cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 104 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS URGENSI PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK UTARA Mandini, Denda Devi Sarah; Husbuyanti, Irma Elmira
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1800

Abstract

The emergence of Covid-19 in early May 2020 in North Lombok Regency (KLU), spreading to every district, had infected 114 people by October 2020, with 5 fatalities. However, due to the government's limited capacity in resolving the Covid-19 pandemic, there is a need for collaboration involving various stakeholders. In this regard, the government should engage civil society, community leaders, NGOs, universities/academics, and other stakeholders in formulating, planning, and implementing policies related to Covid-19 mitigation in North Lombok Regency. Based on the above description, a problem statement is formulated, focusing on the analysis of the urgency of implementing Collaborative Governance in addressing Covid-19 in North Lombok Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing in-depth interviews with KLU government officials responsible for managing Covid-19. The research findings indicate that the North Lombok Regency government has implemented Collaborative Governance by actively involving community leaders and maximizing the participation of several Civil Society Organizations in Covid-19 mitigation. Additionally, they continue to collaborate cooperatively with NGOs outside the established task force organization.Top of Form
HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PERANGKAT POLITIK : PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA Iqbal, Firdaus Muhamad; Irawati, Irawati
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1833

Abstract

Kerja sama antar negara menjadi suatu prasyarat penting bagi sebuah negara dalam mengelola hubungan internasionalnya. Reformasi di Indonesia telah memberikan kewenangan dan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengadakan kerja sama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan memajukan kondisi wilayah mereka. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional berperan sebagai alat politik dalam pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian-perjanjian ini menjadi instrumen bagi negara-negara untuk membangun kerja sama dan memperkuat posisi mereka di tingkat internasional. Di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk menjalin perjanjian internasional di dalam wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut terbatas oleh kerangka regulasi hukum dan ruang lingkup pelaksanaannya. Dalam membuat perjanjian internasional, pemerintah daerah tetap harus mematuhi hukum nasional, melibatkan lembaga legislatif setempat, dan memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional. Memahami batasan dan kejelasan mengenai kewenangan ini penting guna menjaga keselarasan antara otonomi lokal dan kedaulatan nasional dalam urusan internasional.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI Nugraha, Alfi Rizqi; Rochaeni, Atik; Munawaroh, Siti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1924

Abstract

The aim of this research is to describe and analyze the implementation of the Public Order Policy in controlling street vendors by Civil Service Police Units in South Cimahi District, Cimahi City. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library research and field studies include observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of public order policies for controlling street vendors has not been properly implemented. Based on the dimensions of communication, it has not been implemented optimally. This can be seen from the inability of Satpol PP officials to provide socialization and clarity of information to street vendors. In the resource dimension, it has fully competent human resources. It's just that the resource of the equipment that belongs to its existence is outdated. On the dimensions of the disposition, it is good enough. It can be seen from the members owned by Satpol PP, who are fully responsible for carrying out their duties and understand a policy. On the dimensions of the bureaucratic structure, it is completely good. This can be seen in every implementation of the tasks carried out, which are always in accordance with the SOP and applicable regulations.
PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH Sopamena, Chairussani Abbas
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1927

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya di Indonesia menghadirkan dinamika kompleks antara teori konflik dalam distribusi sumber daya dan konsep kemajemukan horizontal dalam perubahan sentimen masyarakat. Pada awalnya, respons Indonesia terhadap krisis ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai tanggapan terhadap penganiayaan di Myanmar, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketegangan akibat persaingan sumber daya dan persepsi masyarakat bahwa sumber daya terbatas seharusnya diutamakan untuk warga negara Indonesia. Teori konflik menjadi jelas ketika penerimaan awal terhadap pengungsi berubah menjadi kontroversial, menciptakan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi UNHCR, sebagian karena keterbatasan sumber daya dan keinginan untuk mengelola situasi sesuai dengan kondisi domestik yang kompleks. Teori konflik mencerminkan kebijakan Indonesia yang mencoba menghindari menjadi tujuan utama bagi pengungsi. Perubahan sentimen masyarakat, terutama di Aceh, menciptakan konsep kemajemukan horizontal. Awalnya antusias membantu, masyarakat berubah setelah beberapa oknum pengungsi menciptakan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Informasi bohong dan narasi kebencian semakin memperburuk citra pengungsi. Dalam menghadapi kompleksitas ini, Indonesia dapat memimpin upaya regional. Kerjasama lebih erat dengan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi UNHCR dapat membentuk aliansi regional untuk berbagi beban. Di tingkat ASEAN, Indonesia dapat memimpin upaya diplomasi untuk menekan Myanmar dan mempromosikan dialog inklusif tentang status dan hak-hak Rohingya. Pentingnya solidaritas regional juga menuntut Indonesia untuk mengatasi ketegangan internal. Pemimpin selanjutnya perlu menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan nasional, sambil memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi model bagi penanganan krisis pengungsi yang berkelanjutan di tingkat regional dan internasional.
KINERJA CAMAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU Lubis, Teguh Dermawan; Ahsan, Sitti Chaeriah; Rapi, Muhammad
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2002

Abstract

Penelitian ini dilakukan di kecamatan palu selatan kota palu, Hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat di kantor Kecamatan Palu Selatan yang mengeluhkan tentang dokumen yang belum bisa diambil karena belum ditandatangani Camat. Hal ini memberi asumsi kepada peneliti tentang kedisiplinan Camat dalam melaksanakan tugas. Apakah Camat jarang datang ke kantor sehingga ada masyarakat yang mengeluh?. Faktor inilah yang mendasari penelitian tentang kinerja Camat di Kecamatan Palu Selatan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan serta diharapkan dapat ditemukan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Camat dalam melaksanakan program Pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Camat Dalam Implementasi Program Pembangunan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, menggunakan teori kinerja Suyadi Prawirosentono, dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Camat Palu Selatan dalam implementasi program pembangunan di wilayahnya dapat berjalan baik berdasarkan teori yang di gunakan yaitu Efektifitas dan efisiensi, dibuktikan dengan kemampuannya memberikan sumbangsih nyata yang terstrukstur, terkontrol dan terawasi dengan baik. Otoritas dan tanggung jawab, dilihat dengan tercapainya Renstra Kecamatan sesuai kewenangannya. Disiplin, terbukti dengan datang dan meninggalkan kantor tepat waktu (kecuali ada hal mendesak seperti pekerjaan diluar kantor), saat jam kerja beliau serius mengerjakan pekerjaan dan dapat diselesaikan tepat waktu. Inisiatif, ditunjukkan dengan inovasi dan kreatifitas, dibuktikan dengan ikut dalam kelancaran kegiatan Inovasi Pelangi 2022.
PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBEKALAN KETERAMPILAN TNI AD TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEKERJAAN PENSIUNAN DI KODAM II/SWJ Setiawan, Agustina; Dewi, Arlinda Puspa; Rokhmat, Dicky Febriansyah
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2044

Abstract

Pengakhiran dinas keprajuritan TNI AD dilakukan pemberian masa persiapan pensiun, diantaranya melalui program pelatihan pembekalan keterampilan. Upaya program pelatihan sebagai pemberdayaan bagi anggota TNI AD yang mendekati masa pensiun telah memberikan peluang prajurit sebelum memasuki masa pension, namun, masih terdapat prajurit belum siap menghadapi pensiun, seperti prajurit belum mempunyai keterampilan khusus. Penelitian bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh efektivitas program pembekalan keterampilan TNI AD terhadap pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Swj. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bila efektivitas program Bekram semakin baik akan meningkatkan 46.63% pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya dengan kata lain semakin tinggi efektivitas program Bekram maka akan semakin tinggi pula pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya. Besaran pengaruh efektivitas program pembekalan keterampilan TNI AD terhadap pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya sebesar 56.10%, sedangkan 43.90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Efektivitas program bektram menurut persepsi 82 responden adalah termasuk dalam kriteria kurang baik, nilai rata-rata hitung 3,07 pada interval nilai 2,61 – 3,40. Sementara pencapaian sasaran pekerjaan pensiunan di Kodam II/Sriwijaya menurut persepsi 82 responden termasuk kriteria kurang baik, karena nilai rata-rata hitungnya 2,97 yang berada pada interval nilai 2,61 – 3,40
POLICY IMPLICATION ANALYSIS PUBLIC SPHERESIN THE CITY OF BANDUNG IN 2022 (Multicase Study Intertwined with Cikapundung Terrace and Cihampelas Terrace) Gunawan, Wawan
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2117

Abstract

Since serving as Mayor of the City of Bandung for the 2014 - 2019 period, Ridwan Kamil has been intensively building public spaces. Two of them are the Cikapundung Terrace and the Cihampelas Terrace. Although both are public spaces that provide open access for anyone to interact, they have different characters. The Cikapundung terrace is mor e driven by efforts to educate people to love the environment and rivers, while the Cihampelas terrace is more an effort by the Bandung City government to organize street vendors so that it does not cause traffic jams along the Cihampelas road. This policy has a positive impact on the one hand, but on the other hand it has a negative impact on other parties. For example, the construction of the Cikapundung terraces and the Cihampelas terraces has had a negative impact on the economic conditions of the peopl e who used to earn good fortune along the Cihampelas sidewalks and around Kampung Kolase, which is now the Cikapundung terraces. Thus government policies have an impact on society. As Dye (1981) said that the impact of a policy is the overall implication o r impact caused by a policy. Therefore this study will focus on analyzing the impact of public sphere development policies with a focus on the Cikapundung terraces and Cihampelas terraces using qualitative methods using the Multicase Intertwined Study tech nique from Robert K. Yin (2013). It is hoped that through this research an overview of the implications of public sphere policies for the people of the city of Bandung can be obtained.
PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 Idayanti, Ila mei; Suryani, Eny Inti; Wati, Yonna
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2147

Abstract

Pengawasan yang efektif oleh seorang camat merupakan elemen penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah. Penelitian ini menggali peran penting yang dimainkan oleh seorang camat dalam konteks pengawasan, dengan fokus pada upaya mereka dalam memastikan implementasi kebijakan pemerintah, serta menunjukan bahwa peran pengawasan camat tidak hanya terbatas pada pemantauan rutin, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, advokasi kebijakan, dan pendekatan proaktif terhadap masalah- masalah yang muncul. Penanganan konflik merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Konflik adalah fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. termasuk di Pekon Kresnomulyo. Penanganan konflik menjadi penting untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tingkat lokal. Salah satu figur kunci dalam penanganan konflik adalah Camat, yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyelesaian konflik di Pekon Kresnomulyo. Penelitian ini bermaksud guna menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Carnat dalam penanganan konflik di wilayah tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Camat memiliki peran yang signifikan dalam memonitor, mengidentifikasi, dan menyelesaikan konflik yang muncul di Pekon Kresnomulyo. Peran ini mencakup pengawasan terhadap dinamika sosial masyarakat, fasilitasi dialog antarpihak yang terlibat dalam konflik, serta kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konflik sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Camat Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Camat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Pekon Kresnomulyo.
STRATEGI RESOLUSI DILEMA KEAMANAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA Sarjito, Aris
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2157

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi dilema keamanan dan implikasinya terhadap kebijakan pertahanan negara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi resolusi yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder, penelitian ini mengkaji pengaruh sejarah, mekanisme keterlibatan diplomatik, dan kemajuan teknologi di bidang pertahanan. Berdasarkan analisis sejarah, Dilema Keamanan mempengaruhi strategi pertahanan termasuk penangkalan nuklir dan perlombaan senjata selama Perang Dingin. Keterlibatan diplomatik melalui hotline militer, perjanjian pengendalian senjata, dan pertemuan bilateral merupakan hal yang sangat penting dalam mengurangi ketegangan. Langkah-langkah ini menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman, yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan internasional. Selain itu, memanfaatkan teknologi pertahanan seperti sistem pertahanan rudal dan kemampuan siber terbukti penting dalam mencegah ancaman sekaligus meminimalkan agresi yang dirasakan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi, kepentingan bersama, dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengelola teknologi ini untuk menghindari meningkatnya dilema keamanan. Sebagai kesimpulan, studi ini menggarisbawahi pentingnya strategi pertahanan yang seimbang yang mengintegrasikan inisiatif diplomatik dan teknologi maju untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah konflik. Kata Kunci: dilema keamanan, kebijakan pertahanan negara, kemajuan teknologi, keterlibatan diplomasi
URGENSI PROGRAM GERAKAN LITERASI DESA DI INDONESIA Prayitno, Arief
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v8i1.2245

Abstract

This article discusses the urgency and appropriateness of the Village Literacy Movement in Indonesia, addressing various complex challenges related to education levels, resource access, and infrastructure in rural areas. The research aims to examine how literacy programs can enhance the quality of life and economic opportunities for village communities. Using a qualitative exploratory approach, the study finds that low formal education levels, limited access to reading resources, and a shortage of teachers and educational facilities are major barriers to improving rural literacy. Active participation from local government and communities in supporting literacy programs is crucial for their success. Additionally, tailoring literacy programs to local needs and characteristics is considered essential for their effectiveness. Digital literacy and financial literacy are identified as key aspects in the economic empowerment of villages, enabling communities to better utilize technology and manage finances. The findings of this study indicate that village literacy not only aims to improve reading and writing skills but also to empower village communities to access important information that can enhance their quality of life. With improved literacy, village communities are expected to engage more actively in productive and sustainable economic development. Therefore, collaboration between the government, educational institutions, and local communities is vital to creating an environment that comprehensively supports the enhancement of village literacy.

Page 9 of 11 | Total Record : 104

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu More Issue