cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 9   10   11   12   13 
Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGs bagi Kesehatan Masyarakat Indhira, Maya; Maya Indhira; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/a9njpp13

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
TINDAK ADMINISTRATIF SATUAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMERIKSAAN DILAUT siregar, emiel salim; Emiel Salim Siregar; Ismail; Rahmat; Syahrunsyah; Dea Resti Piranda
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/9z0drm71

Abstract

Nelayan diberikan izin untuk menangkap ikan, yang mencakup registrasi kapal serta peralatannya, dan pembayaran pungutan serta bayaran yang lain. Penetapan kuota serta batasan tangkapan pula dicoba, terpaut dengan ketersediaan tipe ikan tertentu pada periode waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris, dengan cara melihat kenyataan atau fakta proses perizinan di lapangan. Penerapan prosedur pengawasan terhadap tindak administratif oleh Satwas PSDKP di daerah kerja Kantor PSDKP Tanjungbalai dilaksanakan cocok dengan syarat yang berlaku lewat patroli serta pengecekan kapal dan dokumen izin berlayar, dengan tujuan buat membenarkan kepatuhan terhadap peraturan perikanan. Hambatan dalam penerapan prosedur pengawasan tindak administratif oleh Satwas PSDKP di Tanjungbalai meliputi keterbatasan fasilitas serta prasarana patroli, keadaan cuaca yang tidak menentu, kekurangan personel pengawas, dan kesusahan koordinasi dengan lembaga terpaut, yang bisa kurangi daya guna penerapan tugas di lapangan.
Analisis Yuridis Terhadap Status Hak Eigendom Verponding dan Konversinya Pasca UUPA dalam Sengketa Tanah Dago Elos Berdasarkan Putusan Nomer 109 PK/PDT/2022 Ilahude, Shafira
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/j96rq189

Abstract

Penelitian ini membahas status hukum Eigendom Verponding sebagai salah satu bentuk hak atas tanah peninggalan kolonial serta proses konversinya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Fokus kajian diarahkan pada sengketa tanah yang menjadi objek Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022, yang menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan dokumen hak kolonial dalam sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, melalui analisis terhadap UUPA, peraturan konversi hak, dokumen kolonial Eigendom Verponding, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA secara tegas menghapus dan mengkonversi seluruh hak kolonial ke dalam struktur hak nasional, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan administratif yang menyebabkan dokumen Eigendom Verponding tetap digunakan sebagai dasar pembuktian dalam sengketa tanah. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini memperlihatkan bahwa pengadilan masih mengakui kekuatan pembuktian dokumen kolonial sepanjang tidak terbukti adanya peralihan atau penghapusan hak menurut hukum positif. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pelaksanaan konversi hak, penertiban arsip pertanahan, serta harmonisasi antara legalitas formal dan asas keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa agraria. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum agraria dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hak Eigendom Verponding dalam sistem hukum tanah nasional.
SAHNYA KUASA LISAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL Ari Tri Wibowo; Ari, Ari Tri Wibowo
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/5eaz0x60

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sahnya kuasa lisan yang dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata formil dan materiil, penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kuasa merupakan suatu perjanjian atau persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, sehingga mengikuti persyaratan sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata. Sesuai dengan Pasal 1793 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, serta penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam. Berdasarkan jenis kuasa yaitu ada kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa maka untuk sah nya suatu kuasa lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan dari apakah ada undang-undang yang mengatur bahwa kuasa yang akan dibuat harus secara tertulis atau tidak, karena terdapat kuasa yang oleh Undang-undang harus tertulis dan dibuat dengan akta otentik, sebagai contoh adalah hibah dalam pembebanan hipotek dan hak tanggungan. Sementara itu untuk akta khusus dan akta istimewa yang dipergunakan di muka pengadilan harus menyesuaikan ketentuan dari HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dapat memberikan kuasa secara lisan dimuka pengadilan apabila pemberi kuasa nya hadir sendiri di pengadilan, sementara itu untuk kuasa Istimewa yang akan diajukan ke pengadilan harus menggunakan akta otentik hal tersebut diatur dalam Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBg.
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENGELUARKAN SALINAN AKTA PERUSAHAAN Faridz; Onny Medaline; Faisal
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/7k162t65

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban hukum untuk mengeluarkan salinan akta kepada pihak yang berhak berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini mengkaji akibat hukum bagi notaris yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, khususnya dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 619/Pdt.G/2023/PN.Mdn di mana Notaris Adi Pinem terbukti tidak menerbitkan salinan Akta Nomor 57 dan Nomor 58 kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam mengeluarkan salinan akta dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif (teguran tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat), sanksi perdata berupa kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, serta potensi sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana. Majelis hakim dalam putusan aquo menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan penerbitan salinan akta kepada penggugat selaku pihak yang berhak.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Gorontalo Winda Aprianingsih Aguli
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/mgx1r582

Abstract

Isu kekerasan seksual telah menjadi fenomena yang memprihatinkan dan tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan institusi pendidikan hal ini menjadi darurat untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk perlindungan hukum bagi korban serta menganalisis langkah-langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kepustakaan, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum dianalisis secara mendalam. Hasil studi Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih belum mempertahankan hukum yang cukup untuk melawan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan undang-undang yang lebih komprehensif guna mengatasi tingginya kekerasan seksual dan ketidakpastian hukum yang ada. Diharapkan “dapat memberikan pemahaman komprehensif serta strategi yang lebih efisien dalam penanggulangan kekerasan seksual di Gorontalo.
Peran International Court Of Justice Dalam Sengketa Hukum Antara Amerika Serikat Dan Iran Virsa Dafira Pontoh
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/wdw92864

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antarnegara berdasarkan ketentuan hukum internasional. Metode yang diterapkan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta putusan-putusan pengadilan internasional sebagai landasan analisis. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ICJ merupakan lembaga peradilan utama di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi mandat untuk memeriksa dan memutus sengketa hukum antarnegara, sekaligus memberikan pendapat nasihat (advisory opinion) kepada organ-organ PBB yang berwenang. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah bergantung pada adanya persetujuan dari negara-negara yang bersengketa, baik melalui kesepakatan khusus (special agreement) maupun penerimaan yurisdiksi berdasarkan optional clause. Putusan yang dijatuhkan ICJ bersifat final dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, meskipun pelaksanaannya tidak didukung oleh kewenangan eksekusi secara langsung sehingga sangat bergantung pada kepatuhan serta itikad baik negara untuk menaati putusan tersebut. Dalam hal suatu negara mengabaikan kewajiban tersebut, Piagam PBB memberikan peluang kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah. Oleh karena itu, efektivitas ICJ dalam menjaga perdamaian dan menegakkan ketertiban hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga oleh kesungguhan negara-negara dalam mematuhi putusannya serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK (DAYCARE) STUDI KASUS DAYCARE DI YOGYAKARTA Moh. Lubsi Tuqo Romadhan; Deden Ridwan
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/yxy8mv19

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara, terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan di lembaga pengasuhan. Munculnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan penyelenggaraan tempat penitipan anak yang berdampak pada terlanggarnya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganalisis pertanggungjawaban pidana pengasuh dan pengelola daycare, serta mengkaji peran pemerintah dalam pengawasan lembaga penitipan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, pengikatan anak, dan penelantaran kebutuhan dasar anak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pengasuh sebagai pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan kepada pengelola atau ketua yayasan apabila terbukti mengetahui, membiarkan, atau lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya mekanisme perizinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap operasional daycare menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengawasan, peningkatan standar kompetensi pengasuh, serta penegakan hukum yang efektif sebagai upaya preventif dan represif dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan, Daycare Yogyakarta
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PTUN GORONTALO YANG MENGGUNAKAN E-COURT Adnan Nento; Supriyadi A Arief
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/dszatw13

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan Pengadilan Daring (E-Court). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pengadilan Daring (E-Court) terhadap penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, staf administrasi PTUN Gorontalo, serta advokat pengguna layanan E-Court, yang didukung dengan observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi E-Court di PTUN Gorontalo telah berjalan cukup efektif melalui layanan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Berdasarkan data perkara E-Court, penggunaan layanan elektronik mengalami peningkatan dalam rentan tahun 2020 hingga tahun 2025. Kendati sempat mengalami penurunan di tahun 2023 namun peningkatan terjadi di dua tahun setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa E-Court meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa karena proses administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Namun demikian, implementasi E-Court masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan teknis server, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi yang lebih intensif agar penerapan E-Court dapat berjalan lebih optimal.

Page 12 of 13 | Total Record : 121

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 2 (2026): Agustus 2026 Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue