cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 8   9   10   11   12 
EFEKTIFITAS PERAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BEKASI DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hisdayati, Siti Alifa; Prawitasari, Nining Yurista
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10626

Abstract

Narkotika merupakan zat yang mengandung depresan, stimulant dan halusinogen atau istilah yang dikenlakan oleh departemen kesehatan Indonesia adalah NAPZA (Narkotika Psikotropika dan zat adiktif),namun disisi lain juga mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan ketergantungan sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, Karna maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di masyarakat oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Peran Badan Narkotika Kabupaten Bekasi Dalam Upaya Preventif Dan Represif Pada Tindak Pidana Narkotika” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan memberikan penjelasan mengenai keektifan peran BNK Kabupaten Bekasi dalam upaya preventif dan represif dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan penelitian lapangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Kabupaten bekasi masih kurang efektif dalam melakukan sosialisai P4GN yang kurang merata di desa-desa yang ada di Kabupaten Bekasi karena belum memiliki ke khususan wewenang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM), yang dapat dilihat dari jumlah penyalahguna narkotika yang terus bertambah ditiap tahunnya.  
PERMOHONAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA Ersa Maulida Sari; Anang Shophan Tornado
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya yang terdapat pada putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk menambah beberapa hal dalam pengajuan praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan sebagai tersangka dan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan Seorang tersangka yang namanya tercantum dalam (DPO) dalam mengajukan praperadilan, jika dilihat dan berkaca pada KUHAP maka berhak mengajukan praperadilan. Hal ini didasarkan bahwa setiap tersangka berhak mengajukan praperadilan berdasarkan KUHAP tanpa mempermasalahkan tersangka tersebut dalam penahanan ataukah sedang dalam status DPO. Sehingga Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau sedang dalam status DPO. Dengan diterbitkannya aturan mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tersebut tentu saja menjadi konflik norma antara KUHAP dan SEMA serta terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka khususnya tersangka yang termasuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut.
ANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Ayoe Adilia Yasynta; Ifrani
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10726

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk menganalisis makna dari unsur melawan hukum pada undang-undang No. 27 tahun 2022 dan untuk menemukan maksud unsur melawan hukum yang diatur pada pasal 67 ayat (2) dan (3) dalam undang-undang No. 27 tahun 2022 apakah sudah sesuai dengan prinsip kebijakan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, bahwa data pribadi tiap warga negara indonesia adalah hal yang wajib dilindungi oleh pemerintah negara indonesia sebagai pemegang kendali peraturan di indonesia, namun menurut penulis dalam penelitian ini, pada pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ditemukan unsur yang dapat menimbulkan over kriminalisasi pada pelaku yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam unsur melawan hukum mengungkapkan dan menggunakan data pribadi miliknya. Kedua, Pasal 67 ayat 2 dan 3 undang-undang tentang perlindungan data pribadi dinilai menghadirkan kekaburan hukum, antara lain; UU PDP yang tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, kemudian dampak kebingungan pada masyarakat karena sifatnya yang multitafsir sehingga pasal 67 ayat (2) dan (3) menjadi tidak efektif yang jelas menjadi tidak pastinya hukum tersebut.
LEGISLATIVE REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 22 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PERSPEKTIF PRINSIP NEGARA KONSTITUSIONAL DAN MASLAHAH MURSALAH Muttaqin, Entol Zaenal; Dzikri Hidayatullah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.12242

Abstract

Salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan mekanisme yang unik yaitu Perppu. Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa setelah Perppu dikeluarkan oleh Presiden, maka harus dilakukan persetujuan oleh DPR, atau lebih dikenal dengan legislative review. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanisme pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945? Kemudian, bagaimanakah praktek legislative review di Indonesia dalam perspektif prinsip negara konstitusional dan dalam perspektif maslahah mursalah? Bagaimanakah indikator yuridis sehingga suatu Perppu diterima atau ditolak menjadi undang-undang? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini berkesimpulan: (1) Pengaturan legislative review oleh DPR berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 bahwa proses legislative review suatu Perppu dilakukan oleh DPR melalui proses yang sama dengan pembahasan RUU. (2) dari perspektif negara konstitusional, legislative review tidak bertentangan dengan prinsip negara konstitusional, dalam perspektif maslahah mursalah legisative review tidak bertentangan dengan prinsip menghilangkan bahaya dan menjaga kemanfaatan. (3) Tidak ditemukan adanya indikator yuridis yang pasti sehingga DPR menetapkan atau menolak atau mencabut Perppu, tetapi dalam melakukan legislative review DPR selalu mengembalikan persoalan pada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN adpen lazzavietamsi, fandy
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.12258

Abstract

Penelitian ini implementasi Permenristek nomor 30 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten). Fenomena kekerasan seksual di kampus terjadi secara masif dan korban seringkali tidak berani melaporkan tindakan pelecehan seksual tersebut mengingat hubungan relasi kuasa dalam kampus. Untuk itu metode penelitian studi kasus lebih tepat dipergunakan untuk mengurai bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan seksual fisik maupun non fisik yang ada di UIN SMH Banten, mengingat UIN SMH Banten sebagai salah satu kampus keagamaan islam di Indonesia selain mendasarkan diri pada nilai-nilai islam juga berlandaskan pada nilai-nilai yang diteladankan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian menunjukkan berbagai aktifitas kekerasan seksual yang terjadi di UIN SMH Banten dengan beragam jenis tindakan baik secara verbal, non fisik, fisik, dan daring melalui handpone. Beberapa mahasiswa pernah mengalami pelecehan seksual, diantara mahasiswa tersebut ada yang melaporkan kasus ke unit PPKS UIN SMH Banten namun ada juga yang tidak berani melapor. Rektor telah mengeluarkan kebijakan penanganan kekerasan seksual di UIN SMH Banten melalui keputusan pembentukan satgas PPKS, penegakan prinsip kemanusiaan yang adil pada penanganan kekerasan seksual selalu diupayakan oleh satgas PPKS UIN SMH Banten.

Page 12 of 12 | Total Record : 115

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue