cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ahsan Samad
Contact Email
ahsansamademail@gmail.com
Phone
+62811811453
Journal Mail Official
jpaguntad@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/about/editorialTeam
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Government (JPAG)
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 26848406     EISSN : 26851032     DOI : https://doi.org/10.22487/jpag
Core Subject : Social,
Social Sciences
http://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/focusandscope Journal of Public Administration and Government (JPAG) peer-reviewed journal which aims to spread conceptual thinking or ideas, review and the research findings obtained in the field of Public Administration. Journal of Public Administration and Government (JPAG) promotes scholarly, theoretical, pragmatic, and contemporary research, which makes a clear conceptual and methodological contribution to existing literature. These may include but are not limited various issues such as: Public administration; bureaucracy; policy and public services; environmental policy; disaster management issue; public management and Goverment; desentralisation; government innovation; community empowerment; leadership; regional autonomy; terrorism and conflict resolution; government ethics; and E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2019)" : 7 Documents clear
Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management Widarti Gularsih Sukino; Muhammad Ahsan Samad; Nasir Mangngasing; Abdul Rivai
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.134 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.26

Abstract

Kota Palu merupakan salah satu kota dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. Tidak hanya menimbulkan gempa bumi, namun juga tsunami dan fenomena likuifaksi. Salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana yang terjadi di kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen mitigasi bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu serta faktor pendorong dan penghambat manajemen dalam mitigasi bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah fungsi manajemen dari Luther Gulick yang di kenal POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting). Selain itu juga dilihat dari faktor pendorong dan penghambat manajemen organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Planning belum maksimal, karena masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target. Directing belum sepenuhnya memahami Garis komando, serta masih terdapat ego sektoral sehingga proses penanganan bencana menjadi lambat. Budgeting masih kurang, dimana biaya di padatkan dalam artian melakukan 2 kegiatan dengan satu dana. Faktor yang menghambat manajemen adalah kurangnya SDM yang handal, kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, sedangkan banyaknya dukungan dari pihak luar menjadi pendorong
Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Palu Imam Sofyan; Meldi
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.512 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.27

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Smith yang memiliki empat komponen yaitu idealised policy, target groups, implementing organization, dan environmental factor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni pengambilan data melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari kuesioner penelitian kemudian dianalisis secara statistik structural equation modeling (SEM). Pada pembahasan hasil penelitian berdasarkan atas data kuesioner sekaligus data pendukung kuesioner yaitu dari hasil wawancara dan observasi. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat diartikan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai efektivitas penanganan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Penerapan Collaborative Governance dalam Pengentasan Kumuh dan Isu Pengembangan Potensi Lokal Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang Indra Pratama Putra Salmon; Ismail
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (793.203 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.28

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi collaborative governance dalam mengatasi paradoks berupa tingginya potensi sumber daya alam (SDA). Sangat menarik ketika terjadi paradoks banyaknya kelebihan dan peluang kesejahteraan namun pada kenyataannya belum mampu terselesaikan dan terjadi keterpurukan. Dengan dilatarbelakangi oleh fenomena kumuh permukiman, minimnya prasarana sarana utilitas (PSU), serta kemiskinan di Pesisir Kabupaten Tangerang, penelitian ini berupaya menjelaskan peran stakeholder dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Objek penelitian yakni di 4 (empat) kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang yakni Desa Dadap, Desa Tanjung Pasir, Desa Kohod, dan Desa Surya Bahari. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis dilakukan dengan teknik participation rural appraisal (PRA) yang dilanjutkan pemetaan SWOT dan penyusunan strategi pembangunan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki isu strategis dan potensi lokal yang berbeda. Skema kerjasama antar stakeholder sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berpeluang menjadikan 4 (empat) desa di Kabupaten Tangerang berpotensi mengalami kemajuan perkembangan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Upaya awal yakni dengan melaksanakan skema berbagi peran antar stakeholder dalam pengentasan kumuh serta meningkatkan standar kualitas permukiman beserta PSU sesuai dengan ketentuan regulasi kebijakan. Upaya selanjutnya yakni dengan penguatan kemampuan warga beserta aspek pendukung dalam mengoptimalkan potensi lokal seperti hasil perikanan/kelautan (tangkap/budidaya), agro, pertanian, dan wisata berbasis pesisir
Kemampuan Aparat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Monano Kabupaten Gorontalo Utara Widya Kurniati Mohi; Ramlah Alkatiri; Dewi Otoluwa
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.629 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kemampuan Aparat Desa dalam mengelola ALokasi Dana Desa di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis data berasal dari data primer diperoleh melalui tehnik wawancara, observasi dan pengolahan data sekunder. Berdasarkan hasil pengumpulan data setelah dianalisis disimpulkan bahwa, Dalam mengelola alokasi dana Desa, aparat belum memiliki kecakapan yang berkualitas, keterampilan, kesungguhan, efektivitas, dan efisiensi. Aparatmasih perlu banyak belajar ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan baik, kreatif, adaptif terhadap tugas-tugas yang baru, mampu bekerjasama, loyal dan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dan selalu termotivasi diri serta bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Sebagai pelayan masyarakat, aparat Desa belum maksimal memperhatikan nasib masyarakat yang tidak mampu. belum memiliki keberhasilan dalam merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin dan belum membawa hasil yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Motivasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Muh. Alfian; Risma Niswaty; Muhammad Darwis; Sitti Hardiyanti Arhas; Rudi Salam
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.304 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.30

Abstract

Tanpa motivasi, pegawai tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tuntutan atau standar yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Motivasi Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian sebanyak 42 pegawai. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah persentase.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui analisis data secara keseluruhan yang menunjukkan angka persentase sebesar 77,40 %. Nilai tersebut sejalan atau sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari beberapa indikator, antara lain, (1) lingkungan pekerjaan (2) kompensasi yang baik (3) supervisi yang baik (4) adanya perghargaan atas prestasi (5) status dan tanggung jawab (6) peraturan yang berlaku (7) kematangan pribadi (8) tingkat pendidikan (9) keinginan dan harapan pribadi (10) kelelahan dan kebosanan (11) kepuasan kerja.
Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Indar Arifin
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.33 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.31

Abstract

Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarky dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. From the people, by the people, for the people demikian kata Abraham Lincoln, yang kemudian menjadi konsep yang sangat dasar dan relevan untuk memadukan antara ideologi sebuah negara dan peta politik pemerintahan menuju cita cita tersebut. Demikian Idiologi sebuah Negara dan peta politik pemerintahan idealnya memiliki orientasi terhadap kesejahteraan Sosial, terlebih dinegara yang memiliki idiologi berkarakter keadilan sosial (Pancasiala dengan sila kelimanya), dan memiliki komitmen sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan warganegaranya. Penerapan demokrasi yang dimaksud Abraham Lincoln tentu saja diharapkan dapat menyentuh kehidupan dan kesejahteraan (sosial) yang dimaksud, yakni dapat memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, bukan hanya sebagai kiasan belaka dan menjadi mitos demokrasi dan kesejahetraan sosial bagi warganya. Demokrasi bukanlah sebagai alat negara untuk mendapatkan keuntungan politik untuk kesejahteraan kaum elit saja, demokrasi tidak dibuat menjadi tontonan rakyat yang “vulgar”, dan dijadikan arena panggung seni “sandiwara” elite politik di Indonesia, akan tetapi demokrasi selayaknya dapat memberi garansi kepada rakyat tentang tujuan akhirnya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai solusi untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai soal yang paling urgen ditanah air.
Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011) Riady Ibnu Khaldun; Syugiarto; Yulizar Pramudika Tawil
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.499 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis kebijakan, perlu memperhatikan tiga indikator yaitu: 1) Nilai; 2) Fakta; dan 3) Tindakan, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025) Vol. 7 No. 1 (2025) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2024) Vol. 6 No. 1 (2024) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020): April Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue