cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 4   5   6   7   8 
KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hidayat, Eka Agus
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 2 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan Penyadapan Badan Narkotika Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Benny Diktus Yusman and Syachdin, rumusan masalah kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dan apakah rekaman pembicaraan hasil penyadapan Badan Narkotika Nasional mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dan untuk mengetahui dan mengkaji rekaman pembicaraan hasil penyadapan Badan Narkotika Nasional mempunyai kekuatan pembuktian, menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang sepanjang ada indikasi dan bukti permulaan, dilakukan oleh penyidik BNN, ada izin atasan dan izin pengadilan negeri, dan pembuktian dipersidangan harus disertai dengan saksi ahli yang menerangkan hasil rekaman adalah asli bukan rekayasa rekaman, penyadapan penyadapan tidak bertentangan dengan hukum. Rekaman pembicaraan hasil penyadapan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan KUHAP, hanya dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara, hasil penyadapan sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat. Disarankan Perlunya dibuat undang-undang tentang penyadapan sehingga ada sinkronisasi dalam penegakan hukum yang seragam, perlu diatur persyaratan penyadapan, termasuk audit pertanggungjawaban tentang kegiatan menyadap. Sehingga sekalipun tidak memerlukan izin pengadilan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, sehingga perlu payung hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK- HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II A KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Rahmawati, Debby Lutfia
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 2 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagaimana perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- haktahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?, Bagaimana efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di RumahTahanan Negara  Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara  Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empirik. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Perlindungan hokum dalam pemenuhan hak- hak tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena ratsio ketersediaan sumber daya aparat Rutan dengan jumlah tahanan tidak berimbang dan minimnya sarana dan prasarana Rutan Kelas II A Kota Palu. Efektifitas perlindungan hokum dalam pemenuhan hak-hak tahanan di Rumah Tahanan Negara  Kelas II A  Kota Palu dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum efektif. Belum efektifnya pemenuhan hak-hak tahanan factor struktur/aparat, ketersediaan sarana-prasarana,  rendahnya kualitas pengawasan dan factor budaya dalam penyelenggaraan Rumah Tahanan Negara.
PROBLEMATIKA YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PERADILAN ADAT DI SULAWESI TENGAH Dg. Bone, Pangeran
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pada tanggal 29 Mei 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2013 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, yang menjadi permasalahan di Sulawesi Tengah terdapat beberapa wilayah keadatan dan masing-masing wilayah keadatan mempunyai struktur adat dan hukum adat sendiri-sendiri. Sebagai contoh penyelesaian sengketa adat di tanah Kaili berbeda dengan penyelesaian sengketa adat di tanah Banggai, walaupun prinsip-prinsip hukum adatnya adalah sama. Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Proses Peradilan Adat di Sulawesi Tengah?; dan 2) Bagaimana Akibat Hukum Putusan Peradilan Adat Sulawesi Tengah apabila tidak di patuhi masyarakat?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan analisa hukum normatif. Hasil Penelitian: 1)Proses peradilan adat di provinsi Sulawesi tengah prinsipnya berpedoman pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah, namun belum terdapat penyelesaian peradilan adat yang lebih spesifik di setiap wilayah provinsi Indonesia; dan 2) Akibat hukum apabila peraturan adat tidak dipatuhi adalah adanya sanksi sosial terhadap pelaku misalnya dikucilkan dari pergaulan sosial, selain itu juga kasus tersebut dapat dilimpahkan ke peradilan formal jika unsur-unsur pidana terpenuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Hasanudin, Inggrid
Tadulako Master Law Journal Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap HAK-HAK anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Palu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas I Palu. . Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Yang menjadi objek penelitian adalah anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim, Jaksa dan Advokat. Dalam latar belakang masalah diketahui banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak terlaksananya perlindungan hukum sesuai amanat perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan tentang pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Palu belum terlaksana secara maksimal hanya terbatas pada hak-hak anak dalam proses persidangan, tata cara pemeriksaan anak, baik sebagai pelaku, saksi dan korban serta adanya pemberian bantuan hukum, tetapi dalam proses penjatuhan sanksi, hakim lebih mengutamakan hukum formil prosedur dalam peradilan anak sehingga lebih mengutamakan pidana penjara dari pada sanksi tindakan, serta belum maksimalnya petugas pendampingan khusus bagi anak selama proses berhadapan dengan hukum persidangan, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan anak khususnya hak anak dan pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam proses peradilan pidana belum terpenuhi secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kondisi dari kasus yang dialami oleh anak, sehingga tidak terpenuhi pemenuhan hak anak dalam proses peradilan pidana Disarankan diharapkan ketentuan mengenai perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dapat diterapkan semaksimal mungkin oleh Pengadilan Negeri Klas I A Palu sehingga kepentingan anak tidak dirugikan.
ANALYSIS OF CIVIL PARTNERSHIP OF NOTARY BASED ON THE LAW OF NOTARY POSITION Fonni, Fonni
Tadulako Master Law Journal Vol 2, No 2 (2018): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary in the implementation of the notary’s position: (2) the application of the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary. This research is a normative research that is a process to find out laws, legal principles, and legal doctrine to answer the legal problem. This study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches. The results of this study indicate that: (1) the formation of civil partnership is not in line with the implementation of the notary position because the main purpose of the formation of civil partnership is to seek profit, while the obligation of the notary profession is to give priority to the society and the state. (2) the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code differ from the principles of stipulation in the formation of notary civil partnerships, in the case of profit sharing. The form of civil partnership (Code Civil) applies profit sharing whereas in civil partnership of notary there is no profit sharing, but each notary receives honorarium in return for his services without any honorarium sharing. Therefore, a revision of the use of a civil partnership of notary term used in the Law of Notary Position is required
Analysis of Civil Partnership of Notary Based on the Law of Notary Position Tahir, Fonni
Tadulako Master Law Journal Vol 2, No 2 (2018): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analysis of Civil Partnership of Notary Based on the Law of Notary Position. The Law of Notary Position provides an opportunity for notaries to establish a Civil Partnership of notaries in the performance of their position. This is contrary to the notary profession, since the purpose of the formation of Civil Partnership is to seek the benefit to be distributed to allies as stipulated in the Civil Code. This study aimed to find out and comprehend (1) the formation of a civil partnership of notary in the implementation of the notary’s position: (2) the application of the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code to civil partnership of notary. This research is a normative research that is a process to find out laws, legal principles, and legal doctrine to answer the legal problem. This study employed a statutory, comparison, and conceptual approaches. The results of this study indicate that: (1) the formation of civil partnership is not in line with the implementation of the notary position because the main purpose of the formation of civil partnership is to seek profit, while the obligation of the notary profession is to give priority to the society and the state. (2) the principles of civil partnership stipulation in the Civil Code differ from the principles of stipulation in the formation of notary civil partnerships, in the case of profit sharing. The form of civil partnership (Code Civil) applies profit sharing whereas in civil partnership of notary there is no profit sharing, but each notary receives honorarium in return for his services without any honorarium sharing. Therefore, a revision of the use of a civil partnership of notary term used in the Law of Notary Position is required.Keywords: civil partnership, notary, joint office, maatschap
KAJIAN YURIDIS IMPLIKASI JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PERKARA PIDANA Tang, Mohammad
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana; dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pengaturan justice collaborator terhadap hukum acara pidana. Penggunaan metode dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu undang-undang, historis, komparatif, dan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka (library research). Dalam melakukan analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan serta diklasifikasi tersebut, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian dalam proses penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode logika deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa Konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana adalah status khusus yang diberikan kepada seorang saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dalam bentuk perlakuan istimewa karena suatu keadaan tertentu seperti dipraktekkan di beberapa negara di dunia. Konsep justice collaborator dalam hukum acara pidana Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, melainkan telah dikenal sejak lama  dengan istilah saksi mahkota. Penggunaan justice collaborator didasarkan pada prinsip lex specialis derogat legi generalis untuk melegitimasi perlakuan istimewa yang diberikan dalam hukum acara pidana Indonesia. Implikasi hukum dari pengaturan justice collaborator terhadap hukum acara pidana adalah adanya “diskriminasi” antar pelaku tindak pidana  yang dilakukan lebih dari satu orang. Diskriminasi dimaksud adalah adanya perlakuan istimewa kepada justice collaborator yang menyimpang dari  prinsip equality before the la
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA PALU Muhram, Muh. Dian Irfansyah
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu dan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu meliputi tahap sebelum autopsi, pelaksanaan autopsi dan setelah autopsi yang pada prinsipnya autopsi forensik baru boleh dilakukan jika ada surat permintaan tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberitahu serta telah memahami. Setelah dua hari dalam hal keluarga tidak menyetujui autopsi atau keluarga tidak ditemukan. Izin keluarga untuk melakukan autopsi forensik tidaklah begitu diperlukan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kota Palu yaitu pemikiran masyarakat yang sempit, kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pengetahuan keluarga korban, biaya dalam pelaksanaan bedah mayat, keterbatasan fasilitas dalam pelaksanaan bedah mayat, kurangnya sumber daya manusia dalam bidang forensik
HAK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN THE RIGHT TO STIPULATE THE REGIONAL REGULATIONS TO IMPLEMENT REGIONAL AUTONOMY Angkadai, Yoseph Fenly
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami kesesuaian konsep “pembentukan peraturan daerah” dalam undang-undang terhadap  konsep “hak menetapkan peraturan daerah” dalam konstitusi serta memahami akibat hukum konsep itu terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Negara Kesatuan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, sejarah, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan mencari dalam penelusuran dokumen, sejumlah buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan-bahan hukum dimaksud disajikan secara preskriptif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep “pembentukan peraturan daerah” dan konsep “membentuk undang-undang” terhadap konsep “menetapkan peraturan daerah” dan konsep “otonomi seluas-luasnya”, selain berakibat ketidaktertiban makna Konstitusional karena penyamaan konsep dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, juga ketidakseragaman diksi hukum terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah  dalam konsep Negara Kesatuan, sebab konsep-konsep itu memiliki kekaburan diksi hukum sehingga kontradiksi terhadap makna Konstitusi Indonesia, dan secara khusus konsep dimaksud tidak seragam dengan makna konsep pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind) dalam kerangka otonomi daerah serta berakibat hukum administratif  yang mengarah pada pertentangan terhadap hierarki perundang-undangan.  
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PALU Fadly, Moh.
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa permasalahan yaitu: Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: kuisoner, wawancara dan studi kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu belum efektif,hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Palu merupakan suatu indikasi bahwa penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Palu belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Palu di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut: 1) subtansi hukum, 2) struktur hukum termasuk sarana dan prasarana, 3) kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan).

Page 6 of 9 | Total Record : 86

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE