cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Nyoman Suandika, SH.,MH
Contact Email
pakden278@gmail.com
Phone
+6287753915495
Journal Mail Official
raadkertha@universitasmahendradatta.ac.id
Editorial Address
Jalan Ken Arok No.10-12, Peguyangan, Denpasar-Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Published by Universitas Mahendradatta
ISSN : 26206595     EISSN : 27235564     DOI : https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Raad Kertha is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Universitas Mahendradatta which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Jurnal Ilmiah Raad Kertha accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 13   14   15   16   17 
KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN TERKAITMUSNAHNYA OBJEK JAMINAN RESI GUDANG I Gusti Ayu Widiadnyani; Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/xhmj8v94

Abstract

Resi gudang merupakan klasifikasi jaminan kebendaan atas benda bergerak. Melalui skema pembiayaan sistem resi gudang, risiko bank sebagai kreditor akan termitigasi dengan hak jaminan resi gudang yang memberikan hak utama bagi kreditor pemegangnya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sejatinya belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kreditor apabila debitur cidera janji/wanprestasi dan objek jaminannya musnah sehingga hal tersebut berakibat dengan adanya ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis mengenai kedudukan kreditor pemegang hak jaminan atas resi gudang yang objek hak jaminannya musnah dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang dirugikan akibat debitur wanprestasi dan musnahnya objek hak jaminan resi gudang. Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan kreditor pemegang hak jaminan resi gudang setelah musnahnya objek jaminan tidak lagi sebagai kreditor preferen (istimewa), melainkan berubah menjadi kreditor konkuren yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk didahulukan terhadap pelunasan utangnya walaupun terhadap hak piutangnya dalam perjanjian pokoknya sebagai kreditor sama sekali tidak menghapuskan kewajiban debitur. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pemegang hak jaminan resi gudang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dan Pasal 40 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang objek jaminan yang disimpan serta mewajibkan kepada pengelola gudang untuk membayar ganti rugi kepada si pemegang resi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerugian terhadap barang oleh karena kelalaian.
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL YANG BERAKIBAT GUGATANUNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION Erikson Sihotang; I Nyoman Suandika
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/dnajxp04

Abstract

Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Gugatan UE ini bermula dari keluarnya kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan baku sejak 2020. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Pasal XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Indonesia masih memiliki beberapa alternatif melalui ketentuan WTO sendiri, khususnya pengecualian pada Pasal XX (g) dan juga Indonesia harus dapat memberikan bukti bahwa kebijakannya merupakan kebijakan yang tidak merugikan Uni Eropa, karena tidak hanya Indonesia yang dirugikan. produsen nikel tetapi juga negara-negara lain masih mampu memberikan pasokan ke Eropa.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHARAKYAT (KUR) AA Gde Putra Arjawa; Komang Edy Dharma Saputra; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/2y5vd232

Abstract

Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, dari Kredit usaha rakyat yang disalurkan ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet yang ditaksir sekitar 6 -7 nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan Penyelesaian Kredit Macet pada KUR di BPD Cabang Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam hal ini bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada masyarakat diharapkan tidak bermasalah tetapi ternyata ada yang mengalami permasalahan khusunya dalam pengangsuran kredit. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor penyebab kredit Usaha Rakyat macet adalah 1. Usaha yang dijalankan mengalami penurunan omzet karena beberapa hal seperti pengelolaan usaha yang kurang baik, pesaing usaha. 2. Usaha mengalami kebangkrutan atau sudah tidak berjalan lagi. 3. Dan nasabah perusahaannya mengalami force majeure. Penyelesian kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yakni : 1) Rescheduling (penjadwalan ulang), 2) Reconditioning (persyaratan ulang), 3) Restructuring (rekstrukturisasi).
IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKDI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN Mahakrisna Giri Prawira; Ananda Chrisna D. Panjaitan; AA Poetri Paranity
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/askqw043

Abstract

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti Inpres tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPILNEGARA (ASN) PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENPASAR Kadek Mery Herawati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/2h101d14

Abstract

The right of the suspect to obtain legal assistance is a fundamental right guaranteed by law and the state to the suspect, applicable to all criminal legal processes, so that fair legal provisions are reached for the suspect, victim, and the community as a whole. When a State Civil Apparatus (ASN) is trapped in legal issues, the State should be present to defend by considering the principle of presumption of innocence. The objective to be achieved in this study is to provide legal understanding to the public regarding legal aid and sanctions for ASN who commit acts of corruption. Theories used in this research are Legal Certainty Theory and Justice Theory. The research method used is a juridical-normative research method. The results showed that the Legal Aid and Sanction Arrangements for ASN have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. However, sanctions against ASN have not been able to fulfill the legal ideals of justice, expediency, and legal certainty. This is because the substance of the formulation of Article 87 Paragraph (2), Article 87 Paragraph (4) letters b and d, Article 92 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Jo Article 250 letters b and d Republic of Indonesia Government Regulation Number 11 Year 2017 Regarding Management of Civil Servants, Multiple Interpretations, raises doubts, obscurity, ambiguity, confusion, or has multiple meanings.
PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATANRESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT TABANAN Nurianto Rachmad Soepadmo
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/89706r05

Abstract

This study aims to determine the investigation of traffic accidents through a restorative justice approach. This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. This research took place at the Resort Police of Tabanan Regency, Bali with the object of research being the case of a traffic accident. Every case in every traffic accident must be resolved in accordance with the provisions of the legislation. The settlement of traffic accidents that have been carried out through a restorative justice approach in the jurisdiction of the Tabanan Resort Police can be done by 1) Alternative Dispute Resolution, namely alternative dispute resolution, dispute resolution options outside the court, and cooperative dispute resolution mechanisms. 2) Diversion Settlement which is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside the criminal justice system, as referred to in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The obstacles in investigating traffic accidents with a restorative justice approach in the Tabanan Resort jurisdiction are the competence of investigators at the Tabanan Police Criminal Investigation Unit in the field of legal knowledge, statutory regulations, the criminal justice system and technical and tactical investigation skills are still not optimal.
PENERAPAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAANCALON PESERTA DIDIK BARU DI BALI I Nyoman Suandika
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/0e7g8453

Abstract

Education is one of the problems that is often the center of attention in Indonesia because education is very important in improving the intelligence of the nation's life in Indonesia. Basically, according to the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia in Article 1 paragraph (3) it is stated that the Indonesian state is a legal state which means that every act of the state and citizens must be based on and based on law. In the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is emphasized that the state has an obligation to educate the life of the Indonesian people. One of the efforts to improve and equalize the quality of education in Indonesia is to implement a zoning system in the process of admitting new students. The provisions for the zoning system are contained in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 14 of 2018. With the enactment of this regulation in Indonesia, it seems that not 100 percent of parents or guardians of students have accepted the regulation. So that it reaped controversy, including the Province of Bali as one of the provinces in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problem is what are the factors that influence the controversy over public attitudes with the application of zoning in new student admissions with the issuance of the Minister of Education and Culture Regulation Number 14 Year 218 of the Province of Bali and how the government has made efforts to overcome the zoning problem in the Province of Bali. This type of research uses empirical legal research methods using primary data and secondary data and tertiary data. The main factor causing the controversy is the high difference between favorite and nonfavorite schools in the province of Bali so far so that the implementation of the zoning policy is rejected by some people. For this reason, the efforts made by the government are to carry out intensive socialization related to the application of zoning that can reach all lines and layers of society which aims to increase public awareness to participate in supporting zoning policies in the process of new student admissions.
KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA TRANSPORTASIONLINE DALAM PELAYANAN JASA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG Desak Made Rai Ningsih
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/89rwc636

Abstract

Transportation is one of the derivative needs in society due to economic, social activities, and so on. In general there are two transportations, namely based on conventional and online. But the problem is that discrimination often occurs against providers of online-based transportation services, especially in transporting passengers, so the issue of legal protection and the legal consequences of discriminating against online transportation service providers is a core problem in this research, namely the use of normative legal research methods using primary legal materials, secondary and tertiary as well as using the legislative approach and conceptual approach. The results of this study that the legal protection of online transportation service providers in Indonesia is regulated in legislation including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which in principle every legal subject must be treated equally before the law, and Law Number 39 Year 1999 which protects that every person is entitled to a job, and legal protection is also contained in Law No. 8 of 1999 which in principle regulates the rights and obligations of business actors. The legal consequence of discrimination is that it can result in criminal and civil law in the form of compensation for imprisonment or fines.
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN UNJUK RASAANARKIS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI I Nyoman Suryana, SH,MH
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/ct3j2x64

Abstract

Differences in principles in the state can affect demonstrations. Article 8 of Law Number 9 of 1998 confirms that the public has the right to participate in a responsible manner to make efforts to convey opinions in public in a safe, orderly and peaceful manner. However, in reality, this regulation is often not obeyed during demonstrations, resulting in anarchy. The problem in the research is regarding the authority of the police in handling anarchic demonstrations and the obstacles and efforts made in handling anarchic demonstrations that have an impact on security stability. This research uses normative legal research supported by empirical legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials. With a statutory approach, a fact approach, and a case approach. The result of the discussion is that the authority of the Bali Regional Police in law enforcement against anarchic demonstrations refers to Law Number 9 of 1998, whose handling is guided by Perkapolri Number Pol:16 of 2006, as well as its Services, Security, and Handling are guided by Perkapolri No. 9 of 2008. The Bali Regional Police constraint in dealing with anarchic demonstrations is internal constraints such as there are members who do not understand the applic ation of the rules and sometimes members cannot control their emotions as well as the delay in information on demonstrations. External obstacles include the person in charge of the demonstrators not seeking permission to protest, the infiltration of demonstrators without the knowledge of the person in charge, and demonstrators being influenced by alcohol. Efforts to handle cases of anarchic demonstrations are preventive measures such as socialization to the community and repressive efforts, namely law enforcement.
MEDIASI PENAL DITINGKAT KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKANRESTORATIF JUSTICE NI Made Rai Sukardi; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/53sedr67

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Justice”.Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dan Faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan restoratif Justice. Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice. Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian. Peroses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah: Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.

Page 15 of 21 | Total Record : 208

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 8 No. 02 (2025): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025) Vol 7, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2023) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 6, No 1 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 2, No 1 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha More Issue