Articles
592 Documents
<![CDATA[PROSES PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 228/PDT.G/2015/PN.SGR.) ]]>
<![CDATA[Lelo Adnyana, I Kadek]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28843
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, (2) hambatan yang terjadi dalam Hakim memutus pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim Di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan. (1) dasar pertimbangan hakim dalam jual beli tanah ada dua asas yaitu : Asas Terang dan Asas Tunai, (2) akibat hukum jika pihak dikalahkan tidak mau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, lisan maupun dengan surat kepada pihak yang kalah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs ]]>
<![CDATA[Sutra Disemadi, Hari]]>;
<![CDATA[Pramudya Wardhana, Raka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32866
<![CDATA[UU Perlindungan Anak menegasakan “perlindungan anak menurut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasiâ€. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya. Terdapat contoh kasus yang memerlukan tindakan dalam perlindungan anak yaitu kekerasan anak yang terjadi di panti asuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian terbaru terkait perlindungan anak berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini menunjukan bahwa anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan ataupun yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangannya sesuai dengan hak-hak anak. Berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals atau SDGs, UU Perlindungana Anak di Indonesia dan SDGs memiliki hubungan dalam memeberikan perlindungana anak agar terhindar dari kekerasan yang terjadi terhadap anak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Okta Riawan, Kadek]]>;
<![CDATA[Gede Sudika Mangku, Dewa]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i1.33029
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi Undang-Undang Narkotika, serta (2) mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling. Teknik pengelolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial di BNNK Buleleng sudah terlaksana sepenuhnya di BNNK Buleleng, (2) hambatan yang dihadapi pihak BNNK Buleleng dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya sumber daya manusia Sedangkan upaya BNNK Buleleng adalah penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pemantauan dan melalukan rekrutmen sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DIKAITKAN DENGAN OVERCAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA ]]>
<![CDATA[Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah]]>;
<![CDATA[Sugi Hartono, Made]]>;
<![CDATA[Sari Adnyani, Ni Ketut]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38038
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk ( 1) mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan mengalami overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja (2) mengkaji dan menganalisi mengenai upaya dalam meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan overcapacity di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah oenelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 3 Undang-Undang pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnnya berjalan karena di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja mengalami overcapacity hunian yang mengakibatkan pembinaan tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan adannya ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan jumlah petugas lapas, dari pihak lapas juga tidak bisa mendatangkan pelatih dari luar dikarenakan masalah anggaran. (2) upaya-upaya yang dapat diterapkan terhadap fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB singaraja yaitu perihal pengajuan menambahkan pegawai, mengajukan penambahan saranan dan prasarana dan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ini harus dilakuan dengan hati-hati karena harus dibarengi dengan kosisensi dalam menerapkan peraturan.]]>
<![CDATA[DENDA ADMINISTRASI SEBAGAI ULTIMUM REMIDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PROKES MENURUT PERGUB BALI NO. 46 / 2020 ]]>
<![CDATA[Endra Setiawan, Kadek]]>;
<![CDATA[Noni Suharyanti, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38087
<![CDATA[Tindakan hukum yang diambil oleh Gubernur Bali selaku pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait tatanan “new normal†adalah dengan menetapkan Pergub Bali No. 46/2020. Denda adminitrasif sebagai penegakan hukum yang termuat dalam Pergub tersebut menimbulkan berbagai perdebatan. Artikel ini bertujuan: (a) untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020; (b) untuk menganalisis denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Artikel ini menggunakan metode penelitan hukum empiris. Penenlitian ini berangkat dari pemikiran bahwa menganalis tentang denda administrasi sebagai ultimum remidium dalam penegakan hukum prokes menurut Pergub Bali No. 46/2020. Dalam UU 12/2011 tidak mengatur secara rinci materi muatan mengenai penegakan hukum sanksi administratif. Tetapi frase “sanksi administratif†terdapat dalam lampiran undang-undang tersebut pada angka 64-66. Menganalisis peraturan yang mengatur tentang sanksi administrasi sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 12/2011meletakkan denda administrsi pada bagaian akhir pelaksanaan sanksi administrasi. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Pergub Bali meletakkan denda administratif sebagai sanksi pokok sehingga denda administratif merupakan ultimum remidium dalam sanksi adminitrasi bagi pelanggaran norma dalam hukum administrasi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Sintya Dewi, Ni Putu Cempaka]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38141
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) (2) mengetahui dan menganalisi Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu aturan-aturan yang khusus mengatur tentang Rekaman CCTV. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST). Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/ Pid.B/2016/PN.JKT.PST) bahwa bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (2) Pertimbangan Hukum Dalam Menilai Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST) rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Astiti, Made]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Artha Windari, Ratna]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28767
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.]]>
<![CDATA[SUAKA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL (studi kasus Nomor Putusan: 574/Pid.sus/2020/PN.Srh) ]]>
<![CDATA[Tan, Winsherly]]>;
<![CDATA[Veronica, Ria]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38167
<![CDATA[Anak menjadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual karena korban dapat diancam dengan diam sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dapat ditutup-tutupi sehingga anak memiliki keberanian untuk mengungkapkan atau melaporkan perlakuan pelaku kepada pihak-pihak tertentu. Dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi kerabat terdekat dari anak atau korban dapat menjadi pelaku dari perbuatan keji ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang viral di pertengahan tahun 2020 yang menghebohkan media sosial di Indonesia akibat perlakuan kejam seorang ayah yang tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang baru berusia 2 bulan, ulah sang ayah. ditemukan ketika korban berusia 2 tahun dan ini telah ditangani oleh pihak berwenang dan telah divonis oleh hakim 8 tahun penjara dan dikenakan denda lima ratus juta rupiah. Putusan tersebut tertuang dalam putusan pengadilan nomor 574/Pid.sus/2020/PN Srh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan etnografi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Purba, Perjaka]]>;
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penyelesaian sengketa di Kabupaten Buleleng, serta faktor yang menyebabkan minimnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi atau pengadilan di Kabupaten BulelengJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirirs, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen terhadap penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada jalur litigasi dan Disperindag Kabupaten Buleleng pada jalur non litigasi namun sampai saat ini penanganan penyelesaian sengketa di Kabupaten Buleleng baik secara litigasi maupun non litigasi sangat minim terjadi, adapun faktor yang menyebabkan minimnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi di Kabupaten Buleleng karena presepsi masyarakat yang menganggap jalur peradilan rumit, lama dan memakan banyak uang. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen yang menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DI LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Indah Pratiwi, Luh Putu Putri]]>;
<![CDATA[Sudika Mangku, Dewa Gede]]>;
<![CDATA[Rai Yuliartini, Ni Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28831
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang- undang (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan dan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial revew atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945.]]>
