cover
Contact Name
M. Abi Mahrus Ubaidillah
Contact Email
mahrusabi@gmail.com
Phone
+6285731650471
Journal Mail Official
minhaj@iaibafa.ac.id
Editorial Address
KH. A. Wahab Hasbulloh Street Gg. II No. 120 A Tambakberas Jombang Jawa Timur, Phone. (0321) 855530, Fax. (0321)855530, Email: minhaj@iaibafa.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah
ISSN : 27454282     EISSN : 27455246     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Is published on cooperation faculty of sharia and Islamic economics and Journal Publishing Agencies (Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah or LPJI) of Islamic Institute of Bani Fattah Jombang. This journal specializes in sharia studies covering law, economics and other sharia thought
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2023): Januari" : 8 Documents clear
BPJS MENJADI PERSYARATAN ADMINISTRASI PUBLIK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: (Studi Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akad) Mia Fatimatu Zahra
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1211

Abstract

ABSTRAK: Alasan pemerintah mewajibkan Kartu BPJS Kesehatan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, atau JKN yang ditandatangani Presiden Jokowi 6 Januari 2022. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara wajib memiliki kartu BPJS  Kesehatan, karena mulai 1 Maret mendatang, peraturan BPJS Kesehatan menjadi syarat pelayanan publik. Namun aturan ini dikritik banyak pihak, sebagian besar warganet menyebut bahwa aturan ini terkesan memaksa, dan menambah kesulitan proses administrasi. Perlu langkah bijak, agar seluruh masyarakat mendapat layanan jaminan kesehatan, dari pemerintah. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk membahas BPJS Menjadi Persyaratan Administrasi Publik Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Pasal 21 Tentang Asas – Asas Akadkepustakaan (library research) yang terkait dengan obyek penelitian dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bila memang aturan mengenai BPJS jadi syarat administrasi publik tetap diterapkan maka akan bertolak belakang pada Asas Ikhtiyari (Sukarela), Asas Saling Menguntungkan dan Asas Taysir (Kemudahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan sumber)  serta akan mencederai akad yang digunakan dalam pengelolaan BPJS tidak berfungsi sesuai syariat. Maka dari itu BPJS harus berbenah agar bisa meningkatkan akses keanggotaan pada BPJS itu sendiri. Serta masyarakat yang ingin tergabung dalam BPJS bukan karena keterpaksaan. Melainkan memang menyadari bahwa BPJS sangat berguna bagi dirinya dan keluarganya.
METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI TENTANG HADIS KEWARISAN BEDA AGAMA A. Fauzi Aziz; Wahidul Anam
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1393

Abstract

There should be no ambiguity regarding how Islamic law interprets the concept of inheritance. This is so because both the Qur'an and the Sunnah provide comprehensive justifications for the inheritance law. With Hadyu al-Islam Fatwa Mu"sirah, Yusuf Qardawi has filled another linguistic gap regarding the legitimacy of Muslim inheritance from non-Muslims. This research employed library research as its research methodology. specifically by undertaking a documented analysis of the literature around the subject under investigation. The study's findings were then examined by making deductions that were deemed pertinent to serve as the foundation for the study's findings. The findings of this study demonstrate that there is room for interpretation when it comes to whether Muslims may inherit property from non-Muslims because, in Yusuf Qardawi's view, Islam does not obstruct or reject the right route that advances the interests of the people. Additionally, with inheritance or inheritance that can support upholding Allah's religion and obeying Him.
REKONSTRUKSI MASHLAHAH MURSALAH PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1634

Abstract

Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah suatu negara adalah konflik berbasis agama, apalagi jika diikuti dengan tindakan kekerasan. Sementara itu, keragaman bangsa Indonesia tidak hanya tercermin pada keragaman suku bangsa, tetapi juga pada keragaman agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk mengelola iklim keagamaan Indonesia yang sangat majemuk sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan visi dan solusi yang menghasilkan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama, yaitu mengutamakan moderasi beragama, menghargai perbedaan interpretasi, dan tidak terjebak pada ekstremisme, Intoleransi dan Kekerasan serta Rekonstruksi Mashlahah Mursalah dalam Konteks Kontemporer dan Heterogen, Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam studi literatur, menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif, Hasil kajian menunjukkan bahwa, mashlahah mursalah jika diambil dalam konteks kekinian dan Kedisinian, “Indonesia” memiliki enam poin, yaitu; hifz al-din atau penjaga agama,hifz nafs atau penjaga jiwa hifz 'aql atau menjaga pikiran, hifz nasl atau menjaga keturunan, hifz maal atau menjaga harta dan hifz wathon atau menjaga negara. Dari hasil kajian d iatas dapat disimpulkan bahwa mashlahah mursalah di Indonesia hendaklah ditambah satu poin, yakni hifz wathon atau menjaga negara.
ISTISHAB SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM Faisol Rizal; Salim Ashar
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1642

Abstract

Problems in a pluralistic society demand solutions that are produced through systematic and measurable methods. Problems are increasingly developing when the era has intersected with technology, social, behavior, politics as well as ways of thinking and law from the West. The theory of modernity as mentioned by Lucian W. Pye is characterized by the first, cutting-edge technology and scientific spirit. Second, a rational view of life. Third, a secular approach in social relations. Fourth, there is a balanced fairness in public affairs. Fifth, the realization and implementation of a system of government in the configuration of a nation state. Therefore, in answering worldly problems which are increasingly leading to complexity and diversity, ijtihad is needed. Ijtihad is the basis and means of developing Islamic law. Ijtihad is also an obligation for Muslims who have fulfilled the requirements (because they have fulfilled the capacity as a mujtahid) to fulfill it. The methods used in this article is a qualitative approach to the library, where the focus is aimed against any reference about the religion, culture and islamic boarding school. The approach used is qualitative, which is a research procedure that describes the behavior of certain people, events, or places in detail and depth. While this type of research is literature. Namely, research that relies on reading sources, texts, and various information in the form of reading. In a different reference library research is research that is done to solve a problem that is based on a critical study of library materials and related research results presented in new ways.
PERSPEKTIF MAQASHID AS SYARI’AH TERHADAP NAFKAH ORANG TUA KEPADA ANAK YANG SUDAH MENIKAH STATUS PELAJAR SAMSUL ARIFIN
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1275

Abstract

Abstract: Parents have more affection for their children, so it is appropriate for parents to be called unsung heroes and become the first madrasa in a child's education. Whatever the wishes of the child must be followed by the parents including the tuition fees. Even so, it is actually the responsibility of parents, but there is a limit, namely that parents are obliged to provide for their children until the extent that they are married. However, some children get married during the student period so all the needs in the family ask their parents, be it school fees or the cost of their daily lives. The purpose of this study is to respond to these problems in terms of Maqashid As-Shari'ah by using the kuliatative method and making observations to several respondents so as to produce accurate data and provide solutive to the community. Al As a result, parents can provide for their children who are married as students with a record of not feeling burdened and their own lives fulfilled. Although parents provide their children's livelihood, they should not interfere with the child's family problems. And parents how to give freedom to their children to live independently with their families by providing a house to build a new familyAbstrak: Orang tua mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya, sehingga pantaslah orang tua disebut pahlawan tanpa tanda jasa serta menjadi   madrasah pertama dalam pendidikan seorang anak. Segala apapun keinginan anak pasti diikuti oleh orang tua termasuk biaya sekolahnya. Walaupun hal demikian, sebenarnya menjadi tanggung jawab orang tua namun ada batasannya yaitu orang tua wajib memberikan nafkah anaknya sampai batas mereka menikah. Akan tetapi sebagian anak menikah pada masa-masa pelajar jadi segala kebutuhan apapun dalam keluarga mintak kepada orang tuanya baik itu baiaya sekolah maupun biaya kehidupan sehari-harinya. Tujuan penelitian ini untuk merespon permasalahan tersebut ditinjau dari Maqashid As-Syari’ah dengan menggunakan metode kuliatatif serta melakukan observasi kepada beberapa responden sehingga menghasilkan data yang akurat serta memberi solutif kepada masyarakat. Al Hasil, orang tua boleh memberikan nafkah anaknya yang menikah status pelajar dengan catatan tidak merasa terbebani dan kehidupannya sendiri tercukupi. Walaupun orang tua memberikan nafkah anaknya akan tetapi tidak boleh ikut campur terhadap permasalahan keluarga anak. Dan orang tua bagaimana harus memberi kebebasan kepada anaknya agar hidup mandiri bersama keluarganya dengan cara disediakan rumah untuk membangun keluarga baru Keywords : Maqashid As-Shari'ah, Livelihood, Parents and Children
ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN BERAT ATAS PELANGGARAN IZIN PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Shafira Candra Dewi; Muhammad Solikhudin; Mochammad Agus Rachmatulloh
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1334

Abstract

Abstract: Changes in regulations in Indonesia aim to develop law in accordance with the times. One of the regulations that was changed was the PP on Civil Servant Discipline which was originally regulated by PP No. 53 of 2010 and then replaced by PP No. 94 of 2021. There is an interesting thing found by the author when one of the severe disciplinary penalties in PP No. 53 of 2010 mentions a penalty of "dishonorable dismissal as a civil servant". Then in PP No. 94 of 2021, this penalty is abolished. Then the author is interested in analyzing the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 from the perspective of maqa?id al-shari'ah. This research is a normative legal research and uses a statute approach and conceptual approach. The results of this study, namely maqa?id al-shari'ah analysis of severe disciplinary punishment for violations of divorce permits by Civil Servants according to Government Regulation Number 94 of 2021, show that the regulation is in accordance with the concept of maqa?id al-shari'ah, namely hif? al-'ir?i (maintaining honor). That the most severe punishment in the severe disciplinary punishment in Government Regulation No. 94 of 2021 is “dismissal with honor not at his own request as a civil servant” pays more attention to the professional rights of civil servants. Abstrak : Perubahan regulasi di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu regulasi yang diubah yaitu PP tentang Disiplin PNS yang semula diatur oleh PP No. 53 Tahun 2010 kemudian diganti dengan PP No. 94 Tahun 2021. Terdapat hal menarik yang ditemukan oleh penulis ketika salah satu hukuman disiplin berat pada PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan adanya hukuman “pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”. Kemudian pada PP No. 94 Tahun 2021, hukuman tersebut dihapuskan. Lantas penulis tertarik untuk menganalisis hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 menurut perspektif  maqa?id al-shari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini yaitu analisis maqa?id al-shari’ah terhadap hukuman disiplin berat atas pelanggaran terhadap izin perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maqa?id al-shari’ah yaitu hif? al-‘ir?i (memelihara kehormatan). Bahwa hukuman paling berat dalam hukuman disiplin berat pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah “pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” lebih memperhatikan hak profesi PNS.
PENGARUH PERSEPSI KEPERCAYAAN, PERSEPSI RISIKO, DAN MANFAAT TERHADAP MINAT PENGGUNAAN MOBILE BANKING BANK SYARIAH Moh. Abd. Rahman; Nurul Fadila; Nuntupa Nuntupa
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1618

Abstract

Banking is one of the advanced information technologies that can be used to achieve high levels of customer service and new technologies that allow banking transactions via mobile phones. For bank customers, this application will support their transaction banking if they find it useful and easy to use. This study aims to examine the factors that influence the intention to use internet banking services. This research was conducted at the Sharia Banking Faculty of Islamic Economics and Business, Zainul Hasan Genggong Islamic University. Researchers received responses from 97 respondents who were students of Islamic banking study programs who had used internet banking. Data were analyzed using the method of literature study, with qualitative methods with analytical models and direct interviews to obtain information. The results of this model analysis show that the constructs of perceived benefits, perceived risks, and trust affect the intention to use internet banking. Although the perceived ease of use does not affect the intention to use the Internet Bank. This means that the intention to use internet banking is influenced by the construct of perceived benefits, perceived ease of use, and trust.
IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH FIKIH PADA HUKUM EUTHANASIA Mardhatillah Ali; Ashar Pagala
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i1.1621

Abstract

According to medical science, euthanasia is a method for patients whose condition is on the verge of dying, in which the purpose is to cease their sufferings. This means, it will accelerate the patient's death. It is divided into two, which are active euthanasia (an injection or medicine given by a doctor to a patient to accelerate his / her death). It is actually haram, since it is considered as intentional murder. That idea is supported when applying the principles of jurisprudence, which are a branch of al-?araru yuz?l (threat should be avoided), even though in the process of applying these rules, there are still contradictions. However, they can be denied by saying that to murder a person is the worst threat which must be avoided, since Allah is supposedly the only one who has control over life and death. As for the second type of euthanasia, it is passive euthanasia; which is done by stopping to treat a patient with a serious illness who has zero chance to recover, hence they will pass away faster. This one is considered jaiz (permissible); since the original law in treatment is Sunna.

Page 1 of 1 | Total Record : 8