cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H
Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com
Phone
+628983150003
Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com
Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kerta Dyatmika
Published by Universitas Dwijendra
ISSN : 19788401     EISSN : 27229009     DOI : https://doi.org/10.46650/kd.17.1.812.1-10
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
KERTA DYATMIKA is a Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of the University of Dwijendra which publishes research results and conceptual ideas in the field of law that are packaged normatively or empirically related to government policy, jurisprudence or actual legal issues in the community. KERTA DYATMIKA has an International Standard Serial Number with number P ISSN 19788401, E ISSN 27229009 which is regularly published 2 times a year in March and September. In every publication, KERTA DYATMIKA presents scientific articles written by academics within the Faculty of Law of the University of Dwijendra and other University academics as well as writers who come from legal practitioners of government or private agencies. The KERTA DYATMIKA publication is aimed at all Dwijendra Universitys Faculty of Law students, academics, legal practitioners, state administrators, and other communities who need this publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 125 Documents
 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BERDASARKAN KONSTITUSI SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.428 KB) | DOI: 10.46650/kd.14.2.543.%p

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah perlindungan anak berdasarkan konstitusi dan 2) bagaimanakah hak-hak anak berdasarkan konstitusi. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan konstitusi dan untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban anak berdasarkan konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian normatif yaitu dengan menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitiannya yaitu perlindungan anak berdasarkan Konstitusi terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implikasi yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif dalam norma-norma peraturan konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undang dalam kebijakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Hak-hak anak berdasarkan Konstitusi adalah (a) hak kelangsungan hidup dalam cakupan hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (survival rights), (b) hak tumbuh kembang anak dalam pendidikan formal maupun non formal (development rights), (c) hak perlindungan hukum yang mencakup perlindungan diskriminasi (protection rights), (d) hak partisipasi dalam menyampaikan pendapat (participation rights).Kata Kunci : Perlindungan hukum, Konstitusi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG LALAI DALAM MELAKUKAN PEMASANGAN KWH (KILO WATT HOUR) METER DI PLN (PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA) RAYON MENGWI Trisnadiasa, SH.,MH, I Nyoman Agus
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.913 KB) | DOI: 10.46650/kd.14.2.544.%p

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai, apakah dasar hukum perlindungan konsumen yang menjadi korban kelalaian oleh pihak ketiga dalam melakukan pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter, dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pihak ketiga yang lalai dalam pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen yang menjadi korban kelalaian oleh pihak ketiga dalam melakukan pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pihak ketiga yang lalai dalam pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Mengwi. Hasil penelitiannya yaitu bahwa dasar hukum perlindungan konsumen yang menjadi korban kelalaian oleh pihak ketiga dalam melakukan pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap pihak ketiga yang lalai dalam pemasangan KWH (Kilo Watt Hour) meter dapat dikenakan sanksi administratif yang ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga kewenangan ada pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), bukan pada pengadilan.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pihak Ketiga, Lalai Melakukan Pemasangan Kwh (Kilo Watt Hour) Meter
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DI LINGKUNGAN RUMAH PENDUDUK SH.,LL.M, Fahmi Yanuar
Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.923 KB) | DOI: 10.46650/kd.14.2.545.%p

Abstract

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan bagaimana akibat hukum apabila terjadi pelanggan pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis terhadap pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk dan untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pelanggaran pembangunan pembangkit listrik di lingkungan rumah penduduk. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pertentangan norma hukum dalam penelitian ini, terdapat dalam pasalnya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Dasar hukum dari penelitian ini adalah Undang â?? Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan pembangkit listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang sesuai dengan Standar Operasi presedur meliputi tahapan evaluasi, persetujuan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, sesuai dengan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tetang Ketenagalistrikan, pemberian sanksi administratif yang tegas dan sesuai dengan porsi atas pelanggaran pembangunan pembangkit listrik.Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Terhadap Pembangunan Pembangkit Listrik,Di Lingkungan Rumah Penduduk.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI PASAR KODOK TABANAN A.A. Sagung N.Indradewi; Ni Putu Sri Windayati
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.968 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.731.1-11

Abstract

Pasar Kodok Tabanan is well-known as a market that sells the largest imported used clothing in Bali, imported used clothing has less quality so that it can couse losses to consumers. Law number 7 of 2014 concerning Trade in article 47 paragraph 1 states that each importer has to import goods in a new condition and based on Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in article 8 paragraph 2 states that business actors are prohibited to trade damaged, defective or used and contaminated goods without providing complete and correct information on the intended goods. The focuses of this research are how the responsibilities of imported used clothing business actors harm the consumer in Pasar Kodok Tabanan and how the role of government overcomes the practice of buying and selling imported used clothing that can harm the consumers. The research method in writing this essay was: the types of research qualified as empirical legal research. The source of legal material is primary data that directly obtained from the sources and secondary data as primary legal material or data sourced from regulations and books. Material collection techniques were collected by observing, interviewing, and documenting. Data was processed by analytical descriptive. The results of the research showed that those used clothing importers have a tendency to not be responsible for compensation that should be a consumer right based on the article 19 of the Consumer and used clothing business actors can also hold accountable for various aspect of civil, legal, and administrative law. Protection and the Government is responsible for the guidance and supervision of consumer protection which guarantees the consumers rights and business actors as well as the implementation of the obligations of consumers and business actors. Industry and trade service Tabanan regency provides appeals to traders to think about business activities that can harm consumers and provide education to make easier in buying products. Keywords: imported used clothing, consumer loss, business actors’ responsibilities
KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH ADAT OLEH DESA PAKRAMAN TUSAN BANJARANGKAN A.A. Mas Adi Trinaya D
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.069 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.733.12-21

Abstract

The settlement of village yard disputes the village head and customary bendesa play a very important role. Village Head and Bendesa Adat as the interpreter of peace is very reasonable, still included within the boundaries of its duty to make the people of their village to live in peace and peace. In view of the root of the problem, a dispute or violation of the law may be a case of pure custom, a non-custom case, or a mixed case (custom case + non-adat). Included in the category of indigenous cases are disputes whose objects are customary issues or violations which according to local dresta are disgraceful acts but not regulated in the laws and regulations of the State for example are disputes / violations relating to fathers (customary duties), Prohibition of burying corpses in setra, kasepekang case, lokika sanggraha, wrong timpal and others Thus legal certainty of customary land tenure in pakraman village is important to do because nowadays there are often conflicts of villagers pakraman back ground about the land starting from the land of inheritance, land Village yard and village wasteland (AYDS). Above the above, the authors are interested to conduct research by taking the title: "Legal Certainty of Land Ownership Adat By Pakraman Tusan Village Banjarangkan". Based on the above background, can be raised several issues as follows: How is the legal basis of land ownership of Adat by Desa Pakraman Banjarangkan Klungkung And How are the factors inhibiting legal certainty of Indigenous land ownership by Desa Pakraman Banjarangkan Klungkung. The type of research used is the study of Empirical law because in this study besides based on existing theories then also compared the theories with the existing situation in the Village Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung. From the discussion can be drawn the following conclusions: The legal basis of customary land tenure by the Village Pakraman is Law No. 23 of 2014 and Bylaw Bali. 3 Year 2001 and awig-awig Desa Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung Krama village which occupies the reef land of the village, has a strong position against its existence in traditional village, both seen from the rights and obligations. The duties include tedun mebanjar, paying rural / village fees, ngayahang village reef land, mutual assistance and the factors inhibiting legal certainty of land tenure by the village of Pakraman Tusan Banjarangkan Klungkung, among others: ground pipil / girik not clear, the existence of customary village krama Who are in other pakraman village area and others.Keywords : Legal Certainty, Customary Land and Pakraman Village
PRINSIP PERSOONLIJKE VERGUNNING PADA PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI Ni Made Liana Dewi; I Made Wahyu Chandra Satriana; Kadek Ery Kusumayanthi
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.666 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.734.22-31

Abstract

A Driving Permit is a type of an individual license (Persoonlijke Vergunning), therefore a Driver's License for issuance requires certain conditions that are related to the conditions of a Driving License. In the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 9 of 2012 Article 52 Paragraph 2 Regarding Driving License. Mention that the person authorized to issue a SIM (Driving License) to the public is the Chief of Police in each area and delegated to the Head of the Traffic Unit. The existence of the Klungkung Regional Police Headquarters is very much needed to provide legal awareness to the public on the importance of a SIM which is Persoonlij Vergunning based on the provisions of the Republic of Indonesia National Police Chief Regulation No. 9 of 2012 concerning Driving License. The first problem formulation is how is the principle of Persoonlijke Vergunning in the implementation of Perkap Polri No. 9 of 2012 concerning Driving License and the second Is the factor inhibiting the implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License.This research includes empirical legal research. Data Sources consist of Primary Data Sources, Secondary Data, Data collection techniques used in this study are interviews, data analysis used in this study is qualitative analysis. As for the discussion discussed namely the understanding of a driving license, the definition of service, the term police / police, the Persoonlijke Vergunning Principle from the perspective of a driving permit, the Relationship of a Driving License with the Authorized Authority to Manage Highway Traffic, Implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving Permits at the Klungkung Police Station Traffic Sat, the effectiveness of the driving permit service (SIM) at the Klungkung Police Traffic Management Unit based on the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License, Factors inhibiting the implementation of the Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving License.Based on the results of research that have been reviewed and described, the conclusions that can be conveyed are as follows: The effectiveness of the driver's license service (SIM) at the Klungkung Regional Police Station is related to the Effectiveness of the Republic of Indonesia's National Police Chief Regulation Number 9 of 2012 Regarding Driving License, can run effectively in the service of a driver's license (SIM), if it can fulfill the effective element of the legal method of the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 9 of 2012 concerning Driving License. Inhibiting factors in the implementation of Police Headquarters No. 9 of 2012 concerning Driving Licenses on the Klungkung Regional Police Station, namely legal cultural factors, and other inhibiting factors, namely the lack of tools to make a driving license due to budget constraints.Keywords: Persoonlijke Vergunning, Driving License, Police
UPAYA YANG DILAKUKAN POLRES BADUNG DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (S.K.C.K) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA Putu Yunika Sulistyawati
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.87 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.735.%p

Abstract

Police Registration Certificate (SKCK) is a letter issued by the police explaining that the applicant has never had a legal error as a condition of applying for work in government agencies or others. The aim is to find out a person's legal history, and to ensure that anyone who has had a legal problem will be recorded in a police record, which can indirectly result in his reputation being considered. The problems discussed in this study are about how the effectiveness of the issuance of police records (SKCK) against former naapidana in Badung Police Station and What are the obstacles faced by the Badung police station in the issuance of police records (SKCK) for former naapidana The methodology of this research is empirical research with direct interviews to those who are competent to answer the problem formulation about the efforts and constraints of the issuance of police records (SKCK) on ex-naapidana in Badung Regional Police, which are based on data collection techniques by making direct observations or observation and analyze the applicable legislation, library materials, literature and scientific studies from scholars relating to the problem being examined, whether sourced from primary, secondary or tertiary legal material.Based on the results of the study showed that the issuance of SKCK in Badung Regional Police always tried to meet the expectations of the community, this can be seen from the efforts of the Badung Regional Police Satintelkam in its efforts to improve the quality of existing services by knowing the desires and needs of its customers by providing media or means as a tool to submit complaints and customer expectations are routinely held evaluations to improve service quality and to achieve public satisfaction. Keywords: inmate, SKCK.
TANGGUNG JAWAB HUKUM ARSITEK TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERENCANAAN Ni Made Trisna Dewi
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.561 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.736.41-49

Abstract

In line with the Government's efforts to improve development in all areas, the built-up aspect of housing development continues to grow rapidly. Environmental problems that threaten and greatly endanger human life has been the emergence of threats and greater danger, so people began to learn the secrets of natural ecosystems and rules of order, to correct all mistakes and errors of attitude and actions of wrongdoing, also to prevent errors Furthermore. Architects perform the stages of the job. Ideally all the above stages are done for various types of buildings, from residential buildings to complex buildings of skyscrapers. Given the complexity of design and heavy responsibility, it is clear that the practice of architects can not be done by any expert. The expert must have an architectural education background, work experience (the more experience the higher his or her skills) and professional competence. These are the things that must be legally recognized through the Law-Ars. Recognition of the profession of architects. This is what prompted the authors interested in writing research with the title "Responsibility of the Right Architects Against Construction Buildings That Do Not Match With Planning. The type of research used is normative research because in this study besides based on existing theories then also compared those theories with existing circumstances on the responsibility of the architect's right to construct construction that is not in accordance with the planning. the approaches used in this legal research are the approach of the law and the conceptual approach. The results of the above discussion and analysis can be made as follows: The authority of the architect in supervising the course of development In general, Architect is an expert who mastered in the field of architectural science, design experts or environment experts built. The term architect is often defined narrowly as a building designer, is one who is involved in planning, designing and supervising the construction of a building, whose role is to guide decisions affecting aspects of the building in terms of architect, culture, or social problems and the architect's responsibility to the construction of the building which is not in accordance with the planning of some legal experts have tried to explain that errors generally consist of intentional, negligent and accountable criminals. Keywords: Responsibility, Architects and Building Construction
PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.471 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.737.50-58

Abstract

The establishment of a special institution that handles money laundering in Indonesia, called the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), as a central institution in the anti-money laundering system in Indonesia is regulated in Article 18 of the Republic of Indonesia Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradicating Money Laundering. The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is also an independent institution that has the duty and authority to prevent and eradicate money laundering, and to assist law enforcement relating to money laundering that is directly responsible to the President. The formulation of the problem in this research is: how is the financial service provider (Bank) in an effort to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent the occurrence of money laundering crimes and what obstacles and how the efforts of financial service providers in an effort to assist the Reporting and Analysis Center Financial Transactions (PPATK) prevent money laundering. The research method used in this study is normative legal research, namely by describing existing problems which are subsequently discussed and studied based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practice. The conclusions in this study are as follows: Financial service providers (Banks) in an effort to assist the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to prevent the occurrence of money laundering crimes has the main task of helping law enforcement agencies in preventing and overcoming money laundering crimes by providing intelligence information resulting from the analysis of reports submitted to the PPATK. Barriers to financial service providers in efforts to help the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) prevent money laundering, among others: the presence of loopholes in financial service industry regulations, barriers from other laws and regulations, obstacles in international cooperation both by executive and judiciary and inadequate resources to prevent and find out about money laundering activities, for example the absence of a financial intelligent unit.Keywords: Banking, PPATK and Money Laundering
KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.827 KB) | DOI: 10.46650/kd.16.2.738.59-68

Abstract

This study is entitled "The Authority of Tourism Village Management in the Perspective of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 Regarding Desa Adat." The initial idea of this study originated from the norms in the formation of a tourist village so that the principles and objectives of tourism have not yet been achieved, especially the welfare of the local community, namely “Krama Desa Adat”, as implementers, implementers, conservationists and agricultural developers in Bali. Balinese culture as the main foundation of tourism development that is able to prosper the local community. This research focuses on two legal issues namely, How is the authority of the Provincial Government of Bali in preparing Local Regulations on Tourism Villages? How is the authority of Desa Adat in the management of Tourism Villages based on Regional Regulation Number 4 of 2019 About Desa Adat.?The research method that used in this thesis is normative legal research methods. Normative legal research is done by analyzed relevant legislation and literature. The approach used is statue approach and conceptual approach Both of these problems were examined using normative legal research methods and using relevant legal theories to analyze these problem.Based on the analysis, it is known that the Provincial Government has the authority to cerate Regional Regulations to guarantee legal certainty in organizing a Tourism Village in the Province so that it is in accordance with the principles and objectives of tourism, namely the welfare of the community, especially Krama Desa Adat.Keywords: Authority, Tourism Village, Tourism, Customary Village.

Page 5 of 13 | Total Record : 125

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika Vol 21 No 2 (2023): Kerta Dyatmika Vol 20 No 1 (2023): Kerta Dyatmika Vol 19 No 2 (2022): Kerta Dyatmika Vol 18 No 2 (2021): Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika Vol 17 No 2 (2020): Kerta Dyatmika Vol 17 No 1 (2020): Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika Vol 16 No 1 (2019): Kerta Dyatmika Vol 15 No 2 (2018): Kerta Dyatmika Vol 14 No 2 (2017): Kerta Dyatmika Vol 14 No 1 (2017): Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika Vol 12 No 2 (2015): Kerta Dyatmika Vol 12 No 1 (2015): Kerta Dyatmika More Issue