Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYIDIKAN TAMBAHAN DALAM PERKARA PIDANA SATRIANA, I MADE WAHYU CHANDRA
Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACTÂ The obligation for investigators to conduct additional investigation, in case of the return of the case file from the prosecutor to the investigator because of the imperfection of the case file. In Article 138 (2) KUHAP has opened an opportunity for investigators to cooperate with a matching public prosecutor in an effort to complete the case file, which the investigator can consult the difficulties encountered. with a relatively short time can be used by investigators to be able to complete the investigation properly and can restore the complete case file in accordance with the instructions of the public prosecutor.

URGENSI ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA Yasanegara, I Gde
Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACTÂ The design of the draft Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), a "Design Build" the National Criminal Justice System which intends to "build / update / create a new system". Build or reform law ( "law reform", particularly the "penal reform") is essentially a "build or renew the points thinking / concept / idea-essentially," not just to update / change the formulation of the articles textually.Preparation of the New KUHP concept is motivated by the needs and demands of national reforms, and once the change / replacement of the old KUHP (Wetboek van Strafrecht) legacy of the Dutch colonial era. When referring to the RUU KUHP in Indonesia seem legality principle does not apply in absolute terms. This can be seen in chapter 1, article 2 and article 3 of the Indonesian RUU KUHP.Â In the context of the size of the enactment of national criminal law principle of legality include the lex scripta and lex certa or by any written law and clear rules that are not justified the enactment of the principle of legality only by the common law. Likewise, in the context of national criminal law criminal provisions must be interpreted strictly as a manifestation principle of lex stricta.Â

KEWENANGAN BAGIAN OPERASI POLRI DALAM MENINDAKLANJUTI IZIN KERAMAIAN PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR (POLRES) Taira, SH.,M.Kn, Krishna Satrya Nugraha
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri,Â serta tertib dan tegaknya hukum. Salah satu faktor yang mengancam tidak tercapainya suatu keadaan yang tertib, dan aman adalah ketika masyarakat yang mengadakan acara atau kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti unjuk rasa, pasar malam, konser musik dan lain-lain. Kegiatan itu berpotensi menimbulkan tindakan kriminalitas, kejahatan maupun pelanggaran. Oleh karena itu diperlukan sebuah izin bila masyarakat ingin mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan izin keramaian. Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kepolisian berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dan bagaimana mekanisme Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian adalah kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres yaitu tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Polres dan Polsek yaitu merencanakan dan mengendalikan administrasi pengamanan kegiatan masyarakat atau Pemerintah. Mekanisme yang dilakukan yaitu terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.Â Kata Kunci : Kewenangan Polri, Izin Keramaian

EFEKTIFITAS DIT POL AIR POLDA BALI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK DI PERAIRAN Trisnadiasa, SH.,MH, I Nyoman Agus
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Migas secara umum melakukan enam tahapan kegiatan, yakni Eksplorasi, produksi, pengolahan, penyimpanan,tranportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan tersebut dibagi menjadi dua : kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Sesungguhnya diantara keduanya itu ada kegiatan midstream. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan ekplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan hilir adalah pengolahan,penyimpanan,transportasi dan pemasaran, dimana kegiatan industry hulu terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Dari penjelasan tersebut bagimanakah efektivitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) dan bagaimanakah mekanisme proses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana Menyimpan BBM (Bahan Bakar Minyak) tanpa ijin.Metode Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah hukum emperis yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai langsung dari lapangan. Sifat penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari mayarakat dan dari bahan pustaka. Bahan hukum tersebut terdiri dari Bahan hukum primer, sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Teknik Studi Dokumen dan Teknik Wawancara dan kemudian diolah dan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis Data Kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan efektifitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) di Wilayah Perairan Polda Bali telah menimbulkan efek jera karena apabila terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pproses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu dimulai dari Proses Lidik Sidik. Dalam rangka penegakan hukum serta menjamin keamanan, ketertibanÂ diwilayah Perairan Polda Bali dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dilapangan, telah tertlis dalam Standar Opersional Prosedur (SOP).Â Kata Kunci : Pol Air, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak.

HAMBATAN SATUAN PROVOS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (STUDI DI POLRESTA DENPASAR) Indradewi, SH.,MH, Dr. A.A Sagung Ngurah
Kerta Dyatmika Vol 12 No 2 (2015): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan 2) bagaimanakah hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan untuk mengetahui hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan guna keabsahan data yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Polresta Denpasar. Hasil penelitiannya yaitu fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu sebagai (1) Bidang pengamanan yang meliputi (a) pengamanan terbuka, (b) patroli, (c) pengawalan, (2) Bidang penegakan hukum meliputi (a) pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, (b) sidang displin dengan tugasnya melaksanakan sidang displin, (c) pengawasan dengan tugasnya pengawasan hukuman disiplin, (3) Bidang pembinaan disiplin meliputi (a) pemeliharaan ketertiban displin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, (b) penegakan displin dengan tugasnya melaksanakan operasi penegakan displin, operasi bersih dan opersai khusus sedangkan hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu: (1) kurangnya dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri, (2) masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada, (3) terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi. Contoh: masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.Â Kata Kunci: Efektifitas provos, pengawasan, anggota polisi.

HAMBATAN SATUAN PROVOS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP ANGGOTA POLRI (STUDI DI POLRESTA DENPASAR) Indradewi, SH.,MH, Dr. A.A Sagung Ngurah
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu mengenai :1) bagaimanakah fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan 2) bagaimanakah hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar dan untuk mengetahui hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) serta melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan guna keabsahan data yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Polresta Denpasar. Hasil penelitiannya yaitu fungsi pengawasan provos terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu sebagai (1) Bidang pengamanan yang meliputi (a) pengamanan terbuka, (b) patroli, (c) pengawalan, (2) Bidang penegakan hukum meliputi (a) pemeriksaan dengan tugasnya melaksanakan administrasi pemeriksaan, (b) sidang displin dengan tugasnya melaksanakan sidang displin, (c) pengawasan dengan tugasnya pengawasan hukuman disiplin, (3) Bidang pembinaan disiplin meliputi (a) pemeliharaan ketertiban displin dengan tugas Peningkatan bimbingan atau penyuluhan, (b) penegakan displin dengan tugasnya melaksanakan operasi penegakan displin, operasi bersih dan opersai khusus sedangkan hambatan satuan provos dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Polri di Polresta Denpasar yaitu: (1) kurangnya dukungan dari atasan langsung tentang pengawasan terhadap anggota Polri, (2) masih adanya duplikasi dalam tugas sehingga pada saat pengawasan anggota tidak ada, (3) terbatasnya anggota provos dengan jumlah anggota yang diawasi. Contoh: masih adanya saling melindungi pada saat tidak apel atau saat tugas.Â Kata Kunci: Efektifitas provos, pengawasan, anggota polisi.

EFEKTIVITAS OPERASI ANTI NARKOTIKA DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRESTA DENPASAR SH.,M.Hum, Dr. Putu Dyatmikawati
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Operasi Anti Narkotika Â dilaksanakan oleh satuan tugas Polresta Denpasar adalah bersifat terbuka dan tertutup, dengan mengedepankan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan didukung kegiatan Intelijen dan penegakkan hukum guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka menindak segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.Operasi dilaksanakan berlandaskan pada prinsip keterpaduan antar Fungsi Operasional Kepolisian dengan mengedepankan fungsi Reserse NarkobaÂ yang didukung oleh fungsi - fungsi Kepolisian lainnya. Tujuan dari Operasi Anti Narkotika ini untuk mengungkap, menindak peredaran dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni objek yang akan diteliti yaitu efektivitas Operasi Anti Narkotika dalam memberantas tindakÂ pidana penyalahgunaan narkotika.Â Dalam hal ini permasalahan yang muncul adalah perlunya instrumen hukum guna membantu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala social yang terjadi dalam masyarakat guna menentukan sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Operasi Anti Narkotika yaitu Undang â?? Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian yang dapat memperkuat pelaksanaan Operasi Anti Narkotika ini dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Operasi ini dapat berjalan dengan Efektiv.Â Kata kunci :Â Â Â Narkotika, Operasi Anti Narkotika

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API TERHADAP ANGGOTA POLRI DI POLRES KARANGASEM SH.,MH, Made Gede Arthadana
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Penyalahgunaan senjata api sering terjadi di kalangan kepolisian. Penyalahgunaan senjata api ini ada yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan ada yang dilakukan diluar konteks pelaksanaan tugas.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dan mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota kepolisisan yang menyalahgunakan senjata api. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang pokoknya menganalisa dan menguji bekerjanya hukum di tengah masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan sumber dataÂ skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, dan observasi, dengan pengolahan dan analisis data adalah metode kualitatif.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hasil penelitian ini adalah terdapat pelanggaran penggunaan senjata api oleh BRIGADIR I Wayan Jata Ariantara. Dasar hukum yang digunakan adalah pelanggaran disiplin/kode etik polri: Pasal 3 huruf i; dan atau pasal 6 huruf v Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2013, yang memuat: pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar Peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).Â Kata Kunci: Penyelidikan, Penyidikan, Penyalahgunaan Senjata Api, Anggota Polri

PERKAWINAN LARI (PAKONDONG) DITINJAU DARIUNDANG Ã¢â‚¬â€œ UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PANENGGO EDE KECAMATAN KODI BALAGHARKABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR) SH.,M.Kn, Ni Putu Yunika Sulistyawati
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Perkawinan lari (pakondong) yangÂ terjadi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawinan lari tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan dibawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakahÂ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanÂ dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondong)? (2) Apakah pihak yang melaksanakan perkawinan lari (pakondong) masih dibawah umur dapat dikatakan sah?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder dikaji berdasarkan undang-undang.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondong) di wilayah Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dengan melakukan dekonstruksi perilaku masyarakat yaitu merubah pola pemikiran masyarakat dengan mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara penuh bahwa tindakan kawin lari yang dilakukan pasangan dibawah umur dapat dijerat hukum dan dapat dipenjara. Pihak yang melaksanakan perkawinan lari (pakondong) masih dibawah umur di Desa Panenggo Ede Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT dapat katakan sah secara adat dan tradisi yang berlaku pada masyarakatÂ setempat.Â Kata kunci :Â perkawinan lari (pakondong), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERATURAN MENTERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAANKEPADA PERUSAHAAN DI PT. ANGKASA PURA SUPORT M.Hum, Dr. Drs. M.S Chandrajaya
Kerta Dyatmika Vol 13 No 2 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Penggunaan sistem outsourcing seakan sudah menjadi kebiasaan tersendiri di berbagai perusahaan besar baik yang berstatus swasta nasional atau perusahaan-perusahaan milik negara dan bahkan juga instansi-instansi pemerintahan ini dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi. Perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dan pembiayaan dalam membiayai Sumber Daya Manusia yang bekerja di perusahaanya.Sesuai dengan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012, hanya kegiatan jasa penunjang dalam perusahaan pemberi kerja tersebut yang dapat diserahkan kepada outsourcing. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service),Â usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman (security).Metode Penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primer/data dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, majalah, internet dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Angkasa Pura Suport. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan skripsi ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Â Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourcing

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone +628983150003

Journal Mail Official jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
A.A. Istri Eka Krisna Yanti,S.H.,M.H

Contact Email
anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Phone
+628983150003

Journal Mail Official
jurnalkertadyatmika@gmail.com

Editorial Address
Kamboja Street No.17, Dangin Puri Kangin, North Denpasar District, Denpasar City, Bali - Indonesia

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA