CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Dosen) Dalam Sektor Pendidikan Tinggi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Surya Nita]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.959
<![CDATA[Abstract Kedudukan Dosen perempuan pada Perguruan Tinggi dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang menjalankan fungsinya dalam tri dharma perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdan masyarkat. permasalahan yang akan dianalisis tentang bagaimana pengaturan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di Indonesia? Bagaimana perguruan tinggi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi di Indonesia?. Dosen secara profesional memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sertifikasi dosen, memiliki kepangkatan, melaksanakan tri dharma berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan perlindungan menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan hukum terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Bahwa dosen perempuan sangatlah membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan maupun peraturan di perguruan tinggi dan aturan penegak hukum. Bahwa peranan Pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan penegak hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi dosen perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan mengabdikan diri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kata kunci : Jaminan, Pekerja, Perempuan, Pendidikan Tinggi]]>
<![CDATA[Pornografi Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Rafiqoh Lubis]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.967
<![CDATA[Hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, seks dan pornografi menjadi ladang eksploitasi pemberitaan media yang hanya mencari keuntungan semata-mata, karena hal-hal tersebut menjadi menarik dan laku di masyarakat. Pornografi merupakan industri yang tetap eksis di dunia. Para pelaku industri pornografi, baik distributor, pengecer maupun konsumer pornografi tidak mempunyai kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pornografi. Kata Kunci : Perempuan, Sex, Pornografi.]]>
<![CDATA[Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Outsourcing ]]>
<![CDATA[Soraya Fadillah]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.960
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini membahas tentang Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Outsourcing. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan meneliti peranan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja outsourcing di Medan. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia menggunakan ketentuan Pasal 64 s.d 65 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konsitusi dan Permenaker No. 19 Tahun 2012 Tentang Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Akan tetapi penyebutan nama outsourcing tidak pernah ada dalam ketentuan dalam UndangUndang Ketenagakerjaan di Indonesia yang ada pemborangan dan penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Istilah outsourcing atau ahli daya hanya ada pada Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim investasi. Putusan Mahkamah Kositusi Nomor 27/PUU-X/2011 bahwa tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang memberi pekerjaan. Bahwa semenjak adanya Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa mengubah urusan pengawasan ketenagakerjaan yang awalnya berada di setiap tingkatan daerah menjadi hanya urusan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Kondisi demikian berdampak pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang semula berada di provinsi, kabupaten/ kota. Saran pengaturan tentang outsourcing harusnya dibuat secara jelas dan memberikan perlindungan bagi pekerja dan pengusaha melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang , namun sebaiknya outsourcing tidak harus ada dalam sistem Ketenagakerjaan di Indonesia karena merugikan pekerja. Bahwa Peranan Dinas Tenagakerja Kota Medan adanya peningkatan kemampuan dengan aktif, jeli, kritis dalam merespon laporan dan mengeluarkan bukti lapor yang harus memeriksa kesesuaian laporan Perusahaan pemberi pekerjaan adanya setiap perubahan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan proses. Kata kunci: Peranan Dinas, Perjanjian Kerja, Pekerja, Outsourcing]]>
<![CDATA[Eksistensi Dan Partisipasi Lsm Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jusmadi Sikumbang]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.968
<![CDATA[AbstrakLSM adalah suatu badan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang guna membantu masyarakat agar mandiri dan lepas dari cengkeraman kebodohan dan kemiskinan. Dalam usaha memerangi kebodohan dan kemiskinan tersebut LSM mempunyai 4 strategi yaitu amal dan derma, pengembangan masyarakat, memperjuangkan adanya perubahan kebijakan serta mendorong timbulnya gerakan kemasyarakatan. Untuk menjalankan 4 strategi tersebut dalam konteks Indonesia mengalami pasang surut. kuantitas dan kualitasnya selalu berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi negara dan bagaimana proses pemerintahan di dalam rangka bernegara dan berbudaya dijalankan oleh aparatur negara. Untuk jangka panjang dikhawatirkan pimpinan dan staf LSM akan kehilangan landasan moral karena “kebanjiran due dari negara lembaga donor.Kata Kunci : Kepemimpinan, Swadaya, Pembangunan, Pembaruan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara) ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.964
<![CDATA[ABSTRAKE-Tilang merupakan program handalan kepolisian umtuk meringankan dan mempercepat proses penilangan kenderaan.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan denda tilang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Batubara? 2. Bagaimana kendala bagi Kepolisian Resort Batubara dalam menjalankan tugas melakukan pengenaan denda tilang bagi pelaku pelanggran lalu lintas?Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunaka penelitian hukum penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (law in action). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (law in action) mengenai pelaksanaan pengenaan denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kepolisian Resort Batubara.Kesimpulan dari penelitan ini merupakn wasiat yang akan dibuatkan akta untuk diberikan kepada kepentingan social keagamaan demi mendapatkan amal jariah bagi orang yang telah meninggal, maka oleh sebab itu suatu pengaturan mengenai harta yang dimiliki pewaris tersebut harus berdasarkan sumber hukum yang jelas mengenai kebolehan mewasitkan hartanya untuk dijadikan hibah bagi kepentingan social keagamaan dimana harta tersebut akan diberikan ketika pewaris meninggal dunia, berdasrakan penelitian ini harus bertujuan dengan dibuat suatu akta wasiat yang akan menjadi dasar agar tidak terjadinya sengketa bagi ahli waris apabila menuntut harta yang telah diwasiatkan. KataKunci:Wasiat, Hibah Wasiat.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Kebebasan Pers ]]>
<![CDATA[Susilawati Susilawati]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.969
<![CDATA[Abstrak Seiring dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kebebasan pers seperti kebablasan, undang-undang pers dianggap undang-undang yang paling bebas di dunia. Sehingga wartawan merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan paling dibutuhkan negara. Tanggung jawab pers merupakan kewajiban moral pers dalam melakukan fungsinya sebagai media informasi.Kata Kunci : Pers, Tanggung jawab pers.]]>
<![CDATA[Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ]]>
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.965
<![CDATA[ABSTRAKKeberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikanperlindungan hukum kepada saksi sesuai UU Perlindungan Saksi Dan Korban. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban.Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan sebagai mitra kerja yang berkaitan sebagai instansi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun demikian pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Kepolisian telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.KataKunci:Upaya, Polri, Menjamin, Keselamatan, Saksi.]]>
<![CDATA[Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Reformasi Hukum Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Affila Affila]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.970
<![CDATA[Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka reformasi system pemerintahan harus dibarengi Pula dengan reformasi perangkat hukum dalam hal ini hukum administrasi negara.Kata Kunci : Hukum, Hukum Administrasi Negara.]]>
<![CDATA[Dasar-Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Faisal Akbar Nasution]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.957
<![CDATA[Didalam UUD 1945 sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) sendi sebagai dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sendi kerakyatan (demokrasi) dan sendi negara berdasarkan atas hukum. Kegiatan membentuk peraturan perundang-undangan merupakan tugas pertama dan utarna didalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu keniscayaan didalam negara demokrasi, dimana dengan prinsip perwakilan ini, lembaga perwakilan rakyat memiliki legitimasi dari seluruh rakyat untuk menjalankan hak dan kewajiban rakyat dalam berbagai bidang kehidupannya yang dapat terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur hak dan kewajibannya, sehingga prinsip bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus dibentuk secara demokratis dapat diwujudkan.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara ]]>
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v21i2.966
<![CDATA[ABSTRAKPenetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara.]]>
