cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maria Indira Aryani
Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id
Phone
+6231-8706369
Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global and Policy Journal of International Relations
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23379960     EISSN : 27454274     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Global & Policy adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur. Global & Policy menerima artikel baik hasil pemikiran maupun hasil penelitian dalam bidang terkait kajian Hubungan Internasional kontemporer. Jurnal Global & Policy diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 245 Documents
 20   21   22   23   24 
Dinamika Hubungan Berbatu antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Hilmani, Fuad; Sari, Deasy Silvya; Yulianti, Dina
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4219

Abstract

The conflict between the Indonesian government and the Free Papua Movement (OPM) in Papua province has been ongoing for decades. The OPM supports Papuan independence and the conflict involves violence, armed confrontations and human rights violations. Although the Indonesian government has issued five policies to resolve this conflict, these efforts have not been very significant. The Free Papua Organization continues to wage armed resistance and attempts to secede from Indonesia. This conflict requires a collaborative and holistic approach to find a solution without further casualties.Keywords: Conflict, Papua, OPM, Indonesia, Independence, Violence, Policy, Armed Resistance, Collaborative Approach, Solution.Konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di provinsi Papua telah berlangsung selama beberapa dekade. OPM mendukung kemerdekaan Papua dan konflik ini melibatkan kekerasan, konfrontasi bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima kebijakan untuk menyelesaikan konflik ini, upaya tersebut belum terlalu signifikan. Organisasi Papua Merdeka terus melakukan perlawanan bersenjata dan upaya pemisahan diri dari Indonesia. Konflik ini memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik untuk menemukan solusi tanpa memakan korban lagi. Kata kunci: Konflik, Papua, OPM, Indonesia, Kemerdekaan, Kekerasan, Kebijakan, Perlawanan Bersenjata, Pendekatan Kolaboratif, Solusi.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4219
Kebijakan Qatar Mengakhiri Keanggotaan Dari Organization Of The Petroleum Exporting Countries Rahmat, Arif Chairil; Firdaus, Praja Firdaus
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4309

Abstract

The aim of this thesis research is to find out how Qatar's policy is to end membership of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 2019. Apart from using this research method, this research uses explanatory research. The results of the policy research show that Qatar wants to use its natural resources to develop the potential of its natural resources and wealth and wants to become the largest supplier of liquefied natural gas in the world.Keywords: OPEC, LNG, QATAR, foreign policyTujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Qatar dalam mengakhiri keanggotaan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun 2019. Selain menggunakan metode penelitian ini, penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori. Hasil penelitian kebijakan menunjukkan bahwa Qatar ingin memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan kekayaannya serta ingin menjadi pemasok gas alam cair terbesar di dunia.Kata-Kata Kunci : OPEC, LNG, QATAR, foreign policyDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4309 
The Vietnam-United States Comprehensive Strategic Partnership in the Indo-Pacific Region Manurung, Riski Hasanah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4301

Abstract

The current bilateral relationship between Vietnam and the United States has reached the status of a Comprehensive Strategic Partnership. The evolving cooperation between these two nations is crucial in maintaining stability and promoting growth in the Indo-Pacific region. This study analyzes the dynamics of their cooperation, particularly in economics, politics, and regional security. The study uses the concept of regionalism to analyze the interactions and cooperation in the region, considering the influence of the principles of regionalism on the formation and implementation of the Comprehensive Strategic Partnership. The research methodology is qualitative, using a descriptive-analytical approach. The research identifies and analyses how the Comprehensive Strategic Partnership between Vietnam and the United States affects the Indo-Pacific region's economic, political, and security dynamics. The findings of this research indicate that the Comprehensive Strategic Partnership between Vietnam and the United States plays a crucial role in shaping the Indo-Pacific region's economic, political, and security dynamics. The findings are expected to significantly contribute to the theoretical and practical understanding of the Vietnam-United States regional cooperation and its impact on the region's geopolitical dynamics.Keywords: Comprehensive Strategic Partnership, Indo-Pacific Region, Regional SecurityHubungan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat saat ini telah mencapai status Kemitraan Strategis Komprehensif. Kerja sama yang terus berkembang di antara kedua negara ini memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dinamika hubungan kerja sama keduannya, khususnya dalam aspek diplomasi, ekonomi, dan keamanan regional. Penelitian ini menggunakan konsep regionalisme untuk menganalisis interaksi dan kerjasama di kawasan, dengan mempertimbangkan pengaruh prinsip-prinsip regionalisme terhadap pembentukan dan pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kemitraan strategis komprehensif antara Vietnam dan Amerika Serikat memengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis komprehensif antara Vietnam dan Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis dan praktis tentang kerjasama regional Vietnam-Amerika Serikat dan implikasinya dalam dinamika geopolitik kawasan tersebut.Kata-Kata kunci: Kemitraan Strategis Komprehensif, Kawasan Indo-Pasifik, Keamanan RegionalDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4301
Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #Forbali Menolak Reklamasi Teluk Benoa
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4390

Abstract

Abstract This article has question about the role of international civil society organizations (CSOs) in #ForBALI movement to Reject Benoa Bay Reclamation. This article has purpose to describe the network of the #ForBALI movement with international CSOs in the environmental conservation campaign, rejecting the reclamation of Benoa Bay in Bali. Based on socio-cultural aspects, this movement later developed into a global issue due to the efforts of the activists who involved in this movement. Therefore, the internationalization aspect of the movement is important to be studied furthermore because studies of global social movements tend to only discuss the strategy and tactics. The involvement of international civil society, either directly or indirectly, is often neglected in the study of global social movements. In this case, international CSOs has great role to campaign abroad. Therefore, this article tries to dig deeper into the role of international civil society in the #ForBali Movement to Reject Benoa Bay Reclamation. Keywords: Social Movement, International Civil Society Organization, #ForBali Movement, Benoa Bay Reclamation Artikel ini memunyai pertanyaan mengenai peran organisasi masyarakat sipil internasional dalam gerakan #ForBALI Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jejaring gerakan #ForBALI dengan organisasi masyarakat sipil internasional dalam kampanye pelestarian lingkungan, menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali. Juga untuk mendeskripsikan proses pembentukan struktur gerakan #ForBALI yang melibatkan jejaring masyarakat sipil internasional. Berbasis aspek sosio-kultural, gerakan ini kemudian berkembang menjadi isu global akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh para aktivis yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, aspek internasionalisasi gerakan menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh lagi karena kajian atau studi gerakan sosial global cenderung hanya membahas tentang strategi dan taktik gerakan. Keterlibatan masyarakat sipil internasional, baik langsung atau tak langsung, seringkali terabaikan dalam kajian gerakan sosial global. Dalam gerakan ini, CSOs internasional memunyai peran besar dalam mengkampanyekan pada level global. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peran masyarakat sipil internasional dalam Gerakan #ForBali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Kata Kunci : Gerakan Sosial, Organisasi Masyarakat Sipil Internasional, Gerakan #ForBali, Reklamasi Teluk Benoa.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4390
Dinamika Diplomasi Pos: Kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU) dalam Perspektif Hubungan Internasional Pohan, Aplida Lisarah; Darmawan, Wawan Budi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4321

Abstract

The partnership between PT Pos Indonesia and the Universal Postal Union (UPU) in the context of international relations reflects the application of the liberalism paradigm. Liberalism, with its basic assumptions such as interdependence, mutual gains, and the belief in interdependence, provides a foundation for explaining the dynamics of international cooperation. In the context of the Pos Indonesia-UPU partnership, diplomacy is a key element that facilitates dialogue, negotiation, and agreement to achieve common goals. Institutional liberalism also plays a role in the creation of international regimes to strengthen cooperation. The research methodology uses a descriptive approach with a focus on the analysis of the impact of diplomacy, trade, and global stability of the partnership. Literature studies and policy analysis support the collection of primary and secondary data. The results of the study show that the Pos Indonesia-UPU partnership is not only about postal services but also reflects economic, global security, and technological development impacts in line with liberal principles. Challenges and barriers, such as improving service quality and competitiveness, can be overcome with investment and strong relationships with UPU. The liberal guide to innovation and progress is reflected in technological development and improved service quality. This partnership is an example of how liberalism shapes interactions between countries in the era of globalization, providing a positive contribution to diplomacy, economic growth, global security, and the development of postal services.Keywords: Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, LiberalismKemitraan antara PT Pos Indonesia dan Universal Postal Union (UPU) dalam konteks hubungan internasional menggambarkan penerapan paradigma liberalisme. Liberalisme, dengan asumsi dasar seperti saling ketergantungan, keuntungan bersama, dan keyakinan pada interdependensi, menjadi landasan dalam menjelaskan dinamika kerjasama internasional. Dalam kaitannya dengan kemitraan Pos Indonesia-UPU, diplomasi menjadi elemen kunci yang memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Liberalisme institusional turut berperan dalam penciptaan rezim internasional untuk memperkuat kerjasama. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada analisis dampak diplomasi, perdagangan, dan kestabilan global dari kemitraan tersebut. Studi literatur dan analisis kebijakan mendukung pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan Pos Indonesia-UPU tidak hanya mengenai layanan pos tetapi juga menggambarkan dampak ekonomi, keamanan global, dan pengembangan teknologi sesuai prinsip liberalisme. Tantangan dan hambatan, seperti peningkatan kualitas layanan dan daya saing, dapat diatasi dengan investasi dan hubungan yang kuat dengan UPU.  Panduan liberalisme untuk inovasi dan kemajuan tercermin dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan. Kemitraan ini menjadi contoh bagaimana liberalisme membentuk interaksi antarnegara di era globalisasi, memberikan kontribusi positif dalam diplomasi, pertumbuhan ekonomi, keamanan global, dan pengembangan layanan pos.Kata Kunci: Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, LiberalismeDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4321
Analisis Upaya Korea Selatan Dalam Mendapatkan Legitimasi Atas Kehadirannya di Arktik (2018-2022) Trisnawati, Dwi Indah; Hapsari, Renitha Dwi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4317

Abstract

The Arctic region is becoming more important in the 21st century as climate change causes far-reaching problems with accompanying new opportunities. South Korea is one of the East Asian countries showing further interest in the Arctic region with the release of its second official Arctic policy, Polar vision 2050, and polar activity promotion law. To be included in the Arctic community an actor must essentially and generally abide by the laws, rules or norms that apply in the Arctic. To understand the legitimacy of South Korea's presence in the Arctic, this paper uses international norms in foreign policy and the concept of legitimacy as an analytical framework. This paper shows South Korea's efforts to receive legitimacy for its presence in the Arctic through the internalization of international norms that apply in the Arctic such as respect for the values, interests, cultures, and traditions of indigenous peoples, freedom to conduct scientific research, intergenerational justice, common human concerns, and compliance with Arctic Council rules in maintaining observer status in the Arctic Council.Keywords: Arctic, Legitimacy, South Korea, International NormsWilayah Arktik menjadi lebih penting di abad ke-21 karena perubahan iklim menyebabkan permasalahan yang berdampak luas dengan peluang baru yang menyertainya. Korea Selatan merupakan salah satu negara Asia Timur yang menunjukkan minat lebih lanjut terhadap wilayah Arktik dengan merilis kebijakan Arktik resmi kedua, visi Kutub 2050, dan undang-undang promosi aktivitas kutub. Untuk dapat masuk ke dalam komunitas Arktik suatu aktor pada intinya harus dan secara umum mematuhi hukum, aturan, atau norma-norma yang berlaku di Arktik. Untuk memahami legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik tulisan ini menggunakan norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri dan konsep legitimasi sebagai kerangka analisis. Tulisan ini menunjukkan upaya Korea Selatan untuk menerima legitimasi atas kehadirannya di Arktik melalui internalisasi norma-norma internasional yang berlaku di Arktik seperti menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat, kebebasan melakukan penelitian ilmiah, keadilan antargenerasi, keprihatinan bersama umat manusia, dan kepatuhan terhadap aturan Arctic Council dalam menjaga status pengamat di Arctic Council. Kata kunci: Arktik, Legitimasi, Korea Selatan, Norma-Norma InternasionalDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4317
Implementasi Nation Branding Korea Selatan Melalui Esports Tahun 2003-2014 RACHMADANA, TAZSYAQI DENIV
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4313

Abstract

South Korea is one of the countries in the world that has become a driving force in the development of the gaming world. Starting in 2003, the gaming industry in South Korea began to develop significantly by focusing on promoting domestic games and developing them in foreign markets. To strengthen South Korea's promotion in the eSports sector in the following years, several nation branding efforts were implemented, including strategy, substance and symbolic action. Strategy is carried out through policy making and medium and long term planning which has been created to outline the goals and direction of planning used to promote the South Korean gaming and eSports industry. Substance is carried out through holding various national and international competitions, participation in international exhibitions, holding eSports cultural festivals, holding international gaming conferences and holding international eSports Symposiums. Symbolic action is carried out through holding international game exhibitions and eSports competitions, both national and international competitions with the aim of achieving status as an eSports leader and becoming a leader in the gaming industry sector so that South Korea's nation branding as an eSports country is formed.Keywords: South Korea, eSports, nation brandingKorea Selatan merupakan salah satu negara didunia yang telah menjadi kekuatan pendorong dalam perkembangan dunia game. Diawali pada tahun 2003, dimana industri game di Korea Selatan mulai berkembang secara signifikan dengan berfokus pada promosi game dalam negeri dan pengembangannya dalam pasar luar negeri. Untuk menguatkan promosi Korea Selatan dalam bidang eSports ditahun-tahun berikutnya dilakukanlah beberapa implementasi upaya – upaya nation branding antara lain strategy, substance, dan symbolic action. Strategy dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang telah dibuat untuk menguraikan tujuan serta arah perencanaan yang digunakan untuk mempromosikan industri game dan eSports Korea Selatan. Substance dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai Kompetisi nasional maupun internasional, partisipasi dalam pameran internasional, pengadaan festival budaya eSports, pengadaan Konferensi game internasional dan pengadaan Simposium eSports internasional. Symbolic action dilakukan melalui penyelenggaraan pameran game internasional dan KompetisiKompetisi eSports baik kompetisi nasional dan internasional dengan tujuan untuk mencapai status sebagai pemimpin eSports serta menjadi Pemimpin di sektor industri game sehingga terbentuk nation branding Korea Selatan sebagai negara eSports.Kata Kunci: Korea Selatan, eSports, nation brandingDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4313
PERAN AKTOR NON-NEGARA DALAM CITIZEN DIPLOMACY PADA AUSTRALIA-INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM (AIYEP) 2020-2022 Nurshabrina, Hanifah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4316

Abstract

Citizen diplomacy is a medium for establishing people to people contact which is carried out through cultural understanding. One of the diplomatic activities carried out by Australia and Indonesia is through holding AIYEP. The AIYEP program is held every year with the aim of bridging interactions between the two countries in an effort to maintain the stability of bilateral relations between Australia and Indonesia. An example of the AIYEP program is a cultural exhibition held by the two countries under the auspices of the Ministry of Youth and Sports (KEMENPORA) and the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). In the AIYEP program, young people are given the opportunity to contribute to opening up space for interaction through cultural products from the two countries, facilitating communication that produces quality emotional relationships and facilitating the realization of friendly relations between the two countries. The benchmark for the success of the program is increasing people to people contact through cultural interactions expressed in art performances, resolution of global issues even in the Covid-19 pandemic situation. Therefore, this research seeks to examine the role of non-state actors in Icitizen diplomacy in 2021-2022.Keywords: Youth, Citizen Diplomacy, Indonesia, AustraliaCitizen diplomacy menjadi media dalam pembentukan people to people contact yang dilakukan melalui cultural understanding. Salah satu kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan AIYEP. Program AIYEP diadakan setiap tahun bertujuan untuk menjembatani interaksi kedua negara dalam upaya menjaga stabilitas hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Contoh dari program AIYEP yaitu pameran budaya yang diadakan kedua negara di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) dan Australia Government Department of Foreign Affairs and TradeI (DFAT). Pada program AIYEP para pemuda diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membuka ruang interaksi melalui produk budaya kedua negara, memfasilitasi komunikasi yang menghasilkan hubungan emosional yang berkualitas dan memfasilitasi untuk menjalin hubungan persahabatan antar kedua negara. Tolak ukur dalam keberhasilan program yaitu meningkatnya people to people contact melalui interaksi budaya yang dituangkan dalam pertunjukan seni, penyelsaian isu global dan sebagainya, walaupun dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga, pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji peran aktor non-negara dalam citizen diplomacy di tahun 2021-2022.Kata Kunci: Pemuda, Citizen Diplomacy, Indonesia, AustraliaDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4316
Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing di Indonesia dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Global and Policy Journal of International Relations Vol 11, No 01 (2023)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v11i01.4174

Abstract

The ship sinking policy is one of Indonesia's steps to eradicate Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, this policy was intensively carried out during the leadership of Susi Pudjiastuti as Minister of Maritime Affairs and Fisheries in 2014-2019, the first period President Joko Widodo took office. In addition to combating IUU Fishing, this policy is in accordance with the 3 components of Blue Economy activities, which are resource health, trade of resources, and harvesting of living resources. This policy is also a step for Indonesia to implement several targets of Sustainable Development Goals 14 because in addition to stopping and giving a deterrent effect to foreign ships that try to catch fish in Indonesian territory, this policy also has an impact on the preservation of Indonesia's marine nature just like the three targets of Sustainable Development Goals 14. This research uses a qualitative analysis method of secondary data derived from literature studies. The results of this study show the connection between the policy of sinking IUU Fishing vessels and the achievement of Sustainable Development Goals targets in accordance with the Blue Economy Concept. Keywords: Sustainable Development Goals, Ship Sinking Policy, Blue Economy, IUU Fishing Kebijakan penenggelaman kapal merupakan salah satu langkah Indonesia memberantas Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, kebijakan ini gencar dilakukan pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2019, periode pertama Presiden Joko Widodo menjabat. Selain memerangi pelaku IUU Fishing kebijakan ini sesuai dengan 3 komponen aktivitas Blue Economy yaitu kesehatan sumber daya, perdagangan sumber daya, dan pemanenan sumber daya hayati. Kebijakan ini juga menjadi langkah Indonesia melaksanakan beberapa target capaian Sustainable Development Goals 14 karena selain menghalau dan memberi efek jera pada kapal asing yang mecoba untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, kebijakan ini juga memiliki dampak kepada pelestarian alam laut Indonesia sama seperti tiga target capaian Sustainable Development Goals 14. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara kebijakan penenggelaman kapal ikan pelau IUU Fishing terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals sesuai dengan konsep Blue Economy. Kata Kunci: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Penenggelaman Kapal, Ekonomi Biru, IUU FishingDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v11i01.4174
Analisis Fenomena Female Genital Mutilation di Asia Tenggara melalui Perspektif Feminis Interseksional
Global and Policy Journal of International Relations Vol 11, No 01 (2023)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v11i01.3940

Abstract

This research provides an overview of the issue of Female Genital Mutilation (FGM) in Southeast Asia and its relation to the Sustainable Development Goals (SDGs). FGM is the harmful traditional practice of removing part or all of the external female genitalia that is often followed by disastrous health consequences for women. This issue is specially related to SDG Goal 5, which aims to achieve gender equality. In examining this issue, intersectionalist feminist theory provides a framework for understanding the root causes of FGM and developing effective strategies to deal with this practice, as well as analyzing and addressing how FGM perpetuates gender-based violence and discrimination against women, especially those belonging to multiple marginalized groups. In the case of FGM in Southeast Asia, the connection between intersectionality lies in practices that occur within certain cultural and religious communities and is deeply rooted in gender inequality and patriarchy. Therefore, an intersectional feminist approach to FGM can explore how gender, culture, and other social factors intersect to shape experiences of violence and oppression for women, as much as it can address the correct strategies to eradicate it and protect women.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v11i01.3940

Page 22 of 25 | Total Record : 245

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 01 (2025) Vol 12, No 02 (2024) Vol 12, No 01 (2024) Vol 11, No 02 (2023) Vol 11, No 01 (2023) Vol 10, No 02 (2022) Vol 10, No 01 (2022) Vol 9, No 02 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 03 (2020) Vol 8, No 02 (2020) Vol 8, No 01 (2020) Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019) Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 02 (2017) Vol 5, No 01 (2017) Vol 4, No 02 (2016) Vol 4, No 01 (2016) Vol 3, No 02 (2015) Vol 3, No 01 (2015) Vol 2, No 02 (2014) Vol 2, No 01 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue