cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 40   41   42   43   44 
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia) Desak Komang Budiarsini; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51448

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban negara terhadap penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik deskriptif dan teknik argumentasi serta diuraikan secara sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27 ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya pertanggungjawaban yang harus dipenuhi pihak Australia terhadap penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 terkait kasus penyadapan yang dilakukan di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi dengan pembentukan protokol Code of Conduct (CoC) on framework for security coorperation berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (mutual consent).
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS HUKUMAN MATI TKI DI ARAB SAUDI, TUTI TURSILAWATI 2018) Kadek Boby Reza Arya Dana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hubungan diplomatik antar negara dan upaya perlindungan Pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relevan dengan permasalah pada penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Status Mandatory Consular Notification antara Indonesia dengan Arab saudi memang belum ada perjanjian antar kedua negara yang secara khusus mengatur tentang pemberitahuan pidana mati terhadap TKI, dan 2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi melalui dua bentuk perlindungan secara Kekonsuleran dan Secara Diplomatik.
PENERAPAN INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA (COLREG 1972) TERHADAP PENABRAKAN KAPAL TNI AL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN VIETNAM DI WILAYAH ZEE INDONESIA LAUT NATUNA UTARA Gede Jeje Vijanathananda Sara; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait laut natuna utara dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan penyelesaian internasional apa saja yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal TNI AL oleh kapal pengawas perikanan Vietnam yang melanggar aturan COLREG 1972 dan UNCLOS 1982. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum nasional dan hukum internasional dengan mengkhususkan pengaturan yang mengatur tentang penabrakan kapal laut dan hukum laut. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangkan normatif dan juga teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum laut khususnya COLREG 1972 dan UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Wilayah ZEE laut natuna utara adalah milik Indonesia sesuai dengan peraturan internasional UNCLOS 1982 (2) Penyelesaian permasalahan hukum internasional yang dilakukan oleh Negara Vietnam kepada Negara Indonesia mengenai pelanggaran COLREG 1972 dan UNCLOS 1982 di wilayah ZEE Indonesia diselesaikan dengan upaya diplomasi maritim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) (STUDI KASUS HONOUR KILLING DI PAKISTAN) Nadia Aurelia Tasya Putu; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51451

Abstract

Negara Pakistan sebagai salah satu negara muslim masih dapat ditemukan praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender terutama terhadap kaum perempuan sebagai korban kasus tindakan kekerasan. Salah satu kasus berat yang terjadi di negara tersebut adalah kasus honour killing atau pembunuhan demi kehormatan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan dan perlindungan hukum mengenai hak asasi perempuan di Pakistan. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kasus honour killing di Pakistan ditinjau ditinjau dari perspektif CEDAW. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan peraturan hukum mengenai penegakan hak asasi perempuan di Pakisatan belum dapat terlakasana secara penuh karena beberapa faktor, seperti kurangnya penegakan hukum yang kuat di masyarakat, adat dan budaya patriarki yang masih sangat melekat dalam masyarakat Pakistan, hingga kurangnya kesadaran dan pemahaman yang dimiliki oleh kaum perempuan itu sendiri mengenai hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai perempuan. Dan penerapan CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pakistan tidak berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan kasus honour killing. Sedangkan, di setiap pasal dalam CEDAW telah mengatur bagaimana seharusnya hak-hak perempuan dipenuhi.
PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ATAS KEBIJAKAN REPORT PALM OIL OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI WORLD TRADE ORGANIZATION Luh Intan Purnama Dewi; I Made Yudana; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51453

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan CPO dalam ketentuan WTO, serta untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan report palm oil menurut ketentuan WTO. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang pengaturan CPO termasuk implementasi prinsip MFN dalam WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemboikotan minyak kelapa sawit. Digunakan pula jenis pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang mana data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia melalui sertifikasi berupa RSPO, ISCC, SAN dan ISPO. Sertifikasi tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi (MFN). Dalam praktiknya di lapangan, penerapan prinsip MFN dalam perdagangan internasional sering kali tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pemboikotan CPO oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, yang mana RED II dianggap melanggar prinsip MFN termasuk mendiskriminasi CPO Indonesia dari minyak nabati lainnya. Penyelesaian sengketa di WTO dapat diselesaikan melalui lembaga DSB. Terkait sengketa pemboikotan CPO yang dilakukan Uni Eropa, Indonesia dapat melakukan beberapa upaya yaitu dengan tindakan yang sifatnya power based, tindakan yang sifatnya right based, serta tindakan yang sifatnya interest based.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN SEPEDA MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN DI KOTA SINGARAJA Ni Luh Indah Rosediana Putri; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dan penentuan subjeknya dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Singaraja belum terlaksana secara maksimal karena adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, belum tegasnya penindakan anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi, himbauan ke toko bengkel yang memproduksi. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan patroli dan mengadakan operasi rutin. Dan upaya represif yang dilakukan yaitu dengan penindakan tilang dan penyitaan kendaraan bermotor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Kadek Elsa Pusparini; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51455

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang ditegakkan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung (2) Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Klungkung , dan BNNK Klungkung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni teknik Non Probability Sampling serta penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klungkung ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yakni perlindungan hukum preventif berupa sosialisasi ke tempat yang dianggap sering terjadi penyebaran narkotika dan perlindungan hukum represif berupa rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNNK Klungkung. (2) Dalam memberikan perlindungan hukum tentu ada hambatan yang terjadi yakni : sulit mengajak korban untuk rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya hukum, korban yang tidak mau berkata jujur saat memberikan informasi, dan sarana dan prasarana yang terbatas.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51456

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng serta mengetahui bagaimana Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Kasus Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini tercermin dari terbukti dengan meninggkatnya jumlah narapidana sehingga LAPAS mengalami overcapacity serta jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan. pencegahan residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng yaitu : upaya preemtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya.
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT Ketut Jodi Mahendra; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51613

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyaluran kredit dan upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha mikro kecil menengah yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Seririt, Area Buleleng 2 yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dalam penentuan subjek penelitian, dan selanjutnya data diolah menggunakan kata-kata atau secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan tanpa adanya agunan. Ada pun dua produk yang ditawarkan yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Sistem pemberian modal Mekaar terdiri atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana, dan model angsuran. 2) Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Seririt dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau macet yaitu dengan upaya preventif mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng dan menempuh upaya alternatif secara rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Ada pun upaya penyelamatan yang bisa dilakukan dengan berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA Sella Marsellena Mercury; Ni Putu Rai Yuliartini; I Wayan Lasmawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan subjek Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi : faktor lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri dan faktor eksternal meliputi : faktor lingkungan (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi : upaya pre-emtif dan preventif.

Page 42 of 60 | Total Record : 592

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue