Tadulako Master Law Journal
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Articles
86 Documents
<![CDATA[OPTIMALISASI PENYELIDIKAN KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA DI KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Romy, Romy]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Â The research in this thesis is motivated by the observations of researchers on the data of vehicle theft in the city of Palu, which continues to increase every year, even the crime of motor vehicle theft is one of the crimes that often occurs in the city of Palu. As a person directly involved in the process of handling these criminal acts, the author feels he has a great responsibility to think about efforts to optimize the handling of cases of motor vehicle theft. The process in the criminal justice system that begins in the investigation process makes the writer interested in observing and analyzing a model that can be used as an optimization effort, so that quickly and carefully the theft of the motor vehicle can be resolved. For this reason, this study uses sociological or empirical juridical methods. The formulas raised are: 1) What is the Effort to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in Palu City? 2). What is the Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City? The results obtained from this study and answer the problem formulation that the Efforts to Optimize the Investigation of Motor Vehicle Theft Cases in the City of Palu, have not run optimally in accordance with the wishes of law enforcement officials. Internal efforts made in the form of using the Cyber system only apply to tracking the whereabouts of the perpetrators via mobile phones and this is certainly inaccurate because it could be that the perpetrator's position is already in great distance from the vehicle. External efforts are also the elements of related agencies and elements of society to make the need for a lot of time and energy to get information on the whereabouts of the perpetrators and the vehicle of fraud. The Investigation Model that can reduce the number of cases of Motorized Vehicle Theft in Palu City is through a Cyber System called "GPS On ROAD". This system works independently allowing the police to track motorized vehicles]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGI PENJARAHAN PADA SAAT TERJADI BENCANA ALAM (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES PALU) ]]>
<![CDATA[Hasan, Hasan]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kejahatan penjarahan pada saat setelah bencana alam di wilayah hukum Polres Palu; untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum penanggulangan penjarahan pada saat setelah Bencana Alam. Penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh dari beberapa narasumber/responden yang mengetahui dan memahami secara langsung mengenai tindak pidana penjarahan yang terjadi, khusus di wilayah hukum Polres Palu. Serta 7 orang pelaku penjarahan yang dijadikan sampel dari total 144 atau 0,5% pelaku penjarahan yang sedang menjalani masa hukuman. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penjarahan pada saat setelah bencana alam yaitu; faktor pemberitaan di media sosial, kebutuhan yang mendesak, faktor lingkungan, faktor adanya kesempatan dan faktor pendidikan. Upaya hukum yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam ada dua yaitu; upaya preventif berupa semua urusan atau kebijaksanaan yang diambil sebelum terjadinya suatu kejadian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dan upaya represif yaitu tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian itu jangan sampai terjadi lagi.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ]]>
<![CDATA[Naser, Jafar M]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1)Bagaimana Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana?; dan 2)Bagaimana mekanisme Pemenuhan hak-hak Korban dan terdampak dalam Pelaksanaan Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana? Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Tanggung Gugat Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana terjadi jika pemerintah tidak melaksanan ketentuan Pasal 6 yaitu Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c)penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e)pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; f)pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan g)pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Serta tanggung gugat pemerintah daerah dapat terjadi jika pemerintah daerah tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, adapun tanggungjawab pemerintah daerah adalah sebagai berikut :Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.Mekanisme pemenuhan hak-hak korban dalam pelaksanaan tanggung gugat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat Secara konseptual dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu Tanggung Gugat Bidang Hukum Perdata dalam bentuk Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa melalui peradilan umum, dan tanggung gugat bidang hukum publik melalui Peradilan Tata Usaha Negara. ]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN MEDIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN ]]>
<![CDATA[Hermana, Maman]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research uses normative or doctrinal legal research with the research approach used is statute approach and historical approach. The statute approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. Historical approach is carried out by examining the background of what is learned and the development of arrangements regarding the issues at hand, this action is needed when researchers really want to uncover philosophical thoughts and mindsets that give birth to something that is being studied, which has relevance to the present. The results showed that the implementation of medical actions by nurses, legally have been in accordance with statutory regulations, and do not violate the provisions contained in normative instruments of medicine and nursing, the nursing profession has a legal position carrying out medical actions which must be in accordance with the type of nurse. In the implementation of medical actions performed by nurses who are not in accordance with the type, to this matter has consequences for accountability both criminal, civil and administrative law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Junawan, Junawan]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nelayan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Historis. Keberadaan nelayan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Perannya yang strategis belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nelayan sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam  berarti ada instrumen hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan sekaligus pemberdayaan bagi nelayan. Keberadaan undang-undang ini melengkapi undang-undang sektoral yang ada seperti undang-undang kelautan, undang-udang perikanan, dan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki relevansi pengaturan yang terkait dengan sumber daya perikanan dan nelayan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ]]>
<![CDATA[Sanjaya, Rama]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan, menganalisis eksistensi hukuman kebiri kimia yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka (Library research) yaitu denganmengkombinasikan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan eksistensi hukuman kebiri kimia di Indonesia dan hambatan pelaksanaan hukuman kebirikimia. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil studi penelitian iniyaitu hukuman pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan menuai banyak pertentangan tentang penerapan sanksi tambahan hukuman kebiri kimia, baik dari perspektif Komnas Hak asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga yang menilai hukuman kebiri kimia ganjaran yang tepat bagi pelaku pencabulan, hukuman kebiri kimia diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016danmenjadiUndang-UndangNomor 17 Tahun 2016 merupakan termasuk kedalam teori pemidanaan gabungan yang mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Septiansyah, Frasad]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu agenda dari reformasi birokrasi di bidang pengembangan sumber daya manusia adalah terwujudnya ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan sumber daya aparatur negara/pemerintah maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian diharapkan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan dukungan birokrasi pemerintah yang  profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dirumuskan dalam RPJP 2005-2024, dilakukan adalah pembentukan UU ASN yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri guna melaksanakan berbagai ketentuan yang diperintahkan dalam UU ASN. Salah satu peraturan terbaru yang ditetapkan sebagai perintah Pasal 78 UU ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sipil.]]>
<![CDATA[PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN KOSMETIK KRIM PEMUTIH (RACIKAN) ]]>
<![CDATA[Rosadi, Agus Imron]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Legal protection is a protection given to legal subjects in accordance with the rule of law. In recent years it has increasingly demanded attention, because many events harm consumers. many cosmetic product consumers always want to look good, in various ways they want to change their appearance. Only with a few weeks or even a few days the skin will be stuck and tight. Many products still use prohibited ingredients and do not include components, registration numbers, manufacturer names, warning of side effects, expiration dates or information. 1. How Legal Protection Against Consumers Who Experience Losses Due to the Use of Whitening Cream. 2. What Factors Influence Law Enforcement on the Distribution of Harmful Cosmetics. The type of legal research used is empirical juridical study of the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. Based on research consumers have not received adequate protection and ineffective protection of consumer law that experiences losses this consumer ignorance of what efforts he will do if experiencing losses and lack of consumer understanding of their rights and factors that affect law enforcement of circulation dangerous cosmetics, namely: Law enforcement factors that do not work effectively. Facilities or facilities factors are limited funds, experts, and laboratories. Community factors are lack of knowledge of the community about the dangers of cosmetic cosmetics and their rights, lack of socialization to the public, and people who want instantaneously without going through a long process, and cultural factors that is, consumers tend to only see the material, when they like and are sold at cheap prices they take.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rahmat]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam rangka tugas dan kewenangannya menegakkan hukum serta keadilan maka profesionalisme harus menjadi prioritas utama setiap aparatur penagak hukum. Sebagai penegak hukum tentunya dalam rangka menjamin independensinya sebagai penegak hukum harus memikili nilai Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, Pengawasan, dan Profesionalisme. Khusus mengenai lembaga pengadilan sebagai fungsi peradilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan mampu untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah Contempt Of Court. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Analisis Yuridis Tentang Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Pidana Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tentang Analisis Yuridis Tentang Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Pidana]]>
<![CDATA[PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL JUFRI PALU PERSPEKTIF UU NOMOR 2 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Aprianto, Ricky]]>
<![CDATA[ Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tadulako ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan dari UU Pengadaan Tanah dalam pengadaan tanah untuk peluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Dengan pokok permasalahan yang diangkat adalah Apakah Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar udara Mutiara Sis Aljufri Palu sudah sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, dan bagaimana Penyelesaian Penolakan Ganti Rugi Dari Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu. Sementara metodologi penelitian yang digunakan dalam melakukan pemecahan masalahnya adalah metodelogi hukum normatif tetapi ditunjang dengan bahan hukum yang diperoleh dilapangan dengan cara wawancara terstruktur untuk menjawab permasalahan secara lebih akurat. Bentuk penyelesaian penolakan harga yang ditawarkan seandainya ada yang keberatan terhadap nilai yang ditawarkan pemerintah Kota Palu, akan dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Yakni kepada pihak yang keberatan dipersilakhan mengajukan gugatan kepengadilan untuk mendapatkan putusan. Tetapi selama berlakunya UU pengadaan Tanah (2 Tahun 2012) tidak ada lagi keberatan karena nilai yang ditawarkan berdasarkan hasil penilaian dari jasa penilai independen.]]>
