collar crime in court are generally.

TANGGUNG JAWAB AVIATION SECURITY DALAM PEMERIKSAAN PENUMPANG DAN BARANG DI WILAYAH BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI BALI I Gusti Ngurah Putu Agung Wahyu Pradana
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1482.21-34

Transportasi udara mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan pemeriksaan penumpang dan barang adalah untuk mendorong terciptanya keamanan penerbangan udara. Salah satu tanggung jawab Aviation Security dalam hal menjaga keamanan penerbangan udara sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab Aviation Security dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan apakah kendala kendala Aviation Security dalam pemeriksaan penumpang dan barang di wilayah Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (law in action) yaitu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang – undangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tanggung jawab Aviation Security diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam hal pemeriksaan penumpang dan barang harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu SKEP 2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, agar tercipta rasa aman bagi penumpang yang melakukan kegiatan penerbangan dan kendala – kendala Aviation Security dalam pemeriksaan penumpang dan barang yaitu kendala manusia, penegak hukum, dan fasilitas sarana prasarananya. Air transportation plays a strategic role in supporting the development and national integration which become part of efforts to advance public welfare. The purpose of passengers and goods inspection are to encourage the air flight safety. One of the responsibilities of Aviation Security in terms of maintaining air flight security is in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. The formulation of the problems in this research are what is the responsibility of Aviation Security in inspecting passengers and goods in the area of I Gusti Ngurah Rai International Airport in Bali and what are the constraints of Aviation Security in passengers and goods checking in the area of I Gusti Ngurah Rai International Airport in Bali. The type of research used is empirical legal research (law in action); research that departs from the gap between das solen and das sein; the gap between theory and reality. This study used primary data; data obtained directly from the field through interviews and secondary data, the data obtained through document and laws. The conclusion of this study is that the responsibility of Aviation Security is regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation in terms of passengers and goods inspection must be in accordance with standard operating procedures which are guided by the Regulation of the Director General of Civil Aviation; SKEP 2765/XII/2010 concerning Procedures Passenger Security Examination. The things to consider in order to create a sense of security for passengers carrying out flight activities and Aviation Security constraints in inspecting passengers and goods are; human being, law enforcement, and facilities.

PERANAN DESA ADAT DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PROSES PERKAWINAN DALAM AWIG – AWIG DESA ADAT DI DESA ADAT TAKMUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG A.A. Mas Adi Trinaya Dewi; Ni Made Trisna Dewi; Ni Putu Listya Dewi
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1525.42-52

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat yang ada di Propinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun berada dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat (Desa Adat) diikat oleh aturan Adat atau hukum Adat yang tumbuh dan berkembangan dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk Awig-Awig yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya. Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami terhadap pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Takmung. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, untuk dapat memberikan gambaran secara kualitatif . Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumenmaupun pedoman wawancara. Simpulan penelitian ini menunjukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig- awig desa Adat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig desa Adat Takmung dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan bijksana, baik berupa denda secara fisik atau denda dengan harta (meteriil). Dengan sosialisasi kepada warga desa secara terus menerus dan tindakan yang tegas baik perangkat desanya atau kepatuhan warga desanya maka hambatan-hambatan dalam penerapan sanksinya dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya. Traditional Villages as a customary law community unit in the Province of Bali have a unity of traditions and manners for social life of the Hindu community from generation to generation within the Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) bond which has its own territory and assets and has the right to take care of its own household. As a customary law community unit (Adat Village) is bound by customary rules or customary law that grows and develops within the local community, which is better known in the form of Awig-Awig which is the basic guideline of the traditional village in its administration. The main problem in this writing is how to apply the awig-awig sanction of the Traditional Village and what obstacles are experienced against marriage violations committed by the Krama of the Takmung Traditional Village. The approach method used is an empirical approach, to be able to provide a qualitative description. Primary data and secondary data were conducted through library and field research using document studies and interview guidelines. The conclusions of this study show that the application of sanctions for violations of awig-awig in traditional villages depends on the violations committed in accordance with what is stated in the awig-awig in traditional villages of Takmung by prioritizing amicable and wise settlements, either in the form of physical fines or monetary fines. . With continuous outreach to villagers and firm action by both the village apparatus and the compliance of the villagers, the obstacles in applying sanctions can be resolved as well as possible..

PROSES PERALIHAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA UNTUK DIJADIKAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR ATR/BPN KOTA DENPASAR Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani; Ni Putu Yunika Sulistyawati; I Dewa Gede Putra Riswama
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1528.53-64

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah, hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Peralihan terhadap hak atas tanah yang disertai terkait perbuatan hukum, peralihan terkait hak atas tanah dalam hukum dapat berpindah.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bangunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bngunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar, dalam praktek dilakukan melalui dari pemohon memohon akta Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Keputusan Presiden (sesuai pasal 24 ayat 4 Perturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan). Provinsi Bali barulah Kantor Pertanaahan Kota Denpasar menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohon berdasarkan menunjuk Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar antara lain : Mengenai pendaftaran, jangka waktu dari Hak Guna Bangunan, kesulitan dalam tata cara perpanjangan dan pengaruh master plan. Land rights are one of the individual rights to land. Individual rights to land are rights that authorize the holder of their rights, individuals, groups of people together, legal entities to use, in the sense of controlling, using, and/or taking benefits from the land. Individual rights to land in the form of land rights, land waqf, property rights, mortgage rights, and property rights to flat units. The transfer of land rights accompanied by legal actions, transfers related to land rights in law can be transferred. The purpose of this study was to determine the process of transferring land controlled by the state to be used as building rights at the National Land Goverment Denpasar. The method used in this research is empirical juridical, namely analyzing the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of the research and discussion are: The process of transferring land controlled by the state to be used as a building use right at the Denpasar City National Land Goverment Office. Obstacles encountered in the process of extending the Right to Build at the Denpasar City National Land Goverment Office.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG I Made Wahyu Chandra Satriana; Ni Made Liana Dewi; Km Edy Satriawan
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak ialah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk pada anak yang masih berada didalam kandungan ibunya. Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Negara merupakan wujud dari terjaminnya hak-hak setiap anak demi kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak tersebut. Dalam era globalisasi saat ini, banyak anak melakukan tindakan melawan hukum yang salah satunya adalah tindak pidana peredaran narkotika. Apabila terbukti seorang anak sebagai pelaku pengedaran atau penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut akan menjalani peradilan khusus untuk memperoleh sanksi pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang pernah ditangani oleh Polres Klungkung, sanksi yang diberikan pada anak yaitu dengan metode diversi (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dan 2. Apa upaya Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas tindak pidana anak dan asas pertanggungjawaban pidana, dan dalam perumusan analisisnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder, dua teknik pengumpulan data yakni, teknik wawancara dan Teknik studi dokumen, selanjutnya data ini akan di analisis meggunakan analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan logika hukum deduktif yang mana data tersebut akan disajikan secara deskritif kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawabann pidana yang dapat ditempuh oleh anak pelaku tindak pidana peredaran narkotika salah satunya ialah dengan dilakukannya metode diversi diversi (penyelesaian perkara pidana diluar peradilan), tindakan perawatan (treatment), perbaikan/rehabilitasi (rehabilitation) serta pemidanaan. Sedangkan upaya penanggulangan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Child protection as stipulated in Article 1 number 1 of the Child Protection Act defines a child as someone who is not 18 years old yet, including children who are still in their mother's womb. Legal protection of children provided by the State is a form of guaranteeing the rights of every child for the sake of survival, and the growth and development of the child. In the current era of globalization, many children commit acts against the law, one of which is the crime of narcotics trafficking. If it is proven that a child is a perpetrator of narcotics distribution or abuse, then the child will undergo a special trial to obtain criminal sanctions with reference to Law Number 11/2012 concerning the Child Criminal Justice System. In several cases of narcotics abuse by children that have been handled by Klungkung Police, the sanctions given to children are the diversion method (settlement of criminal cases outside the judiciary) as a form of criminal responsibility by children. Based on this, the following problem formulation can be formulated: 1. How is the criminal liability for narcotics trafficking of minors in the Klungkung Police jurisdiction, and 2. What are the efforts of Klungkung Police in handling narcotics trafficking committed by minors. The type of research used was empirical legal research, using the principle of legality, the principle of legal certainty, the principle of juvenile crime and the principle of criminal responsibility, and in the formulation of its analysis. In writing this scientific work using two types of data namely primary data and secondary data, two data collection techniques namely, interview techniques and document study techniques, then this data will be analyzed using qualitative analysis combined with deductive legal logic where the data will be presented in a qualitative and systematic description. The results of this research concluded that one of the criminal responsibility that can be taken by children who commit criminal acts of narcotics trafficking is the diversion method (settlement of criminal cases outside the judiciary), treatment, repair / rehabilitation and punishment. Meanwhile, countermeasures by the Police against criminal acts of narcotics abuse are carried out with preventive efforts and repressive efforts.

PENGATURAN HUKUM PERETASAN SITUS WEBSITE YANG DILAKUKAN OLEH WNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ANAK AGUNG GDE PUTERA SEMADI; AGUS SURYA MANIKA; I GEDE MANIK HARISANDHI
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1531.78-91

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 21 bahwa yang dimaksud Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sehingga aturan tersebut dapat menjerat pelaku yang merupakan warga negara asing. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain Bagaimanakah Pengaturan peretasan situs website menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimanakah akibat hukum bagi seorang peretas situs website yang merupakan warga negara asing? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bertumpu pada pendekatan konsep dan norma serta perundang undangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Pengaturan peretasan situs website menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Pasal 30 ayat 1, 2 , dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sementara Akibat hukum bagi seorang peretas situs website yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions in Article 1 number 21 that what is meant by Persons are individuals, both Indonesian citizens, foreign citizens, and legal entities, so that these rules can ensnare perpetrators who are foreign citizens. Based on the background of the problem as stated above, several problems can be formulated, including how are the arrangements for hacking websites according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? And what are the legal consequences for a website hacker who is a foreign citizen? The research method used is a normative research method that relies on the approach of concepts and norms and laws with data collection techniques through literature study. Arrangements for hacking websites according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions are regulated in Article 30 paragraphs 1, 2 and 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Laws -Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions Temporary Legal consequences for a website hacker who is a foreign citizen may be subject to sanctions based on Article 46 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Ni Made Trisna Dewi; Ida Bagus Bayu Brahmantya; Kadek Yoga Artha Diputra
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1540.1-12

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, merek sebuah produk tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Merek hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Pendaftaran terhadap merek memiliki beberapa syarat-syarat dalam pengajuan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Menurut yuridis syarat-syarat pendaftaran merek berada pada pasal 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan? Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif terdaftar Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (normative law research). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (normative law research) yag mana penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder menggunakan studi kasus normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan masih terdapat norma kabur dimana jika melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis dimana hal tersebut menyebabkan multitafsir dan membuat pasal tersebut menjadi kurang jelas normanya atau adanya kekaburan norma. Kepastian hukum dalam pendaftaran merek sangat penting bagi pemilik merek karena dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sah atau tidak diizinkan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat memperkuat hak-hak pemilik merek dalam mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketa merek di pengadilan. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum dalam pendaftaran merek juga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini karena merek yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum dapat meningkatkan nilai merek dan nilai bisnis perusahaan. Pendaftaran merek memerlukan kepastian hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan nilai merek dan bisnis perusahaan. Intellectual Property Rights (IPR) are rights to do something about intellectual property that is regulated by applicable norms or laws. Intellectual property rights are the result of processing of the human brain which is implemented in the form of creations in the form of works, art, designs, and inventions that can be utilized in human life. A brand is something that is affixed or attached to a product, but it is not the product itself, the brand of a product cannot be enjoyed by buyers. Brands only cause satisfaction for buyers. Material objects that can be enjoyed. Registration of a mark has several requirements in submitting a mark to the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights (DJKI). According to the juridics terms of marks registration are under article 4 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. In this background, the formulation of the problem that can be found is How is the Legal Arrangement for the Use of a Mark That Does Not Conform to a Registered Mark? How is the Legal Certainty on the Use of Collective Marks Registered Based on Article 79 of Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications? The research method used in this research is normative law research. The type of research used in this research is normative juridical research, where normative juridical research is legal research conducted by examining literature or secondary materials using normative case studies. The conclusion of this research is that legal arrangements for the use of marks that are not in accordance with registered marks still have blurred norms where if you look at Article 79 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the contents of this article do not explain clearly and in detail the mutatis mutandis principle, which causes multiple interpretations and makes the article less clear on norms or there is a blurring of norms. Legal certainty in trademark registration is very important for brand owners because it can provide adequate legal protection against unauthorized or unauthorized use of the mark by other parties. In addition, trademark registration can also strengthen the rights of trademark owners in filing lawsuits and resolving trademark disputes in court. In the business context, legal certainty in trademark registration can also provide confidence and certainty for investors to invest in Indonesia. This is because a registered trademark and legal protection can increase the brand value and business value of the company. Trademark registration requires adequate legal certainty to provide protection and increase the value of the company's brand and business.

PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MAUPUN LIQUEFIED PETROLEUM GAS DISUBSIDI PEMERINTAH I Gede Indra Pramana Putra
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Meskipun hukum mengenai Minyak Gas dan Minyak Bumi sudah diatur di Indonesia dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Minyak Bumi, namun kenyataannya di masyarakat masih terjadi Tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimanakah proses penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah di Polda Bali, dan bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori penanggulangan kejahatan. Teori negara hukum dan teori penegakan hukum digunakan untuk membedah rumusan masalah pertama. Teori kepastian hukum dan teori penanggulangan kejahatan digunakan untuk membedah rumusan masalah kedua. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindakan penimbunan bahan bakar minyak di Wilayah Hukum Kepolisian Bali belum berjalan efektif dan belum maksimal berdasarkan data 3 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan yang menandakan masih terjadinya pelanggaran. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dilakukan dengan Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. Even though the law regarding Oil, Gas and Petroleum has been regulated in Indonesia with the existence of Law Number 22 of 2001 concerning Oil, Gas and Petroleum, in reality there are still acts of misuse in the society of the transportation and trading of subsidized kerosene fuel. Based on this background, the formulation of the problem was found, namely how was the investigation process into cases of misuse of fuel oil and Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidized by the Government at the Bali Police, and what legal remedies were taken by the Bali Regional Police in overcoming abuse of oil and liquefied fuel Petroleum Gas (LPG) which is subsidized by the Government (Case Study of Denpasar District Court Decision 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps). The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive in nature. Source of data used comes from primary and secondary data. The data collection technique that the authors use in this study is to use interview and documentation techniques. The theory used in this study is the rule of law theory, law enforcement theory, legal certainty theory and crime prevention theory. The rule of law theory and law enforcement theory are used to dissect the first problem formulation. The theory of legal certainty and the theory of crime prevention are used to dissect the second problem formulation. The results and conclusions in this study are that law enforcement against the act of hoarding fuel oil in the Legal Area of the Bali Police has not been effective and has not been maximized based on data from the last 3 years which shows an increase indicating violations are still occurring. The efforts of the Police in overcoming the criminal act of misuse of Subsidized Fuel Oil (BBM) are carried out through Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.

LEGAL CONSEQUENCES FOR DEVELOPERS WHO MAKE GAMES CONTAINING ADULT CONTENT IN INDONESIA Bagus Gede Ari Rama
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1569.27-35

This study explores the legal framework governing adult content in video games in Indonesia, focusing on the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 11/2008) and Ministerial Regulation No. 11/2016. The study finds that game developers can face various penalties, including administrative, criminal, and civil sanctions, if their games contain adult content that violates legal standards. The research underscores the necessity for laws that adapt to technological advancements and regional differences, ensuring that regulations effectively safeguard youth from inappropriate content.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone +628983150003

Journal Mail Official jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA