Articles
592 Documents
<![CDATA[INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Natalia Lorien]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46113
<![CDATA[Perkembangan investasi saat ini telah mengalami kemajuan yang begitu cepat dan pesat. Investasi sendiri dalam hal ini telah dapat digunakan oleh para investor dengan menggunakan media aplikasi seperti aplikasi ‘alimana’ yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjalankan kegiatannya. Dan aplikasi ‘alimana’ di Indonesia merupakan aplikasi investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana timbul permasalahan bahwa di Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan tindakan investasi bodong skema ponzi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong yang menggunakan skema ponzi dan Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dan diketahui bahwa pelaku investasi bodong skema ponzi di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan karena tidak memiliki izin maka investasi bodong dapat dikenakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terkait dengan korban investasi bodong skema ponzi pada aplikasi ‘alimana’ karena menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI TUJUAN WELFARE STATE DAN GEJALA PRIVATISASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sholahuddin Al-Fatih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.46468
<![CDATA[Penelitian ini mencoba membahas tentang praktik privatisasi di Indonesia dan korelasinya dengan teori negara kesejahteraan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mencoba mengkaji secara preskriptif, problematika dalam gejala privatisasi di Indonesia yang seringkali menciptakan pro dan kontra, terutama jika disandingkan dengan teori negara kesejahteraan. Penelitian ini menjadikan gagasan tentang negara kesejahteraan sebagai sebuah tolok ukur dan pisau analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gejala privatisasi yang terjadi di Indonesia, tidak selaras dan sejalan dengan semangat untuk menciptakan negara kesejahteraan. Masyarakat justru merana, ter-PHK dan terbuang akibat efek privatisasi. Oleh karenanya, privatisasi bukanlah merupakan tuntunan, melainkan tuntutan dari segelintir elit bangsa yang ingin sejahtera, baik secara individu maupun secara kelompok dan golongannya sendiri.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF RELEVANSI SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING DALAM KANTOR HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Riowanto]]>;
<![CDATA[Titin Ervina]]>;
<![CDATA[Rantih Maeza Putri]]>;
<![CDATA[Nadila Agatha Fristy]]>;
<![CDATA[Yoga Subaktian]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Enterprise Resource Planning atau yang biasa dikenal dengan ERP ialah teknologi komputer yang meliputi pekerjaan dari HRD, manufaktur, logistic, akuntansi dan inventarisasi yang telah memiliki integrasi. Tujuan dari sistem ini semula hanya dikhususkan untuk bidang manufaktur. Seiring perkembangannya, ERP merambat ke bidang industri lainnya yang digunakan oleh perusahaan jasa professional seperti jasa hokum. Sistem dari ERP ini dapat membantu proses perencanaan bisnis, memberikan informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. ERP ini memberikan solusi dengan basis Cloud, produktivitas dan komunikasi pada antar rekan kerja untuk bisa meningkat. Dalam penelitian ini, memiliki tujuan dalam membangun sistem ERP atau Enterprise Resource Planning (ERP) dalam melakukan proses peningkatan kualitas dalam segi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kepustakaan.]]>
<![CDATA[KEUNTUNGAN INVESTASI EMAS ANTAM DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Mutia Evi Kristhy]]>;
<![CDATA[Sayu Oktalita]]>;
<![CDATA[Sendy Yonathan]]>;
<![CDATA[Tommy Susanto B.a]]>;
<![CDATA[Wiji Nurul Hikmah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Investasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Khususnya investasi Emas Antam di masa pandemi Covid-19. PT. Aneka Tambang Tbk. (Antam), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatannya mencakup eksplorasi, menambang, mengolah dan memasarkan komoditas emas, perak, bijih nikel, feronikel, bauksit dan batu bara. Antam memproduksi emas batangan yang dikenal di pasaran dengan emas antam. Emas antam memilki kualitas yang baik serta memiliki ciri yang sulit dipalsukan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penulisan berupa narrative review. Dimana data yang dituliskan berupa data empiris yang berarti memuat fakta pada kejadian yang sebenarnya.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nanda Melani]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran korporasi dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Korporasi dapat dikatakan menjadi pilar bagi perekonomian bangsa. Korporasi sangat berpengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga social, politik dan lainya. Seiring berkembangnya zaman timbul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. KUHP yang tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum membuka kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan celah hukum tersebut. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi yang berlaku sampai saat ini dinilai kurang efektif dan efisien. Ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai “corporate criminal liability” masih berada pada tahapan Rancangan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sistem pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin atau teori dalam menentukan pertanggung jawaban menentukannya. Teori tersebut antara lain “identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, strict liability dan vicarious liability.” Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi. Adapun penelitian ini mendukung untuk segera disahkannya Rancangan KUHP sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari tulisan atau karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi maupun literatur lainnya.]]>
<![CDATA[IMPLICATION TO STATUS OF DIEGO GARCIA: AN ENFORCEMENT OF ICJ ADVISORY OPINION OVER CHAGOS ARCHIPELAGO ]]>
<![CDATA[Ninne Zahara Silviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada tanggal 25 Februari 2019, Mahkamah Internasional mengeluarkan Pendapat Hukum dalam Konsekuensi Hukum dari Pemisahan Kepulauan Chagos dari Mauritius pada Tahun 1965 setelah dimintakan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 71/292 pada 22 Juni 2017. Mahkamah juga menyatakan bahwa Britania Raya memiliki kewajiban untuk mengembalikan administrasi dari Kepulauan Chagos ke Mauritius sebagai bentuk dekolonisasi. Artikle ini akan menganalisis bagaimana Pendapat Hukum Mahkamah Internasional memiliki dampak terhadap masalah Kepulauan Chagos terutama dengan masalah fungsi wilayah Diego Garcia sebagai markas militer Amerika Serikat di Smaudera Hindia, apakah akan tetap dilaksanakan Bersama Britania Raya atau perjanjian akan diambil alih oleh Mauritius. Dengan mengunakan metode normatif legal, artikel ini akan menyimpulkan dampak Pendapat Hukum dari Mahkamah Internasional kepada kepemilikan Kepulauan Chagos dan juga bagaimana Amerika Serikat akan melanjutkan kegiatan militernya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KESESUAIAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN ICESCR ]]>
<![CDATA[Endah Rantau Itasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat secara umum dan kondisi faktual di kelima kabupaten di kawasan perbatasan. Pola, kecenderungan dan dinamisasi faktual di lapangan merupakan dasar penalaran atau konstruksi hukum untuk menginterprestasikan tingkat kesesuaian pemenuhan kewajiban normatif di tingkat internasional di level nasional. Pola dan kecenderungan adalah rasio pendekatan ilmu sosial dan kesesuiaan adalah justifikasi yuridis dalam kerangka penalaran hukum. Relasi dalam penalaran hukum ini terletak pada analisis munculnya gap atau ketimpangan antara apa yang terjadi di lapangan dengan ketentuan normatif sehingga dinamisasi hukum merupakan cerminan konsistensi dan afirmasi terhadap pengimbangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Konteks dan perspektif Provinsi Kalimantan Barat dan di kawasan perbatasan negara merupakan ciri atau pendekatan partikularisme dalam analisis pemenuhan dan perlindungan HAM yang berbasis pada nilai-nilai universal berbasis pada kesamaan, kemerdekaan dan kebebasan. Dengan demikian, eksistensi tersebut membuktikan komitmen dan kepatuhan negara pada standar internasional utamanya pada pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah.]]>
<![CDATA[SONG COPYRIGHT AS VIDEO BACKGROUND SOUND ON YOUTUBE PLATFORM: LEGAL PROTECTION ? ]]>
<![CDATA[Shelvi Rusdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena sosial yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu banyaknya kasus pelanggaran hak cipta terkait penggunaan lagu sebagai latar video konten YouTube yang kemudian akan dikaji dengan UU Hak Cipta. Diketahui lagu merupakan bagian dari hak cipta. Hak cipta adalah adalah kekayaan intelektual yang terbagi menjadi hak miral dan hak ekonomi. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas tentang perlindungan hukum yang digunakan pada lagu yang ada di latar konten youtube. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana sumber datanya adalah sekunder yaitu penelitian terdauhulu, buku, undang undang dan sumber lainnya. Penelitian ini menunjukan bahwa penyebab dari pelanggaran ini adalah pemerintah kurang tegas dalam menerapkan UU Hak Cipta, sulitnya menghubungi pemilik lagu untuk melakukan perijinan penggunakan hak cipta, keengganan untuk membayar royalti dan sanksi dari youtube yang dibilai tidak menimbulkan efek jera karena sanksi yang diberikan hanya penghapusan dan pemblokiran pada video terkait. Perlindungan terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar video di platform YouTube berupa sanksi yaitu sanksi berupa ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Ni Made Darmakanti]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51446
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa perlindungan secara pre-emtif, preventif, dan represif; dan (2) hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Singaraja berupa hambatan yang berasal dari internal aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan eksternal dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Kadek Diva Hendrayana]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51447
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Singaraja serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Buleleng, Dinas Sosial serta Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.]]>
