Articles
592 Documents
<![CDATA[KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA ]]>
<![CDATA[Faiz, Muhammad]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41985
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selama ini dalam pelaksanaannya sudah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang masih ditemukan beberapa kendala yang dapat digolongkan menjadi beberapa faktor. Faktor penegak hukum atau aparatur yang mana bagian penagihan kekurangan jurusita. Faktor kedua yaitu Sarana atau fasilitas, terbatasnya anggaran yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan proses penyitaan. Faktor ketiga yaitu faktor masyarakat atau wajib pajak.]]>
<![CDATA[ANEKSASI AFGHANISTAN TERHADAP TALIBAN TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Putra, Kadek Surya Alit Dharma]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43104
<![CDATA[Taliban adalah satu dari dua entitas politik yang sama-sama mengklaim sebagai pemerintah yang sah atas Afganistan di samping pihak Republik. Taliban telah menguasai sepuluh wilayah Afganistan dalam kurun waktu enam hari. Kota-kota utama seperti Kandahar, Herat dan Jalalabad telah jatuh ke tangan Taliban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk jelaskan alasan taliban merebut wilayah ibu kota afghanistan pada tahun 2021. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian eksplanatif dengan sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, website dan berita valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional dan Aneksasi (perspektif hukum internasional). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan suatu wilayah oleh taliban ke afghanistan adalah menguatkan keraguan atas perubahan sikap Taliban untuk mau berkompromi berbagi kekuasaan secara damai dengan menggunakan mekanisme demokrasi, yang tidak pernah mereka dukung selama ini. Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al Qaeda Osama Bin Laden yang juga dituduh Washington mendalangi serangan terhadap menara kembar WTC, New York pada tanggal 11 September 2001 bekerja sama dengan kubu Aliansi Utara.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO TERKAIT KLAUSULA FORCE MAJEURE DI KOTA BEKASI ]]>
<![CDATA[Vernando, Ocnineteen Louisito]]>;
<![CDATA[Dantes, Komang Febrinayanti]]>;
<![CDATA[Setianto, Muhamad Jodi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43088
<![CDATA[Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan peran Notaris dalam membuat perjanjian sewa menyewa ruko terkait klausula force majeure di kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat adanya permasalahan yang terjadi dilapangan antara penyewa dan pemilik ruko seperti adanya perselisihan paham terkait situasi force majeure. Lokasi penelitian dilakasanakan di kantor Notaris dan beberapa ruko di Kota Bekasi. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Data dikumpulkan dianalis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Notaris dalam menentukan klausula terbilang optimal. Juga dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa ruko terkait klausula force majeure di Kota Bekasi terbilang efektiv apabila dilakukan menggunakan jasa notaris dan tidak efektiv jika hanya dibawah tangan saja. Namun masih banyak juga masyarakat yang menghiraukan akta otentik dari Notaris sehingga memilih untuk melakukan perjajian dibawah tangan saja, sehingga mengakibatkan masalah dikemudian hari. Kemudian klausula force majeure merupakan suatu klausula yang baku dan penting yang harus ada dalam suatu isi dari perjanjian sewa menyewaruko.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DATA DIRI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE: KAJIAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Afnesia, Utari]]>;
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43743
<![CDATA[Peminjaman online merupakan suatu hal yang kerap dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, sehingga peminjaman online begitu berkembang pesat dalam teknologi finansial. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, peminjaman online disalah gunakan terpaut evidensi pribadi peminjaman online. Kesalahan tersebut dilakukan dengan menggunakan evidensi informasi pribadi nasabah dan menyebarluaskan tanpa seizin konsumen. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu mengakibatkan gangguan hak privasi peminajaman terhadap konsumen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk megkaji dari perspektif perlindungan konsumen di Indonesia. Dimana dalam peraturan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan bahwasanya konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang keamanan data dan/atau informasi konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUARSA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KOTA SINGARAJA KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[Putra, G. Aditya Nugraha]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Adnyani, Ni Ketut Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43082
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kemasan kadaluarsa di Kota Singaraja serta bagaimana bentuk upaya perlindungan konsumen dan penanganan terhadap peredaran makanan kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan yang didapat oleh konsumen di Kabupaten Buleleng yang merasa dirugikan belum mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terahadap konsumen hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat hukum terkait perlindungan konsumen. Upaya perlindungan dan penanganan terkait dengan perlindungan konsumen dikabupaten Buleleng telah dilakukan berbagai upaya oleh dinas koperasi dan perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap pengusaha modern dan tradisional terkait dengan kelayakan, kadaluarsa prodak yang diperjual belikan, kemudian peran penting dari Loka POM kabupaten Buleleng yang sudah melakukan berbagai upaya baik ikut serta melakukan pengawasan baik secara langsung dan digital, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh ijin usaha.]]>
<![CDATA[MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Esti]]>;
<![CDATA[Hartiwiningsih, Hartiwiningsih]]>;
<![CDATA[Ginting, R.]]>;
<![CDATA[Subekti, Subekti]]>;
<![CDATA[Diana Lukitasari, Diana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43737
<![CDATA[Negara Indonesia merupakan negara demokrasi ditandai dengan banyaknya partai politik yang memegang peran penting didalamnya yang artinya proses rekruitmen pejabat publik melibatkan partai politik, dapat dimaknai partai politik merupakan satu-satunya sarana mencapai kekuasaan sehingga Tindak pidana korupsi berkorelasi langsung dengan kedudukan partai politik, politisi dan birokrasi. Penegakan hukum terkait pertanggungjawaban pidana maupun administratif partai politik belum diatur dalam Undang-Undang Nasional, sehingga selama ini yang diperkarakan hanya oknum partai politiknya saja, dilain sisi dapat kita ketahui bersama bahwa partai politik dapat dikatakan ikut menikmati hasil korupsi anggota partainya untuk mendanai kegiatan partai. Artikel ini akan membahas mengenai konstruksi ideal model pertanggungjawaban pidana yang efektif dan efisien terhadap partai politik sebagai badan hukum yang terbukti terlibat korupsi, dan pengaturan korupsi partai politik di masa mendatang dalam Hukum Pidana Nasional.]]>
<![CDATA[KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KUMUH ]]>
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>;
<![CDATA[Hermawan, Sapto]]>;
<![CDATA[Nugroho, Asianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.41984
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsolidasi tanah perkotaan dalam rangka penyediaan tanah untuk penataan perumahan dan pemukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah metode metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama Konsolidasi tanah perkotaan untuk pembangunan perumahan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 dengan cara pelaksanaan konsolidasi tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman, juga dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun yang meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah Kedua konsolidasi tanah bagi penyediaan tanah sebagai kebijakan pembangunan terhadap penataan perumahan di Perkotaan bisa dilakukan dengan melalui penerapan konsep konsolidasi tanah vertikal dan bank tanah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN NORMA AGAMA, KESUSILAAN, DAN KESOPANAN DENGAN NORMA HUKUM PADA TATA MASYARAKAT PANCASILA. ]]>
<![CDATA[Drastawan, I Nengah Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43189
<![CDATA[Pada artikel ilmiah ini penulis menguraikan mengenai kedudukan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum pada tata masyarakat pancasila. Dimana Pancasila sebagai ideologi nasional dalam mengilhami persatuan nasional dan integrasi sosial. Artinya, Pancasila tidak lagi dipandang sesuai dengan tuntutan integrasi sosial dan ketahanan nasional. Pancasila tidak hanya untuk menyelenggarakan interaksi nasional dan sosial, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus menjadi inspirasi bagi norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma-norma tertentu yakni norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma yang melayani kepentingan tertentu yang pada gilirannya membuat banyak orang secara tidak tepat mengaitkan mispersepsi tersebut dengan Pancasila. Oleh karena itu segala aspek kegiatan politik dan hukum harus didasarkan dan ditujukan kepada Pancasila. Jika prinsip ini dipahami dan dijalankan, warga negara Indonesia pada akhirnya akan melindungi keberadaan Pancasila dan kedudukan norma norma tersbut sebagai warisan nasional dari para pendiri bangsa dan kearifan lokal.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Oktariawan, Ketut Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43099
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari hukum humaniter internasional dengan hak asasi manusia serta menganalisis kewenangan mahkamah pidana internasional dalam penyelesaian kasus pelanggran hak asasi manusia yang terjadi dalam ruang lingkup hukum humaniter internasional. Dari hal tersebut diketahui bahwa Hukum humaniter internasional berlaku dalam kasus-kasus sengketa bersenjata, baik internasional maupun non internasional atau perang saudara (civil war). Sedangkan, hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi serta budaya, dan setiap orang perorangan dihormati pada segala waktu, untuk menjamin bahwa dia dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakatnya dan melindunginya jika perlu terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggungjwab. Adapun kewenangan dari Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) ialah sebagai pelengkap terhadap yurisdiksi pengadilan nasional untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oetary, Yana]]>;
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43744
<![CDATA[Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying. Kejahatan cyberbullying tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.]]>
