cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
jurnaljuristic@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljuristic@gmail.com
Editorial Address
Jurnal JURISTIC Sekretariat Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27216098     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 12   13   14   15   16 
Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Perilaku Petugas Kesehatan Dalam Membe Rikan Pelayanan Kesehatan Susanti, Woro
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien. Menurut Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang hak kesehatan untuk mengetahui pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Kesehatan tentang pemberian pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif yakni pihak penyelenggara kesehatan memberikan edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika melakukan tindakan medis, resiko serta penanggulangannya dan perlindungan hukum represif yakni dalam hal pasien merasa dirugikan, pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak penyelenggara kesehatan. Ganti rugi akan dibicarakan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ditemukan jalan keluar, pasien berhak menempuh ranah hukum yang diperlukan.
Perlindungan Hukum Pemakaian Alat Perlindungan Diri Apron Untuk Pasien Pada Pemeriksaan Radiologis Panoramik Ermiza, Linda
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5354

Abstract

The patient is a consumer whose rights must be legally protected, especially when it comes to the patient's health while undergoing examination and treatment at the hospital. In some cases the patient is examined by X-ray examination to diagnose a disease, one of which is a panoramic X-ray examination. Panoramic examination is a supporting examination used in dentistry in the form of X-rays. This oral and dental examination aims to see further and clearly describe the teeth and the surrounding soft tissue. Considering the losses caused by radiation exposure, there are many efforts made by the hospital to reduce and minimize exposure to radiation received. One of them is a policy in the use of Personal Protective Equipment in accordance with SOPS made by the government or the company itself. The radiation protection equipment according to PERKA BAPETEN No. 8 of 2011 paragraph 3 letter b, namely: Apron, Gonad Shield, Thyroid Shield, Pb Gloves, Pb Glasses, Pb Glass. This study uses a normative juridical approach regarding the legal protection of patients in the use of apron personal protective equipment during X-rays panoramic examinations with the main data source being secondary data supported by primary data. Primary data was obtained directly through the results of a questionnaire based on the results of a questionnaire checklist of 30 patients who came for treatment at the Oral Surgery Polyclinic at BENDAN Hospital in Pekalongan in the period December 2022 and had brought the results of panoramic examinations from various radiology laboratories whether they wore personal protective equipment before the examination or not.. From the results of the questionnaire on 30 patients who came to the mouth, it was obtained that most of the patients did not wear aprons. Legal protection for patients that underlies the use of apron personal protective equipment for radiological examinations as stipulated in Article 2 of Law no. 36 of 2009, namely Health Development is carried out on the basis of humanity, balance, benefits, protection, respect for rights and obligations, justice, gender and non-discrimination and religious norms.
Pembentukan Pengadilan Khusus Medis Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Sengketa Medis Sistini, Sistini
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4744

Abstract

Dalam pandangan hukum kesehatan, praktik pelayanan medis oleh dokter kepada pasien terkadang berpotensi menimbulkan sengketa yang didasari rasa kuang puas pasien terhadap dokter dalam memberikan pelayanan. Rasa ketidakpuasan akan upaya dokter terkadang menjadikan timbulnya gugatan pasien terhadap dokter yang seringkali menuai dampak negatif bagi kedua pihak. Penyelesaian sengketa medis secara yuridis pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menghendaki upaya penyelesaian secara restorative justice melalui mediasi. Problematika yang timbul terkadang upaya mediasi tidak dapat memuaskan masing-masing pihak karena secara yuridis belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur prosedur tentang mediasi perkara medis yang mempunyai karakteristik tersendiri. Ketidakpuasan upaya dokter terkadang juga menyebabkan timbulnya gugatan pasien terhadap dokter yang ditujukan kepada peradilan umum yang justru juga menimbulkan problematika. Selain belum banyaknya hakim yang betul-betul menguasai tentang medis, peradilan umum juga cenderung menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang terdzolimi. Belum adanya hakim khusus medis dan belum terdapatnya prosedur hukum yang mengatur tentang penanganan sengketa medis menimbulkan kaburnya aspek kepastian dan keadilan hukum bagi dokter dan pasien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan peradilan khusus medis menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di masyarakat. Pembentukan pengadilan medis juga menjadi bentuk dari pengaplikasian bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada law in the books, tetapi kepastian hukum dalam law in the books tersebut harus dapat diaplikasikan dan dijalankan sesuai prinsip dan norma.
Kebijakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi Jenis Solar Pada Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Nanda, Andreas Agusta Frans
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4264

Abstract

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk penegakan hukum tindak pidana penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, metode pendekatan Yuridis Normatif (normative legal research) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut Kebijakan tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar Oleh SPBU tertuang dalam Pasal 51 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2) Kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 51 bahwa seseorang melakukan penimbunan bahan bakar minyak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan apabila seseorang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 55 bahwa seseorang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
Tindak Pidana Pelaku Yang Disebabkan Terhadap Pengaruh Minuman Keras Aprilia, Ivana Elise
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i02.5374

Abstract

Berbicara tentang hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran akibat konsumsi minuman keras yang terjadi selama ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan ini terjadi di masyarakat karena kurangnya kesadaran tentang penggunaan minuman keras secara berlebihan, yang masih belum dihapus secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah apakah hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi minuman keras, dan bagaimana pidananya mempengaruhi tanggung jawab pelaku tindak pidana yang terpengaruh oleh minuman keras. Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini adalah dilakukan dengan menelaah sumber data dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman hukuman bagi pelanggar pidana yang terkena dampak menganggap minuman keras negara dan Tanggung jawab pelaku kejahatan yang menyebabkan pengaruh minuman keras adalah melakukan perbuatannya paya preventif dan represif
Diskresi Kepolisian dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Prabowo, Yogi
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5349

Abstract

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan Negara dalam bertindak menurut penilaian sendiri. Isu Hak Asasi Manusia selalu berhimpitan dengan kekuasaan diskresi Kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis batasan dan pengawasan diskresi Kepolisian dalam ranah subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang sesuai dengan nalar Hak Asasi Kemasyarakatan.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Norma hukum yang merupakan legal substance dari diskresi Kepolisian dikaji mendalam secara simultan dengan perumusan legal structure dan legal culture. Orientasi analisis melalui pendekatan konsep dan Undang-Undang. Penelitian ini menemukan pengawasan dan batasan diskresi Petugas Kepolisian dapat dipastikan dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.Ranah struktur hukumnya meliputi tujuan, prinsip dan tahapan diskresi. Kultur hukum diskresi selalu berimplikasi dengan permasalahan Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap Hak asasi manusia dalam tindakan diskresi petugas Kepolisian berupa Hak Asasi Manusia individu maupun Hak Asasi Kemasyarakatan (komunitas). Keduanya dapat ditelusuri penghormatannya melalui mekanisme pelaporan pasca diskresi.
Peran Hukum Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah Trenada, Tarisa Febby
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i03.5866

Abstract

The objective of this article is to address the issue of protecting children from sexually violent crimes within school environments. While educational institutions are meant to provide a sense of security and comfort akin to that of a family environment, the unfortunate reality is that immoral crimes still occur within school premises. The violation of children's decency is not solely an educational concern but also a matter governed by a country's national laws. Indonesia, being a country that upholds the rule of law, places great emphasis on the protection and prevention of sexual violence against children in schools, as it is crucial in safeguarding their rights. Our research took the form of legal research utilizing a qualitative method with descriptive analysis. Data was gathered through interviews and observations conducted on the relevant issues within the field. The study concluded that discussions or actions related to sexual matters within the school environment can significantly contribute to making schools unsafe for students. Therefore, the existence of provisions regarding criminal acts for perpetrators who engage in sexually inappropriate behavior, as stipulated in current Indonesian regulations, may serve to minimize such incidents from occurring.
Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Zalsabilla, Gita Laksmi
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i03.5858

Abstract

Penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan yang memerlukan perhatian serius. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan tiga alternatif hukum yang dapat digunakan dalam pembagian harta bersama, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Meskipun kepastian hukum dalam hal ini belum sepenuhnya terpenuhi, namun pasal tersebut dianggap adil karena mengembalikan keputusan kepada masing-masing agama yang dianut oleh pasangan suami istri. Bagi individu beragama Islam, pembagian harta bersama akan mengikuti hukum Islam, sedangkan bagi mereka yang memegang teguh adat, pembagian akan mengikuti hukum adat. Jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim akan mempertimbangkan rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian. Kesimpulannya, pembagian harta bersama setelah perceraian memiliki implikasi yang beragam tergantung pada hukum yang dianut oleh pasangan suami istri, namun demikian, upaya untuk mencapai keadilan tetap menjadi tujuan utama dalam penyelesaianya.
Peran Syahbandar dalam Melaksanakan Persetujuan Berlayar terhadap Keselamatan Pelayaran Ivakdalam, Laura Putri Valentine
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i03.5867

Abstract

Syahbandar memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan pelayaran di Indonesia, salah satunya adalah melalui mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pemberian SPB kepada kapal-kapal yang akan berlayar merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kapal tersebut memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran Syahbandar dalam melaksanakan persetujuan berlayar dan dampaknya terhadap keselamatan pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait di bidang pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran Syahbandar sangat krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perbaikan infrastruktur pelabuhan guna mendukung tugas-tugas Syahbandar dalam memastikan kapal berlayar dengan aman dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
Perlindungan Hukum Pasien Gawat Darurat Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Budiyono, Budiyono
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i03.5863

Abstract

In modern times, access to quality healthcare, especially in emergency situations, is crucial. However, the implementation of legal protection for emergency patients in Indonesian hospitals faces several challenges. This study employs a descriptive normative legal research approach to analyze existing regulations and identify implementation obstacles. Through qualitative analysis, it was found that inadequate medical facilities, shortage of competent medical personnel, and poor regulation enforcement hinder optimal healthcare delivery. Strategies such as infrastructure investment, training programs, and regulatory compliance monitoring are proposed to address these challenges. Ensuring equitable distribution of medical resources between urban and rural areas is vital. Improving legal protection for emergency patients requires coordinated efforts from stakeholders and government intervention. Enhancing awareness, training, and enforcement mechanisms is imperative to safeguard patients' rights and improve healthcare quality.

Page 14 of 18 | Total Record : 177

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 03 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 02 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 03 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 01 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 03 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 02 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC More Issue