cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 126 Documents
 9   10   11   12   13 
EFEKTIFITAS PERAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BEKASI DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hisdayati, Siti Alifa; Prawitasari, Nining Yurista
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10626

Abstract

Narkotika merupakan zat yang mengandung depresan, stimulant dan halusinogen atau istilah yang dikenlakan oleh departemen kesehatan Indonesia adalah NAPZA (Narkotika Psikotropika dan zat adiktif),namun disisi lain juga mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan ketergantungan sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, Karna maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Peran Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Dalam Upaya Preventif Dan Represif Pada Tindak Pidana Narkotika” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan memberikan penjelasan mengenai keektifan peran BNK Kabupaten Bekasi dalam upaya preventif dan represif dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan penelitian lapangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Kabupaten bekasi masih kurang efektif dalam melakukan sosialisai P4GN yang kurang merata di desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi karena belum memiliki ke khususan wewenang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), yang dapat dilihat dari jumlah penyalahguna narkotika yang terus bertambah ditiap tahunnya.  
PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA Ersa Maulida Sari; Anang Shophan Tornado
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya yang terdapat pada putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk menambah beberapa hal dalam pengajuan praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan Seorang tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) dalam mengajukan praperadilan, jika dilihat dan berkaca pada KUHAP maka berhak mengajukan praperadilan. Hal ini didasarkan bahwa setiap tersangka berhak mengajukan praperadilan berdasarkan KUHAP tanpa mempermasalahkan tersangka tersebut dalam penahanan ataukah sedang dalam status DPO. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status DPO. Dengan diterbitkannya aturan mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut tentu saja menjadi konflik norma antara KUHAP dan SEMA serta terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka khususnya tersangka yang termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut.
ANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Ayoe Adilia Yasynta; Ifrani
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10726

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis makna dari unsur melawan hukum pada undang-undang No. 27 tahun 2022 dan untuk menemukan maksud unsur melawan hukum yang diatur pada pasal 67 ayat (2) dan (3) dalam undang-undang No. 27 tahun 2022 apakah sudah sesuai dengan prinsip kebijakan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, bahwa data pribadi tiap warga negara indonesia adalah hal yang wajib dilindungi oleh pemerintah negara indonesia sebagai pemegang kendali peraturan di indonesia, namun menurut penulis dalam penelitian ini, pada pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ditemukan unsur yang dapat menimbulkan over kriminalisasi pada pelaku yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam unsur melawan hukum mengungkapkan dan menggunakan data pribadi miliknya. Kedua, Pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang tentang perlindungan data pribadi dinilai menghadirkan kekaburan hukum, antara lain; UU PDP yang tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, kemudian dampak kebingungan pada masyarakat karena sifatnya yang multitafsir sehingga pasal 67 ayat (2) dan (3) menjadi tidak efektif yang jelas menjadi tidak pastinya hukum tersebut.
LEGISLATIVE REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 22 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH Muttaqin, Entol Zaenal; Dzikri Hidayatullah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.12242

Abstract

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mekanisme yang unik yaitu Perppu. Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setelah Perppu dikeluarkan oleh Presiden, maka harus dilakukan persetujuan oleh DPR, atau lebih dikenal dengan legislative review. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanisme pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945? Kemudian, bagaimanakah praktek legislative review di Indonesia dalam perspektif prinsip negara konstitusional dan dalam perspektif maslahah mursalah? Bagaimanakah indikator yuridis sehingga suatu Perppu diterima atau ditolak menjadi undang-undang? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berkesimpulan: (1) Pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 bahwa proses legislative review suatu Perppu dilakukan oleh DPR melalui proses yang sama dengan pembahasan RUU. (2) dari perspektif negara konstitusional, legislative review tidak bertentangan dengan prinsip negara konstitusional, dalam perspektif maslahah mursalah legisative review tidak bertentangan dengan prinsip menghilangkan bahaya dan menjaga kemanfaatan. (3) Tidak ditemukan adanya indikator yuridis yang pasti sehingga DPR menetapkan atau menolak atau mencabut Perppu, tetapi dalam melakukan legislative review DPR selalu mengembalikan persoalan pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN adpen lazzavietamsi, fandy
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.12258

Abstract

Penelitian ini implementasi Permenristek nomor 30 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten). Fenomena kekerasan seksual di kampus terjadi secara masif dan korban seringkali tidak berani melaporkan tindakan pelecehan seksual tersebut mengingat hubungan relasi kuasa dalam kampus. Untuk itu metode penelitian studi kasus lebih tepat dipergunakan untuk mengurai bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan seksual fisik maupun non fisik yang ada di UIN SMH Banten, mengingat UIN SMH Banten sebagai salah satu kampus keagamaan islam di Indonesia selain mendasarkan diri pada nilai-nilai islam juga berlandaskan pada nilai-nilai yang diteladankan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian menunjukkan berbagai aktifitas kekerasan seksual yang terjadi di UIN SMH Banten dengan beragam jenis tindakan baik secara verbal, non fisik, fisik, dan daring melalui handpone. Beberapa mahasiswa pernah mengalami pelecehan seksual, diantara mahasiswa tersebut ada yang melaporkan kasus ke unit PPKS UIN SMH Banten namun ada juga yang tidak berani melapor. Rektor telah mengeluarkan kebijakan penanganan kekerasan seksual di UIN SMH Banten melalui keputusan pembentukan satgas PPKS, penegakan prinsip kemanusiaan yang adil pada penanganan kekerasan seksual selalu diupayakan oleh satgas PPKS UIN SMH Banten.
The Politics of Digital Legal Information Governance: Glocalization of the Legal Documentation and Information Network Luluardi, Yunas; Lisa Wati , Ayu
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v16i1.01

Abstract

Citizens' rights to obtain information on statutory and regulatory products have not been fully fulfilled. The Legal Documentation and Information Network System (JDIH) continues to develop along with advances in information technology in Indonesia. Because the global world is changing very quickly, society now has access to modern technology, the government is required to provide quality, fast, accurate and objective services. UIN Gus Dur as a new university is making innovations in legal services. The aim of this research is to analyze legal services at JDIH UIN Gus Dur. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with department heads, staff, teaching staff and education staff. then complemented by secondary data collection. The research results show that JDIH UIN Gus Dur has built the JDIH website with the aim of distributing all legal products at the University. Not yet able to take advantage of advances in online technology, but they still cannot access the JDIH Website.
Land Acquisition for Development Interest General Based On Ecological Justice Principles: (Reflection on Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XXI/2023) Muchsin, Achmad; Derta Luluardi , Yunas; Khasna, Syarifa; Utami, Windi Tia
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v16i2.01

Abstract

Specifically, the basis of this research is the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XXI/2023 regarding the request for a judicial review that the application of Law 2/2002 is contrary to Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research emphasizes the importance of applying the principles of ecological justice in every decision and policy making related to the environment, especially in terms of land acquisition by the government for development in the public interest. This doctrinal legal research uses a conceptual approach, statute approach, philosophical approach for practical purposes of solving legal problems, efforts to discover law. The first target is to answer the judge's rationale in deciding case number 137/PUU-XXI/2023 related to land acquisition for development in the public interest. Second, exploring land acquisition for development in the public interest based on the principles of ecological justice. The philosophical level is expected to be able to answer the question of how land acquisition for development in the public interest can be carried out while still considering the principles of ecological justice, namely the principles of justice which according to Baxter is interpreted as justice between humans and all of nature.
LEGAL PROTECTION FOR CONSTRUCTION WORKERS IN EMPLOYMENT CONTRACTS ACCORDING TO EMPLOYMENT LAW Eko Suliyanto; Sami'an; Sarwono Hardjomuljadi
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for construction workers in employment contracts is an important aspect of employment law in Indonesia. Construction workers often face high risks related to work safety, uncertainty of employment status, and normative rights that have not been fully fulfilled. This study aims to analyze legal protection for construction workers based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its derivative regulations, including Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours, and Rest Time and Termination of Employment. The method used is a normative legal approach by examining laws and regulations, court decisions, and relevant academic literature. The results of the study show that legal protection for construction workers includes guarantees of work safety and health, certainty of employment relationships, the right to decent wages, and social protection. However, challenges still arise in the implementation of regulations, especially in the supervision and compliance of companies with applicable regulations. Therefore, it is necessary to strengthen policies, increase government supervision, and increase legal awareness for workers and employers to ensure optimal protection of construction workers' rights.
SINERGI PEMERINTAH DAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME minardi; Juang Gagah Mardhika
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.01

Abstract

Munculnya draft Perpres tentang Penglibatan TNI dalam penanganan terorisme di awal tahun 2026 menyita perhatian berbagai pihak. Banyak pihak mengkhawatirkan jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme maka akan terjadi pelanggaran HAM. Terlebih banyak pasal di Perpres tersebut yang multi tafsir sehingga berpeluang memunculkan pelanggaran dan penyelewengan. Selain itu, payung hukum bagi TNI dalam penanganan terorisme tidak cukup jika menggunakan Perpres. Ini bertentangan TAP MPR, karena seharusnya menggunakan Undang-undang. Bagi pihak yang sepakat berpendapat bahwa terorisme berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan yang menjadi kewenangan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan kelayakan TNI untuk terlibat dalam penanganan terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan pustaka. Dari penelitian ini didapatkan temuan bahwa kata kunci yang ditekankan baik pihak yang pro maupun kontra adalah adanya regulasi yang kuat. Karena regulasi yang kuat ini akan menjadi batasan bagi TNI maupun lembaga-lembaga lain dalam penanganan terorisme. Diantara lembaga ini perlu menjalin koordinasi agar penanganan terorisme menjadi terpadu, sehingga terhindar dari ego sektoral.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 19 TAHUN 2019 Delima Hasibuan, Intan Delima Hasibuan; Budi Sastra Panjaitan
AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v17i1.02

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan setelah berlakunya UU No 19 Tahun 2019 yang mengubah UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pana Korupsi. Perubahan ketentuan tersebut menimbulkan berbagai implikasi terhadap posisi kelembagaan KPK, mekanisme pengawasan, serta tata cara pelaksanaan penegakan hukum, termasuk pelaksanaan OTT yang selama ini menjadi salah satu strategi utama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Fokus kajian penelitian ini mencakup analisis terhadap dasar hukum kewenangan KPK dalam menyelenggarakan OTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruh pelaksanaannya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah Operasi Tangkap Tangan tidak disebutkan secara tegas dalam UU No 19 Tahun 2019, pelaksanaannya tetap memiliki dasar hukum yang kuat melalui kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diberikan kepada KPK, serta ketentuan mengenai tertangkap tangan sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Selain itu, pelaksanaan OTT terbukti berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam mempercepat pengungkapan perkara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Page 12 of 13 | Total Record : 126

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025 Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue