Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Articles
188 Documents
<![CDATA[HAK UNTUK BEBAS DARI STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PARA PASIEN, PDP,ODP DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Putu Cika May Sukma Wijaya]]>;
<![CDATA[Dhea Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap kesehatan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 haruslah proporsional, serta tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataanya penanganan virus Covid-19 justru menimbulkan banyak dampak negatif yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19 yaitu, Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Pandemi Covid-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, terutama kepada para pasien positif Covid- 19 , PDP dan ODP, serta para tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai carrier virus karena dianggap dapat menyebarkan virus Covid-19, inilah yang membuat penerima stigma menerima perlakuan diskiriminatif dari kelompok mayoritas. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya, tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya, hingga penolakan pemakaman jenazah para korban positif Covid- 19. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam demokrasi.]]>
<![CDATA[OPRASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO TERKAIT KASUS KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER ]]>
<![CDATA[Wayan Rudi Pranata]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kasus korupsi dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut Oprasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Edy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan- peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[PERJALANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN KASUS YANG MUNCUL DIBALIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Kadek Vrischika Sani Purnama]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hanya butuh waktu 38 hari untuk COVID-19 menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia, yaitu pada 9 April 2020. Provinsi terakhir yang mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya. Tak sedikit kasus yang bermunculan saat masa pandemic ini, khususnya korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi, maka tentu hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia. Perspektif Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 dalam perspektif Hukum dan HAM dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Luh Yossi Shuartini Milenia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi.Melaluifakta-faktaini,tulisaninimencobauntukmenggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Luh Yossi Shuartini Milenia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi.Melaluifakta-faktaini,tulisaninimencobauntukmenggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR LEMBAGA BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS : PUTUSAN PN SINGARAJA NOMOR 80/PID.SUS/2017/PN SGR) ]]>
<![CDATA[I Kadek Sukadana Putra]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Putu Nia Priyantini]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya- bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Ni Desak Kadek Arianti]]>;
<![CDATA[Wahyu Wiangga Dipa]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang diakibatkan dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan- penemuan baru. Adanya perubahan maupun temuan- temuan baru tersebut maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsiuntukmenyelesaikansengketayang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas dalam melindungi hak konsumen selain itu juga mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan Industri. HaKI pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENINDAKLANJUTI KULINER EXTRIM BERUPA SATWA LIAR DI MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Gede Ari Sastrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masa Pandemi covid 19 merupakan dampak yang sangat luar biasa di dunia mengingat, dampak yang dirugikan bagi sector-sektor sangatlah memperhatinkan, melalui hukum perlindungan konsumen bahwa terdapat kuliner ekstrim berupa satwa liar. Dalam konteks UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengosumsi makanan tersebut, selanjutnyamengenaipasal21ayat2UUNo5Tahun1990tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini justru melarang untuk melakukan aktifitas seperti pemburuan, maka pemburuan tersebut dapat dikaitkan sebagai produksi/penjual sedangkan konsumen/ pembeli. Metode yang dilakukan dalam meneliti kasus ini adalah metode normative. Hasil yang diperoleh dalam kasus ini bahwa produksi dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 UU No 5 Tahun 1990, dan penulis berharap agar makanan makanan ekstrim tersebut dapat ditanggulangi secara hukum mengingat poentingnya ekosistem pada mahkluk hidup tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Kadek Sukadana Putra]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Putu Nia Priyantini]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Geguritan adalah bentuk kesusastraan Bali Tradisional yang dapat digolongkan ke dalam bentuk puisi. Namun apabila ditinjau dari segi isinya geguritan merupakan salah satu karya sastra yang tergolong prosa, sehingga geguritan dapat dikategorikan ke dalam puisi naratif. Geguritan adalah puisi naratif yang tidak bisa dikaji hanya dengan menggunakan teori puisi modern saja, namun dikaji berdasarkan unsur-unsur yang khas. Geguritan dibentuk oleh pupuh-pupuh dan pupuh tersebut diikat oleh beberapa syarat. Proses penciptaan geguritan tidak hanya pada masa lampau tetapi penciptaan geguritan sampai saat ini masih tetap hidup dan berkelanjutan dengan berbagai tema seperti kepahlawanan, percintaan, politik, sosial. Selain itu mengandung berbagai lukisan kebudayaan, buah pikiran, budi pekerti, nasihat, hiburan dan termasuk kehidupan beragama. Geguritan juga mengandung nilai- nilai yang banyak dijadikan pedoman oleh orang-orang sebagai tuntunan moral. Geguritan Bali hak ciptanya dipegang oleh Negara dalam ketentuan dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, perlindungan karya cipta Geguritan Bali Hak Cipta belum dapat dilindungi secara ekspresi budaya tradisional dengan utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karater antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekpresi Budaya Tradisional. Sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengajukan gugatan atas kewenangannya terkait dengan perbanyakan Geguritan Bali tanpa izin untuk kebutuhan komersial.]]>
<![CDATA[PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS VII DI MTS AL- KHAIRIYAH TEGALINGGAH ]]>
<![CDATA[Moh. Febriyandy]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>;
<![CDATA[Sukadi Sukadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine 1) the process of inculcating character values through Civics subjects in grade VII A MTs Al-Khairiyah Tegalinggah, 2) Obstacles in inculcating character values through Civics subjects, and 3) Efforts made to overcome these barriers. The purpose of this study was to describe the process of inculcating character values through Civics subjects in class VII A MTs Al-Khairiyah Tegalinggah. The location of this research is in class VII A of MTs Al-khairiyah Tegalinggah. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative with the following steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that 1) the process of inculcating character values through Civics subjects went quite well using the following approaches: Cultivating values by example, strengthening fanism. Like the teacher always comes on time, speaks well, and is neatly dressed, occasionally gives praise, and gives reprimands; The cognitive moral approach is carried out by conducting group discussions on moral dilemmas, such as discussing ways to express opinions freely and responsibly; Value clarification approach by means of simulation such as simulating deliberation; Approach to learning to do (action) by way of appeal and habituation.]]>
