cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 115 Documents
 8   9   10   11   12 
KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA Sitinjak, Juni Irianti; Ambarita, Lenny Mutiara
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3926

Abstract

Semangat Reforma Agraria sebagaimana yang terkandung di dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) banyak dipertanyakan kembali berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga perlu dilakukan pengujian atau pengkajian untuk menentukan apakah UUPA perlu ditinjau ulang atau tidak. Perlu diketahui bahwa UUPA telah menerapkan asas-asas penting bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Pelaksanaan Reforma Agraria dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah bagi rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya telah terjadi penyimpangan terhadap asas-asas atau semangat UUPA yang dilakukan oleh penguasa pada masa pemerintahannya. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yang telah dilakukan Pemerintah masih meninggalkan permasalahan utama yang dihadapi di bidang pertanahan, yang menimbulkan konflik atau sengketa pertanahan khususnya legalisasi dan redistribusi tanah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terhadap  implementasi Reforma Agraria. Metode Penelitian yang  digunakan adalah metode tinjauan literatur (library research), yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur hukum dan pendapat para ahli hukum. Pada umumnya, implementasi Reforma Agraria membawa dampak secara langsung pada beberapa hal, yakni : adanya kesetaraan pada masyarakat pedesaan, meningkatnya pendapatan dan standar hidup, tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya produksi, serta terbentuknya modal dan investasi. Reforma Agraria dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketimpangan agraria dan konflik sosial.
IMPLEMENTASI KETENTUAN RAHASIA BANK DENGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM KEGIATAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH Munandar, Andra Septia; Suhartini, Endeh; Bahar, Ujang
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4409

Abstract

Implementasi ketentuan rahasia bank dengan data pribadi nasabah dalam kegiatan operasional perbankan merupakan kegiatan operasional perbankan yang harus diterapkan pada setiap bank agar terciptanya kepercayaan antara pihak perbankan dan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Perbankan dalam Menentukan Rahasia Bank dengan menjaga Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Operasional Perbankan Syariah. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode yang berkaitan dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data primer catatan lapangan yang berada pada tempat penelitian di Bank Mega Syariah Kota Bogor, daftar riwayat kasus yang pernah dianalisis dalam penelitian yaitu contoh kasus salah satu Kantor Cabang Bank Mega Syariah yang telah menghilangkan dana deposito pada tahun 2015, dan mewawancara pimpinan cabang Bank Mega Syariah Kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan implementasi kepercayaan terhadap nasabah ketika melakukan proses transaksi perbankan dengan melakukan kegiatan mendokumentasi kegiatan suatu transaksi yang disimpan ke dalam arsip nasabah. Bank Mega Syariah Kota Bogor menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), pemantauan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR), dan mengelola pengaduan mengenai perilaku yang melanggar hukum sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) di lingkungan Bank Mega Syariah Kota Bogor.
PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP Siregar, Indra Narosa; Perdana, Surya; Limbong, Dayat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3694

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku usaha/kegitan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. bahwa lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, dengan yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 butir (1). pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup diberikan kepada pelaku usaha yang tidak berdampak terlalu peting bagi lingkungan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen Upaya Pegelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang mengakibatkan perubahan lingkungan serta meberikan solusi atas penerapan sanksi hukum yang diberikan.Penelitain yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data peraturan perundang-undangan sebagai data awal serta pengumpulan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai data skunder dan melakukukan teknik wawancara sebagai data pendukung dengan data primer yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dalam menerapkan hukum akibat perubahan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kegiatan serta tidak memilki izin lingkungan berupa UKL-UPL yaitu dengan memberikan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk segera membuat dokumen lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak mengakibatkan perubahan terhadap lingkungan, meberikan sanksi administrasi, Perdata dan Pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tersedia.Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Sanksi Hukum
UPAYA KEJAKSAAN TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TANJUNGBALAI Hutabarat, Dny Try Hutama; Rambe, M. Irfan Islami; Siregar, Emiel Salim; Handayani, Rizka
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4498

Abstract

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instusi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah Peningkatan Kecakapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kecakapan dalam penegakan hukum memperhatikan berbagai aspek yang sangat penting bagi mereka, seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi
KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TONDANO NOMOR:98/Pdt.P/2021/PN.TNN TENTANG PERUBAHAN JENIS KELAMIN DI INDONESIA Luthfiani, Siti Hanifah; Suhartini, Endeh; Mulyadi, Mulyadi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3953

Abstract

Administrasi kependudukan di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki laki dan perempuan, namun pada kenyataannya banyak fenomena di masyarakat mengenai isu jenis kelamin dan gender, baik berupa kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin ataupun isu perbedaan gender. Fenomena tersebut berusaha diakomodir oleh system hukum di Indonesia dengan perubahan status jenis kelamin baik dari lak-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam keputusan mengenai perubahan jenis kelamin dan bagaimana akibat hukum dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat dekskriptif nalitik dengan membandingkan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam putusan nya yaitu kejelasan status jenis kelamin pemohon, jenis gugatan yang diajukan, kewenangan pengadilan dalam mengadili, mempertimbangkan pentingnya perubahan jenis kelamin demi kepastian hukum pemohon dan mempertimbangkann keterangan saksi dan ahli. Akibat hukum dari putusan tersebut berupa berubahnya data kependudukan pemohon sehingga mengakibatkan berubahnya hak dan kewajiban pemohon dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah padaUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Cirebon Zelfi Ghaffar Aufiya; Irma Maulida; Tiara Syahfahira M. A; Siti Asmara
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/1dwz9249

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad mudharabah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum dan sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan akad mudharabah pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (Mudharib). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (nisbah), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.
STUDI EMPIRIS TENTANG DAMPAK RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP REINTEGRASI SOSIAL TERSANGKA TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ASAHAN Try Hutama Hutabarat, Dany; zaid afif; Komis Simanjuntak; Apriolla; Dwi Indra Swary, Apriola
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/mvngyc14

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus penelitian adalah penerapan restorative justice terhadap tersangka tindak pidana ringan di Polres Asahan serta dampaknya pada reintegrasi sosial pelaku. Menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan kuesioner, penelitian menemukan bahwa Polres Asahan menerapkan restorative justice dengan musyawarah dan mediasi di Balai Musyawarah Polsek, sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban aparat, memulihkan korban, dan memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Lebih dari 80% responden menilai restorative justice mampu memperbaiki hubungan pelaku-korban dan mengurangi stigma sosial. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan syarat formil masih ada. Penelitian ini menyimpulkan restorative justice efektif mendukung reintegrasi sosial pelaku tindak pidana ringan.
IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN ATAS PENGUASAAN LAHAN TANPA HAK BEKAS HAK GUNA USAHA PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS DI ASAHAN Bahmid; Mangaraja Manurung; Irda Pratiwi; Agus Salam; Salam, Agus
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/1554d716

Abstract

Kepemilikan lahan yang sebelumnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) sekarang tanpa status yang jelas tentang HGU nya menghadirkan isu hukum yang rumit. Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut melanggar Pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan kewajiban untuk mengembalikan lahan setelah berakhirnya HGU. Pelanggaran ini dapat berpotensi berujung pada sanksi administratif bahkan kriminal, serta dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat atau pemilik hak adat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implikasi Hukum dari penguasaan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) di Asahan, termasuk identifikasi pelanggaran terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960 serta potensi sanksi hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, yakni kajian langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat.
PERJANJIAN ASURANSI TERHADAP BARANG AGUNAN YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT Ismayani; Fahrul Rizal
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/p16y1527

Abstract

Pihak tertanggung dan penanggung memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tertanggung berkewajiban membayar premi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan, sedangkan penanggung wajib memberikan ganti rugi apabila di kemudian hari terjadi risiko yang dijamin dalam perjanjian. Adanya kesepakatan para pihak merupakan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan serta pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melalui buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengaturan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang dibebani Hak Tanggungan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengasuransian terhadap objek jaminan dilakukan dengan mencantumkan klausul kewajiban mengasuransikan objek Hak Tanggungan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pelaksanaan perjanjian asuransi atas barang agunan tersebut merupakan mekanisme penting dalam melindungi kepentingan kreditur, seperti bank atau lembaga pembiayaan, maupun debitur dari risiko kerugian akibat kerusakan atau musnahnya objek jaminan. Perjanjian asuransi bersifat accessoir, yaitu sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian kredit dan Hak Tanggungan, di mana dalam polis asuransi bank ditunjuk sebagai penerima pembayaran klaim (loss payee clause).
KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Rusdi; Lubis, Adi Mansar; Lubis, Muhammad Syukran Yamin Lubis
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/wtc41j36

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris setelah dijatuhi pidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Notaris memiliki kedudukan hukum penting sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi para pihak. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris dituntut untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Hal ini dibuktikan melalui putusan pengadilan, antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps, di mana notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHPidana. Dengan demikian, notaris yang dijatuhi pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dan kewenangannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta turut terpengaruh oleh adanya putusan pidana tersebut. Kata kunci: Autentik, Kewenangan, Pidana

Page 11 of 12 | Total Record : 115

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue