Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Hukum Malahayati Journal Evidence Of Law VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Tora Yuliana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Peran Penegak Hukum dalam Penanggulangan Korupsi di Provinsi Jawa Barat Tora Yuliana; Eko Sudarmanto; Yana Priyana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.797

Abstract

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang kompleks antara penegakan hukum dan korupsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, kami menggabungkan tanggapan survei dan data wawancara untuk melakukan analisis deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang sedang hingga tinggi, ditambah dengan kesenjangan dalam hal efektivitas investigasi, kerangka hukum, dan strategi pencegahan di berbagai daerah. Analisis inferensial, melalui pemodelan regresi, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat korupsi. Efektivitas investigasi muncul sebagai faktor penting, dengan peningkatan yang berkorelasi dengan penurunan korupsi. Kerangka kerja hukum menunjukkan dampak positif, bertindak sebagai pencegah, sementara strategi pencegahan menunjukkan hubungan yang berbeda. Faktor-faktor sosial-ekonomi terlibat dalam membentuk dinamika antara penegakan hukum dan korupsi. Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan temuan-temuan ini, dengan menekankan perlunya intervensi yang ditargetkan dalam kapasitas investigasi, penyempurnaan kerangka hukum secara terus menerus, dan integrasi strategi antikorupsi yang komprehensif.
The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era Mila Surahmi; Zaimah Husin; Nurifana Umar; Fatmawati; Tora Yuliana
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.1041

Abstract

Indonesia is a highly diverse country, comprising a multitude of tribes, groups, races, and religions, and is endowed with a rich cultural heritage. The heterogeneity of Indonesian society provides the context for interfaith and other forms of marriage. The specific legislation that governs marriage is Law Number 1 of 1974. It is commonly assumed that Law No. 1/1974 requires immediate revision due to its outdated nature and inability to address contemporary issues pertaining to marriage. Consequently, there are numerous provisions within the Marriage Law that require amendment or addition. For instance, there is a need to introduce more robust penalties for those who violate the Marriage Law, whether they are involved in interfaith marriages, same-sex marriages, polygamous marriages, or marriages contracted without the requisite formalities. This study aims to examine the evolution of marriage law in Indonesia and the challenges it has faced. It employs a descriptive qualitative approach with a literature review. The findings reveal that Indonesia's marriage regulation has undergone three distinct phases, each characterised by its own set of issues. Additionally, the country's marriage law has experienced two distinct periods: one following independence and the other following the enactment of Marriage Law Number 1 of 1974.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i2.78

Abstract

Abstrak Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Saat penumpang mengeluh kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan melempar tanggung jawab. Permasalahan penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat oleh sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasus David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpang. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan. Kata Kunci: perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan Abstract In recent years there have been frequent flight delays which have caused passengers as consumers to feel disadvantaged. When passengers complain to the airline, sometimes the airline ignores and throws the responsibility. The problems of this research: 1) how is the airline's responsibility towards airplane passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 2) how is the legal protection for passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 3) what is the court's decision on the lawsuit Number 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst between David M.L.Tobing, S.H., M.Kn and PT. Lion Mentari Air Lines. This type of research is normative research, through a statutory and conceptual approach. Data processing is carried out through the stages of data selection, data classification, compilation of data which is then analyzed. The results of the study show that the responsibility of airlines according to Law No.1 of 2009 concerning flights adheres to the concept of presumption of guilt, meaning that the carrier is automatically responsible for flight delays. The responsibility of the airline as a carrier to passengers is obliged to provide compensation or compensation. This is reinforced by the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning the responsibility of air carriers and the Regulation of the Minister of Transportation No. 49 of 2012. Regarding this responsibility, it is also reinforced by consumers and airlines as business actors. This is one of the legal protections for passengers for the negligence of the carrier, but if the carrier does not perform its obligations then the passenger has the right to take legal action to claim rights. Like the case of David M.L.Tobing, S.H., M.Kn who filed a lawsuit to the district court, this was done so that the rights of passengers as consumers who were harmed were not toyed with and it was a lesson for every airline to better serve passengers. The decision of the Central Jakarta District Court No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, especially on the standard clauses on passenger tickets, is very precise and relevant.
EFEKTIVITAS MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG Yuliana, Tora
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.98

Abstract

ABSTRAK Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan penyaluran dana program kemitraan PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang efektivitas dari penerapan mekanisme penyaluran dana program kemitraan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impelementasi ketentuan-ketentuan normative secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Dengan tipe penelitianadalah Deskriptif yang mana bersifat memaparkan atau menggambarkan dengan jelas dan rinci mengenai kejelasan dan pelaksanaannya terhadap suatu peraturan.Setelah melakukan penelitian ini dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan prosedur penyaluran dana program kemitraan pada PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh menteri BUMN dan sistem dan mekanisme penyaluran dana program kemitraan di PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang telah sesuai serta dalam pelaksanaanya telah berjalan dengan baik. Kata Kunci: efektivitas, mekanisme, penyaluran, dana ABSTRACT Small business is a business activity that is able to expand employment and provide broad economic services to the community and encourage economic growth. This study aims to understand the implementation of the distribution of funds for the partnership program of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Panjang branch, the effectiveness of implementing the mechanism for channeling partnership program funds. The type of research used is normative-empirical legal research, namely legal research regarding the application or implementation of normative provisions in real terms in every particular legal event that occurs in society. The type of research is descriptive which is to explain or describe clearly and in detail regarding the clarity and implementation of a regulation. After conducting this research, information can be obtained that the implementation of the procedure for distributing partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch is in accordance with the mechanism established by the minister of SOEs and the system and mechanism for channeling partnership program funds at PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Long branch are appropriate and the implementation has been going well.
Analisis Dampak Adanya Dissenting Opinion Hakim Terhadap Perkara Perdata Yuliana, Tora; Robianti, Masayu; Kharnady, Triyuda
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3304

Abstract

Sistem peradilan menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat dalam suatu kasus, terutama ketika terdapat kelompok minoritas atau dissenting opinion. Fenomena ini menarik dalam konteks kasus Denden Verzet, khususnya kasus No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat (dissenting opinion) secara mendalam pada perkara No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK, untuk memahami putusan perkara perdata No.12 /Pdt.Bth/2020/PN.Kla yang mempunyai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan dampaknya terhadap putusan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan sebenarnya dari ketentuan normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat berdampak signifikan terhadap putusan perkara perdata. Pertama, adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum putusan tersebut. Pihak-pihak yang kalah dapat menggunakan perbedaan pendapat tersebut sebagai dasar untuk mengajukan banding atau kasasi, dengan alasan bahwa keputusan mayoritas tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi putusan Pengadilan Tinggi, dimana pertimbangan hukum pada tingkat banding sama dengan pemikiran Dissenting opinion hakim Pengadilan Negeri pertama
Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha Yuliana, Tora; Sutrisno, Sutrisno; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian. Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini. Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.Katakunci: perbuatan melawan hukum, pembatalan, HGU
Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Herry M Polontoh; Jesslyn Elisandra Harefa; Amstrong Harefa; Tora Yuliana
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1650

Abstract

Foreign direct investment (FDI) is a vital element in supporting national economic development, especially in increasing productivity, encouraging strategic sector growth, and strengthening Indonesia's position in global economic competition. Normatively, Indonesia has established a legal basis through Law No. 25/2007 on Investment, as well as various implementing regulations such as Presidential Regulations and BKPM Regulations that aim to provide certainty, protection, and convenience for foreign investors. This research aims to analyze the extent to which these legal regulations are able to create a conducive investment climate and identify legal constraints that arise in their implementation. This research uses normative juridical method with legislative approach and literature review. The results show that although Indonesia's FDI legal framework has been quite progressive, in practice it is still faced with a number of serious problems such as inter-regulatory unsynchronization, complicated licensing bureaucracy, weak legal protection for investors, and policy fluctuations due to political pressure and sectoral interests. These conditions create legal uncertainty and reduce Indonesia's competitiveness in the eyes of global investors. Therefore, regulatory harmonization, bureaucratic reform, and policy consistency are needed to strengthen the effectiveness of foreign investment law in Indonesia.
Pengaruh Saksi dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ervina Ahsanti; Tora Yuliana; Eko Tamina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1861

Abstract

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat resmi oleh negara. Pernikahan secara agama masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas – komunitas tertentu yang memegang adat atau tradisi dari suatu daerah. Jenis pernikahan seperti ini tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari negara sehingga tidak tercatat secara resmi ke dalam pencatatan. Hal ini kedepannya akan menimbulkan masalah terkait hak – hak sipil seperti hak waris, status hukum anak, dan pengakuan secara legal oleh negara terhadap pernikahan tersebut. Sehingga, dalam hal ini membutuhkan peranan saksi untuk proses legalitas pengakuan pernikahan. Peranan saksi sangat berpegaruh dalam proses keberhasilan dan kegagalan permohonan isbat nikah.
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kecelakaan Kapal Tahun 2020 – 2025 di Mahkamah Pelayaran Tora Yuliana; Marshanda Bintang Dianti Putri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1941

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kasus kecelakaan kapal dalam wilayah penanganan Mahkamah Pelayaran. Kecelakaan kapal sebagian besar disebabkan oleh factor tenggelam, tubrukan, kandas, dan terbakar. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi lapangan selama 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan praktik kerja lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum maritim mencakup proses pemberkasan dokumen persidangan serta penerapan hukum nasional dan internasional yang berlandaskan konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, SAR, dan STCW sebagai standar keselamatan dan tanggung jawab hukum di bidang pelayaran.
Harmonization of Modern Law and Customary Law in Fair Criminal Law Enforcement Ino Susanti; Agus Marzuki; Tahura Malagano; Tora Yuliana; Dina Haryati Sukardi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2026): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v6i1.6582

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the harmonization of modern criminal law and customary law to achieve fair criminal law enforcement through a case study of the settlement of minor criminal offenses using customary mechanisms in Lampung Province. Methodology: This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through a literature review, analysis of statutory regulations, judicial decisions, and documentation of criminal dispute resolution practices involving Lampung’s customary institutions. Results: The findings show that Lampung customary law remains effective in resolving minor criminal cases through restorative justice, integrating customary values with national criminal law while ensuring legal certainty and human rights protection. The study concludes that legal harmonization strengthens substantive justice, public trust, and social harmony. This study is limited to minor criminal disputes in Lampung Province. Conclusions: This study concludes that the harmonization of modern criminal law and customary law can strengthen substantive justice, improve public trust in law enforcement, and promote sustainable social harmony. Customary approaches can serve as complementary mechanisms within the national criminal justice system, particularly for minor offenses. Limitations: This study is limited to customary criminal dispute resolution practices in Lampung Province and primarily focuses on minor criminal offenses, which may restrict the generalizability of the findings to other regions and types of crimes. Contributions: This study contributes to the development of criminal law by providing an empirical model for integrating customary law into restorative justice policies and supporting future legal reforms in Indonesia.
Co-Authors Agus Marzuki Amstrong Harefa Dina Haryati Sukardi Eko Sudarmanto Eko Tamina Ervina Ahsanti Fatmawati Herry M Polontoh Ino Susanti Jesslyn Elisandra Harefa Kharnady, Triyuda Lia Fadjriani Maria Alberta Liza Quintarti Marshanda Bintang Dianti Putri Mila Surahmi Nurifana Umar Robianti, Masayu Silvester Magnus Loogman Palit Sri Nurnaningsih Rachman Sutrisno, Sutrisno Tahura Malagano Yana Priyana Zaimah Husin