Articles
592 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Krisna Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51631
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana, Pengadilan Negeri Negara Kelas II, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data yakni dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya-upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana dalam penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar yakni telah dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum berjalan secara maksimal, serta melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUT UDARA TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTANUDARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PESAWAT UDARA AIRASIA XT 8297 KUALA LUMPUR-MALAYSIA TAHUN 2016) ]]>
<![CDATA[Putu Dita]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[I Made Yudana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51632
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengangkut udara apabila terjadi keterlambatan penerbangan dalam Hukum Internasional (2) mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi penumpang yang mengalami keterlambatan angkutan apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian. Jenis pennelitaian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan peraturan yang mengatur tentang Hukum Udara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum udara khususnya Konvensi Montreal 1999 dan Presumption of Liability. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam pertanggung jawaban pengangkutan udara adanya pertauran yang mengatur yaitu Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internsional mengenai pertanggung jawaban pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbukan oleh pengangkut udara. (2) upaya yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi-sanksi hukum bagi pihak. Yang melanggara hukum yang bersifat administrative maupun sanksi pidana.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERWALIAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Ayu Indirakirana]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51635
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, (2) mengetahui implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, serta (3) mengetahui akibat hukum dari peralihan hak atas tanah karena jual beli pada anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kota Singaraja diawali dengan pembuatan akta jual beli, pendaftaran tanah, setelah itu dilanjutkan proses baliknama. Implementasi perwalian terhadap anak dibawah umur pada pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kota Singaraja, dalam prakteknya di lapangan, banyak kasus seseorang melakukan perwalian tanpa melakukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri, kebanyakan permohonan perwalian yang dilakukan di daerah Kota Singaraja cukup dengan menyertakan surat keterangan dari desa. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Sehingga perwalian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibat hukum peralihan hak atas tanah karena jual beli oleh anak dibawah umur yang dapat terjadi yaitu beralihnya suatu kepemilikan hak atas tanah menjadi hak milik anak tersebut, serta segala hal yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki anak dibawah umur tersebut secara langsung mengikuti sebagai akibat dari adanya perwalian itu sendiri.]]>
<![CDATA[PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN ]]>
<![CDATA[Made Deby Listianitari]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51663
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, serta untuk (2) mengetahui efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling dan diolah secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terkait implementasi pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terbukti dari belum sepenuhnya hak-hak narapidana terpenuhi dan beberapa kegiatan yang berjalan kurang maksimal dikarenakan lembaga pemasyarakatan yang overcapasitas, tidak sebandingnya jumlah petugas pembinaan dan narapidana, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembinaan. (2) Terkait efektivitas pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan juga belum sepenuhnya efektif karena pada kenyataannya masih ada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAAN TANAH KAMPUS UNDIKSHA JINENGDALEM (STUDI PUTUSAN NO.51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS) ]]>
<![CDATA[Jose Widyatama Lingga]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51664
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis rangkaian modus operandi dalam delik korupsi pada proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem, dan untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pada perkara korupsi pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51 / Pid.Sus –Tpk / 2015/ PN.DPS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh rangkaian bentuk delik yang digunakan oleh pelaku korupsi proyek pengadaan tanah, yaitu antara lain memperdagangkan pengaruh menyalahgunakan kewenangan, memecah objek pengadaan, memborong tanah di lokasi sekitar proyek pengadaan tanah, penggelembungan harga. Adapun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diterapkan pada dakwaan subsider kepada I Wayan Suarsa dan dipilih oleh hakim sebagai pasal yang tepat untuk dijatuhkan didasari oleh jabatan I Wayan Suarsa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Undiksha Jinengdalem yang tidak mengindahkan prosedur pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 3.790. 875.454,00.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Alouisius Alan Sanjaya]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51665
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengetahui parameter dalam penentuan suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, studi dokumen, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan akun media sosial terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah sah sebagai alat bukti elektronik hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Parameter yang digunakan dalam menentukan suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil, persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan persyaratan materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Gede Rediastika]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51667
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (Take Over) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Singaraja serta (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagi Debitur terkait ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dan Lembaga Pembiayaan (Leasing) PT Federal International Finance ("FIFGROUP") Cabang Singaraja. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan secara langsung dilapangan, studi dokumen, dan wawancara yang selanjutnya data yang diproleh dan diolah dengan teknik deksriptif kualitatif. Hasil dari mengkaji dan meneliti permasalahan ini yang menunjukan bahwa budaya yang ada dimasyarakat mengenai kesadaran memahami isi aturan yang masih kecil. Dampak dari kurangnya kesadaran mengenai aturan yaitu melanggar aturan yang berakibat pada kerugian diri sediri dan orang lain, yaitu melakukan ambil alih (take over) kredit dengan akta bawah tangan dengan objek yang masih terikat perjanjian dengan lembaga pembiayaan yang berakibat pada batalnya akta bawah tangan dengan pihak ketiga karena melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN RESO ]]>
<![CDATA[A.A. Ngurah Manik Oka]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51674
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis sehingga menghasilkan pengetahuan tentang Peran Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng (2) mengkaji dan menganalisi sehingga menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana akibat hukum serta rehabilitasi yang di berikan terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Resor Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancar. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan kode etik berdasarkan dasar hukum, semua peraturan yang dijalankan Propam baik dalam pengawasan, pelayanan, dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran/ bermasalah semua harus berdasarkan hukum. (2) Proses dalam pengawasan pelaksanaan putusan rehabilitasi personel terdapat di Unit Paminal (Pengamanan Internal) yang akan merekomendasikan ke Polda oleh Propam dan Paminal.]]>
<![CDATA[PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr) ]]>
<![CDATA[Gede Pradana Arta Wijaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51677
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaiamanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr dan (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam hal tidak dihadirkannya saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b pada perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Random Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pemeriksaan saksi korban yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara nomor 95/Pid.Sus/PN.Sgr termasuk ke dalam pengecualian Pasal 162 KUHAP yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan dalam persidangan dengan alasan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi korban dalam perkara ini adalah Kapolri dan Gubernur yang tidak bisa (2) pertimbangan hakim dalam hal saksi korban yang tidak dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal 160 ayat 1 KUHP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti. Dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Dewi Laurina]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i2.51681
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta mengetahui bagaimana akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli bekas tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Jembrana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling.Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini masih tercermin dari masih adanya pelaku usaha dan konsumen yang melakukan perjanjian serta tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian. Adapun akibat hukum atas kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB dapat dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), sudah jelas diatur bahwa kendaraan bermotor harus diregistrasikan dan akan mendapatkan bukti kepemilikin berupa BPKB dan STNK. Jadi apabila tidak memiliki BPKB dan STNK, maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut.]]>
