cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 36   37   38   39   40 
PENGGUNAAN DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL David Greacy Geovanie; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45902

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, dan menganalisis terkait dengan penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji terkait dengan aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan drone sebagai sennjata, jika dikaji dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Penggunaan drone sebagai senjata dalam konflik bersenjata telah menyalahi aturan dasar dari hukum humaniter internasional. Dalam penggunaannya drone sebagai senjata tidak dapat membedakan secara pasti terkait target dan sasaran antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu dalam pelaksanaan penggunaannya drone sebagai senjata belum menerapkan prinsip-prinsip dasar dari hukum hukaniter internasional. Kemudian, (2) Penggunaan drone sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini, Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan drone. Kekosongan anturan hukum yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penggunaan drone, yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata, hal ini akan membuka peluang yang sangat besar terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional. Sehingga penggunaan drone sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu aturan hukum tertentu. Aturan yang khusus dan mengikat diperlukan guna mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan drone sebagai senjata oleh negara, dan mencegah jatuhnya korban jiwa yang berlebihan dari pihak kombatan, maupun non-kombatan, selain itu agar pemanfaatan drone juga lebih pasti.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG I Wayan Budha Yasa; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45924

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis sampel yaitu purposive sample. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa (1) faktor penyebab anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng adalah hasil dari perbuatannya sendiri yang tergolong ke dalam faktor individu serta dipengaruhi faktor lainnya seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi informasi; (2) upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Buleleng secara preventif sebagai bentuk pencegahan dan secara represif sebagai bentuk penanggulangan.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG Kadek Desy Pramita; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui dan menganalisa mengenai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.  Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari faktor pribadi atau keinginan diri serta faktor mental dan spiritual, sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari faktor keluarga, faktor IT, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Kemudian upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng dapat dikelompokkan menjadi dua cara yakni secara non penal (di luar hukum pidana) dan secara penal (berdasarkan hukum pidana). Secara non penal upaya yang dilakukan melalui upaya pre-emtif (pencegahan) dan upaya preventif (pengendalian), sedangkan secara penal melalui upaya represif (penindakan), upaya kuratif (pengobatan), dan upaya rehabilitatif (pemulihan). Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yakni hambatan yang berasal dari internal instansi dan hambatan yang berasal dari eksternal instansi.
TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA Anak Agung Nia Trisilya; Dewa Gede Sudika Mangku; I Wayan Lasmawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45926

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui pengaturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 di dalam membentuk perlindungan hukum kepada Negara pengirim, serta (2) untuk mengetahui tanggung jawab Indonesia terhadap kerusakan Gedung Kedutaan Besar Malaysia yang diakibatkan para demonstran. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa (1) pengerusakan gedung Kedutaan Malaysia sudah melanggar peraturan di dalam Konvensi Wina 1961, (2) pengerusakan terjadi akibat dari kelalaian negara penerima karena kurangnya keamanan di daerah Gedung Perwakilan sehingga menimbulkan pelanggaran dan mewajibkan negara penerima bertanggung jawab atas hal tersebut. Pengaturan mengenai pelanggaran hak kekebalan diplomatik yang dimiliki para pejabat diplomat diatur di dalam Konvensi Wina 1961 pasal 29 dan pasal 37 ayat 1 dan mengenai gedung perwakilan diatur di dalam pasal 22 dan 30. Agen diplomatik diwajibkan mendapat perlindungan dari negara penerima agar merasakan keamanan di dalam menjalankan tugas dan misinya sehingga tidak ada perbuatan yang mengganggu ketentraman perwakilan asing.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR A. A. Gd Prawira Negara; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem tepatnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. (2) upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal melalui (upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal melalui (upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG) Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani; Komang Febrinayanti Dantes; I Nengah Suastika
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli hasil bumi ialah perlindungan secara preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam transaksi jual beli terjadi wanprestasi melalui jalur litigasi dan non litigasi, biasanya para pihak lebih memilih menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gunung Sari.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG I Putu Aditya Darma Putra; Komang Febrinayanti Dantes; Si Ngurah Ardhya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45930

Abstract

Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Samping dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA) I Gusti Ayu Priyanthi Pratiwi Ayu Priyanthi Pratiwi; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hak sipil dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Desa Batuagung Kabupaten Jembrana, serta (2) mengetahui dan menganalisa kedudukan hak waris anak luar kawin ditinjau dari perspektif KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan mengunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara empiris upaya perlindungan hak sipil anak adalah Hak untuk mempertahankan identitas, Hak Kebebasan berkespresi atau menyampaikan pendapat. Prosedur pencatatan anak tidak ada yang membedakan antara anak sah dengan anak kawin semua tetap mendapatkan hak pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas dan status kewarganegaraan, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.  Kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin ditinjau dari pespektif KUHPerdata bahwa anak luar kawin berhak memperoleh warisan sesuai dengan pasal 863 KUHPerdata.
IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (STUDI KASUS DI DESA PELAPUAN, BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG) I Dewa Ketut Indra Mahendra; Ketut Sudiatmaka; Dewa Bagus Sanjaya
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45932

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu.  Jenis penelirian yang digunakan dalam penelirian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan adalah adanya adat istiadat yang kental dari masyarakat hindu yang tidak menginginkan keturunannya untuk melaksanakan perkawinan dengan orang lain karena masalah kasta. Serta, (2) Upaya yang telah dilakukan desa adat dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa telah berusaha melakukan penyuluhan kepada pemangku kepentingan atau ketua kelompok masyarakat yang ada di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tetap tidak berhasil karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang mereka percaya.
POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Gede Sastrawan; Si Ngurah Ardhya; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.

Page 38 of 60 | Total Record : 592

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue