cover
Contact Name
Aflahun Fadhly Siregar
Contact Email
Aflahun.92@gmail.com
Phone
+6281375989766
Journal Mail Official
somasi@ceredindonesia.or.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)
ISSN : -     EISSN : 27236641     DOI : -
Jurnal SOMASI dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi karya ilmiah kepada para akademisi dan praktisi yang berminat di bidang Sosial Humaniora dan Komunikasi
Articles 148 Documents
PENGARUH HARGA TERHADAP KONVERSI LAHAN KARET MENJADI KELAPA SAWIT Darma, Dayu Liwa; Siregar, Aflahun Fadhly
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan petani dalam melakukan konversi lahan karet menjadi kelapa sawit di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan jumlah responden sebanyak 30 petani yang melakukan konversi lahan. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap konversi lahan, yang mengindikasikan bahwa fluktuasi harga karet dan kelapa sawit menjadi pertimbangan utama petani dalam menentukan alih fungsi lahan.
Analisis Proses Pengambilan Keputusan Pembelian dan Bauran Pemasaran Buah Durian di Kota Medan (Studi Kasus Abeng Durian) Harahap, Nurhayati Pratiwi; Salsabila
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1480

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian konsumen serta bauran pemasaran buah durian di Kota Medan dengan studi kasus pada usaha Abeng Durian. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada tahapan proses keputusan pembelian konsumen dan penerapan bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Kebaruan artikel ini terletak pada pengintegrasian analisis proses keputusan pembelian konsumen dengan evaluasi bauran pemasaran pada komoditas buah durian lokal berbasis studi kasus usaha mikro, yang masih relatif terbatas dalam kajian agribisnis hortikultura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada konsumen Abeng Durian, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik konsumen, tahapan pengambilan keputusan pembelian, serta penilaian konsumen terhadap bauran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembelian buah durian dipengaruhi oleh kebutuhan akan kualitas rasa dan kesegaran produk, dengan tahap evaluasi alternatif menjadi pertimbangan utama sebelum pembelian. Dari sisi bauran pemasaran, atribut produk dan harga menjadi faktor dominan yang mendorong keputusan pembelian konsumen. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap proses keputusan pembelian dan pengelolaan bauran pemasaran yang tepat berperan penting dalam meningkatkan daya saing usaha durian di Kota Medan.
PERAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN) Ananda, Difa; Perdana, Surya; Minin, Agusta Ridha
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1507

Abstract

Peredaran obat, obat tradisional, dan produk kesehatan ilegal merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat serta menuntut peran aktif negara dalam penegakan hukum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan khusus dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana kesehatan, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari wawancara dengan PPNS Badan POM di Kota Medan serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai penyidik lex specialis di bidang kesehatan, namun pelaksanaan kewenangannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus kejahatan digital, dan koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi digital guna mewujudkan perlindungan hukum dan keselamatan kesehatan masyarakat secara efektif.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Karo Karo, Ralo Rejeki; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1508

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implementasi fungsi Keimigrasian dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak terkait di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Imigrasi dilakukan melalui pengawasan ketat pada tahap permohonan paspor (hulu) dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (hilir). Upaya pencegahan meliputi profiling pemohon, penangguhan permohonan paspor yang mencurigakan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi modus operandi pelaku yang semakin canggih, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan personil pengawasan. Rekomendasi penelitian ini adalah penguatan kerja sama antarinstansi dan peningkatan kualitas SDM intelijen keimigrasian
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR KESENGAJAAN DAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN Marbun, Gus Irwan Selamat; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1509

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, di mana pembuktian unsur “dengan sengaja dan direncanakan” menjadi aspek krusial, terutama pada kasus pembunuhan tidak langsung seperti melalui pembakaran. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN.Kbj terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjerat pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dibuktikan melalui analisis niat batin pelaku, alat yang digunakan, serta adanya tenggang waktu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan aksi. Hakim dalam putusannya menegaskan bahwa tindakan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP, sehingga dijatuhi pidana berat berupa penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akurasi pembuktian unsur subjektif sangat bergantung pada perpaduan teori hukum dan fakta persidangan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan
Tantangan Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia (Analisis Terhadap Ketimpangan Nilai Kerugian Negara) S, Abdu Fadli Ansor Dwiky; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1510

Abstract

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) dalam hukum pidana ekonomi menawarkan pendekatan alternatif dalam merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Pendekatan ini menempatkan hukum pidana tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat tindak pidana. Namun demikian, penerapan EAL dalam sistem hukum pidana Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, filosofis, dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan teori EAL dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap reformasi regulasi pemidanaan, praktik peradilan, kelembagaan penegakan hukum, dan pemulihan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EAL menuntut rekonstruksi paradigma pemidanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pembaruan kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan efisiensi penegakan hukum
PERTANGGUNGJAWABAN PELANGGARAN PILKADA BERBASIS KEADILAN FINANSIAL Suhendri, Novel; Eddy, Triono; Moertiono, Juli
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1511

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia seringkali terbebani oleh tingginya biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dipicu oleh pelanggaran keterangan tidak benar oleh pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan kebijakan hukum pidana saat ini dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pelanggaran data calon peserta Pilkada serta merumuskan model pertanggungjawaban berbasis keadilan finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Pilkada saat ini masih terjebak pada paradigma retributif yang membatasi sanksi denda pada nilai maksimal Rp72.000.000, sehingga menciptakan ketimpangan (gap) yang lebar dengan biaya operasional PSU yang mencapai miliaran rupiah. Kondisi ini menyebabkan negara harus menanggung beban finansial akibat kesalahan personal individu. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan kebijakan hukum melalui rekonstruksi sanksi denda proporsional yang dikaitkan dengan biaya pemulihan pemilihan (cost of election recovery) dan integrasi sistem verifikasi digital. Model keadilan finansial ini diproyeksikan dapat memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan anggaran negara dari inefisiensi akibat maladministrasi elektoral
Integration of Huyula Cultural Values in Group Counseling Services: A Local Wisdom-Based Model for Gender Awareness among High School Students Siregar, Ilham Khairi; Korompot, Salim; Pautina, Mohamad Rizal; Sari, Permata; Putri, Sefni Rama; Tuasikal, Jumadi Mori Salam
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1524

Abstract

Gender inequality in secondary schools remains a serious problem characterized by strong gender role stereotypes and low social participation of female students. In Gorontalo Province, this condition is reinforced by patriarchal cultural constructs that are internalized in educational practices and have not been addressed contextually through school services. This study offers a solution through the integration of local wisdom values (huyula) into group counseling services as a culture-based approach to increase students' gender awareness. The study aims to analyze the initial conditions of gender awareness, describe the implementation of huyula-based group counseling, and evaluate changes in students' understanding and attitudes toward gender equality. The study uses a qualitative approach with a case study method in three high schools in Gorontalo Province. Data were collected through observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation, then analyzed thematically. The results showed that the integration of the values of mutual cooperation, equal responsibility, and mutual respect in group counseling encouraged a shift in students' perspectives toward a more equal view of gender roles. These findings emphasize the importance of counseling services based on local wisdom as a contextual solution in strengthening gender awareness in schools.