Journal of Government and Politics (JGOP)
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2020): Desember"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Peran Kepemimpinan Camat Dalam Menciptakan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe) ]]>
<![CDATA[Muhamad Irfan Rama]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2903
<![CDATA[Peran Kepemimpinan Camat Dalam Menciptakan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe).Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimanakah peran Kepemimpinan Camat dalam Menciptakan Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Camat Wawotobi dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin kerja Pegawai pada Kantor Camat Wawotobi Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan dalam menciptakan disipilin kerja pegawai dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai pada Kantor Camat Wawotobi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang, dan Informan Kuncinya adalah Sekretaris Camat. Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa peran kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting, sebab akan menentukan tinggi rendahnya disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna tercapainya arah dan tujuan perkembangan dalam suatu organisasi. Selain itu pula Peran Kepemimpinan Camat dalam Menciptakan Disiplin Kerja Pegawai di pengaruhi oleh faktor yaitu faktor pendukung meliputi tersedianya perangkat Aturan PP. Nomor 5 Tahun 2014 tentang peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara, dan peraturan Bupati Konawe Nomor 12 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan. Peraturan Bupati tersebut digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.]]>
<![CDATA[Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Putri Rezkia Salam]]>;
<![CDATA[Hardianto Hawing]]>;
<![CDATA[Muhammad Randhy Akbar]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2299
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Tata Kelola Pemerintahan dalam pengelolaan Kawasan Tanjung Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di kawasan Tanjung Bunga khususnya kelurahan maccini sombala RW O5 Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 8 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Tata kelola pedagang kaki limata di kota makassar belum berjalan dengan efektif, Dikarenakan (a) Fairness atau Keadilan, keadilan yang diberikan pemerintah pada para pedagang belum sepenhnya adil, karna masih ada masyarakat (nelayan) yang mengeluhkan akses jalan terganggu dengan adanya pembangunan reklamsi, (b) Transparency atau transparansi, transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum sepenunuhnya belum transparan karna masih ada beberapa masyrakat (nelayan) yang belum tahu aka nada pembangunan reklamasi atau penimbunana pantai, (c) Accountability atau Pertanggung Jawaban sudah dijalankan dengan baik oleh pihak Pengelola, (d) Responsiveness atau Responsif menunjukkan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi masalah atau keluhan masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima) ]]>
<![CDATA[haeril haeril]]>;
<![CDATA[Mas'ud Mas'ud]]>;
<![CDATA[Taufik Irfadat]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3138
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD dalam menjaga kinerja dan citra DPRD Kabupaten Bima. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya Humas membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dengan melalui kerjasama advetorial dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD. Humas juga berupaya meng-counter issue (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD. Humas juga berperan membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, melalui tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (Expert prescriber), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (Problem Solving Procces Facilitator), dan teknisi komunikasiAbstractThe purpose of this study was to determine the role of Public Relations (PR) DPRD in maintaining the performance and image of the DPRD Bima Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that in carrying out its role, Public Relations builds functional relationships with the public institutionally by establishing partnerships with mass, print, and online media through advetorial and parliamentary cooperation in the context of posting news on DPRD activities. Public Relations also tries to counter issues (hoax news) circulating in the community or in the mass media quickly, then publishes information and documentation of the Bima Regency DPRD activities and seeks services through the media center by empowering the DPRD's social media accounts. Public relations also plays a role in forming Sub-system relationships with the public, through three approaches, namely as an expert advisor (Expert prescriber), as a facilitator of the problem solving process (Problem Solving Process Facilitator), and a communication technician. ]]>
<![CDATA[Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Yuni Kartika Fajri]]>;
<![CDATA[Nur Khaerah]]>;
<![CDATA[Fitriani Sari Handayani Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2300
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Dynamic Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 9 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Dynamic Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota makassar belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik sehingga masih kesulitan dalam memenuhi target RTH di kota Makassar.]]>
<![CDATA[Persepsi Pegawai Terhadap Kehadiran Calo Layanan Administrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[M.Ulfatul Akbar Jafar]]>;
<![CDATA[M. Taufik Rachman]]>;
<![CDATA[Dedy Iswanto]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3147
<![CDATA[Public interest in the community is the main target in public service providers. Officials of the Office of Population and Civil Registry as a bureaucrat at the regional level are required to be able to handle the constraints faced in the government's promoted development efforts. Officials of the Office of Population and Civil Registration must be able to carry out its first function is to provide services to the community well, deft, effective and efficient. Another problem that often arises is the discipline of employees in providing services this proved many employees who come not on time, start the service not on time, rest not in time, and employees also home before the time to go home. This also greatly affects the service because if the shortage of employees then the counter service that will be opened also a little, so that the impact of many people who are not served. The purpose of this research are; 1) To know Employee Perception Against Attendance of Administration Service Bureau at Department of Population and Civil Regent of Bima Regency; 2) To know the Factors that may affect the Presence of Calo Administration Services At the Department of Population and Civil Registration Bima District.This research uses qualitative approach method with technique of determination of informant use Purposive sampling, meaning intentionally intake technique. Methods of data collection ie observation, interview (Interview) and documentation. Data type is qualitative data and sourced from secondary and primary data with data analysis technique Data Reduction, Data Presentation (Data Display), and Conclusion drawing / verification.The result of research shows that: The distance of the Office of Population and Civil Registry of Bima Regency is far and there is no public transportation passing through it. So that has a private vehicle that many do service in the Department of Population and Civil Registry Bima District, for people living in remote areas usually take care of services, especially the service of birth certificate by handing someone close to his relationship with bureaucracy or brokers even if they have to pay more. The presence of brokers is difficult to separate from public services. But now their existence began to decrease, because the government increasingly simplify the process of document management and licensing.)]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea Dan Cukai Di Pelabuhan Bebas Kota Batam ]]>
<![CDATA[Anggun Nurul Iman]]>;
<![CDATA[Helmi Helmi]]>;
<![CDATA[Mahdi Syahbadir]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2763
<![CDATA[Penetapan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sangat strategis untuk masuknya barang elektronik dimana Batam terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura, sehingga mendorong dilaksanakannya pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh bea cukai Batam untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang dari luar sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penyelundupan barang elektronik di Batam dan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam masih belum berjalan dengan efektif dan masih adanya celah bagi penyelundup untuk melakukan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai di pelabuhan bebas kota Batam serta hambatan yang dihadapi bea cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan dan teori kelembagaan. Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai Batam berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan pertama, masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di batam disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi pendukung saat melakukan pengawasan. Selain itu,masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di Kota batam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga sulit ditentukan pemusatan pengawasan yang strategis. Kedua, terjadinya penyerangan terhadap kapal patroli bea cukai Batam juga menjadi salah satu hal yang menghambat efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam. oleh sebab itu, diharapkan kepada bea cukai Batam dan pemerintah Batam untuk lebih memberikan perhatian dan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik ini.Kata Kunci : Pengawasan, Barang Elektronik, Bea Cukai Batam]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[M. Awaluddin]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3222
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat ]]>
<![CDATA[Muhammad aprian jailani]]>;
<![CDATA[Muhammad Ali]]>;
<![CDATA[Siti Hasanah]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2812
<![CDATA[Gempa bumi yang terjadi tahun 2018 di NTB (Lombok-Sumbawa) dengan kekuaatan 6,4; 7,0; 6,3; dan 5,9 SR yang menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan sarana prasarana serta perumahan masyarakat. Tercatat hingga tahun 2020 kerusakan 226,204 unit terdiri dari ringan, sedang dan berat, oleh karenanya dengan jumlah kerusakan tersebut menjadi tujuan sejauhmana proses rehab-rekon dilakukan dengan memperhatikan aspek teoritis dan praktisi. Metode digunakan diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan proses rehab rekon sudah mencapai 96% dari jumlah 226,204 unit, 4% dalam proses pembangunan dan tidak tersentuh berada wilayah lombok utara. Ketepatan waktu tidak sesuai rencana, harusnya percepatan rehab-rekon perumahan rakyat menjadi kebutuhan dasar yang harus di prioritaskan untuk menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat, sebagai pusat rekonstruksi masyarakat, yang perlu diintegrasikan dengan sektor-sektor lain, terutama pemulihan ekonomi dan sosial.. Selain itu ketersedian anggaran memadai namun memiliki keterbatasan waktu selama 6 bulan setelah pencairan mengakibatkan pada ketidakoptimalan implementor dalam melaksanakan rehab-rekontruksi rumah rakyat di NTB. ]]>
<![CDATA[Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif SDM Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan ]]>
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3238
<![CDATA[The purpose of this study is to describe governance related to alternative defense human resources in the context of defense budget efficiency embodied in the human resources of the reserve components and defense support components. This research is a qualitative research. This type of research uses a comprehensive analytic study and an analytical normative approach. The discussion regarding defense human resources needed to build a defense force includes active military, compulsory or conscripted military, voluntary military or reserve components and supporting components. Active military and mandatory military in relation to service are almost the same, it's just that the mandatory military has a limited period of service in accordance with the rules of the state. In taking into account the human resources of defense, it is not only active military and conscription, but includes reserve and supporting components. Human resource management is essentially a cycle from recruitment to separation - then the actual defense HR management must be carried out continuously. So thus, the management of human resources for defense of existing human resources (TNI personnel) must be carried out continuously, starting from recruitment, education, use, welfare, and separation. The TNI is a major component in the national defense system supported by the Komcad and Komduk. Two mandates of the national defense law that have not yet been resolved are the Komcad Draft Law and the Komduk Draft Law. And based on the description of human resource management, it is very important that this draft law be completed.]]>
