cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGELOLAAN LIMBAH B3 RUMAH SAKIT TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 2709 K/Pid.Sus-LH/2020) Kusmayanti, Suci; Satya Putra, Pamungkas
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3526

Abstract

Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit mengacu pada Kepmenkes PKLRS seperti limbah infeksius dan limbah medis lainnya memiliki resiko yang tinggi terhadap penularan penyakit serta pencemaran lingkungan yang dapat menganggu kesehatan. Terkait dengan hal ini pemerintah melalui PP PLB3 telah menegaskan bahwa setiap penghasil limbah wajib melakukan pengelolaan atas limbahnya. Akan tetapi belum seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki kemampuan pengelolaan limbah sendiri, sehingga rumah sakit tersebut harus bekerja sama dengan pihak jasa pengelola limbah. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang dilakukan tanpa mengantongi izin sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib  mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin di salah satu RSUD kota Salatiga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
IMPLEMENTATION OF ABSENTEE LAND MANAGEMENT IN THE COMMUNITY ENVIRONMENT Bahmid, Bahmid; pratiwi, irda; Nasution, Emmi Rahmiwita; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4506

Abstract

This research is based on the background Absentee land is land owned by individuals or legal entities that do not physically live on or are near the land. The focus of absentee land management implementation is to identify the challenges and impacts associated with land ownership by owners who are not in the area concerned. This study aims to analyze how absentee land management affects the environment and local communities.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR (PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE) Simanjuntak, Komis; Prabowo, Agung Wira Hadi; Fitri, Aisyah; Ritonga, Nurliana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3979

Abstract

Pengaturan pembiayaan konsumen umumnya dituangkan dalam sesuatu perjanjian baku. Wujud ini digunakan buat aspek- aspek positif dari perjanjian baku yang bisa melayani konsumen secara terencana, instan, kilat serta efektif, tanpa memunculkan kepastian hukum. Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah consumer service. Berdasarkan pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Riset hukum ini memakai tata cara riset hukum empiris serta melaksanakan riset permasalahan di Kantor FIF Kabupaten Asahan. Proses pembuatan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dengan PT FIF cabang Kota Pekanbaru telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Upaya Penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi pada PT FIF Cabang Kabupaten Asahan dikenal dengan istilah “Collection Management Atau Account Receivable(A/R) Management”. Istilah tersebut adalah suatu proses pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer. Perihal ini dicoba buat membagikan peluang kepada pelanggan buat membayar kewajibannya secara mencicil, guna menolong pelanggan menciptakan pemecahan terbaik sekalian menghasilkan rasa kekeluargaan antara pelanggan dengan FIF. Hambatan yang dialami dalam penerapan FIF timbul sebab terdapatnya bencana yang mengaitkan aktivitas usaha debitur ataupun peminjam, pemakaian area industri perbankan yang tidak sehat oleh peminjam, penyusutan kegiatan perekonomian serta tingginya suku bunga pinjaman
LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Bahmid, Bahmid; Marqom, Ruzian; Siregar, Siti Hajar; Basuni, Zakiyah An Nisa’; Andalarl, Fahrul Azmi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3893

Abstract

This research is a theoretical study of the early repayment clause in standard banking credit agreements during the pandemic. The issue at hand is how standard agreements containing force majeure clauses are examined in light of theories of justice and the doctrine of abuse of circumstances during the COVID-19 pandemic. The research method used in this study is juridical-normative, with a legislative approach. In standard agreements, debtors are only given limited freedom to negotiate, which is associated with consumer protection. Creditors face potential gains and losses due to early repayments, while debtors are constantly at risk of suffering losses, thus undermining fairness. Therefore, the government must intervene to protect society by establishing regulations that can rectify imbalances in banking credit agreements.Keywords: Protection, Agreement, Clause, Creditor, Debtor, BankLEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST PENALTY EXEMPTION CLAUSES IN STANDARD AGREEMENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
MUTASI YANG BERKEADILAN DALAM HUBUNGAN KERJA ginting, sryani; Tobing, Christina NM.
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4460

Abstract

In many workplaces, workers often reject job mutations, leading to disputes with employers. This article aims to examine the issue of job mutations in the context of labor relations from a justice perspective. The study uses a descriptive analytical method with a normative legal approach. The normative legal approach is used to analyze secondary data in the form of regulations and several decisions from the Industrial Relations Court that have become legally binding, selected through a purposive sample. The data analysis is qualitative. The research results show that job mutations are the employer's right for various purposes and reasons. Mutations must be fair, namely taking into account the suitability of the worker's competence, skills, expertise, interests, talents and abilities while paying attention to dignity, human rights and legal protection. Resolving disputes is in line with the mechanisms regulated by Law No. 2 of 2004 on the Settlement of Industrial Relations Disputes, which includes non-litigious and litigious methods. The problem is that some decisions from the Industrial Relations Court, judges provide different interpretations and applications of the law regarding the rejection of job mutations, as job mutations are not regulated in the Labor Law, thus failing to achieve justice, benefits, and legal certainty. Unfair mutations can be used by employers as a means to carry out layoffs on the grounds that they are qualified to resign in accordance with Article 154A paragraph (1) letter j of the Employment Law, while also eliminating the obligation to pay severance pay and long service bonus money. The rejection of job mutations is also interpreted as a violation of company regulations, leading to termination of employment according to Article 154A paragraph 1 letter k. Job mutations without considering human dignity will be considered as termination of employment due to efficiency according to Article 154A paragraph 1 letter b. Job mutations between companies with different legal entities are termination of employment, which can be used according to Article 154A paragraph 1 letter a. Fair job mutations require workers to implement job mutations. Fair job mutations will minimize disputes and improve worker morale, loyalty, and performance, ultimately advancing the company.
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA DESA OLEH KEPALA DESA ismail, ismail; Fauzi, Ahmad; suriani, Suriani; Rambe, M. Irfan Islami
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3913

Abstract

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Se Kabupaten Asahan memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55.
PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM Nasution, Ahmad Faisal
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.3713

Abstract

Penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat lompatan besar terhadap Bawaslu yaitu penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Dalam aturan tersebut, lembaga pengawas pemilu tidak hanya memiliki kewenangan mengenai tindak pidana pemilu, namun juga menyelesaikan pelanggaran secara adjudikasi yaitu menindak dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Namun di dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Bawaslu dihadapkan dengan regulasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penerapan hingga ketentuan batas waktu yang dianggap tidak cukup untuk penanganan dugaan pelanggaran, atau problematika yuridis lainnya. Maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum? (2) Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum? (3) Bagaimana Problematika dalam penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu peneletian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini memperlihatkan: (1) Kedudukan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu memiliki peran strategis dalam mengawal serta mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Kewenangan Bawaslu dalam penanganan laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur dalam ketentuan UU Pemilu. (3)  Problematika yuridis dalam penanganan pelanggaran pemilu diantaranya mengenai persinggungan antara Perbawaslu dengan PKPU, multi tafsir ketentuan jangka waktu pelimpahan temuan, mengenai syarat formil dan materil dari sebuah laopran, tidak jelasnya jangka waktu investigasi dan lainnya.
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN MEMBERIKAN KUASA MENJUAL HAK ATAS TANAH Sufiarina, Sufiarina; Laurensus, Hendra; Salmon, Ricard; Yunus, M.
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4363

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis penyelesaian pembayaran utang dengan cara memberikan kuasa menjual sebidang tanah pada kreditornya. Debitor menawarkan penyelesaian utangnya dengan cara memberikan kuasa menjual kepada kreditor dengan suatu akta notaris. Perlu dibahas lebih lanjut apakah pemberian kuasa menjual menjadikan utang piutang menjadi hapus. apakah penerima kuasa menjual dapat menuntut pembeli di depan pengadilan atas dasar wanprestasi, dapatkah kuasa menjual dalam bentuk akta notaris dicabut secara lisan oleh pemberi kuasa. Untuk mendalaminya dilakukan penelitian dokrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kuasa menjual memberi wewenang pada penerima kuasa untuk mengalihkan penguasaan tanah pada pihak lain. Terlaksananya kuasa menjadikan pemberi kuasa terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakati penerima kuasa. Hasil penelitian didapatkan pemberian kuasa menjual tidaklah menjadikan utang piutang menjadi hapus. Penerima kuasa bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli dan tidak dapat menuntut pembeli atas dasar wanprestasi. Pemberian kuasa dengan akta notaris tidaklah dapat dicabut secara lisan. Hubungan utang piutang menjadi hapus bila debitor telah memenuhi kewajiban membayarkan utangnya dari uang hasil penjualan tanah berdasarkan kuasa yang diberikan. Disarankan dalam penyelesaian utang dengan pemberian kuasa menjual dengan mencantumkan klausula bahwa harga penjualan tanah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pemberi kuasa sebagai debitor pada penerima kuasa. Kata kunci: wanprestasi, kuasa menjual, pencabutan kuasa
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM PENANGANAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI SEI KEPAYANG Nasution, Emmi Rahmiwita; Siregar, Ahmad Afandi; Siregar, Emiel Salim; Rahmat, Rahmat; Hutabarat, Dany Try Hutama
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3902

Abstract

Penanganan masalah kesehatan jiwa merujuk pada konsep upaya kesehatan jiwa paripurna, mencakup upaya kesehatan jiwa masyarakat sebagai landasan, didukung pelayanan kesehatan jiwa dasar dan diperkuat pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang terintegrasi. Program pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas diarahkan pada upaya kuratif dengan menggunakan obat-obat jiwa yang ada, pencegahan (preventif) dan promotif melalui penyuluhan dan kunjungan kerumah pasien jiwa. Sesuai dengan fokus kajian penelitian ini untuk menganalisis peran dan kewenangan dokter Puskesmas Sei Kepayang dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis,yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data menunjukkan tidak terdapat dokter di Puskesmas Sei Kepayang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa yang khusus untuk menangani ODGJ, sedangkan tenaga perawat hanya ada 1 (satu) orang yang memiliki kekhususan menangani ODGJ. Puskesmas Sei Kepayang melayani pemeriksaan kesehatan, rujukan, surat kesehatan dan lainnya. Puskesmas ini termasuk tipe perawatan, artinya melayani berbagai program puskesmas seperti pemeriksaan kesehatan (check up), pembuatan surat keterangan sehat, rawat jalan, lepas jahitan, ganti balut, jahit luka, cabut gigi, periksa tensi, periksa anak, tes golongan darah, asam urat, kolesterol, dan lainnya termasuk pelayanan ODGJ. Peran dokter Puskesmas Sei Kepayang telah diwujudkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Petran dokter Puskesmas tersebut diindikasi dari keluarga ODGJ dimana terdapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat setelah membawa ODGJ ke Puskesmas untuk memperoleh pengobatan. Sikap dan nilai professional dokter dan tenaga kesehatan Puskesmas Sei Kepayang juga telah sesuai sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, misalnya mengadakan kunjungan ke rumah ODGJ untuk memantau keadaannya, sekaligus memastikan obat-obatan telah dikonsumsi dengan benar
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI SEBAGAI BAGIAN PERIZINAN INVESTASI APARTEMEN Pradika, Agun; Ilmi, M. Miftahul; Murtadho, Muhammad Naufal; Ali Fikri, Ahmad Wildan
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dalam perizinan investasi pembangunan Apartemen atau rumah susun komersial. PBG dan SLF merupakan dua komponen krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, kualitas, dan regulasi yang berlaku dalam sektor properti. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi bagaimana peran persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (slf) sebagai bagian dari perizinan investasi dalam pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dan bagaimana pertanggungjawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam perjanjian pengikatan jual beli tanpa sertifikat laik fungsi (SLF). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Secara keseluruhan, PBG dan SLF memainkan peran penting dalam perizinan investasi pembangunan rumah susun komersial atau apartemen dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta bangunan yang dihasilkan aman untuk digunakan. Sebelum UU Cipta Kerja, proses yang panjang dan kompleks dapat menghambat investasi, sedangkan setelah UU Cipta Kerja, proses yang lebih sederhana dan cepat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih efisien di Indonesia. 2) Pertanggung jawaban pengembang rumah susun komersial atau apartemen dalam PPJB tanpa SLF melibatkan pemenuhan standar keselamatan, transparansi informasi, komitmen tertulis, kompensasi dan ganti rugi, tanggung jawab hukum, serta pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pembeli dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ada perbaikan signifikan dalam proses perizinan, pengawasan yang ketat dan transparansi informasi tetap diperlukan untuk memastikan pembangunan yang aman dan sesuai dengan regulasi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan iklim investasi di sektor properti komersial di Indonesia.

Page 10 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue