cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 28 No. 2 (2022): Juni" : 5 Documents clear
JAMINAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN Jauhari, Jauhari; Busroh, Firman Freaddy; Khairo, Fatria
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.68

Abstract

Abstrak Dimana perkara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami atau permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama untuk diberikan putusan yang menyatakan bahwa hubungan suami istri diantara mereka telah putus dengan pertimbangan majlis hakim bahwa yang bersangkutan tidak dapat kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, muncullah permasalahan baru bahwa mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan hak istri yang telah diceraikannya seperti pemberian hak ‘iddah atau hak mut’ah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu sumber datanya adalah studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian bahwa dalam amar putusan majelis hakim ditambahkan kalimat “…yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”. Dengan demikian jaminan pelaksaan pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terlaksana. Kata kunci : Perceraian, Amar Putusan Majelis Hakim dan Hak Istri. Abstract Where the divorce case is carried out by the husband or the application for divorce to the Religious Court to be given a decision stating that the husband and wife relationship between them has been broken with the consideration of the panel of judges that the person concerned cannot return to form a sakinah, mawaddah and rahmah household. Therefore, a new problem arises that the ex-husband does not carry out his obligations, namely not giving the rights of his divorced wife such as the granting of 'iddah rights or mut'ah rights. This research is a library research, that is, the source of the data is library research. The research method used is a juridical normative approach. The result of the research is that in the verdict of the panel of judges the sentence is added "... which is paid before the defendant takes the divorce certificate". Thus the guarantee of the implementation of the granting of women's rights after divorce can be carried out.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Deshaini, Liza
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.70

Abstract

Abstrak Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan umtuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara op[timal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak , melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan sarana dan prasaranan serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak, berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban, memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dan akibat hukum terhadap pelaku yang memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga anak mengalami kerugian materiil, moril serta menghambat fungsi sosialnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kata Kunci : Masyarakat, Peran, Perlindungan Anak Abstract Protection of children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. The role of the community in the implementation of child protection is carried out by providing information through socialization and education regarding children's rights and laws and regulations regarding children, providing input in the formulation of policies related to child protection, reporting to the authorities in case of violations of children's rights, taking an active role in the process. rehabilitation and social reintegration for children, monitoring, supervising and taking responsibility for implementation of child protection, providing facilities and infrastructure as well as creating a conducive atmosphere for children's growth and development, playing an active role by eliminating negative labeling of child victims, providing space for children to be able to participate and express opinions and legal consequences against perpetrators who treat children discriminatory so that children experience material, moral and social losses are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI LITIGASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Marlina, Heni; Luil Maknun
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.74

Abstract

Abstrak Perbankan memiliki fungsi sebagai intermediary institution, yakni mengerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Berarti, perbankan memiliki peran vital dalam sektor perekonomian, khususnya dalam mengatur perputaran uang di masyarakat. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Dalam arbitrase, nasabah dan bank syariah diberikan hak untuk memilih hukum materil yang akan diterapkan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 Kurniati, Kurniati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.75

Abstract

Saat ini, kejahatan sedang meningkat dan salah satunya adalah pelecehan verbal di media sosial. Pelecehan dengan cara verbal bisa terjadi secara langsung, seperti bersiul, berteriak, dan melontarkan kata-kata cacian. Dengan kemajuan teknologi, tindakan cabul berupa tulisan/mengetik, seksualitas, dan sarkasme di media sosial (chat, direct message, dan komentar) sudah menjadi hal yang lumrah. Tentu saja guncangan ini sama dengan pengejaran langsung. Pelecehan verbal di media sosial merupakan aktivitas ilegal yang melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE yang tidak menjelaskan secara spesifik jenis pelecehan. Meski KUHP memuat ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan, namun belum terdefinisi dengan baik karena kata pelecehan tidak disebutkan dalam KUHP. Kurangnya pendidikan gender adalah penyebab utama pelecehan, dan rata-rata, korban tidak mengetahui bahwa perempuan sedang dianiaya atau sedang melakukan bunuh diri. Saat ini, terdapat banyak undang-undang yang baik di Indonesia, seperti KUHP dan UU ITE, yang dapat menuntut pelaku bunuh diri verbal untuk bertanggung jawab secara pidana, meskipun hal tersebut jauh dari sempurna. untuk menandatangani Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kerangka hukum terhadap tindakan bunuh diri dan memasukkannya ke dalam kategori kekerasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.78

Abstract

Abstrak Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Saat penumpang mengeluh kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan melempar tanggung jawab. Permasalahan penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat oleh sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasus David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpang. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan. Kata Kunci: perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan Abstract In recent years there have been frequent flight delays which have caused passengers as consumers to feel disadvantaged. When passengers complain to the airline, sometimes the airline ignores and throws the responsibility. The problems of this research: 1) how is the airline's responsibility towards airplane passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 2) how is the legal protection for passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 3) what is the court's decision on the lawsuit Number 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst between David M.L.Tobing, S.H., M.Kn and PT. Lion Mentari Air Lines. This type of research is normative research, through a statutory and conceptual approach. Data processing is carried out through the stages of data selection, data classification, compilation of data which is then analyzed. The results of the study show that the responsibility of airlines according to Law No.1 of 2009 concerning flights adheres to the concept of presumption of guilt, meaning that the carrier is automatically responsible for flight delays. The responsibility of the airline as a carrier to passengers is obliged to provide compensation or compensation. This is reinforced by the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning the responsibility of air carriers and the Regulation of the Minister of Transportation No. 49 of 2012. Regarding this responsibility, it is also reinforced by consumers and airlines as business actors. This is one of the legal protections for passengers for the negligence of the carrier, but if the carrier does not perform its obligations then the passenger has the right to take legal action to claim rights. Like the case of David M.L.Tobing, S.H., M.Kn who filed a lawsuit to the district court, this was done so that the rights of passengers as consumers who were harmed were not toyed with and it was a lesson for every airline to better serve passengers. The decision of the Central Jakarta District Court No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, especially on the standard clauses on passenger tickets, is very precise and relevant.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 31 No. 1 (2025) Vol. 30 No. 4 (2024) Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue