cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali Utara
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 26599639     EISSN : 26849046     DOI : https://doi.org/10.23887
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 188 Documents
 7   8   9   10   11 
PERGESERAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Iskatrinah Iskatrinah
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.137

Abstract

One of the characteristics of State Administrative Law, among others, states that the field of state administrative law is difficult to codify because its arrangements are scattered in various institutions / institutions / government agencies. However, difficult does not mean it can not be done. The promulgation of Law 30 of 2014 concerning Government Administration proves that there has been a codification of the law governing the practice of government administration, therefore it is expected to be able to reinforce the existence of the State Administrative Court in administrative law enforcement. Through this paper, the author tries to explain the authority of the State Administrative Court after the Government Administration Act. This research uses the Normative Juridical Approach method, by tracing, examining the object of research through its legal principles, through its laws and legal history, which is used to find out the rationale, background of the legislation that is the object of research, namely the Law 30 of 2014 concerning Government Administration. So at the end of this study it can be concluded that the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Government Administration has increasingly complemented and strengthened the role of the State Administrative Court in the order of administrative law in Indonesia, and as a legal political basis for law enforcement in state administration
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BALUK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2019 Putu Lesta Pradika; Dewa Bagus Sanjaya; I Wayan Kertih
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Baluk, (2) tingkat partisipasi masyarakat Desa Baluk dalam pemilihan Kepala Desa, (3) factor-faktor apa saja yang mengpengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Desa Baluk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawan cara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Proses Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Baluk dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan telah berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. (2) tingkat partisipasi masyarakat Desa Baluk sangatlah rendah dimana dalam hasil penelitian peneliti menemukan bahwa ketidak tahuan adanya informasi tentang rekam jejak masing-masing calon dan banyaknya msayarakat yang merantau. (3) factor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi rendah dapat penulis simpulkan bahwa ada 3 faktor yang dimana dari Usia, Pekerjaan, Pendidikan dan kurangnya sosialisasi baik secara media sosial tentang calon kepala desa.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN SIKAP SOSIAL DALAM MATA PELAJARAN PPKn PADA SISWA KELAS VIIIB DI SMP NEGERI 5 SINGARAJA Ida Ayu Putu Yuni Pramita Dewi; I Made Yudana; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui hasil belajar PPKn setelah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Singaraja, 2) Untuk mengetahui sikap sosial siswa setelah penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 5 Singaraja, 3) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar dan sikap sosial siswa di kelas VIII B SMP Negeri 5 Singaraja. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB di SMP Negeri 5 Singaraja dengan jumlah siswa 32 orang. Prosedur kerja tindakan dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus dibagi menjadi empat tahap kegiatan yaitu : perencanaan, tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan tes hasil belajar siswa. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan hasil belajar PPKn pada siswa kelas VIIIB SMP Negeri 5 Singaraja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan skor rata-rata hasil belajar PPKn pada siklus I sebesar 70,75% dengan presentase ketuntasan belajar siswa 59,375% sedangkan skor rata-rata hasil belajar PPKn pada siklus II sebesar 79,375% dengan presentase ketuntasan belajar siswa 100%. Dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan hasil belajar PPKn pada siswa dan dari hasil observasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan sikap sosial pada siswa kelas VIIIB SMP Negeri 5 Singaraja
UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI KEGIATAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA I Gusti Ayu Ngurah Trisna Widya N; I Wayan Lasmawan; I Nengah Suastika
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiupaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS) di SMP Negeri 6 Singaraja. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan turun langsung kelapangan. Dalam penelitian ini penentuan subyek dan obyek penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, merupakan pengambilan data dengan beberapa pertimbangan agar data tersebut nantinya lebih mewakili semua. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengecekan keabsahan data diperoleh melalui triangulasi data, triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Nilai-nilai karakter yang diterapkan melalui kegiatan OSIS yang didalamnya hampir menerapkan ke-18 nilai-nilai karakter kepada siswa ataupun seluruh warga sekolah sesuai dengan porsinya masing-masing. (2) Salah satu upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan OSIS dengan mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dirancang oleh OSIS, karena didalam kegiatan tersebut dapat membentuk karakter siswa diantaranya dengan ikut serta dalam LKDS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa), selain itu kegiatan OSIS lainnya yang dapat membentuk karakter siswa dengan mengadakan razia disetiap hari sabtu mampu meningkatkan kedisiplinan seluruh siswa di sekolah. (3) Adapun kendala-kendala dalam upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan OSIS diantaranya kurang percaya dirinya anggota OSIS ataupun pengurus OSIS dalam melaksanakan kegiatan ataupun mengikuti kegiatan, susahnya mengatur jam antara bermain, belajar, dan berorganisasi, hal ini terjadi dikarenakan latar belakang dan ekonomi siswa yang berbeda-beda. .
MODEL PEMBELAJARAN DEBAT DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI BERPIKIR KRITIS PADA PELAJARAN PPKn SISWA KELAS VIIIa DI SMP NEGERI 6 SINGARAJA I Nyoman Gelgel Anom Sarwa Adi Widagda; I Nengah Suastika; I Wayan Lasmawan
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran Debat siswa kelas VIIIa di SMP Negeri 6 Singaraja.Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIa SMP Negeri 6 Singaraja yang berjumlah 32 siswa. Pengumpulan data kemampuan berpikir kritis siswa dengan model debat menggunakan metode tes dan non tes. Tes dilakukan pada akhir pembelajaran (tes evaluasi) dan setiap akhir siklus. Metode non tes berupa observasi dilakukan untuk menilai kemampuan berpikir kritis ranah psikomotorik (kegiatan diskusi debat kelompok). Metode non tes dengan menggunakan kuisioner untuk menilai respon siswa terhadap model pembelajaran Debat dalam meningkatkan kompetensi berpikir kritis pada pelajaran PPKn Data kemampuan berpikir kritis siswa dan data hasil belajar siswa yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatifHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model Pembelajaran Debat dalam Meningkatkan Kompetensi Berpikir Kritis pada pelajaran PPKn siswa kelas VIIIa semester II di SMP Negeri 6 Singaraja. Dapat dilihat dari keaktifan siswa pada saat diskusi debat di kelas. kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat melalui analisis kualitatif dengan membandingkan rata-rata nilai berpikir kritis siswa setelah siklus 1 dan siklus 2. Rata-rata nilai berpikir kritis siswa mengalami peningkatan dari 72.9 pada siklus 1 dan 80 pada siklus 2. Jadi nilai rata-rata berpikir kritis siswa mengalami peningkatan sebesar 5 point.
PENANAMAN NILAI-NILAI KETERAMPILAN DEMOKRASI SISWA DI SMP NEGERI 3 NUSA PENIDA I Wayan Indra Wirawan; I Wayan Kertih; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui proses penanaman Nilai - Nilai Keterampilan Demokrasi Siswa di SMP Negeri 3 Nusa Penida, dan (2) Mengetahui dan mengalisa Upaya-Upaya menanamkan Nilai-Nilai Keterampilan Demokrasi Siswa di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Data yang diperoleh dari penelitian ini data studi kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, Kelompok, institusi atau masyarakat. kualitatif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Budaya Demokrasi sudah dilaksanakannya nilai-nilai demokrasi dan sudah diterapkannya unsur-unsur budaya demokrasi. Nilai-nilai demokrasi terlihat dalam penggunaan buku sumber yang beragam, pendidik yang demokratis dan adanya sarana penunjang. Sedangkan, penerapan unsur-unsur budaya demokrasi terlihat dalam kebebasan peserta didik memilih ekstrakurikuler, peserta didik yang memiliki kedudukan yang sama dan diadakannya family gathering, pengajian, dan seterusnya. (2) Upaya Sekolah dalam Pelaksanaan budaya demokrasi Demokrasi di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 3 Nusa Penida dalam pelaksanaan budaya demokrasi meliputi perencanaan sekolah dalam pelaksanaan budaya demokrasi dan program sekolah untuk pelaksanaan budaya demokrasi.
KORELASI ANTARA DISIPLIN SISWA DALAM MEMATUHI TATA TERTIB SEKOLAH DENGAN HASIL BELAJAR PPKN DI MTS AT- TAUFIQ SINGARAJA M. Yunda Dewi; Sukadi Sukadi; I Gusti Ketut Arya Sunu
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah dengan hasil belajar PPKn di MTs At-Taufiq Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode studi korelasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa yang ada di MTs At-Taufiq Singaraja yang terdiri dari 53 siswa, 17 siswa dari kelas VII, 18 siswa kelas VIII, dan 18 siswa kelas IX. Sedangkan, sampel dari penelitian ini adalah siswa yang disiplin dalam mematuhi tata tertib sekolah di MTs At-Taufiq Singaraja yang diambil secara acak. Peneliti menggunakan kuesioner (angket) dan nilai rapot dalam mencari data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah dengan hasil belajar PPKn di MTs At-Taufiq Singaraja.
MODEL KONSULTASI DIGITAL DALAM MEMBANTU TIM PENGAWAL, PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) GUNA MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, KOMUNIKATIF, DAN AKUNTABEL Moch. Marsa Taufiqurrohman
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam layanan konsultasi Pemerintah Daerah, BUMD, maupun perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan masih belum terlaksana secara profesional, komunikatif, dan akuntabel. Keberadaan TP4D dalam praktiknya justru menggunakan celah konsultasi untuk melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, karya tulis ilmiah ini menggagas suatu strategi model layanan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis-kualitatif, artikel ini hendak memberikan gagasan mengenai model layanan konsultasi digital ini akan menunjang upaya pencegahan KKN di dalam internal TP4D maupun objek pengamanan dan pengawalan TP4D itu sendiri. Model konsultasi digital ini akan terdiri dari dua kategori. Pertama, berupa pendapat hukum yang bersifat kasuistik. Kedua, berupa pendampingan hukum yang bersifat berkelanjutan. Pendapat hukum di sini berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D secara online sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan negara atau pemerintah. Pendampingan hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh TP4D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon. Setelah itu akan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat Hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, titik fokus dalam model konsultasi digital ini adalah bagaimana pengawasan dan evaluasi berkala tetap terus dilakukan. Untuk mengukur seberapa jauh pengawalan dan pengamanan memberi manfaat optimal dalam upaya pencegahan korupsi.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA Julianto Julianto; Rina Shahriyani Shahrullah; Rahmi Ayunda; Robert Garry Hawidi
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.
PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA Supadmi Wirayatni; Putri Andini; Tantimin Tantimin; Vera Ayu Riandini
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan kekerasan terhadap perempuan cukup sering terjadi di masyarakat kita, terutama terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas tersebut sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, seperti inses. Inses adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, wawancara dan juga penyebaran kuisioner online kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran kuisioner secara online bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Batam terkait kasus kekerasan seksual incest yang pernah terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam. Setiap orang, tanpa memandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dilanggar. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban inses membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasannya. Mereka cenderung hanya bisa menerima atau menuruti apa yang dilakukan pada mereka karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, para pelaku inses harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, agar korban mendapatkan keadilan yang layak.

Page 9 of 19 | Total Record : 188

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2023): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2022): April, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober Vol 3 No 1 (2021): April Vol 2 No 2 (2020): Oktober Vol. 2 No. 2 (2020): Oktober Vol 2 No 1 (2020): April Vol. 2 No. 1 (2020): April Vol 1 No 2 (2019): Oktober Vol 1 No 1 (2019): April Vol. 1 No. 1 (2019): April More Issue