cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 37   38   39   40   41 
PELARANGAN PENJUALAN MINDOIN TANAH KARANG DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA (Studi Kasus Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali) I Nyoman Widi Gita Kesawa; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penjualan tanah di Desa  Tista, kecamatan abang, kabupaten Karangasem, Bali, (2) penjualan mindoin di Desa Tista di tinjau dari prespektif Undang – Undang No. 5 tahun 1960 dan juga (3) kendala dalam penjualan Mindoin di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. objek penelitian berpusat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dsedangkan instrument penelitiannya menggunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian di olah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Pelarangan Penjualan Mindoin bertujuan untuk mengontrol penjualan tanah di desa adat tista. Dimana dalam halini penjualan tanah karang desa yang ada di desa adat tista hanya dapat di jual 1 (satu) kalisehingga jika masyarakat ingin memembeli tanah untuk membuat pekarangan haruslah membeli tanah yang belum pernah di jual
IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA I Kadek Beny; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45936

Abstract

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dilakukan berdasarkan prinsip menyama braya. Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk pertanggungjawaban para pihak didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh hasil negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi kasus Pada Masyarakat Di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai) Selviana Jima; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45937

Abstract

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris adat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah ada keberterimaan kaum perempuan terhadap sistem pembagian warisan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Barang dillihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki (ata one) adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya “Widang”.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KARANGASEM Ni Ketut Anik Virgayanti; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem; dan (2) mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan teknik penentuan sampel non probability sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan koordinasi dijalankan sesuai standar operasional prosedur yang dimiliki masing-masing aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Putusan sanksi pidana yang dikenakan sesuai Pasal 310, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; dan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban di wilayah hukum Kabupaten Karangasem yaitu secara (a) pre-emtif dengan mengadakan penyuluhan, memberikan himbauan, dan sosialisasi, (b) preventif dengan penjagaan polisi di pos-pos polisi yang lokasinya rawan terjadi kecelakaan dan melakukan patroli jalan raya, dan (c) represif dengan melakukan tilang terhadap pengendara yang melanggar dalam operasi razia gabungan yang memeriksa kelengkapan pengendara (helm, SIM, STNK, dan lain-lain).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG Kadek Indra Adi Pranata; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45939

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, (2) upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, yaitu di Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B.Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan proses penyidikan, penyelidikan dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan dan pelaksanaan di depan pengadilan dengan mengacu pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembuangan Bayi Baru Lahir Dalam Keadaan Mati. Adapun upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana pembungan bayi di wilayah hukum Kabupaten Buleleng adalah dengan menanamkan pendidikan secara moral dan formal, memberikan penyuluhan-penyuluhan,dan penegakan regulasi yang digunakan secara maksimal
PERAN UNIT 4 SATUAN RESKRIM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KABUPATEN BULELENG Dewa Ayu Sudarmini; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45940

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta (2) untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan  di Kabupaten Buleleng.  Jenis penelitian yang digunakan adalah  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu Faktor Internal meliputi : Faktor kontrol diri yang lemah dan lemahnya nilai moral seseorang yang merupakan sebuah implikasi atau akibat dari ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima serta Faktor Eksternal meliputi : faktor kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan yang sudah lumrah dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. (2) Selanjutnya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng  dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng yaitu  melalui Jalur Penal : Upaya Represif dan Jalur Non Penal : Upaya Pre-Emtif dan Preventif
PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN) Ari Darman; Dewa Gede Sudika Mangku; Made Sugi Hartono
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45941

Abstract

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier  dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan  Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr) Komang Putrayasa; Si Ngurah Ardhya; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45942

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PELANGGAN TERHADAP PT. MENSANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT TERNAK DI PT. MENSANA I Made Juliawan Wisnu Nugraha; Komang Febrinayanti Dantes; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45943

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksaan perjanjian antara PT. MENSANA dengan pelanggan yang rata rata buta hukum sehingga dapat melakukan sebuah wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh pelanggan kepada PT. MENSANA serta (2) mengetahui bagaimana tindakan dari pihak PT. MENSANA kepada para pelanggan yang melakukan tindak wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jurnal-jurnal hukum, dan buku Hukum Perdata. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepala cabang PT. MENSANA dan staf Kantor PT. MENSANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian kasus wanpresatasi dari PT. MENSANA dilakukan melalui jalur kekeluargaan dengan cara mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi (2) tindakan dari PT. MENSANA yaitu mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi dan melakukan koordinasi kepada pelanggan mengenai bagaimana penyelesaian yang  disepakati oleh pelanggan, apakah mengalami kepailitan sehingga pelanggan yang melakukan wanpresatasi akan di blacklist atau masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 Ni Kadek Diah Feryantini; Komang Febrinayanti Dantes; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45944

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan dengan cara penetapan wanprestasi, proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara eksekusi yang benar, namun dengan dikeluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).

Page 39 of 60 | Total Record : 592

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue