CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Articles
105 Documents
<![CDATA[Transformasi Politik Hukum Perburuhan Di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Syahwal Syahwal]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3180
<![CDATA[Covid-19 menyebabkan perubahan sosial terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Perubahan yang terjadi di dunia kerja menuntut hukum perburuhan untuk turut melakukan perubahan. Perubahaan dilakukan guna menjamin perlindungan hukum bagi buruh sebagai akibat dari adanya perubahan dunia kerja sebagai imbas dari pandemi Covid-19, hukum perburuahan Indonesia dituntut untuk melakukan penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Perubahan tercermin melalui politik hukum perburuhan Indonesia di masa pandemi Covid-19. Dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini terkait, bagaimanakah transformasi politik hukum perburuhan di masa Covid-19 dalam hal memberikan perlindungan bagi pemenuhan hak-hak buruh. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah terhadap politik hukum perburuhan Indonesia di masa Covid-19. Terhadap tujuan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pembacaan terhadap politik hukum perburuhan di masa Covid-19. Pendekatan ini ditopang dengan bahan hukum primer berupa aturan hukum yang diselenggarakan di bidang perburuhan di masa Covid-19. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa di masa Covid-19, politik hukum perburuhan memberlakukan hukum yang baru meliputi hukum di bidang hubungan kerja, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja migran. Perubahan hukum perburuhan berupaya untuk melindungi buruh dari dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19. Penguatan hubungan kerja di masa pandemi, subsidi upah yang dilakukan pemerintah, serta kelonggaran terhadap jaminan sosial merupakan wujud nyata. Namun, pembentukan hukum yang baru masih setengah hati, utamanya di bidang hukum pegupahan. Serta politik hukum perburuhan yang masih melanggengkan informalitas. Sehingga politik hukum perburuhan di masa Covid-19 tidak bersifat inklusif. ]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang Dalam Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Komis Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Emmi Rahmiwita Nasution]]>;
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>;
<![CDATA[Nirwana Sukmawati]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3244
<![CDATA[Mafqud adalah orang yang menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, hakim menentukan kematiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti syarat yang tertera dalam hukum islam yang merupakan pedoman bagi umat islam, mafqud yang merupakan orang yang tidak diketahui keberadaaanya, tidak jelas apakah masih hidup atau tidak. Masalah dengan studi ini adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris yang mafqud sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sebagai metodologinya. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif masalah adalah perspektif hukum teoretis. Data terkait penelitian ini adalah informasi sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dinilai secara kualitatif. Hasil Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad semuanya mengontrol warisan mafqud. Sesuai dengan Ijtihad Ulama, hakim bertugas menentukan pengaturan mafquda ahli waris. Hakim mendasarkan putusannya baik pada bukti otentik dari syari maupun jangka waktu kepergian (penghilangan) orang tersebut, serta teman-teman generasinya yang masih tinggal di daerah asal. Pertama, pembagian dibuat, dan setiap komponen dianggap sebagai ahli. Taksiran ahli waris Mafqud yang sudah meninggal berlaku untuk ahli waris Mafqud yang masih hidup. Hakim yang menyatakan kematiannya disebut hukum mati, dan ahli waris diberi bagian yang paling kecil dari harta peninggalan, selebihnya dipertahankan untuk ahli waris Mafqud sampai ada kejelasan melalui putusan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ]]>
<![CDATA[Kevin Bhaskara Sibarani]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembalian hak negara dari dana BLBI dengan kehadiran Satgas BLBI dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Metode penelitian yang dilakukan dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan keberadaan Satgas BLBI dapat menjadi solusi penyelesaian kasus BLBI yang telah didukung dengan penguatan peran dan fungsi PUPN. Walaupun demikian, tantangan terhadap pemulihan uang negara dari dana BLBI tetap ada, seperti adanya gugatan hukum dan keberadaan aset obligor BLBI di luar negeri.]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN LGBT DARI PERSPEKTIF HAM DAN KEADILAN BERMATABAT ]]>
<![CDATA[Rr Elizabeth Marcia]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3265
<![CDATA[LGBT merupakan perilaku seks menyimpang serta melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya ada pelanggaran HAM. Faktor penyebab terjadinya LGBT ada tiga yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Rumusan masalah yang digunakan ada dua yaitu upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermartabat. LGBT juga telah diatur dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncul peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP. Dalam KUHP termuat dalam pasal 414 mengatur mengenai LGBT yang menyatakan (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : a. didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Tujuan dari adanya penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermatabat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. LGBT sama seperti halnya masyarakat yang tidak memiliki kelainan. Kaum LGBT juga memiliki hak untuk mempertahankan kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu kaum LGBT harus menyadari kodratnya sebagai manusia yang bermartabat sehingga negara pun menjamin hak-hak warga negaranya berdasarkan prinsip teori keadilan bermartabat.]]>
<![CDATA[PENETAPAN ZONA NILAI TANAH ]]>
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>;
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>;
<![CDATA[Sri Rizky]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3264
<![CDATA[Penetapan Zona Nilai Tanah. oleh pemerintah terkait Kawasan tanah merupakan suatu segi-segi luas tanah yang mampu mengilustrasikan nilai suatu tanah dengan relatif sama dari banyaknya bidang tanah keseluruhan, dapat digambarkan secara riil dari pemakaian tanah yang berbeda, dari satu sama lain didapatkan nilai tersebut atas suatu analisis pegawai menggunakan cara perbandingan suatu pasar tanah maupun biaya. Namun, ini bukanlah hal yang sebenarnya, masih tidak dapat memahami bagaimana tanah berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran manusia, keadilan sosial, perdamaian, dan tujuan lainnya. Kebutuhan masyarakat akan informasi nilai pasar tanah belum dapat dipenuhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai acuan nilai dan harga tanah. Maka dari itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai telah menginisiasi terbentuknya Zona Nilai Tanah (ZNT) guna pengumpulan data tentang nilai pasar tanah, nilai properti, nilai ekonomi regional, dan nilai keseluruhan aset tanah untuk memahami bagaimana tanah dapat memberikan manfaat terbaik bagi perkembangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Penetapan Zona Nilai Tanah di Kota Tanjungbalai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan penetapan zona nilai tanah di kota Tanjungbalai. Metode yang dipakai pada riset ini merupakan suatu kajian hukum dengan sifat deskriptif yang dapat merincikan dan menggambarkan dalam pelaksanaan riset dalam konstruksi hukum kemudian dalam hal pengambilan data penulis juga melakukan wawancara dan dilakukan dengan mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Penetapan Zona Nilai Tanah Kota Tanjungbalai sebagai penentuan nilai riil tanah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang artinya bahwa negara menerima pendapatan selain dari pajak juga bersumber dari masyarakat di Kota Tanjungbalai pada aktifitas pertanahan. Hambatan-hambatan kekurangan sumber daya manusia, alat-alat yang kurang memadai seperti perlengkapan dan peralatan, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit dalam pelaksanaan penetapan zona nilai tanah.]]>
<![CDATA[PENGAKUAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL ]]>
<![CDATA[Asmadi Lubis]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i1.3051
<![CDATA[Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menghargai kedudukan daerah-daerah istimewa serta peraturan Negara yang terkait mengenai daerah-daerah tersebut yang akan tetap mengingati hak-hak asal-usul daerah. Tanah adat adalah hak masyarakat hukum adat yang sangat penting, Sehingga masyarakat hukum adat berusaha untuk tetap mempertahankannya. Akan tetapi tanah adat pada masa perkembangan pembangunan sekarang ini sangat banyak dialihkan menjadi bagian lahan dalam pembangunan untuk kepentingan Negara yang menimbulkan masalah.Sehingga tujuan tulisan ini mengkaji pegakuan tanah adat ditinjau dari hukum agraria nasional. Artikel ini memiliki tujuan secara teoritis dan praktis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasilnya Masyarakat adat yang lebih banyak tinggal dan tertebar di wilayah hutan Indonesia luas,dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan program pembangunan maka masyarakat merasa terancam terusir dari tanah hutan yang mereka tempati. Sedangkan salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pembaharuan Undang-undang tentang agararia yaitukeberadaan masyarakat adat dan haknya atas tanah, khususnya dalam pembaharuan hukum Agraria yang sifatnya kolonial dan Feodal menjadi UUPA tujuannya lebih menghormati, menghargai serta melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat atas tanah dalam rangkakesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Namun, pada kenyataanya yang dirasakan oleh masayarakat hukum adat seolah bertolak belakang. ]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS KOMINFO DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN MEMBERIKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK ]]>
<![CDATA[Mangaraja Manurung]]>;
<![CDATA[arbin tanjung]]>;
<![CDATA[Zaid Afif]]>;
<![CDATA[M. Irfan Islami Rambe]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3615
<![CDATA[Informasi publik merupakan sarana yang diberikan oleh penyelenggara negara atau badan publik sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikang merupakan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi. Data/informasi yang tidak dapat diperoleh oleh masyarakat merupakan kenadala yang perlu untuk ditelusuri, apakah informasi tersebut masuk kedalam informasi yang dikecualikan, dalam hal ini perlu di dasari terkait informasi publik oleh pihak pengelola yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka kajian ini terfokus pada pengaturan keterbukaan informasi publik di Indonesia, pelayanan pemerintah daerah kabupaten asahan dalam memberikan keterbukaan informasi publik, dan hambatan dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Asahan. penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari lapangan, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan serta perundang-undangan terkait bahasan. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian dilapang dalam pelaksanaan pemberian informasi publik di Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan membentuk Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan No.299-KOMINFO-TAHUN 2017, serta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan No. 283-KOMINFO-TAHUN 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sudah berjalan, namun terdapat kendala diantaranya belum berperan aktifnya beberapa PPID Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan, dalam mengupload data dari OPD dan kecamatan masing-masing ke Website resmi PPID Kabupaten Asahan http://ppid.asahankab.go.id/.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Deliyaman Giawa]]>;
<![CDATA[Emiel Salim Siregar]]>;
<![CDATA[Emmi Rahmiwita Nasution]]>;
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3472
<![CDATA[Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk pengeksplorasikan laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyiapan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3616
<![CDATA[Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak Provinsi yan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama di Kota Tanjungbalai. Masih rendahnya kesaran hukum masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta ketidaktahuan akan pentingnya pajak tentu hal ini berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah di Kota Tanjungbalai. Metode Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan metode empiris, yang artinya penelitian ini berfokus terhadap suatu fenomena yang langsung terjadi terhadap objek penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan meneliti permasalahan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang mana data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan Kepala UPT Samsat Kota Tanjungbalai, Hal ini dilkukan untuk mengetahui bagaimana penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kota Tanjungbalai serta mengetahui hambatan sesungguhnya dari rendahnya pendapatan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Kota Tanjungbalai.Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, wajib pajak wajib memenuhi Pesan Ciri Catatan serta Pendataan Kendaraan Bermotor( SPPKB) secara jelas, lengkap serta benar cocok dengan kartu bukti diri kendaraan. Ketidak tahuan dan sikap apatis masyarakat akan prosedur yang di terrapkan oleh UPT SAMSAT Kota Tanjungbalai merupakan hambatan terbesar dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Kerugian atas Kerusakan Barang dalam Pengangkutan Pesawat Udara Tanpa Awak ]]>
<![CDATA[Hilda Yunita Sabrie]]>;
<![CDATA[Muhammad Aqil Kamaluddin]]>;
<![CDATA[Sintia Irna Dianis Ifada]]>;
<![CDATA[Putri Athaya Hendraswari]]>
<![CDATA[ Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Asahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36294/cj.v24i2.3388
<![CDATA[Perkembangan jaman mengakibatkan munculnya era globalisasi yang memicu perkembangan teknologi di dunia ini, Salah satunya adalah adanya pesawat udara tanpa awak. Beberapa tahun belakangan ini, banyak Perusahaan internasional dan nasional telah berlomba-lomba untuk menggunakan pesawat terbang tidak berawak sebagai saran pengangkutan udara. Namun dikarenakan masih baru, regulasi terhadap penggunaan pesawat udara tanpa awak ini sendiri masih tidak sebanyak regulasi terhadap jenis angkutan lainnya. Hal ini kadang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap proses pengangkutan menggunakan pesawat terbang tidak berawak tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk membahas mengenai perkembangan legalitas penggunaan pesawat terbang tidak berawak di Indonesia sekaligus membahas pertanggungjawaban apabila terdapat kerusakan barang selama proses pengangkutan menggunakan pesawat terbang tidak berawak ini. Penelitian ini akan berjenis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta perundang-undangan, pendekatan tersebut nanti akan membantu menganalisis masalah. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa peraturan mengenai pengoperasian sistem pesawat tanpa awak di Indonesia telah diubah pada sejumlah peraturan Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang standar pengoperasian pesawat tanpa awak. Mengenai tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan barang selama pengangkutan, Peraturan Menteri belum mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Jadi, mengenai tanggung jawab atas kerusakan barang mengacu pada Air Carriage Ordinance. ]]>
