cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 115 Documents
 8   9   10   11   12 
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian David Nugraha Saputra
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh Bank dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Hal-hal tentang pemberian kredit oleh bank diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang terdapat di dalam pasal 2, 4, 8, 29 ayat dua 2) dan tiga (3), serta pasal 49 ayat dua (2) yang mana semuanya menekankan prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usaha Bank terutama di dalam hal pemberian kredit. 2.Hal-hal tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kredit macet diatur dalam pasal 49 ayat satu (1 ) a-c, dan ayat dua (2) a-b Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Relations between Islamic Fiqh and Politics in Indonesia Muhammad Asrul Maulana
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i1.8339

Abstract

Islamic Jurisprudence is a system of laws and principles that govern human life in the Islamic religion. In Indonesia, Islamic Fiqh has long been involved in the political arena, especially in law making and political decision making. This article aims to explore the relationship between Islamic Jurisprudence and politics in Indonesia, and its implications for political decision-making in the country. The method used in this research is literature study and literature review. The results of the research show that Islamic Fiqh has long been involved in the political arena in Indonesia, both in making laws and in making political decisions. However, the relationship between Islamic Jurisprudence and politics in Indonesia is not always harmonious. especially in the context of differences of opinion between various groups or schools of thought in Islam. This study provides important implications for political decision-making in Indonesia, particularly in efforts to harmonize the principles of Islamic Jurisprudence with democratic norms and principles.
KONSOLIDASI NASIONAL PADA REZIM POLITIK DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM abdul ghofur
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i1.8776

Abstract

Konsolidasi nasional dalam suatu rezim politik merupakan tema diskursus kajian ilmu politik dalam frame hukum tata negara yang muncul sejak pasca Perang Dunia II dan hingga kini tema ini semakin diminati. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia? Kedua, bagaimana tinjauan politik hukum terhadap bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia?, Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yang digagas oleh Hans Keman, metode komparatif adalah tentang mengamati dan membandingkan informasi yang dipilih dengan cermat (melintasi ruang atau waktu, atau keduanya) di dasar dari hubungan yang bermakna. Dan tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, mendeskripsikan bentuk konsolidasi nasional dalam rezim politik demokrasi di Indonesia; dan kedua, mendeskripsikan tinjauan politik hukum terhadap konsolidasi nasional pada rezim politik demokrasi di Indonesia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MARSA MAYA ARJUNA; KURNIATI, LILI; Salsabilla, Anissa; Salsabila, Salma
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran aspirasi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan menjawab bagaimana keterlibatan masyarakat atas pelaksanaan dan pengawasan suatu undang-undang. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kebijakan berupa produk legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah dalam proses membentuk undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, begitupun pada saat implementasi dan pengawasan undang-undang tersebut. Dengan demikian tujuan pembentukan undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan umum dapat dicapai. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Bersifat deskriptif analitis terhadap data dan hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAG NO 1 TAHUN 2022 Ridho Alamsyah; Askana Fikriana; Muhammad Razi Asarwani; Daniel Mahendra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.9342

Abstract

Ketidakstabilan harga minyak goreng sering kali menimbulkan keresahan dimasyarakat. Naik-turunnya harga minyak membuat masyarakat khawatir karena harga lebih sering naik dari pada turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perbandingan harga minyak dari tahun 2020 sampai 2022 dan dihubungkan dengan respon pemerintah yang dituangkan dalam sebuah kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan dan dikaitkan dengan berita-berita yang memaparkan harga minyak goreng dari tahun 2020 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menangani harga minyak goreng yang tidak stabil. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa evaluasi kebijakan Menteri Perdagangan yang semakin ketat dalam mengatur terkait minyak goreng di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa oknum yang tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan namun hanya sebagian kecil sehingga dapat dikatakan PERMENDAG berhasil menekan harga minyak goreng di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Reni, Reni Destilawati; Askana Fikriana
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9381

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia kepada anak korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kita dapat menyimpulkan: 1. Prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi haknya sendiri karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mencari cara untuk melindungi hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan, karena banyak hal yang tidak diketahui atau diketahui anak karena usianya. 2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak korban tindak pidana atau pelanggaran seksual diatur dalam UU No. SK Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT KUHP terkait pemerkosaan pada pasal 285 KUHP sebagai perbuatan kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban khususnya pada Pasal 5, 8 dan 9 dan khususnya UU No.13/2006. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9, 15, 59 ayat (2), huruf J dan 76D, dan barang siapa melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dipidana sebagai berikut: diatur dalam Pasal 81.
KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA hajani
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9487

Abstract

Dalam artikel ini, penulis berusaha menjelaskan dinamika politik hukum nasional yang tidak terlepas dari adanya saling mempengaruhi (interdependensi) antara hukum Islam dan hukum umum, dalam upaya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional dalam program legislasi nasional. Dinamika politik hukum nasional tersebut sesungguhnya terkait dengan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan indikator bermanfaat atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat yang diterima sebagai rumusan hukum nasional, di satu sisi, namun juga ada political will dari pemerintah sebagai pemegang otoritas regulatif, dalam ikhtiar mewujudkan kemashlahatan masyarakat sebagai subyek hukum. Apalah artinya hukum dilahirkan, jika tidak menghadirkan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam upaya menyesuaikan kesadaran hukum nasional tersebut maka sistem hukum Indonesia dibangun atas tiga sumber; hukum adat, hukum barat dan hukum Islam secara eklektik. Harus difahami bahwa, sudah tidak masanya lagi mempertentangkan antara ketiga hukum tersebut, tetapi mana yang secara universal diyakini sebagai instrumen untuk melahirkan keadilan dan kepastian hukum, itulah yang diambil. Era reformasi selaras Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 kemudian Program Pembangunan Nasional sesuai dinamika politik hutkum nasional hingga sekarang merupakan peluang besar bagi upaya positivisasi hukum Islam. Atas dasar realitas tersebut, sumber hukum manapun mempunyai hak untuk diberdayakan dan diadaptasi sebagai nilai dan khazanah hukum, sejalan dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan fungsi pemerintah sebagai regulator. Sistem dan pembangunan hukum serta politik hukum era reformasi tampak masih belum hilang sama sekali, dampak rekayasa politik hukum Belanda yang berpengaruh hingga sekarang dan mengakibatkan sistem hukum Indonesia belum sesuai kesadaran hukum yang sesungguhnya. Dikhotomi antara ilmu hukum Indonesia dengan ilmu hukum Islam Indonesia merupakan pemicu pudarnya kesadaran hukum nasional. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya dukungan secara politik di parlemen dalam program legislasi nasional. Selain itu kontroversi filosofis internal dalam memahami hukum Islam seringkali menyudutkan hukum Islam itu sendiri. Selain itu, nilai hukum Islam yang mengejawantah menjadi tradisi, sebagai nilai yang diakui dalam kesadaran hukum masyarakat diserap secara nasional. Sehingga, positivisasi hukum Islam dalam politik hukum era reformasi adalah upaya integrasi Hukum positif yang dikhotomik dengan Hukum Islam Indonesia. Kata Kunci: Kontesktualisasi; Politik; Hukum Islam; Indonesia
KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT TERHADAP ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA mirozul, aldy; Irwan Triadi
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9556

Abstract

The policy of utilizing marine sedimentation, one of which is the export of sea sand, has reappeared in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Products in the Sea. This government regulation on the utilization of sedimentation results in the form of sea sand and other sedimentary materials in the form of mud used for reclamation, government infrastructure development, infrastructure development by business actors and exports as long as domestic needs are met. Normative legal research or library legal research, with a statutory regulation approach. The nature of this research is normative juridical because the researcher will carry out an analysis of the regulations regarding the use of sedimentation with other laws and regulations. The results of research on the policy for implementing sea sand exports as stated in Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea has the potential to cause marine environmental problems and impact the loss of small islands which indirectly threatens the defense and security of the Indonesian state
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah) Tabrozi, Dhika; B. Syafuri; Faisal Zulfikar; David Nugraha Saputra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9573

Abstract

Democracy is very fundamental in the administration of the state based on the principles of popular sovereigbty, deliberation and consensus, not on personal, group or class interests. Constitutional democracy is the answer in limiting arbitrary government actions which is a fundamental principle based on Pancasila and the 1945 Constitution as the state constitution. This research uses a qualitative approach (literature review). The result of research on constitutional democracy based on the author’s analysis of Wahab Chasbullah’s thoughts are divided in two principles. First. The implementation of constitutional democracy is based on the principles of Islamic law which consists of asy-syuro, al-‘adalah, al-hurriyah an al-musawa and by maintaining human rights guarantees. Second. The implementation of democracy based on the objectives of Islamic law (maqashid asy-syariah) is the vision of Islamic law towards (hifdz ad-din), (hifdz an-nafs), (hifdz al-‘aql), (hifdz an-nasl), (hifdz mal). By paying attention to the protection of human honor (hifdz al-‘irdh), and the protection of the environment (hifdz al-bi’ah)
KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DESA MEKARJAYA KABUPATEN PANDEGLANG) Abidin, Dian Purnamasari; Rahman, Arif; Nugraha, Ibanez
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v15i1.10194

Abstract

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, namun dalam sebab tertentu, kepala desa tidak dapat lagi melaksakan tugasnya , maka kepemimpinan di pemerintahan desa diambil alih oleh penjabat kepala desa. dalam pelaksanaan tugas memerintah desa, penjabat kepala desa dibantu oleh perangkat desa. dalam hal ini dilakukan analisis terhadap kewenangan penjabat desa teradap pengangkatan perangkat desa dengan dilakukan penelitian normative melalui studi Pustaka, dengan mengkaji peraturan perundang-undanfan terhadap pokok masalah yang diteliti. Adapun hasil analisis penetian ini adalah penjabat kepala desa memeiliki kewenangan yang sama dengan kepala desa secara definitive berdasarkan pasal 4A ayat 2), tentang peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015, yaitu pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa..

Page 11 of 12 | Total Record : 115

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue