cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
jurnaljuristic@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljuristic@gmail.com
Editorial Address
Jurnal JURISTIC Sekretariat Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27216098     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 177 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Dalam Rekam Medis Barus, Reni Kusumawati
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4313

Abstract

Pengertian rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis, 2) Bagaimana kendala dari perlindungan hak pasien pasien sebagai konsumen dalam rekam medis Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Hasil penelitian:1). Perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah adanya regulasi yang mengatur dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, 2). Kendala dalam perlindungan hak pasien sebagai konsumen dalam rekam medis adalah sebagian besar pasien tidak mengetahui bahwa isi rekam medis merupakan hak pasien yang diatur dalam undang-undang dan penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien.
Implementasi Hukum Positif Terhadap Penggunaan Teknologi Kesehatan Online Dalam Era New Normal Di Indonesia Hartanto, Tony
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5365

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait penggunaan teknologi kesehatan online dalam era New Normal di Indonesia. Teknologi kesehatan online telah berkembang pesat di Indonesia sejak pandemi COVID-19, namun regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaannya masih terbatas. Metode dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji suatu kaidah atau norma dalam suatu undang-undang (statue approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada masih belum memadai dalam mengatur penggunaan teknologi kesehatan online, terutama dalam hal privasi dan keamanan data pasien. Selain itu, masih terdapat banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi hukum yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan teknologi kesehatan online, termasuk dalam hal privasi dan keamanan data pasien. Selain itu, perlu juga adanya pendidikan dan pelatihan bagi pengguna teknologi kesehatan online untuk meminimalisir risiko penggunaan yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab.
Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Kasus Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis Nugroho, Noevan Bayu Jati
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5347

Abstract

Kontrak bisnis merupakan landasan yang penting dalam hubungan bisnis modern, namun wanprestasi dapat menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perdata dalam kasus wanprestasi dalam kontrak bisnis, dengan fokus pada bentuk wanprestasi, tanggung jawab hukum perdata yang timbul, dan proses penyelesaiannya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi variasi dalam pendekatan hukum antara negara-negara yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kontrak bisnis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpenuhan pembayaran, keterlambatan pengiriman, atau pelanggaran kewajiban lainnya. Tanggung jawab hukum perdata dapat diwujudkan melalui restitusi, ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi. Proses penyelesaian kasus wanprestasi dapat melibatkan mekanisme seperti mediasi, negosiasi, atau litigasi di pengadilan. Analisis statistik menunjukkan variasi signifikan dalam penerapan tanggung jawab hukum perdata antara negara-negara yang berbeda, serta efektivitas berbagai mekanisme penyelesaian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum perdata dalam kasus wanprestasi dalam kontrak bisnis, dengan implikasi penting bagi praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis global.
PEMERIKSAAN REFRAKSI SUBJEKTIF DENGAN METODE UJI BIKROMATIK DENGAN STATUS REFRAKSI MIOPIA DI OPTIK WAHYU NGALIAN Junaedi, Machbub; Handini, Wahjoe
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.5400

Abstract

Miopia adalah suatu kelainan refraksi dimana sinar-sinar sejajar yang datang dari sebuah benda difokuskan di depan retina pada saat mata dalam keadaan tidak berakomodasi. Ada 3 cara mengidentifikasi yang dapat dilakukan untuk menentukan status refraksi seseorang meliputi anamnesa, menilai pencapaian visus 6/6 tanpa akomodasi dan menggunakan uji bikromatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pemeriksaan subjektif dengan metode uji bikromatik pada penderita miopia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat Cross Sectional yaitu penelitian dengan melakukan observasi langsung terhadap pasien penderita miopia sebagai sampel penelitian, dimana cara pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada tanggal 1-31 Maret 2024  di Optik Wahyu Ngalian. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden. Data yang diperoleh di analisa dengan analisa deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya untuk disimpulkan. Hasil penelitian di Optik Wahyu Ngalian selama rentang waktu Maret, terdapat 161 penderita gangguan penglihatan, sebagian besar berjenis kelamin perempuan 105 orang dan berusia 7-20 tahun 38 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cara pemeriksaan subjektif dalam penelitian ini meliputi tiga cara identifikasi yang dilakukan yaitu, melalui anamnesa, menilai pencapaian visus 6/6 dan menggunakan uji bikromatik. Seorang penderita miopia akan melihat objek dengan warna dasar merah lebih jelas dibandingkan objek dengan warna hijau. Setelah didapatkan visus terbaik lakukan kembali uji bikromatik pada pasien, pastikan pasien melihat objek dengan dasar warna hijau dan merah sudah sama terang. Sehingga tidak adanya over correction atau under correction.
Kembali Ke Masyarakat: Hak Memperoleh Pekerjaan Untuk Mantan Narapidana Terorisme Perspektif Hak Asasi Manusia Ningrum, Kusuma Widya
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dalam kerangka hak asasi manusia. Data yang diperoleh melalui studi ini secara tegas mengungkapkan bahwa masyarakat seringkali tidak memberikan akses penuh kepada mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan pekerjaan, terutama karena pelabelan yang kuat yang melekat pada mereka. Studi ini mengintegrasikan data valid dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan mantan narapidana terorisme, majikan, dan anggota masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa mantan narapidana terorisme menghadapi hambatan serius dalam mencari pekerjaan akibat pelabelan dan stigmatisme. Selain itu, data mengungkapkan bahwa ada tantangan dalam melaksanakan hak memperoleh pekerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terdapat ketidakpastian hukum, kurangnya dukungan reintegrasi, dan persepsi negatif yang menghalangi proses kembali mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif. Hasil penelitian ini mendorong perlunya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan proses rehabilitasi. Kajian ini juga menekankan perlunya merumuskan kebijakan pekerjaan yang lebih inklusif dan adil yang mempertimbangkan hak-hak individu, sambil menjaga keamanan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan dan praktik pekerjaan terkait mantan narapidana terorisme. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan ini dan mencari solusi yang lebih efektif. Studi lanjutan diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih baik untuk mendukung hak memperoleh pekerjaan bagi mantan narapidana terorisme dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Tanggungjawab Asuransi Profesi Dokter Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Bedah Noor, Felasufa; Kusumaningrum, Anggraeni Endah
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4262

Abstract

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum bagi dokter pada kasus malpraktik adalah dengan mediasi, di mana ganti rugi merupakan bagian dari penerapan mediasi tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan secara langsung oleh pihak asuransi. Peran asuransi dapat berpengaruh terhadap profesi dokter yang melakukan malpraktik. Asuransi dapat membantu dokter mengganti kerugian dari biaya-biaya yang mungkin timbul akibat tuduhan malpraktik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab asuransi profesi dokter terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter bedah dan proses pengajuan klaim asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan statuta approach, maupun conceptual approach. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab asuransi profesi dokter bedah yang melakukan malpraktik adalah merupakan kewajiban dalam arti accountability, di mana tanggungjawab ini lahir karena perjanjian antara dokter bedah dan juga pihak asuransi. Pihak asuransi menanggung segala resiko yang timbul akibat tindakan medik dokter yang dilakukan terhadap pasiennya dengan membayar premi yang telah disepakati. Mayoritas pengajuan klaim profesi dokter sama, baik itu dokter umum, maupun dokter bedah. Rata-rata pengajuan klaim harus dimulai adanya kejadian yang menimbulkan kerugian pasien. Selanjutnya jika terjadi tuntutan dari pihak pasien/keluarganya maka Dokter Bedah tersebut wajib lapor perusahaan asuransi. Dokter bedah mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan klaim. Kemudian dalam hal pembelaan, pihak asuransi dapat menunjuk kuasa hukum atau yang ditunjuk oleh Dokter Bedah itu sendiri. Segala biaya yang dikeluarkan termasuk membayar jasa kuasa hukum dan penggantian kerugian pasien/keluarga semua ditanggung oleh pihak asuransi.
Perlindungan Hukum Terhadap Letter D Yang Dipalsukan Dan Telah Diterbitkan Sertifikat Diatas Tanah Milik Orang Lain Wibowo, Slamet
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i2.5360

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah sertifikat ganda dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan dampaknya terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sertifikat ganda dalam sengketa pertanahan mengungkapkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan administrasi pertanahan di Indonesia. Pemegang sertifikat asli menjadi rentan kehilangan hak atas tanah mereka karena klaim dan sertifikat ganda yang diterbitkan oleh pihak lain. Dampaknya adalah ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang menjadi korban tindakan pemalsuan atau penggandaan sertifikat. Selain itu, analisis terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan kelemahan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam kasus sertifikat ganda. Ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang sertifikat awal yang telah menguasai dan memiliki sertifikat tanah secara sah. Revisi terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 direkomendasikan, di mana keberatan yang diajukan selama 5 tahun dapat diabaikan jika terdapat bukti keabsahan yang menunjukkan adanya kesalahan atau cacat administrasi. Dengan demikian, BPN memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan membatalkan salah satu produk hukum yang dikeluarkannya. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah melakukan revisi terhadap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 guna meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah yang terlibat dalam kasus sertifikat ganda. Selain itu, pemilik tanah perlu lebih teliti dalam memperhatikan dan memanfaatkan tanah miliknya agar tidak direbut oleh orang lain yang mengklaim tanah tersebut tanpa memiliki bukti yang valid. Pemerintah kelurahan dan desa juga perlu melakukan pengelolaan data yang lebih baik terkait tanah yang telah disertifikatkan dan memiliki penguasaan, serta menyediakan peta pendaftaran tanah yang akurat untuk memastikan keabsahan kepemilikan.
Etika Dan Legalitas Penelitian Kesehatan Yang Menjadikan Manusia Sebagai Subjek Penelitian Afiyah, Lisa Lamusul
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5351

Abstract

Penelitian dalam bidang kesehatan memberikan dampak yang luas, penelitian pada manusia semakin medesaknya penyempurnaan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan umat manusia, yang bertujuan untuk melengkapi tata cara diagnostik, terapi, pencegahan serta pengetahuan tentang etiologi dan patogenesis suatu penyakit. Permasalahan dalam penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek adalah etika dan legalitas dalam prosesnya. Metode penelitian ini dengan hukum normatif, karena menggunakan data sekunder yang menyangkut peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus memiliki tiga prinsip etik yaitu penghormatan terhadap manusia, kebaikan, dan keadilan. Legalitas terkait manusia sebagai subjek penelitian tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 39 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1179A/Menkes/SK/X/1999 Tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. 2002/SK/ BPOM Tentang Tata Laksana Uji Klinik, UU No. 18200 2 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1334/MENKES/SK/X/2002 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian dan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian harus mengikuti etika maupun legalitasnya. Subyek penelitian kemudian dimaknai bukan hanya sebagai hal yang menunjang keberhasilan penelitian, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral peneliti.
Proses Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Produksi Dan Peredaran Obat OTC Illegal Kunjayanti, Sri Hardhina
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i03.4747

Abstract

Wilayah  Asia Tenggara—yang  di  dalamnya  memuat Indonesia laporan kasus  pemalsuan  obat termasuk dalam skala kecil, yakni hanya sekitar 2 persen dari kasus total. Data  sebaran  wilayah  lokasi tempat ditemukannya obat palsu/illegal paling  banyak berada di  pulau  Jawa.  Persentase  paling  sering  ditemukan berturut-turut  yakni  di  provinsi  DKI  Jakarta, Tangerang, Jawa  Tengah, Jawa  Timur dan Yogjakarta. Produksi obat harus di Produksi di Industri Farmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/PER/2012 Tentang Industri dan pengedarannya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan aturan hukum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010 Tentang Registrasi Obat Tahun 2008. Dapat merugikan konsumen dan harus ada upaya dalam kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Untuk kasus-kasus diatas tanggung jawab hukum untuk tersangka yang memproduksi adalah Pada kasus 1 dan 2 dikenakan pasal berlapis karena terdakwa sama-sama telah melakukan dua kesalahan didalam satu kasus sanksi pidana berupa UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Jo Pasal 197. Saran yang bisa dilakukan adalah perlu adanya kerja sama antara kepolisian dan BPOM tetap turun lapangan tiap 3-6 bulan sekali dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait produksi dan pengedaran obat illegal sehingga aturan-aturan hukum mengenai kasus ini dapat di implementasikan dengan baik serta kasus-kasus ini tidak kembali, Masyarakat seharusnya melaporkan setiap melihat atau menerima kasus-kasus serupa agar implementasi dari perlindungan hukum konsumen dapat berjalan dengan baik, yang terakhir adalah upaya-upaya diatas sebaiknya dijalankan dengan baik.
Implementasi Permenkes RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang SPM Pada Rawat Jalan RSUD M.Zein Sari, Putri Fitriana; Suherman, Hendra; Ramadhani, Deaf Wahyuni
Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v4i02.4242

Abstract

Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan Rumah Sakit harus mengupayakan peningkatan mutu. Indikator SPM rawat jalan Rumah Sakit berfokus pada aspek pelayanan yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit. Waktu tunggu pasien di Instalasi rawat jalan adalah salah satu  Indikator SPM . Indikator ini mengukur waktu tunggu pasien sejak mendaftar hingga mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Biasanya diukur dalam jumlah menit atau jam. Jumlah kunjungan pasien yang terus meningkat menyebabkan panjangnya antrian di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sehingga waktu tunggu semakin lama dan berpotensi menurunkan kepuasan pasien.  Pelayanan kesehatan merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik. Jenis penelitian ini  merupakan penelitian yuridis sosiologis (socio legal approach). Penelitian ini untuk melihat kesesuaian antara law in book and law in action, yaitu antara peraturan yang mengatur tentang Implementasi Permenkes Nomor 129 Tahun 2008  tentang SPM Pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah  Dr. M. Zein Painan, melalui keadaan yang terjadi di lapangan, sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas dan management Rumah Sakit dan  teknik pengumpulan data di lapangan baik secara: a. Study Dokumen b. Wawancara c. Observasi (pengamatan) 4. Pengolahan Data dan Analisis data. Kesimpulan penelitian ini yaitu rerata waktu tunggu pelayanan pasien di rawat jalan RSUD Dr. M. Zein Painan masih diatas 60 menit dan tingkat kepuasan masih dalam kategori cukup puas.

Page 12 of 18 | Total Record : 177

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 03 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 02 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 03 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 01 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 03 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 02 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC More Issue