cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
journalshar-e@iaisambas.ac.id
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
journalshar-e@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung No.126 Kawasan Pendidikan Sebayan, Sambas 79462 Kalimantan Barat
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Published by Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ISSN : 24425877     EISSN : 26861674     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah diterbitkan oleh Institut Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang meliputi penelitian para sarjana, akademisi, dan peneliti yang berkaitan dengan hukum, hukum Islam, ekonomi, ekonomi syariah, dan kajian syariah lainnya. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah menerbitkan artikel dua kali setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 76 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Hasiah Hasiah; Sri Sudono Saliro; Yudi Purwadi
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.394

Abstract

The Village Head Election in Sambas Regency was formed based on considerations of effectiveness, efficiency, and rationale in accordance with regional needs and capabilities as well as coordination, integration, synchronization and simplification as well as institutional communication between regional centers so that an election of a village head was carried out that truly reflected the will of the community village in determining the best leader. Based on the results of the research, the implementation of the Kartiasa Village Head Election refers to the legal basis for the Sambas Regency Regional Regulation Number 6 of 2015 concerning Village Head Election, and the Sambas Regent Regulation Number 27 of 2015 concerning Village Head Elections. The stages are: preparation, voter registration and nomination, voting, and determination / endorsement. Whereas the process and mechanism for the Village Head Election in Kartiasa Village, starting from the preparation stage whose activities include the formation of the Pilkades committee, up to the stipulation / ratification stage, in which the election results are submitted by the Election Committee to the BPD and from the BPD to the Regent through the District Head, in accordance with siyasah syar'iyyah (Islamic political system
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMAHAMAN TENTANG NIKAH KEKERABATAN Nilhakim
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.397

Abstract

The purpose of this research is to know how the concept of kinship marriage in Islamic law. The research method used is the content analysis method, with the primary source being the source of Islamic law (hadith) regarding the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship. analysis steps, namely: first, formulate the problem to be studied. Second, the author determines the authenticity of the hadith as a source of Islamic law. Furthermore, in the third step, the author categorizes the views of the ulama on the argument of the hadith regarding the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship. Furthermore, the data is described. The trick is to compare the opinions of the scholars about the hadith prohibiting marriage with women who are still related to the family. The results showed that, the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship, the textual text of the original law is that it is permissible to marry her.
PENGARUH PENGETAHUAN LABEL HALAL DAN KESADARAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK MELALUI REKOMENDASI KELOMPOK SEBAGAI VARIABEL MODERATING Saleh Sitompul sitompul
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.Variabel bebas (eksogen) dalam penelitian ini adalah Kesadaran merek (X1), Pengetahuan Produk (X2) dan Label Halal (X3). Variabel terikat (endogen) dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). Variabel moderator dalam penelitian adalah Rekomendasi Kelompok (Z). Penelitian ini merupakan penelitian explanatory research.Populasi dalam penelitian ini adalah populasi target yakni seluruh perempuan yang membeli Kosmetik Emina dari di Kota Medan yang belum diketahui jumlahnya. Adapun teknik pengambilan ukuran sampel dengan menggunakan Metode Hair yaitu dengan menggandakan minimal 10 dari total variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel penelitian, dan penulis memilih 20 kali penggandaan, sehingga diperoleh jumlah responden yang diambil sebanyak 100 orang sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan Smart-PLS. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran merek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, Pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, Label halal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, Rekomendasi Kelompok berpengaruh negatif dan signifikan memoderasi kesadaran merek terhadap keputusan pembelian, Rekomendasi Kelompok berpengaruh negatif dan signifikan signifikan memoderasi pengetahuan terhadap keputusan pembelian dan Rekomendasi Kelompok berpengaruh negatif dan tidak signifikan memoderasi label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Emina di Kota Medan.
PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BANK KALBAR SYARIAH CABANG SAMBAS Ahmad Yasir Yasir
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan modal usaha di bank kalbar syariah cabang sambas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data atau informasi secara langsung ke objek penelitian yaitu Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Kalbar Syariah Cabang Sambas telah menerapkan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Usaha, namun bukan Akad Murabahah murni ,melainkan murabahah bil wakalah yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Dalam murabahah bil wakalah seharusnya nasabah membeli barang atas nama bank, tetapi dalam praktiknya nasabah membeli atas nama sendiri. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal usaha memiliki kelebihan yaitu Mudah dilakukan, karena nasabah tidak perlu memberikan laporan keuangan usaha mereka kepada bank selain itu juga menjadi alternatif nasabah yang ingin menghindari riba’.
Alasan Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Siti Aminah Siti
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i1.473

Abstract

ABSTRAK Kepala daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Dulu dipilih melalui DPRD, kini rakyat daerah yang memilih langsung dalam pemilukada. Sehingga kemudian dianggap kepala daerah lebih memperoleh dukungan nyata dari rakyat daerah. Namun, meskipun begitu bukan berarti kepala daerah menjadi kebal hukum dan dapat menghindari pemberhentian dari jabatannya, terlebih yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dapat dilakukan pemberhentian terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam penelitian ini, peneliti mencermati isi undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa dilakukan dikarenakan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan melanggar sumpah jabatan kepala daerah. Kata kunci: Kepala Daerah, Pemberhentian, Alasan Pemberhentian
PENGARUH PROSEDUR PEMBIAYAAN ARRUM HAJI TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH NASABAH (Studi Kasus pada Kantor Cabang Pegadaian (Persero) Syariah Veteran Purwakarta) Wawan Oktriawan Wawan
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i2.643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prosedur pembiayaan arrum haji terhadap peningkatan jumlah nasabah di PT Pegadaian Syariah cabang Purwakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara sampel populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket berskala Likert. Sedangkan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, uji prasyarat analisis, analisis uji hipotesis, analisis korelasi dan regresi dengan menggunaakan bantuan software. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah Purwakarta diukur berdasarkan 4 indikator variabel yaitu : 1) realisasi pembiayaan; 2) kemudahan prosedur; 3) kecepatan pelaksanaan; dan 4) persyaratan dengan rata-rata 3,30 atau 66%. Dengan demikian prosedur pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta terlaksana cukup baik. Peningkatan jumlah nasabah di Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Purwakarta diukur berdasarkan 3 indikator variabel yaitu 1) re-puchase, 2) word of mouth; dan 3) membeli produk lain dengan rata-rata 3,29 atau sebesar 65,8%. Dengan demikian terdapat Peningkatan jumlah nasabah di Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Purwakarta dalam kategori cukup baik. Hasil koefisien korelasi dengan menggunakan Pearson (Product Moment) memaparkan nilai koefesien korelasi sebesar 0,533 (hubungan korelasi sedang dengan arah korelasi positif). hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji T dengan bantuan software (Independent sample t-test), diperoleh t hitung 2,814 > t tabel 1,987 dengan nilai sig (2 tailed) (0,002) < α (0,05), maka Ho ditolak dan menerima Ha.Koefesien determinasi sebesar 0,284 mengindikasikan bahwa 28,4% variabel Y (peningkatan jumlah nasabah) turut ditentukan oleh variabel X (prosedur pembiayaan arrum haji), sedangkan sisanya 71,6% ditentukan oleh variabel lain yang perlu diteliti lebih lanjut karena keterbatasan penelitian dan tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifkan prosedur pembiayaan Arrum haji terhadap peningkatan jumlah nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Purwakarta
VALIDITAS HADIS TENTANG JUAL BELI GHARAR Hamnah Hamnah
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i2.763

Abstract

The Qur'an is a source of Islamic law that is Qath'I, where all of its people must obey the laws that exist in it and no one disagrees or refutes it. Hadith is a source of Islamic teachings, which is second to the Qur'an. From the point of view of the narration, it is clear that there is a difference between the Hadith and the Qur'an. For the Qur'an, all its narrations are mutawatir. While the narration of Hadith takes place in part mutawatir and partly takes place on a week. So starting from here arise various opinions in assessing the quality of hadith. Hadith, even though it is the second source of Islamic law, is still disputed by scholars about its validity to be used as a legal basis, especially those related to vague cases both in the fields of aqidah, worship and muamalah. Currently, what is being discussed a lot is about the validity of the hadith in terms of trade law (buying and selling), especially vague buying and selling (gharar) because it will have an impact on aspects of the sale and purchase results are halal or haram to be used (used and eaten). The validity of this hadith in terms of buying and selling gharar needs to be re-analyzed in terms of its narration, which is related to the sanad and matan aspects. Hadith can only be said to be the second source of Islamic law when its quality is valid, both in terms of sanad and matan. A hadith can only be said to be valid if it meets the criteria for the validity of the hadith sanad, namely: the chain is continued, the narrator is 'fair, the narrator is dhabit, avoids syaz and avoids 'illat. In addition to the validity of the sanad, the validity of the matan is also important to prove the quality of a hadith, according to the jurists, the rules of the validity of the matan hadith are: Not maqlub, not mudraj, not experiencing ziyadah al-Tsiqah, not mudhtarib and not mushahhaf and muharraf.
ZAKAT HASIL BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sri Wahyuni
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i2.861

Abstract

This study aims to: (1) find out the views of Islamic law on bank interest and usury (2). Analyzing the perspective of Islamic law on zakat from bank interest results. This study uses a qualitative approach with the type of library research. Then the analysis uses descriptive analysis and content analysis. With this research, it was found that there were many differences of opinion between the scholars and the thoughts of the figures regarding usury and bank interest. Therefore, zakat from interest results depends on the understanding and stability of the person concerned with the law of bank interest. If he believes that bank interest is unlawful because it is equated with usury, then zakat on bank interest is unlawful. If you believe that bank interest is different from usury and the law is not haram, as long as there is no extortion, then zakat on bank interest is not haram. However, if you are in doubt and think that bank interest is doubtful (vague), then the law of zakat on bank interest is doubtful, and whoever is in the area of ​​doubt is in a dangerous area and the law is unlawful. As a material for reflection and consideration related to bank interest, the author is more inclined to bank interest which is not the same as usury. Riba all scholars forbid both small and large additions. Bank interest can be called usury, and also not usury.
STATUS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR SEBAGAI KREDITUR DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH ( Studi Kasus Pada Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg ) Muhammad Hambali
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i2.862

Abstract

Beberapa tahun terahir perkembangan perekonomian Islam sangat pesat sekali. Kemudian untuk mengikuti perkembangan perekonomian yang berbasis Islam tersebut berdirilah lembaga keuangan syariah dengan system pengolaan yang sesuai dengan syaiat. Tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang kepada rentenir dengan tidak adanya kesepakatan yang jelas tentu dengan pengembalian dengan tambahan yang besar. Hal seperti ini sangat meresahkan, dan banyak menimbulkan kerugian kepada debitur. Penelitian ini berfokus pada kasus yang ada dalam putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg. Penelitian ini dilakakukan dengan menggunakan pendekatan literature review hutang piutang dalam fikih muamalah. Kemudian dianalisa dengan materi-materi yang telah ada sehingga dapat menguraikan permasalahan ini dengan jelas. Suatu hutang piutang yang dilakukan seseorang harus mempunyai perjanjian yang jelas. Baik perjanjian itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis dengan menghadirkan sejumlah saksi. Sangat banyak sekali manfaat yang didapat jika suatu hutang piutang dituangkan dalam tulisan. Semua itu dijelaskan secara langsung dalam QS. Al Baqarah Ayat 282 yang terkenal dengan ayat Muamalah.
PRAKTIK SIDANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK (STUDI PENGEMBANGAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK) Arif Wibowo
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v7i2.863

Abstract

Along with the development of Sharia Economic law, disputes arise, as for Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 21 of 2008, the authority to adjudicate sharia economic disputes by litigation. While this non-litigation program provides students with the Islamic Economics Law and Family Law Faculty of Sharia IAIN Pontianak in addition to developing themselves. On this basis, researchers are interested in exploring the engineering of the Sharia Faculty curriculum. This research is a field research (field search) object of students participating in quasi-trial practice. This research is qualitative. juridical-sociological approach, observation and interview data collection techniques. Analysis of the data using descriptive analysis-analysis with a deductive pattern. research findings; The first curriculum engineering has been carried out by the faculty. The researcher found that the number of Islamic law knowledge enrichment courses was 55 credits, the legal science enrichment courses were 44 credits, a total of 155 credits total. Second, researchers have not found laboratory assistants and modules in the moot court laboratory, and have not used the e-court application of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Third, the researchers found that the students were proficient in convening, but had not fully explored the material of sharia economic disputes.

Page 2 of 8 | Total Record : 76

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11 No. 1 (2025): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 2 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 1 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 2 (2023): Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 9 No. 1 (2023): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 2 (2022): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 8 No. 1 (2022): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 2 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 7 No. 1 (2021): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah More Issue