cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
habibi
Contact Email
habibi
Phone
+6281915959777
Journal Mail Official
dharmasastra2009@gmail.com
Editorial Address
Jln Pancaka No 7B Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
jurnal hukum agama hindu widya kerta
Published by Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
ISSN : -     EISSN : 1530261     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta (E-ISSN: 2622-3821) is a scientific journal containing original works from lecturers, researchers, students and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of Hindu law. This journal publishes twice in a year on May and November, which spreads throughout Indonesia in open acces. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta focuses on various recent issues, topics, and legal aspects in Hindu Law, including (but not limited to): 1.Hindu Family Law 2.Hindu Economic Law 3.Hindu Civic Law 4.Hindu and Gender Discourse 5. Adat Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2019)" : 6 Documents clear
KEABSAHAN KETERIKATAN SUBJEK HUKUM DALAM PERJANJIAN JASA PENGANGKUTAN BERBASIS APLIKASI ONLINE Bagiartha W, I Putu Pasek
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inovasi dibidang teknologi pengangkutan berupa penggunaan aplikasi pemesanan layanan jasa secara online berkontribusi terhadap perubahan bentuk masyarakat yang mulai beralih dari pola pemesanan jasa pengangkutan secara konvensional kearah pola online. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan keterikatan subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Dari hasil penelitian, secara normatif perjanjian pengangkutan dengan pemesanan layanan jasa secara online merupakan konsekuensi dari keberadaan hak memilih konsumen yang dalam konteks perjanjian masuk dalam kategori perjanjian innominaat, dengan sifat bertimbal balik dan dibuat tertulis. Sedangkan dari segi pengaturan syarat sah perjanjian dapat dikategorikan telah terpenuhi sehingga berlaku asas pacta sunt servanda, seperti pemenuhan syarat kesepakatan yang mengacu pada teori momentum terjadinya kesepakatan; syarat kecakapan bertindak yang mengatur tentang batasan usia dan pemberlakuan teori tanggung jawab berdasarkan pengawasan, syarat prestasi berupa timbal balik kewajiban pengantaran dan pembayaran tarif upah; serta syarat kausa yang halal berupa pengaturan ketentuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan syarat sah perjanjian akan mengakibatkan wanprestasi yang terbagi dalam bentuk ingkar janji, prestasi tidak sempurna, terlambat, dan pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Konsekuensi dari wanprestasi ini mengakibatkan penjatuhan sanksi secara keperdataan berupa ganti rugi dan kompensasi hingga sanksi administratif berupa suspend dan putus kontrak
PERKAWINAN POLIGAMI DAN PENGARUH PSIKOLOGIS TERHADAP ISTRI, ANAK PADA KELUARGA HINDU DI KOTA MATARAM Aditi, I Gusti Ayu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena timbulnya perkawinan poligami ini banyak terjadi pada masyarakat yang dominan menganut sistem patrilinial. Masalah: 1) Apakah yang menjadi faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram; 2) Bagaimanakah hubungan sosial keluarga dalam perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram; 3) Bagaimanakah dampak psikologis terhadap istri dan anak akibat perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram. Secara teoritis dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dijadikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam memberikan izin permohonan poligami dan dapat dijadikan masukan bagi para suami atau laki-laki yang ingin melakukan poligami.Perkawinan menurut Hindu maupun dalam Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut azas monogami yaitu seorang suami menikahi seorang perempuan saja. Perempuan Hindu sebagai istri mempunyai kedudukan hukum di dalam lingkungan keluarga suaminya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini teori tindakan dan teori interaksi yang mana metodologi penelitian dilakukan analisa secara normatif empiris kualitatif yaitu suatu analisa yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan.Berdasarkan hasil analisa diharapkan dapat memperoleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai: 1) Faktor dominan penyebab perkawinan poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram yaitu karena faktor rasa empati, ekonomi dan kebutuhan akan perlindungan; 2) Hubungan sosial keluarga dalam perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram sering terjadi konflik karena merasa diperlakukan tidak adil; dan 3) Dampak psikologis terhadap istri dan anak akibat perkawinan Poligami pada masyarakat Hindu Di Kota Mataram, yaitu istri merasa tidak bahagia karena hilangnya kontak batin dan perasaan inferior karena merasa harga diri direndahkan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu kaum perempuan yang sudah memiliki keluarga bersikap terbuka, jujur dan berkomunikasi secara intens akan mampu mengantisipasi poligami dalam pernikahannya.
POLITIK HUKUM HUBUNGAN INKUSIF ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM BINGKAI NEGARA PERSATUAN INDONESIA Wibawa, I Putu Sastra; Partyani, I Ketut Caturyani Maharni
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keragaman agama, di satu sisi memberikan kontribusi positif untuk pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama dapat juga berpotensi sumber konflik. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif, terutama dari segi yuridis. Langkah antisipatif secara yuridis dimana diperlukan peran negara untuk membentuk kebijakan hukum yang mengatur hubungan antar umat beragama di Indonesia demi tercapainya kedamaian kehidupan umat beragama di Indonesia. Politik hukum kerukunan antar umat beragama yang dibentuk oleh pemerintah di Indonesia tidak akan mampu ditegakkan dengan baik dalam implementasinya jika tidak adanya campur tangan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh berhenti membicarakan dan mengupayakan pemeliharaan hubungan inklusif antar umat beragama untuk mencapai kerukunan umat beragama di Indonesia yang dilandasi toleransi dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MATARAM Agustawan, Komang Juli; Suarna, I Nyoman; Sujana, I Made Putu
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang pelaksanaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa kredit di Pengadilan Negeri Kelas 1a Mataram, mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan gugatan sederhana; kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gugatan sederhana; serta upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak.Metode penelitian dilakukan secara normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aprroach), pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh melalui metode observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan tiga tahapan yaitu: tahap reduksi, display, dan verifikasi data, untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dengan memberikan makna sehingga didapatkan suatu kesimpulan.Hasil dari penelitian ini memberikan pembahasan yaitu: (1) pelaksanaan gugatan sederhana mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mulai dari pemeriksaan, tahapan penyelesaian dan batas waktu penyelesaian. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluaan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan; (2) kendala yang dihadapi dalam penyelesaian gugatan sederhana meliputi kurang koperatifnya para pihak dalam persidangan, kekuatan hukum penetapan hakim, masih belum meratanya informasi yang diketahui masyarakat terkait dengan keberadaan peraturan mahkamah agung yang digunakan sebagai pertimbangan hukum, singkatnya waktu penyelesaian dan nominal gugatan; dan (3) upaya hukum yang ditempuh hanya terbatas pada upaya hukum keberatan.
STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE DI MATARAM Dipayana, I Gde Sindu Candika
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang biasa terjadisecaraumum. Namun bagi seorang pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannyauntuk menciptakan sebuah karya tentu sangat merasa dirugikan akan adanya perilakupembajakan. Khususnya dalam pembajakan software, software yang bernilai komersiltinggi dan dap at memberikan keuntungan bagi penciptanya, ternyata tidak mendapatapresiasi dari masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengundangkan UndangUndang Nomor 28 T ahun 2014 Tentang Hak Cipta ( UUHC), H asilnya telah banyakpelanggar hak c ipta yang disere t ke meja h ijau. D alam perspektif Agama Hindu masalahhak cipta telah lama menjadi pole mik tersendiri. Aturan tentang hak c ipta dalam AgamaH indu memang tidak banyak ditemui sehingga menjadi dasar dilakukannya penelitian in,yakni mengkaitkan pelanggaran h ak c ipta berdasarkan UUHC dengan Hukum Hindu.Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisianterhadap tindak pidana pembajakan software . Serta untuk mengetahui kendala kendalayang dihadapai aparat kepolisian dalam upaya penega kan hukum terhadap tindak pidanapembajakan softwareHasilpenelitian menunjukkan bahwa ( Bentuk upaya penegakan hukum yangdilaksanakan aparat kepolisian adalah dengan me lakukan operasi dan pemeriksaan.O perasi ini dilakukan di tempat tempat yang diketahui berpotensi terjadi tindak pidanapelanggaran hak cipta. Modus pembajakan software seper ti internet piracy ataupembajakan melalui media internet masih di luar jangkauan aparat kepolisian karenakurangnya sumber daya aparat kepolisian. Sementara itu kurang intensifnya operasi danpemeriksaan yang dilakukan menyebabkan tidak diterapkannya sank si pidana terhadappelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta sehingga tindak pidana pelanggaran hak ciptakhusunya pembajakan software semakin berkembang; (2) Penerapan sanksi pidanaterhadap pelaku pembajakan software mengalami kendala internal dari apar at kepolisianseperti kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat. Kondisi ini telah mendorongmeningkatnya penggunaan software ilegal yang secara langsung juga telah mendukungberkembangnya tindak pidana pembajakan software dengan berbagai modus.
REPOSISI PERAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) DI IHDN DENPASAR Andriani, I Gusti Ayu Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengatasi lemahnya pengendalian internal, maka kebutuhan terhadap unit yang bertugas mengevaluasi pengendalian internal menjadi semakin penting. Secara khusus pada IHDN Denpasar dan Perguruan Tinggi Keagamaan Nengeri di bawah lingkup Kementerian Agama telah dibentuk suatu unit yang bernama Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI adalah merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama perguruan tinggi keagamaan negeri. SPI memiliki tugas mengevaluasi pengendalian intern dalam organisasi. Di samping itu SPI juga berfungsi untuk menangani masalah fraud, mengevalausi efektifitas dan efisiensi dari rencana kerja organisasi dan memberi saran-saran perbaikan yang berguna untuk memberikan nilai tambah dalam pencapaian organisasi dalam hal ini perguruan tinggi di bawah lingkup Kementerian Agama.Untuk menguatkan posisi dan kedudukan SPI dalam Perguruan Tinggi dalam lingkup Kementerian Agama, maka Menteri Agama menerbitkan aturan tentang SPI yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017. Proses reposisi peran SPI Di IHDN dilakukan dengan cara: melakukan pemisahan fungsi, prosedur pemberian wewenang, prosedur dokumentasi, prosedur dan catatan akuntansi, penguasaan fisik, pemeriksaan intern secara bebas. Dampak reposisi peran SPI di IHDN Denpasar berdampak terhadap orientasi pencapaian tujuan organisasi yang akan datang bahwa pengawas intern dapat berperan sebagai partner bukan sekedar “watchdog” dan pengawas intern juga berperan dalam proses perbaikan dan fokusnya pada inovasi dan efisiensi (bukan hanya fokus pada pengeluaran dan pertanggungjawaban biaya).Model pengaturan reposisi peran SPI di IHDN Denpasar sangatlah diperlukan dalam keberhasilan organisasi yang dilakukan dengan cara reposisi peran SDM dan reposisi kompetensi SDM. Reposisi mengarahkan pada penciptaan SDM yang bisa menghasilkan SDM berkinerja tinggi dengan pengukuran kinerjanya pada High Performance Work System. Untuk itu dijalankan dengan berbasis pada kompetensi input, transformasional dan out put. SDM yang berbasis kompetensi menunjukkan bahwa organisasi memiliki pemimpin yang dapat menunjukkan kepemimpinan yang tepat, karyawan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 1 (2018)