cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
inggris Cahyono, Okky Nur; Wicaksono, Ferri
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3672

Abstract

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memeiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk 1.800 lebih spesies burung. Ancaman seperti deforestasi dan pemburuan liar telah menyebabkan penurunan populasi burung, mendorong perlunya pendekatan konservasi yang berbasis masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran strategis Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanapaksi di Jatimulyo dalam pengembagan ekowisata berbasis konservasi. Selaras dengan teori stakeholder, ditemukaan bahwa KTH berperan sebagai aktor utama dalam tiga dimensi: (1) fungsional, yang menjalankan kegiatan konservasi habitat dan spesies melalui edukasi lingkungan, pelatian pwngamatan burung (birdwatching), dan penataan habitat alam (konservasi dan edukasi). (2) Kolaboratif, yaitu menjembatani kepentingan ekologis dengan ekonomi melalui kemitraan dengan LSM, akademisi, pemerintah, serta pelaku usaha ekowisata (penghubung antara kepentingan ekologis dan ekonomi). (3 influensial, yang menjadi pengerak dalam pembentukan regulasi lokal seperti Peeraturan Desa tentang pelindungan burung dan hutan (pengerak kebijakan lokal). Transformasi warga dari pemburu menjadi pelestari menunjukan potensi ekowisata dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesejahteraan masyrakat. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan intergrasi ekowisata dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi konservasi yang berkelanjutan. Astrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Kata Kunci: KTH Wanapaksi, ekowisata, konservasi burung, Kalurahan Jatimulyo.
ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KALURAHAN SRIHARDONO KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL Luthfiah, Khozimatul; Mahendra, Gerry Katon
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3741

Abstract

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menetapkan kebijakan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tingkat desa. Kalurahan Srihardono merupakan Kalurahan yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kapanewon Pundong. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganaliss implementasi pogram pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn tentang keberhasilan implementasi program yang dipengaruhi oleh indikator ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, ciri badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik dan sikap badan pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembangunan RTLH di Kalurahan Srihardono secara tujuan sasaran telah disusun secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Komunikasi berjalan efektif, baik dari segi sosialisasi kepada masyarakat maupun koordinasi antar pelaksana program. Struktur birokrasi pelaksana tertata dengan baik dan saling mendukung. Sikap para pelaksana mencerminkan komitmen yang tinggi, kepedulian yang berkelanjutan, serta sikap terbuka terhadap suara masyarakat. Namun dari aspek sumber daya dan kondisi lingkungan sosial menjadi hambatan utama. Sumber daya dari aspek finansial dan tenaga kerja masih belum dapat terpenuhi dan aspek kondisi sosial berupa partisipasi masyarakat masih kurang.
ANALISIS FENOMENA GOLONGAN PUTIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020) Darma Yanti, Ni Made Arie
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3750

Abstract

Golongan putih (golput) merupakan istilah yang disematkan bagi seseorang atau sekelompok orang yang masuk dalam kategori pemilih dalam pelaksanakan pemilu maupun pemilihan, namun memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya ke TPS saat hari pemungutan suara. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 menjadi salah satu pemilihan dengan tingkat partisipasi rendah. Sebanyak 46% dari total pemilih yang terdaftar tidak menggunakan hak pilihnya, yang mengindikasikan tingginya angka golput pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020. Partisipasi pemilih menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, karena partisipasi politik masyarakat dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dibawah kepemimpinan kepala daerah yang dipilihnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kepustakaan (Library Research) dengan memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti artikel, berita online, jurnal, dan dokumentasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yang tersedia melalui akses internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemunculan Golput jelas mengindikasikan bahwa masyarakat mulai apatis terhadap proses politik yang sedang terjadi. Tingkat golput yang tinggi harus segera diatasi dengan strategi yang baik dari KPU beserta stakeholder terkait.
RETHINKING NATIONAL SECURITY POLICY: INDONESIA CASE Nugroho, Riant; Setiawan, Agustina
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i1.3850

Abstract

There is a 2nd generation of academical framework as a fit foundation for developing policy and practices of the national security policy in the developing countries, as a framework that enlarging the understanding from international and military studies into a wider of political studies. Academical discourse in Indonesia is now promoting the framework of total policy performance in which national security policy place at the center. The seminal method and measurement of national security performance that have been developed had scored Indonesia of 27.8875, which means a conducive performance.
MENUJU PARIWISATA INKLUSIF: STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BANTUL Zahra, Amila Safwah; Kholid, Anwar
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.3543

Abstract

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menekankan hak difabel terhadap akses fasilitas publik, termasuk sektor pariwisata. Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar namun menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pariwisata inklusif ramah difabel. Banyak penelitian yang telah menyoroti pariwisata inklusif tetapi kebanyakan masih fokus pada aspek umum inklusivitas tanpa mengeksplorasi secara mendalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Padahal aksesibilitas merupakan fondasi utama untuk menciptakan destinasi wisata yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan pariwisata inklusif berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada beberapa upaya awal, Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mengembangkan pariwisata inklusif dengan fasilitas aksesibilitas yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menciptakan fasilitas wisata yang sesuai dengan standar aksesibilitas, adil, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada jumlah responden yang masih terbatas sehingga generalisasi sulit dilakukan.
IMPLEMENTASI UJI KENDARAAN BERMOTOR GRATIS DI KABUPATEN BOJONEGORO Regina Prabowo, Putri Aprilia; Nawangsari, Ertien Rining
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.3872

Abstract

Pengujian kendaraan bermotor memiliki fungsi pemeriksaan komponen penting kendaraan. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang sudah menerapkan kebijakan uji kendaraan bermotor secara gratis. Pembaruan kebijakan pengujian kendaraan bermotor dalam upaya meringankan masyarakat untuk melakukan uji kendaraan demi meningkatkan keselamatan di jalan raya. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui Implementasi Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan yakni purposive sampling dan snowball sampling. Data keabsahan teknik diperoleh melalui triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Uji Kendaraan Bermotor Gratis di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala kurangnya komunikasi eksternal kepada masyarakat, dan kondisi alat uji yang sudah tua.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO Afianti, Julia; Arif, Lukman
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.3945

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto masih menghadapi permasalahan terkait kecepatan waktu penyelesaian dokumen, meskipun sudah ditetapkan standar waktu layanan. Fenomena ini memunculkan nilai indeks kepuasan masyarakat untuk dimensi waktu penyelesaian rendah dan menuntut evaluasi kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Mojoanyar. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas serta masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan administrasi kependudukan ditinjau dari dimensi tangible, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, communication, dan understanding the customer sudah berkualitas. Namun, pada aspek reliability masih ditemukan kendala akibat keterbatasan blanko dan gangguan jaringan yang berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian dokumen. Kesimpulannya, pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Mojoanyar sudah sesuai ketentuan dan cukup memenuhi harapan masyarakat, meskipun tetap diperlukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan keandalan pelayanan di masa mendatang. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Kualitas Pelayanan, Kecamatan Mojoanyar
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DALAM MENJAMIN KESELAMATAN OPERASIONAL DI BANDARA HALUOLEO KENDARI Rianti, Miswan; Asis, Patta Hindi; Lampasa, Yunitawati; Mattalitti, Ihsan; Zaenal, Andi Syaiful; Ahmad, Risthon G.; Saputra, Marham Haris
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.3996

Abstract

Kebijakan pengawasan oleh Apron Movement Control (AMC) merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik di sektor transportasi udara yang bertujuan untuk menjamin keselamatan operasional di sisi udara (airside), khususnya di area apron. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengawasan AMC di Bandara Halu Oleo Kendari, dengan meninjau aspek regulatif, implementasi di lapangan, pelaksanaan kebijakan, serta hasil akhir dari pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap petugas AMC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AMC telah menjalankan kebijakan berdasarkan regulasi nasional dan SOP internal, efektivitas kebijakan masih belum maksimal. Pelanggaran seperti ketidakteraturan penempatan peralatan GSE, penggunaan kendaraan tidak laik pakai, serta temuan tumpahan oli dan Foreign Object Demage (FOD) masih sering terjadi. Hambatan utama berasal dari minimnya fasilitas pendukung, belum adanya legalitas formal petugas, dan lemahnya sistem evaluasi serta penegakan sanksi. Kesimpulannya, kebijakan pengawasan AMC telah dijalankan, namun belum berjalan secara efektif dalam membentuk budaya keselamatan yang berkelanjutan.
PERAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM MENDUKUNG KEPEMIMPINAN EFEKTIF PADA OPERASI SAR Kusworo, Kusworo; Sartika, Ika
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.4156

Abstract

This study aims to analyze the role of Electronic-Based Government Systems (SPBE) in supporting effective leadership in the implementation of Search and Rescue (SAR) operations, particularly in the context of disaster management. Using a literature review approach, this study examines various scholarly findings and policy documents related to the implementation of SPBE in emergency response processes, focusing on speed, accuracy, and inter-agency coordination. The findings indicate that SPBE plays a strategic role in accelerating decision-making through the provision of real-time data, technology-based geographic mapping systems, and digital communication between institutions. However, its implementation faces several challenges, including limited digital infrastructure in disaster-prone areas, low digital literacy among human resources, and the suboptimal integration of information systems across national and regional agencies. This study recommends strengthening digital leadership, integrating disaster information systems into a unified platform, and enhancing human resource capacity and ICT infrastructure as strategic steps to optimize the role of SPBE in supporting adaptive and responsive SAR leadership in disaster dynamics.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-KATALOG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Azhari, Imanuddin; Rochaeni, Atik
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v9i2.4338

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN di Kemendikdasmen dilaksanakan, serta bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN dalam pengadaan barang/jasa secara e-katalog di Kemendikdasmen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan di lingkungan Kemendikdasmen yang terlibat dalam proses pengadaan berbasis e-katalog. Model implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan TKDN telah berjalan, namun belum optimal pada semua aspek. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi dan kejelasan kebijakan telah tersedia, tetapi pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih bervariasi. Pada dimensi sumber daya, ditemukan keterbatasan kompetensi SDM, alokasi anggaran yang belum fleksibel, serta sarana prasarana yang belum merata di seluruh satuan kerja. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen positif dari para pelaksana terhadap kebijakan, namun tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh hambatan administratif dan teknis. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi telah menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan praktik koordinasi antarinstansi yang cukup aktif.

Page 11 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu More Issue