cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 14   15   16   17   18 
EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DANPENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB Deli Bunga Saravistha
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/hb1b9n63

Abstract

The different legal systems of countries in the world make many international conventions available, such as UNIDROIT, UNCITRAL, CISG, COMECON, and so forth. Despite this, the conventions have not been able to fully accommodate the interests of the parties in conducting international relations. The intended international relations can be in the form of political relations and also commercial business. Many conventions at the UN, but do not necessarily require all members to follow and submit to the contents of these conventions. One of the requirements to legitimize a convention in the national domain is to ratify the convention. Then practice it in his national legal culture. Lex Mercatoria exists as a flexible international law both for adherents of the Civil Law System, Anglo Saxon and the Socialist legal system. One organization that specifically regulates world trade is the WTO or World Trade Organization, which also regulates ways of international dispute resolution. The methods practiced by the WTO were later gradually used as international customs for various countries in the world, moreover for Indonesia which officially became a member of this organization. Indonesia also hereby issues national regulations in order to adapt to international customs in the world, one of which is the issue of transnational dispute resolution. So that in this case will be further studied and analyzed regarding: a). How is the implementation of the lex mercatoria principle in carrying out international business contracts implemented in cross-country relations between UN member states? and b). What is the mechanism for resolving business disputes in the event of default or unlawful conduct across the United Nations member states?
HAK KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASINGYANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Ni Made Sumerti Asih; Gusti Ayu Kade Komalasari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/20dkn568

Abstract

For Indonesians and Indonesian legal entities, various land rights can be granted such as Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, and Hak Guna Usaha, but for foreigners and foreign legal entities can only be granted Hak Use. Indonesian legal entities may be granted property rights for certain legal entities, such as socio-religious legal entities, foundations, cooperatives. The problem studied is that foreigners who are domiciled in Indonesia have the right to own a residential or residential house in Indonesia and the legal consequences if there is a violation of the ownership of a residential or residential house by a foreigner domiciled in Indonesia. According to Law Number 1 of 2011 concerning Housing and residential areas, Article 52 paragraph (1) states that foreigners can inhabit or occupy houses by means of Lease Rights or Use Rights. For a place to live, foreigners can rent houses owned by Indonesians or if they want to build their own houses, it is possible to control and use the land in question with Lease Rights or Use Rights. If the land in question is Indonesian-owned land, it can be with rental rights for buildings or use rights (Article 41 and 44 of the UUPA) and the legal consequences of violating the ownership of residential or residential houses by foreigners domiciled in Indonesia are legal consequences in the form of birth , change, or disappearance of a certain legal relationship and legal consequences in the form of sanctions, which are not desired by the legal subject. The legal consequence in the form of birth, change, or disappearance of a certain legal relationship is that since the right is requested either directly with the deed of release and deed of transfer of rights, then a new legal relationship is born, namely the transfer of rights or since the foreigner signs the deed of release and deed of transfer of rights. then at that time the party who gets the right or a foreigner becomes the legal owner.
MAKNA HUKUM PADA PRINSIP TATA KELOLA PERSPEKTIFPENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH.
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/rrsrej45

Abstract

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021) telah diterbitkan oleh Presiden. Perpres tersebut diterbitkan untuk pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan VaksinCOVID-19 dapat dihentikan. Berikutnya pada Pasal 11 Ayat (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID- 19. Selanjutnya pada Pasal 11 Ayat (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik. Khusus pada ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perpres 14/2021 pada frasa “prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal ini diperkuat dengan tidak adanya suatu penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “prinsip tata kelola’’. Makna pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut dapat menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 11 ayat (3) Perpres 14/2021, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 11 ayat (3) Perpres 14/2021 terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19
PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS(Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten BimaTahun) Anggaran 2020 Gufran Sanusi; Hajairin, Hajairin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/8gtewh38

Abstract

Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masingmasing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMIKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI TENGAH PANDEMICOVID-19 Dr. Putu Sekarwangi Saraswati, SH, MH
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/r96g7w63

Abstract

The world is currently being faced with a very horrendous event that is a Corona Virus disease. This disease has spread rapidly to all parts of the countries in the world including Indonesia. Because of this Corona Virus, Indonesia has adopted a policy, namely Large-Scale Social Restrictions, this policy has an impact on all sectors of the economy-shial in Indonesia. Because this policy also all Indonesian people do not work and stay at home. This is the main trigger for an act of domestic violence that occurs. Because all people do not work and just stay at home, triggering a dispute that occurs between husband and wife rhich results in an act of violence committed by the husband to his wife. Many factors are the reason why domestic violence occurs, one of which is because of declining economic income or because husbands, wives experience stress because of this condition. Extra efforts are needed to avoid the problem of dosmetic violence that occurs in the pandemic covid-19. One of them by emphasizing the existence of Law Number 23 of 2004
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMBERIAN KREDITTANPA AGUNAN Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi SH.,M.Hum; Duwi Aprianti, S.H.,M.H
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/5aempf60

Abstract

This paper aims to identify and analyze legal protection for creditors in providing working capital loans without collateral. The writing method used is normative juridical with a statutory approach. Credit in banking activities is the most important activity, because the largest income from bank business comes from income from credit business activities. Banks provide credit based on trust, so that granting credit is giving trust to customers. But what about credit without collateral because credit collateral will provide legal certainty to the bank that the credit will still return by executing the credit guarantee, while unsecured credit provides no guarantee at all. The basic law that we can use is Articles 1131 and 1132, there are explained in detail about the unsecured credit.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM SITUASI PANDEMI COVID19MENURUT KONSEPSI NEGARA PANCASILA Ida Bagus Anggapurana Pidada S.H, M.H
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/mffjww17

Abstract

Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa situasi pandemi COVID-19 ini tergolong keadaan force majeure (keadaan memaksa) yang mana situasi ini berada di luar kendali atau di luar kemampuan dari pemilik usaha maka dari itu pengusaha masih diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawannya dengan uang pesangon rendah. Namun apa yang terjadi di lapangan berdasarkan pengamatan, ternyata ada juga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 ini dengan menggunakan alasan keadaan memaksa padahal perusahaannya masih beroperasi dan mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebesar sebelumnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI (KORBAN KEKERASANDALAM RUMAH TANGGA) I.A. INDAH SUKMA ANGANDARI.,SH., MH
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/4z03p555

Abstract

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Untuk mencegah, melindungi istri sebagai korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 September 2004, telah disahkan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang terdiri atas 10 Bab dan 56 Pasal. Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BORONGANBANGUNAN(Study Kasus Villa Permata Ariza Jln. Karang Mas Sejahtera Kuta Selatan) Selvianti Joenoes; Desy Kuncahyati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/dm3ckz94

Abstract

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia sebagai modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila, oleh karena itu, tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya selain itu dalam pembangunan nasional yang semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Rumusan masalah “Bagaimana bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan dan faktor penghambat perlindungan hukum Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”. Tujuan penelitian “Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum dan faktor penghambat perlindungan Terhadap Pekerja Borongan Pembangunan Villa Permata Ariza di Kuta Selatan”. Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu kepada norma-norma yang trdapat dalam peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam karangan buku dan putusan pengadilan. Hasil penelitian perjanjian kerja yang dibuat secara lisan yang telah didominasi pihak pengusaha dalam menentukan kebijakan, perjanjian yang dibuat secara lisan menempatkan pihak pekerja borongan dalam posisi yang lemah. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap para pekerja juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAMMELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)STUDI PENULISAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATANPEREMPUAN KELAS IIA DENPASAR I Nyoma Suandika, SH,MH; I Gusti Ngurah Wirasatya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/va5vfw78

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Serta untuk mengetahui fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (7) ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas lapas. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan itu sendiri. Upaya untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, faktor pendukung dalam pembinaan ini adalah keinginan warga binaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan faktor penghambat dalam pembinaan adalah saran prasana kegiatan, keadaan di dalam lapas yang over kapasitas, jumlah petugas yang masih kurang, upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berkerjasama dengan pihak lain untuk membantu fungsi pembinaan di dalam lapas berjalan dengan baik. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Serta untuk mengetahui fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (7) ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas lapas. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan itu sendiri. Upaya untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, faktor pendukung dalam pembinaan ini adalah keinginan warga binaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan faktor penghambat dalam pembinaan adalah saran prasana kegiatan, keadaan di dalam lapas yang over kapasitas, jumlah petugas yang masih kurang, upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berkerjasama dengan pihak lain untuk membantu fungsi pembinaan di dalam lapas berjalan dengan baik.

Page 16 of 21 | Total Record : 208

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 1, No 1 (2018) More Issue