cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
jurnaljuristic@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljuristic@gmail.com
Editorial Address
Jurnal JURISTIC Sekretariat Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27216098     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 11   12   13   14   15 
Perlindungan Hukum Pada Merek Terdaftar Dalam Menjamin Kepastian Hukum (Study Kasus Hardwood Private Limited Melawan PT. Unilever) Astono, Ari Dwi; Mulyani, Sri
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5366

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti hukum positif yang mengatur perlindungan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar. Penelitian ini didorong oleh masih banyaknya sengketa merek yang terjadi dilihat direktori Mahkamah Agung di tahun 2021 ada sebanyak 74 kasus dan di tahun 2022 ada sebanyak 25 kasus hal ini menunjukkan betapa krusialnya merek terdaftar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah maka data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen. Berdasarkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder maka dapat disajikan dalam uraian kalimat, bentuk uraian peristiwa, atau uraian kasus.Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan hukum atas merek terdaftar adalah Undang-undang No. 20 Tahun 20016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar pada kasus Hardwood Private Limited Melawan PT. Unileveryaitu bahwa merek “Strong” milik Hardwood Private Limited dilindungi selama 10 tahun sampai 9 Juli 2028. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek terdaftar pada kasus Hardwood Private Limited Melawan PT. Unileverbaik pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi memiliki perbedaan pandangan, pendapat, maupun penerapan hukum dalam memutuskan perkara.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Bpom Yang Dijual Online Di Indonesia Azizah, Syariatul
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5346

Abstract

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahka dari wanita sejak dulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya. Kebutuhan dan permintaan masyarakat akan kosmetik dalam menunjang penampilan khususnya bagi  perempuan  berdampak  meningkatnya industry kosmetik baik yang  diproduksi dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Namun tidak semua produk kosmetik yang dijual secara online telah memiliki izin edar dari BPOM. Oleh karena  itu perlindungan konsumen diperlukan  untuk  melindungi  hak - hak  konsumen yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen, atas kosmeti impor yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari penulisan paper ini yaitu untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hokum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar dan mengetahui bentuk pengawasan BPOM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang. Paper ini dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hokum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang  dijual secara online belum efektif diterapkan.
Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Marwiyah, Marwiyah
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5355

Abstract

Pembaharuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi perhatian penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan perekonomian yang berkeadilan. Korupsi merupakan masalah serius yang melanda berbagai sektor di Indonesia, menimbulkan kerugian finansial negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pembaharuan hukum menjadi krusial, baik dalam hal penanganan barang bukti hasil korupsi, penerapan hukuman pidana mati, maupun pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas putusan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, pembaharuan hukum ini mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum fundamental, seperti prinsip presumption of innocence dan non self incrimination. UNCAC 2003 menjadi landasan penting dalam membangun kerjasama internasional dan pengembalian aset hasil korupsi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan memainkan peran penting dalam mengurangi disparitas putusan terkait pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembaharuan hukum menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Perspektif Hukum Terkait Medical Tourism Di Indonesia Puspita, Berliana Adinda Ayu
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4743

Abstract

Globalisasi juga menyebabkan tren baru yaitu medical tourism, yaitu perjalanan seseorang ke luar negeri untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan baik general chcek up,treatment, maupun rehabilitasi, biasanya ini dilakukan oleh pasien dari negara berkembang mencari pelayanan medis ke negara maju untuk mendapatkan kualitas pelayanan berteknologi tinggi.  Perdagangan jasa kesehatan Indonesia dibatasi oleh serangkaian kendala kebutuhan, regulasi, dan infrastruktur sistem kesehatan domestik dan hubungan antarapara pemangku kepentingan utama, terutama para pemangku kepentingan di sektor perdagangan, kesehatan, dan pendidikan. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Medical aesthetic tourism yang tidak memenuhi standar pelayanan medis sering terjadi dalam bisnis layanan kecantikan dan ini menjadi salah satu target yang akan dicapai negara-negara yang dituangkan dalam Sustainable Goals Development (SDGs) tahun 2015-2030 yaitu pada tujuan pembangunan berkelanjutan poin 3 yaitu memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di segala usia kehidupan sehat dan sejahtera secara global. Di Indonesia, perlindungan data rekam medis diatur dalam beberapa peraturan tersendiri diantaranya Peraturan Menteri, undang-undang, dan peraturan lainnya yang tersebar dalam kode etik rekam medis bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Undang-undang tentang rekam medis di Indonesia belum secara tegas mencakup pemindahtanganan data rekam medis, hak retensi, penanggulangan kebocoran data, dan pihak yang berwenang menangani data yaitu pengendali data dan pengolah data. Sebagaimana diatur dalam GDPR, pengontrol data harus memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan penggunaan data dan cara memproses data, sedangkan pemroses data yang bekerja atas nama pengontrol data hanya memiliki kewenangan untuk memproses data, yang biasanya dialihdayakan Pekerjaan.
Tindak Pidana Melakukan Aborsi Oleh Dokter Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi) Laturette, Fransesca
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4263

Abstract

Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa aborsi bisa dilakukan untuk korban perkosaan dengan membuktikan bahwa kehamilan dimaksud sebagai dampak dari tindak pidana perkosaan. Hal demikian dilakukan melalui bantuan keterangan ahli berkaitan dengan hubungan kausalitas antara tindak perkosaan dan kehamilan korban. Penelitian ini tentang Tindak Pidana Melakukan Aborsi Oleh Dokter  Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Cbi) dengan permasalahan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi secara melawan hukum? dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi secara melawan hukum? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah tepat dikarenakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah dipenuhi oleh terdakwa. Unsur-unsur pasal yang terpenuhi dalam pasal yang didakwakan adalah unsur setiap orang; unsur dengan sengaja; unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan; dan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selain itu, majelis hakim hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Secara hukum, apabila seorang pelaku yang berprofesi sebagai dokter yang melakukan tindak pidana melakukan aborsi secara melawan hukum, maka terhadapnya wajib bertanggungjawab. Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Upaya Kepolisian Resor Demak Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I ( Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak ) Ardiyansyah, Rico
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5361

Abstract

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Demak saat ini sangat meningkat dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di wilayah hukum Kota Demak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis.  Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya Kepolisian Resor Demak menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan upaya pre-emtif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (tindakan). Upaya pre-emtif yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat, seminar, ceramah, diskusi, memasang spanduk berisi ajakan menghindari narkoba, maupun melalui media cetak ataupun elektronik. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak melakukan pengawasan dengan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika Golongan I baik secara rutin ataupun yang bersifat operasi mendadak. Upaya Represif (Penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak menindak tegas segala tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika Golongan I, menangkap pelaku kejahatan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap psikotropika, mengungkap jaringan sindikat pengedar, melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus/mendadak (sidak). Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh Polres Demak dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I antara lain : Kendala intern, Kendala yang berasal dari dalam tubuh Polres Demak sendiri yaitu Dana Anggaran, Keahlian Anggota, Sarana dan Prasarana, Modus Operandi Baru. Kendala Ektern, kendala yang berasal darui luar jajaran Polres Demak, berupa: Tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai narkoba menyulitkan penangkapan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri.
Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Atas Dibatalkannya Merek Dagang Franchisor Oleh Pengadilan Susilowati, Ika
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5350

Abstract

Kasus sengketa merek Geprek Bensu yang berakibat pembatalan enam merek dagang milik Ruben dapat berpengaruh pada perjalanan bisnis franchise antara Ruben Onsu sebagai pewaralaba (franchisor) dan para terwaralaba (franchisee). Belum adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum untuk melindungi para pelaku bisnis franchise dari masalah-masalah yang mungkin timbul seperti adanya pembatalan merek. Penelitian ini tentang Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Atas Dibatalkannya Merek Dagang Franchisor Oleh Pengadilan dengan permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi franchise atas dibatalkannya merek dagang franchisor oleh Pengadilan? Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi franchisee atas dibatalkannya merek dagang franchisor oleh pengadilan meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dimasukkannya klausula mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal terjadi pembatalan merek dagang franchisor atas dasar asas kebebasan berkontrak. Adapun perlindungan hukum secara represif diberikan melalui gugatan ganti rugi karena pembatalan merek menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian waralaba berupa syarat “kausa yang halal” sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebabkan perjanjian waralaba menjadi batal demi hukum yang dapat diajukan pembatalan sebagaimana ketentuan Pasal 1328 Jo. 1449 KUH Perdata dan dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia Fakhry, Aidhar
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4748

Abstract

Pentingnya sistem perpajakan sebagai penopang ekonomi menjadi semakin menonjol dalam menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam optimalisasi penerimaan pajak dan pengendalian penghindaran pajak di era globalisasi. Fenomena penghindaran pajak, terutama melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Bentoel dan Google, menjadi isu sentral dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, dengan laporan dari Tax Justice Network memperkirakan kerugian negara mencapai US$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Penghindaran pajak bukan hanya berdampak negatif pada penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi merongrong efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Indonesia dihadapkan pada perluasan praktik penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah ini dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Kajian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk menjelajahi upaya pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan fiskal nasional yang lebih efektif, mengatasi celah-celah dalam kerangka hukum perpajakan, dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu menanggapi serius dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian, menjaga keseimbangan keuangan publik, dan memastikan kontribusi yang adil dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
Aspek Hukum Pada Kewenangan ATLM Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Prasetyani, Eka
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4261

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek hukum pada kewenangan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek hukum ini ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 42, Tahun 2015, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik ATLM. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penulis melakukan pendekatan hukum berdasarkan studi kepustakaan saja. Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangannya selain mengambil spesimen/sampel juga menjaga dan membersihkan laboratorium sedangkan berdasarkan aspek hukum diterangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Pasal 5 ayat 2 sibutkan bahwa STR-ATLM Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Tindak Pidana Di Bidang Paten Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba (PKSLL) Saputro, Christiadi Yanuar
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5367

Abstract

Tindak Pidana di bidang Paten, terdaftar dengan No 723/Pid.Sus/2020/PN SDA, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 161 jo 160 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Narasi hukum dalam persidangan perkara a quo, menyisakan problematika yang berawal dari penafsiran hukum antara Penuntut Umum (PU) dengan Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Mereka  beradu dalil apakah kasus a quo termasuk ranah pidana ataukah perdata. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan bagaimanakah konstruksi yuridis Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Paten pada perkara Nomor 723/ Pid.Sus/2020/PN SDA (kasus Paten Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba). Metode kajian menggunakan yuridis normatif.Sedangkan orientasi analisis melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsep.Data sekunder berupa UU Paten, menjadi bahan utama kajian disertai dengan data lainnya yaitu kepustakaan baik berbasis jurnalistik maupun teori ilmu hukum.Hasil analisis menerangkan bahwa terjadi kelemahan yuridis dalam pasal dakwaan.Hal itu disebabkan oleh kelemahan formulasi yuridis dalam UU Paten. Perumusan delik aduan dalam UU Paten sebagaimana menjadi pasal dakwaan oleh Penuntut Umum berpotensi menjadi kelemahan atau keterbatasan utama surat dakwaan. Terbukti bahwa delik aduan dalam UU Paten menyalahi prinsip kesatuan sistem yang tertuang dalam sistem perumusan kualifikasi delik di sistem induknya yaitu KUHP. Dengan temuan ini maka in abstracto surat dakwaan berpotensi mengalami cacat yuridis karena menjerat terdakwa dengan pasal dakwaan yang lemah secara yuridis (Legal Substance). Lebih jauh lagi terdapat kemungkinan dakwaan batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis materiil.

Page 13 of 18 | Total Record : 177

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 03 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 02 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 03 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 01 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 03 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 02 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC More Issue