Articles
592 Documents
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERKARA NO.124/PID.B/2019/PN.SGR) ]]>
<![CDATA[Laksmi C.D.M., I Gusti Ayu Devi]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28834
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr, serta (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang mana ketiga unsur dalam Pasal 338 KUHP tersebut telah dengan jelas diuraikan dan dijelaskan oleh Majelis Hakim, (2) pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, surat dakwaan, dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menghasilkan kesepakatan yang bulat untuk menjatuhkan 14 (empat belas) tahun penjara kepada terdakwa.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN DALAM SENGKETA BERSENJATA DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Era Daniati, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Gede Sudika Mangku, Dewa]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32874
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Di Lihat Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (2) Sanksi Atau Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Terhadap Negara Pengguna Jasa Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsepsual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Status hukum tentara bayaran diakui secara sah keberadaannya sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perangâ€, (2) Sanksi yang bisa diterapkan dalam pelanggaran hukum tentara bayaran yaitu, Complaint, Reprisal, Pembayaran Ganti Rugi atau Kompensasi.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN) ]]>
<![CDATA[Sukaniasa, Komang]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu Rai]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38035
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman dan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Pemerintah Indonesia terhadap kasus penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh Diplomat RI di Jerman dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, 2) selanjutnya Ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia merupakan Penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.]]>
<![CDATA[PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 8 HURUF F UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN RUMAH SUBSIDI DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN) ]]>
<![CDATA[Oka Sedana Yasa, I Gst Made]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, I Ketut]]>;
<![CDATA[Ardhya, Si Ngurah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38084
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peran YLPK Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan, serta (2) implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah kabupaten tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di YLPK Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik NonProbability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran YLPK bertugas memperjuangkan hak – hak konsumen yang dirugikan sampai ada proses ganti rugi dan jika tidak berhasil barulah akan diselesaikan dengan cara litigasi yaitu pendampingan terhadap konsumen. (2) Implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan di wilayah kabupaten tabanan belum efektif, hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum maksimal melakukan kewajibannya dalam hal sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kondisi yang demikian mempengaruhi budaya hukum masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dimana pemahaman mereka tentang ketentuan yang berlaku masih sangat minim yang berimplikasi adanya pelanggaran dan kerugian.]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR DALAM MENANGANI MASALAH PHK MELALUI PELAKSANAAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEDIASI ]]>
<![CDATA[Putri Nursanti, Yunita]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38170
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembinaan hubungan industrial dan mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk menangani masalah pemutusan hubungan kerja dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data primer meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar serta studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama mekanisme pelaksanaan pembinaan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar meliputi maping perusahaan, konfirmasi perusahaan, mengisi profil kondisi hubungan industrial perusahaan, pembinaan hubungan industrial yang berupa konsultasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Untuk mediasi, mekanisme pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra perundingan, tahap perundingan mediasi dan tahap pasca perundingan. Kedua terdapat beberapa hambatan yang dialami ketika dalam melakukan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan mediasi yaitu berupa masih terjadi kekosongan hukum dalam kegiatan pembinaan hubungan industrial, terbatasnya anggaran perjalanan dinas, belum disosialisakan secara utuh tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan belum tersedianya mediator di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.]]>
<![CDATA[PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Andreano Preayogi, Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38162
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media masa terhadap pelaku tindak pidana serta (2) mengkaji dan menganalisis akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan (1) perundang-undangan, (2) pendekatan perbandingan, (3) pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) Perlunya pengetahuan terkait asas praduga tak bersalah yang selama ini dianut KUHAP yaitu “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, (2) akibat hukum dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yakni diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta, Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati kode etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers), kode etik jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Fitriana, Ayu Tiara Ananta]]>;
<![CDATA[Yuliartini, Ni Putu Rai]]>;
<![CDATA[Mangku, Dewa Gede Sudika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43087
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana prostitusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar tempatnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK adalah adanya faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor lingkungan/sosial, faktor moral/akhlak, faktor kemalasan, faktor yuridis, dan faktor pendukung. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi yang terjadi di Kota Denpasar yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana melakukan proses tahap peradilan serta kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi) dan Upaya Non Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Peiru, Hana Renata Tan]]>;
<![CDATA[Alhakim, Abdurrakhman]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43742
<![CDATA[Perkembangan Teknologi dan Informasi di era globalisasi menyebabkan terjadinya suatu pergerakan di dunia yang tidak dapat dihentikan. Dampak dari pergerakan globalisasi menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Faktor pemicunya adalah kemiskinan, kurangya pendidikan, dan kurangnya kesadaran oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus perdagangan orang. Kejahatan human trafficking tidak dapat dipandang sebelah mata karena telah memakan banyak korban. Untuk itu peraturan perundang – undangan sangat diperlukan dalam memberikan sanksi dan perlindungan kepada korban perdagangan orang terutama kelompok yang dianggap rentan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif melalui data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan guna untuk memperoleh hasil yang ingin di teliti.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Pratama, I Gusti Bagus Andre Yudha]]>;
<![CDATA[Hartono, Made Sugi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43081
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah kota Denpasar, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur yang dilakukan di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polresta Denpasar. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan obyeknya dengan purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika, serta (2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Denpasar beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM TERKAIT SEJARAH DAN ILMU DASAR BAGI MAHASISWA HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Seniasti, Komang Martha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43200
<![CDATA[Pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah atau Jas Merah. Menjadi seoang mahasiswa tentu saja memiliki peran yang lebih penting untuk terus mengenang dan mempelajari sejarah yang ada di negara kita. Menjadi mahasiswa program studi ilmu hukum adalah impian banyak anak muda karena kajiannya yang luas, dapat turun langsung ke lapangan, dan nantinya bisa mengabdikan diri untuk negara kita. Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari baik buruk perilaku dalam bermasyarakat, hukum bersifat memaksa dan memberikan saksi tegas kepada siapa saja yang melanggar. Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Hukum tentu saja mereka harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah , perkembangan hukum, serta sistem hukum di Indonesia, melalui mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum mendapatkan pemahaman terkait pengertian-pengertian dasar berbagai istilah dalam ilmu hukum yang bersifat umum, yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa tertentu. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berstatus sebagai mata kuliah dasar yang menunjukkan jalan kearah cabang-cabang Ilmu Hukum yang lebih terperinci dan mempunyai nilai guna/praktis. Dengan demikian, Pengantar Hukum Indonesia (PIH) memberikan pengetahuan dalam garis besar mengenai hukum pada umumnya kepada mahasiswa semester 1 atau kepada setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum. ]]>
