cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 27 No. 4 (2021): Desember" : 5 Documents clear
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Deshaini, Liza; Evi Oktarina; Rusmini; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.27

Abstract

Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya, mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka. Dan Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Kon-sumen Di Indonesia adalah Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemerik-saan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen, BPSK berhak me-manggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku usaha, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen. Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers In Indonesia, they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if it is obtained in ways that are detrimental to consumers, they must be non-profit making in their activity profiles, they must not accept advertisements for reasons in their publications, they must not allow the exploitation of the information and advice they provide to consumers for commercial purposes, they must not allow their freedom of action and comment. And the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is to handle consumer cases through mediation, conciliation and arbitration, open consumer protection consultations, supervise the inclusion of standard clauses, if there is a violation of the Consumer Protection Law. BPSK is obliged to report to investigators, BPSK is obliged to accept written or unwritten complaints regarding various types of violations, BPSK is tasked with conducting case examinations and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors suspected of violating consumer protection laws, BPSK has the right to present witnesses experts, witnesses or someone who is deemed to know the act of violating the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of the evidence for the purpose of the investigation is to ensure whether or not there is a loss on the part of consumers, BPSK must notify business actors of any decision regarding violations, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
PERJANJIAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN JASA TRANSPORTASI DI WILAYAH BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDIN DALAM PRESPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999 S, Hendri; Rusniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.28

Abstract

ABSTRAK Pada pembagian wilayah pengambilan penumpang di sekitaran Bandara Sultan Mahmud Badarudin, taksi online tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin, Taksi online hanya berhak mengantarkan penumpang ke bandara tersebut, sedangkan layanan penjemputan tidak diperkenankan untuk mengambil penumpang di wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Jadi ketika penumpang memesan layanan Taksi Online, Driver Taksi online akan menunggu di Luar Gerbang Tikceting Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang terletak jauh dari penjemputan atau biasa disebut di luar bandara. Taksi Konvensional atau Taksi Bandara selalu mengawasi gerak-gerik Taksi Online ketika memasuki Bandara dengan menggunakan melacak dengan aplikasi dan juga melihat plat mobil taksi online tersebut. Hal ini menyulitkan penumpang bandara yang membutuhkan layanan Jasa Taksi Online secara mendesak dikarenakan tidak diperbolehkannya taksi Online mengambil penumpang di lingkungan Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Penguasaan atas pasar jasa taksi ini kemudian dirinci kembali dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan oleh supir taksi konvensional atau taksi bandara yang menghalangi Driver Taksi Onnline menjemput penumpang secara halal dan tanpa paksaan dari pihak manapun di Bandara Sultan Mahmud Badarudin ketentuan pasal 19 poin (a). Kata Kunci : Penguasaan atas Pasar, Transportasi, Perjanjian Abstract In the division of passenger pick-up areas around Sultan Mahmud Badarudin Airport, online taxis are not allowed to enter the Sultan Mahmud Badarudin Airport area, online taxis are only entitled to take passengers to the airport, while pick-up services are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin Airport area. So when passengers order online taxi services, online taxi drivers will wait outside the Tikceting Gate of Sultan Mahmud Badarudin Airport which is located far from the pick-up or commonly called outside the airport. Conventional Taxis or Airport Taxis always monitor the movements of Online Taxis when entering the Airport by using the track with the application and also seeing the online taxi car plate. This makes it difficult for airport passengers who need online taxi services urgently because online taxis are not allowed to pick up passengers in the Sultan Mahmud Badarudin airport environment.The control over the taxi service market is then detailed again in article 19 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which states that business actors are prohibited from rejecting and or preventing certain business actors from carrying out the same business activities in the relevant market. . Activities carried out by conventional taxi drivers or airport taxis that prevent online taxi drivers from picking up passengers legally and without coercion from any party at Sultan Mahmud Badarudin Airport the provisions of article 19 point (a).
PERKUATAN FUNGSI LEMBAGA DPR Ibrahim, Helmi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.58

Abstract

Abstrak Reformasi konstitusi UUD 1945 merupakan momentum reformasi tata kelola negara dan pemerintahan menuju yang lebih baik dimulai dari reposisi fungsi lembaga-lembaga negara utama seperti Presiden, DPR, MPR, DPD, serta MA dan MK dalam pilar kekuasaan negara sebagaimana disebutkan dalam teori Trias Politica Montesquieu, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial khususnya hubungan antara Presiden dan DPR ada dalam keseimbangan check and balances dan menghilangkan kesan executive heavy maupun legislative heavy. Penguatan kelembagaan lembaga-lembaga tinggi negara adalah konsekuensi logis untuk mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang konstitusional. Kata Kunci : Reformasi konstitusi UUD 1945, check and balances, executive heavy, legislative heavy, penguatan lembaga tinggi negara Abstract The constitutional reform of the 1945 Constitution is a momentum for reform of state governance and government towards a better one starting from the repositioning of the functions of key state institutions such as the President, DPR, MPR, DPD, and MA and MK in the pillars of state power as stated in the theory of Trias Politica Montesquieu, namely the legislature, executive and judiciary in order to support the strengthening of the presidential government system, especially the relationship between the President and the DPR is in a balance of checks and balances and eliminates the impression of executive heavy and legislative heavy. Institutional strengthening of high state institutions is a logical consequence for realizing the unitary state of the Republic of Indonesia as a democratic legal state or a constitutional democratic state. Keywords:
PROSES PINJAM PAKAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA Utoyo, Marsudi; Cayo, Putri Sari Nilam
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.71

Abstract

ABSTRAK Pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah “barang bukti”.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti ? dan Bagaimana Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana ? Metodologi penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan metode penelitian yang bersifat deskriftif, yaitu penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan. Hasil penyelidikan menunjukan Tanggungjawab penydidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik. Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI. Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Pinjam Pakai. Abstract The court conducts an examination process known as proof. For the sake of proof, the presence of objects involved in a criminal act is also very necessary. These objects are often known as "evidence". The problem in this research is What is the Investigator's Responsibility for Evidence? and how is the process of borrowing and using evidence in criminal cases? Research methodology In the preparation of this thesis, a descriptive research method was used, namely normative juridical research, because this study aims to fully describe legal aspects and a situation that occurs in the field. The results of the investigation show that the investigator's responsibility for the evidence from the time the object is confiscated by the investigator, then since then if the evidence is damaged or lost, then this responsibility is the responsibility of the investigator at the investigation level. The process of borrowing and using evidence in criminal cases can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation No. 10 of 2010 concerning Procedures for Management of Evidence within the POLRI, in Chapter VI Procedures for Borrowing and Using Evidence by Owners. In conclusion, the investigator's responsibility for the evidence from the time the object was confiscated by the investigator, then from then on if the evidence is damaged or lost and the Borrowing and Use of Evidence Process in a criminal case can be carried out by the owner of the evidence based on KAPOLRI Regulation No. 10 of 2010 concerning Procedures for Management of Evidence in the POLRI.
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG kurniati, kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 4 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i4.73

Abstract

Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni : Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua : tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294). Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah. Bagaimanakah prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, terhadap utang-utang debitur selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan, dan terhadap perjanjian timbal balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Kata kunci : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur, Kreditur Abstract The suspension of this debt payment obligation in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as regulated in Chapter III which consists of two parts, namely: Part One concerning the obligation to pay debts and their consequences (Article 222-Article 264) and Second Part: on Peace (Article 265-Article 294).The problems in this script are. What is the procedure for requesting suspension of debt payment obligations to avoid bankruptcy according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. What are the legal consequences of postponing the obligation to pay debts according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debts.The results obtained are the. Procedure for Postponing Debt Payment Obligations submitted by debtors who cannot continue to pay their debts that are due and collectible, but in the new provisions concerning bankruptcy and PKPU, those who can apply for PKPU are not only debtors but creditors can also submit a PKPU application with a view to submitting a reconciliation plan which includes an offer to pay part or all of the debt to creditors. Legal consequences of Suspension of Debt Payment Obligations to debtors in the process of delaying debt payment obligations take place the debtor without being authorized by the management, cannot take management actions or transfer rights to a part of his property, against debtors' debts during the process of delaying debt payment obligations in progress, the debtor should not be forced to pay their debts, this is as regulated in Article 242 in conjunction with Article 245 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, all execution actions that have been initiated to obtain debt repayment must be suspended, and against reciprocal agreements Based on the provisions of Article 249 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, if at the time the PKPU decision is made on a reciprocal agreement that has not been or has only been partially fulfilled, then the party with whom the debtor entered into an agreement may ask the management to provide certainty regarding the agreement. regarding the continuation of the implementation of the agreement in question within the period agreed upon by the management and the party.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue