cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMANTAUAN NARAPIDANA ASIMILASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 PALEMBANG Farhan Akbar Mu'arif
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 13 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6398

Abstract

This study took the locus of the Class 1 Palembang Fathers with a focus on the problem of maintaining assimilation prisoners during the COVID-19 pandemic. OverCrowding Prisoners in most of the Correctional Units are afraid that the inmates will not be able to carry out social distancing in accordance with health protocols which can increase the vulnerability of the transmission of the Covid-19 virus. The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia issued a regulation on the issue of covid-19 to stop the transmission of COVID-19. The regulation is the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. This study concludes that rapid treatment must be carried out so that this viral chain ends soon.
ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS DALAM KERANGKA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN DEPOLITISASI ISLAM POLITIK Fuqoha Fuqoha; Sukendar Sukendar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 13 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6492

Abstract

Kerangka demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia menjadi dasar terhadap pengakuan dan jaminan atas kebebasan dan/atau hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan kebebasan diantaranya adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E. Dengan demikian, berangkat dari pengakuan dan jaminan tersebut lahirlah berbagai organisasi kemasyarakatan dengan latarbelakang dan tujuan-tujuan keorganisasiannya, yang salah satu diantaranya organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada praktiknya pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan didasarkan pada regulasi perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan pendekatan penilitian yuridis normatif dengan uraian deskriptif kualitatif dengan maksud menginterpretasi makna Undang-Undang yang disandingkan dengan fenomena dan fakta empiris dari implementasi Undang-Undang. Dari uraian-uraian yang dianalisis peneliti memperoleh berbagai argumentasi dari kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, pemerintah berhak untuk membentuk dan memberlakukan suatu regulasi atau perundang-undangan dengan maksud menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara dan termasuk diantaranya organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam prinsip demokrasi secara konstitusional, pembatasan terhadap kebebasan dan jaminan atas hak-hak berorganisasi harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagai bentuk depolitisasi terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan.
POLITIK HUKUM DPD DALAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS RAPERDA DAN PERDA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Abdul Hamid Marzuki
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.5637

Abstract

Abstrak: Penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Fokus penelitian adalah: Pertama, Politik Hukum Penambahan Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Kedua, Kewenangan DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda Perspektif Fiqh Siyasah. Ketiga, Rekonstruksi penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah, pertama politik Hukum penambahan kewenangan DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Raperda dan Perda terlalu overlapping, menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat. Kedua penambahan wewenang DPD RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda ini menimbulkan tumpang tindih dengan Kementrian Dalam Negeri. Ketiga Penambahan wewenang DPD RI dalam melakukan Pemantauan dan Evaluasi Raperda dan Perda menggunakan on gate system hanya melalui Mendagri, dan merekonstruksi Pasal 249 Ayat 1 Huruf J dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2019 tentang MD3.
EFEK POLITIK IDENTITAS PADA PENYELENGGARAAN KAMPANYE SECARA ONLINE SELAMA PILKADA SUMBAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 2020 Bintang Alvinto; Ariawansah Amsal
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.6577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelenggaran kebijakan kampanye secara daring selama Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Menggambarkan bagaimana jalannya proses partisipasi politik masyarakat melalui kebijakan kampanye daring ini. Menggunakan pendeketan kualitatif deskriptif. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 perihal perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 perihal pelaksanaan Pilkada dalam kondisi Bencana Non-Alam Covid-19. PKPU ini pada dasarnya melarang kampanye yang bersifat offline atau mengumpulkan massa akan tetapi mengizinkan sosialiasi kampanye melalaui online atau media sosial.[1] Dalam Pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah diatur bahwa metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring.
RESOLUSI KONFLIK DI ASIA TENGGARA PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS RESOLUSI KONFLIK CHAM ISLAM DALAM MENGHADAPI SINKRETISME ISLAM DI VIETNAM) Febi Eka Putri; Eva Fadhilah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.6758

Abstract

Vietnam is one of the countries in Southeast Asia in the form of a Socialist country. The majority of the population in Vietnam embraces Buddhism while Islam is a minority religion there. The Muslim population in Vietnam is divided into two sects or schools, namely Cham Islam and Cham Bani. Cham Islam is a follower of the Sunni sect of Islam while Cham Bani is a sect of Islam that is still influenced by Indian culture or traditions. This study examines the resolution of the Cham Islam conflict in the face of Islamic syncretism in Vietnam from an Islamic perspective. With qualitative research methods, the authors found that the conflict resolution used in reducing conflicts that occurred because of differences in flow between Cham Islam and Cham Bani was a persuasive approach using the method of deliberation as taught by Islam. Another method when the method of deliberation is not achieved is the method of war. War in conflict resolution is not meant to solely kill lives but to survive and defend religion when threatened.   Keywords: Resolution, Conflict, Vietnam, Islam
PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (CONSTITUTIONAL RIGHTS) Taufiq Ramadhan; Oksari Anastasya Sihaloho
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7100

Abstract

Pemenuhan hak Anak adalah amanat konstitusi yang secara progresif disebutkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal itu termasuk hak konstitusional warga negara (constitutional rights). Pemenuhan atas hak-hak anak didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diadopsi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua undang-undang tersebut menjamin hak-hak anak serta secara khusus merumuskan hak-hak anak yang berada dalam proses peradilan pidana atau yang sedang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak anak yang sedang menjalankan proses pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan hak konstitusionalnya telah terjamin untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan, hak pelayanan kesehatan, hak aksesibilitas, hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dan sebagainya yang diberikan tanpa adanya pengecualian atau perbedaan dengan anak yang tidak berhadapan dengan hukum karena hak tersebut tidak memandang status sosial anak tersebut.
KEWAJIBAN DAN HAK ALIMENTASI ANAK TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA YANG TELAH LANJUT USIA Annisa Aprilia
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7174

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang kewajiban dan hak alimentasi anak terhadap penelantaran orang tua yang telah lanjut usia. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang tua terutama sang ayah harus menafkahi. Namun, perlu diketahui anak juga bertanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di usia tua dan sulit untuk melakukan apapun, hal ini disebut dengan alimentasi. Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, alimentasi merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan. Terdapat berbagai cara untuk memenuhi hak alimentasi orang tua. Jika anak tidak sanggup untuk merawat orang tua, mereka dapat menitipkan orang tuanya ke dalam balai sosial atau panti jompo dibandingkan harus menelantarkannya. Panti jompo merupakan bentuk perlindungan sosial untuk melindungi mereka yang sudah lanjut usia dengan memberikan mereka kebutuhan dan pelayanan untuk merasa aman. Walaupun sudah diatur hukum tentang alimentasi, tidak jarang ditemukan kasus anak menelantarkan orang tuanya sendiri terutama mereka yang sudah lanjut usia. Meski begitu, tidak sedikit anak yang tidak menjenguk orang tuanya di panti jompo. Kasus ini termasuk dalam pelanggaran hukum dan anak yang menelantarkan orang tuanya harus diberikan sanksi. Kata kunci: alimentasi, penelantaran orangtua, panti sosial, upaya pemerintah, nafkah
REPOSITION OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS IN THE STATE LEGAL SYSTEM Nurrohim Yunus; Refly Setiawan; Siti Ngainnur Rohmah
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i2.7304

Abstract

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the foundational human rights declaration. The United Nations adopted it on December 10, 1948. The Universal Declaration of Human Rights is a global reference that establishes universal principles for achieving human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights lacks official legal power, its fundamental concepts have become universal standards and are regarded as international law by many nations. Human rights have been codified in numerous international, national, provincial, and local/municipal legal texts. In this piece, the author employs a qualitative descriptive research methodology. It is said to be 'universal' because this right is stated to be a part of every human being's humanity, regardless of skin color, gender, culture, or religion; and it is said to be 'attached' because anyone possesses this right by virtue of his birth as a human being and not because of the grant of any authority institution. This privilege cannot be revoked by anyone because it is "attached." On the basis of the articles of all applicable Indonesian constitutions, it is possible to assert that the conceptualization of human rights in Indonesia has undergone a rigorous and protracted dialectical process. Incorporating human rights into the constitution demonstrates a commitment to upholding the law and human rights. In addition, different human rights provisions in the Indonesian constitution have been crafted to satisfy the needs and requirements for human rights protection in the personal, family, community, and national contexts.
LITERASI TEKNOLOGI DALAM PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN fandy adpen lazzavietamsi
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengkaji literasi teknologi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir di 3 perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, fenomena pemanfatan teknologi dalam penyelesaian tugas akhir tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan sumber data dari mahasiswa semester 7 dan ketua program studi. Dari data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis yang sistematis dan diuji validitas menggunakan triangulasi data, waktu, dan teknik. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa Kebijakan perguruan tinggi baik tingkat institusi maupun tingkat program studi merupakan fondasi dari daya dukung utama literasi teknologi bagi mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir, untuk itu sekalipun dalam pedoman skripsi dan pedoman penulisan tugas akhir tidak tercantum kewajiban mahasiswa untuk menggunakan aplikasi tertentu, namun pembiasaan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi seperti mendeley, zotero dan vosviewer sedari awal studi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi. Pada akhirnya hambatan dan tantangan dalam implementasi pemanfaatan teknologi tersebut akan dapat diselesaikan secara terukur.
CHECKS AND BALANCES: KONSEP TRIAS POLITIKA DAN NEGARA DEMOKRASI INDONESIA Arif Rahman
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan besar terhadap susunan kelembagaan negara. Sebelum adanya amandemen Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR) ditempatkan sebaagai Lembaga Tertinggi Negara dibandingkan Lembaga Negara lainnya yang diamantkan melaksanakan kedaulatan rakyat. selain itu amandemen juga membawa perubahan pola hubungan antar Lembaga Negara dari pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power). Namun dalam pelaksanaanya konsep separation of power tidak serta merta meniadakan hubungan antar Lembaga Negara secara mutlak. Hal ni sejalan dengan diterapkannya prinsip check and balances yang memberikan ruang kepada masing-masing Lembaga Negara untuk dapat mengawasi Lembaga negara lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan yang berfokus pada penerapan prinsip check and balances dalam konsep trias politika dan di Negara Demokrasi Indonesia

Page 10 of 12 | Total Record : 115

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue